Laba Bersih Copper Melesat 1,549% Jadi Rp 1,43 Triliun
JAKARTA, ID – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berhasil mengantongi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 96,79 juta atau setara Rp 1,43 triliun pada semester I-2022. Perolehan laba bersih ini tumbuh 1.549,51% dibanding periode sama tahun sebelumnya US$ 5,86 juta. Fowler menjelaskan, perseroan memperoleh pendapatan tambahan sebesar US$ 94 juta dari penjualan NPI oleh anak usahanya PT Merdeka Battery Materials (MBM). Pendapatan tersebut berasal dari penjualan 5.041 ton nikel dengan harga jual rata-rata US$ 18.669 per ton. “Pendapatan ini merupakan penjualan NPI pasca penyelesaian akuisisi MBM pada 17 Mei 2022,” ujar dia. Tahun ini, produksi NPI dari masing-masing anak usaha, yakni PT Cahaya Smelter Indonesia (CSIS) dan PT Bukit Smelter Indonesia (BSIS) diperkirakan mencapai 17.000 hingga 19.000 ton nikel di NPI dengan AISC US$ 13.500-15.500 per ton. Salah satu komponen biaya utama smelter adalah bahan baku bijih, yang harganya ber variasi tergantung pada harga nikel. (Yetede)
Jangan Remehkan Serangan Bjorka
Jakarta- Peretas data-data publik yang dikelola pemerintah disinyalir bakal berlanjut. Setelah akun @bjorkanism ditangguhkan oleh twitter, kemarin sempat muncul akun-akun baru yang mirip. Diantaranya, @bjorkanesm dan @bjorxanism. Diduga akun-akun itu masih terhubung dengan peretas anonim Bjorka. Sebelum akun-akun baru tersebut juga ditangguhkan oleh Twitter, pemilik akun sempat meninggalkan beberapa pesan, yang antara lain, "I will take a rest now. See you again and love you all." Hingga kini belum terang siapa aktor di balik nama Bjorka tersebut. Pemerintahpun belum berhasil mengindentifikasinya. Presiden Joko Widodo, melalu Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, hanya mengumumkan akan membentuk tim khusus emergency response team untuk menjaga tata kelola dan keamanan data di instansi pemerintah. Pakar analisis data, Irendra Radjawali, menduga Bjorka sengaja mempermainkan pemerintah. Tujuannya adalah meunjukkan bahwa pemerintah telah gagal menjaga keamanan data dari peretas. (Yetede)
MyPertamina Ikut Terancam Dibobol
Bjorka telah memilih target berikutnya. Peretas anonim ini menyatakan bakal mengumbar data dari MyPertamina, aplikasi milik Pertamina (Persero) yang menampung informasi konsumen bahan bakar minyak. Rencana ini diungkapkan pemilik akun Twitter bernama @darktracer_int yang membagikan tangkapan layar unggahan Bjorka di group Telegram yang dibuat peretas itu. "Untuk mendukung orang-orang yang kesulitan, dengan menggelar demonstrasi di Indonesia terkait harga BBM, saya akan mempublikasikan basis data MyPertamina segera," demikian yang tertulis dalam group tersebut. Nama Pertamina sempat disinggung sendiri oleh akun yang ditengarai milik Bjorka dalam cuitannya lewat @bjorkaniscm. Pada September lalu, misalnya, dia menanyakan data yang lebih disukai pengikutnya untuk dibagikan lebih dulu, antara data vaksinasi dan data dari MyPertamina. Kini akun tersebut ditangguhakan Twitter. (Yetede)
Tim Darurat Jadi Solusi Dadakan
JAKARTA - Pemerintah membentuk tim respon darurat atau emergency response untuk menanggulangi kebocoran data yang belakangan beredar di publik. Tim ini dibentuk setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama para menteri di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin. Rapat membahas kebocoran data pribadi sejumlah menteri yang ditengarai dilakukan pemilik akun Bjorka. "Tim emergency response ini dibentuk untuk menjaga tata kelola data, dan demi menjaga kepercayaan publik," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, kemarin. Emergency response ini terdiri atas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan BIN, untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya. Beberapa hari terakhir, akun yang ditengarai milik Bjorka terus mengeluarkan data pribadi milik menteri. Mulai dari Menteri Plate sendiri, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Beberapa data pribadi yang beredar adalah nomor telpon seluler, alamat pribadi, hingga sertifikat vaksin Covid-19. (Yetede)
Butuh Reformasi Subsidi Energi
Pemerintah mengakui pemberian subsidi energi seperti untuk solar dan elpiji belum efektif menyasar masyarakat kelas bawah. Terkait hal itu, perlu segera dilakukan reformasi subsidi tepat sasaran. Dalam rapat panitia kerja (panja) pembahasan RUU APBN 2023 di Jakarta, Senin (12/9), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan, hingga saat ini baru subsidi listrik golongan rumah tangga yang relatif tepat sasaran dinikmati golongan masyarakat miskin dan rentan. Sementara subsidi BBM dan elpiji 3 kg masih dominan dinikmati masyarakat mampu.
”Kita perlu terus mendorong agar subsidi semakin tepat sasaran dan berkeadilan. Upaya ini perlu diselaraskan dengan tren pemulihan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat. Transformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat, bisa terbantu menggunakan aplikasi digital,” tutur Febrio. Dalam rapat panja kali ini, pemerintah telah menyepakati perubahan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2023 dari sebelumnya dalam nota keuangan ditetapkan Rp 210,6 triliun menjadi Rp 211,9 triliun. Kenaikan Rp 1 triliun ini disebabkan perubahan kurs dari semula yang diasumsikan Rp 14.750 per USD menjadi Rp 14.800 pada tahun depan. (Yoga)
Potensi Disrupsi ”Blockchain”
Teknologi blockhain pertama kali digunakan untuk membangun Bitcoin berdasarkan jurnal teknis yang diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin pada dasarnya adalah jaringan komputer peer-to-peer untuk mencatat saldo dan mentransfer mata uang kripto tanpa otoritas terpusat seperti bank. Semua data dicatat secara terdistribusi oleh jutaan komputer. Setiap transaksi dilakukan oleh para pengguna secara langsung tanpa bank sebagai perantara. Tak hanya mata uang kripto, blockchain juga bisa digunakan untuk mencatat banyak hal lainnya. Jika catatan kepemilikan tanah dilakukan menggunakan blockchain, status kepemilikan dan perpindahannya akan dicatat oleh ribuan atau jutaan komputer secara transparan. Dalam hal ini, peran BPN sebagai otoritas pencatat terpusat bisa dihilangkan. Mafia tanah akan sulit beraksi karena tidak ada lagi pihak terpusat yang bisa diajak kolusi.
Sistem yang dibangun di atas blockchain menggunakan smart contract dinamakan dApp (decentralized App) karena aplikasi yang dibuat bisa berjalan secara terdesentralisasi dan mandiri. Platform-platform digital seperti media sosial, e-commerce, transportasi daring, dan agen perjalanan daring harus mulai memikirkan kemungkinan terjadinya disrupsi oleh dApp. Dengan dApp, semua kebijakan dan model bisnis yang tadinya dikuasai serta diatur secara terpusat oleh pemilik platform akan bisa dilakukan secara terdistribusi dengan mekanisme konsensus dari stakeholder yang mencakup para pengguna platform tersebut. Regulator serta para pelaku industri tradisional harus mulai memikirkan bagaimana memanfaatkan dan memitigasi potensi disrupsi teknologi blockhain ini. (Yoga)
Harga Minyak Dunia Berisiko Melambung Lagi
Harga minyak dunia dalam dua bulan terakhir berangsur-angsur turun. Namun, memasuki musim dingin, harga minyak dunia berisiko melambung lagi seiring Eropa yang akan menghentikan impor minyak dari Rusia. ”Ya, ada risiko. Dan, itu adalah risiko yang sedang kita upayakan untuk kendalikan dengan cara menerapkan batas atas harga (minyak Rusia),” kata Menkeu AS, Janet Yellen, pada wawancara dengan CNN di Washington DC, AS, Minggu (11/9) atau Senin (12/9) WIB. Pada musim dingin tahun ini, Yellen melanjutkan, Uni Eropa (UE) akan menghentikan sebagian besar pembelian minyak dari Rusia. UE juga akan melarang penyediaan jasa-jasa pengapalan minyak Rusia menggunakan tanker. ”Hal ini kemungkinan akan menyebabkan melambungnya harga minyak,” kata Yellen.
Administrasi Informasi Energi AS memproyeksikan, harga spot minyak mentah Brent rata-rata 98 USD per barel pada triwulan IV-2022 dan 97 USD per barel pada 2023. Tingginya harga minyak memukul perekonomian berbagai negara, termasuk negara berkembang. Bagi negara yang memberikan subsidi energi, seperti Indonesia, pukulannya terasa lebih berat karena menyebabkan subsidi membengkak. Dalam wawancara dengan Financial Times yang dirilis pada Senin (12/9), Presiden Jokowi membuka kemungkinan pembelian minyak dari sumber mana pun. ”Kami selalu memantau semua opsi. Jika ada negara dan mereka memberikan harga yang lebih baik, tentu saja,” kata Presiden saat ditanya apakah Indonesia akan membeli minyak dari Rusia. (Yoga)
China Beri Insentif Perdagangan ke Afghanistan
Beijing membebaskan bea masuk terhadap 98 % komoditas ekspor Afghanistan ke China. China juga mulai mengoperasikan jaringan kereta barang ke dan dari Afghanistan melewati Xinjiang mulai September 2022. Kereta itu juga akan melewati Kazakhstan dan Uzbekistan. ”Kami telah mencapai kesepakatan dengan tiga negara, juga dengan perusahaan swasta,” kata Kepala ARA Bakht Rahman Sharaft, sebagaimana dilaporkan Tolo News, Minggu (11/9) malam waktu Kabul. (Yoga)
Pabrik Pati Jagung Rp 1,3 Triliun di Pasuruan
Kementerian Perindustrian mengumumkan investasi senilai Rp 1,3 triliun dari Cargill Indonesia untuk pabrik corn wet milling di Pasuruan, Jatim. Pabrik ini memproduksi pati jagung dan pemanis buatan untuk kebutuhan bahan baku pada industri pengguna. ”Cargill akan mengoptimalkan otomatisasi pada pabriknya,” kata Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika di Jakarta, Senin (12/9). (Yoga)
Presiden Minta Kepala Daerah Aktif Atasi Inflasi
Presiden Jokowi meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bersama-sama pemerintah pusat membantu warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan akan menambah inflasi 1,8 %. ”Ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja serentak mengatasi Covid-19. Saya yakin, insya Allah, bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 %,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara hibrida di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9).
Kepala Negara mengatakan, surat edaran Mendagrii dan Permenkeu yang sudah diberikan kepada daerah menyebutkan bahwa 2 % dari dana transfer umum (DTU) dapat digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam gejolak akibat penyesuaian harga BBM. Dana 2 persen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. ”Nelayan, yang menggunakan solar, bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek, juga menggunakan BBM bisa dibantu subsidi ini,” ujar Presiden. Pelaku UMKM juga dapat dibantu dalam pembelian bahan baku yang harganya naik akibat kenaikan harga BBM. Subsidi pun dapat dimanfaatkan untuk membantu transportasi umum yang tarifnya juga dinaikkan. (Yoga)









