Krisis pasokan gas yang tengah melanda Eropa akibat konflik Rusia dan Ukraina tidak menyurutkan langkah pemerintah Indonesia untuk mendorong proses transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan atau EBT. Saat ini, pemerintah tengah berupaya keras mempercepat pengembangan proyek energi hijau untuk menuju netral karbon (net zero carbon/NZE) pada 2060. Pada masa transisi ini, energi fosil masih dimanfaatkan sebagai sumber energi. Minyak dan gas bumi serta batu bara masih dimanfaatkan sebagai sumber energi perantara untuk transportasi sebelum digantikan dengan kendaraan listrik. Menyusul, gas bumi dapat dimanfaatkan sebelum EBT diterapkan 100% ke pembangkit listrik. Ke depan, pemerintah melakukan pengurangan penggunaan batu bara sebagai sumber energi dengan menggunakan teknologi Carbon Capture, Utilizaton and Storage (CCUS), pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti elpiji dan peningkatakan nilai tambah mineral melalui penghiliran nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak akan melakukan pembatasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dalam waktu dekat, karena pemerintah telah mengambil opsi menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax pada awal bulan ini.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau ulang komitmen awal untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite.“Ini kan skenarionya sudah naik dulu harganya. Jadi, kalau revisi [Perpres No. 191/2014] itu nanti perlu dikaji dulu. Setelah naik harga, masak mau dibatasi lagi?” katanya selepas rapat Panja Pembahasan RUU APBN 2023 di Banggar DPR, Jakarta, Senin (12/9). Untuk diketahui, pembatasan distribusi BBM bersubsidi dinilai sebagai langkah lanjutan yang harus ditempuh pemerintah agar persoalan jebolnya subsidi BBM tidak terus berulang.

JAKARTA, ID – Menggunakan data pribadi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan sanksi denda paling banyak Rp 5 miliar. Sanksi ini berlaku bagi individu, korporasi, lembaga, dan semua pihak yang menggunakan data pribadi tanpa izin. Ke depan, tidak boleh ada lagi telepon dari penjual produk investasi, asuransi, perbankan, dan perusahaan teknologi finansial yang menggunakan data pribadi tanpa izin. RUU PDP yang terdiri atas 16 bab dan 75 pasal ini mengatur tentang ancaman sanksi, denda hingga pidana bagi seseorang atau korporasi yang menggunakan data pribadi bukan miliknya tanpa izin pemilik. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi perusahaan, termasuk agen asuransi, jika menggunakan data pribadi yang mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Masyarakat yang selama ini menjadi objek penipuan mengharapkan, kehadiran UU baru ini cukup memuaskan semua pihak yang selama ini dirugikan. Selanjutnya , Pasal 69 menyatakan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan pasal 67 dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan atau korporasi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Sejumlah bank berusaha menekan biaya dana (cost of fund) di tengah era suku bunga tinggi. Hal tersebut dilakukan sebagai strategi agar perbankan tetap bisa memberikan suku bunga kredit yang kompetitif kepada nasabah. Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Setiyo Wibowo mengungkapkan, kenaikan suku bunga akibat inflasi yang meningkat merupakan suatu hal yang wajar. Selain itu harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut naik dan komoditas lain juga sejalan dengan kebijakan The Fed, dan perlu diwaspadai oleh perbankan. Pihaknya pun memperkirakan tren suku bunga akan terus meningkat, bahkan Bank Indonesia (BI) dinilai masih memiliki ruang untuk menaikkan BI7DRR sampai 75 basis poin (bps) pada tahun ini. Dengan begitu, BTN tetap bisa memperbaiki penawaran suku bunga kredit kepada nasabahnya. Sebelum akhirnya tren suku bunga semakin tinggi, perseroan juga melakukan penyesuaian pada suku bunga kredit. BTN masih optimistis memandang pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali. Kebutuhan terhadap rumah juga masih menunjukkan peningkatan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati belanja subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp 211,9 triliun, lebih tinggi dari Nota Keuangan RAPBN 2023 sebesar Rp 210,6 triliun dan Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 sebesar Rp 208,9 triliun. Selanjutnya, suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok 7,9% tahun depan, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) US$ 90 per barel, lifting minyak bumi ditargetkan 660 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi ditargetkan mencapai 1,05-1,1 juta barel setara minyak per hari. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, masalah subsidi dan kompensasi energi dilematis. Sebab, sebenarnya, industri juga menikmati subsidi energi, begitu pula dengan anggota DPR. Itu sebabnya, reformasi subsidi diminta untuk dipercepat sejak 2019, 2020, dan 2021. (Yetede)

JAKARTA, ID – Sebagai upaya mendukung pengembangan Infrastruktur jalan tol yang berbasis energi ramah lingkungan menggunakan gas bumi, afiliasi Subholding Gas Pertamina, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) bersama PT Jasamarga Related Business (JMRB) menghadirkan Gaslink. Gaslink hadir di Rest Area KM 88 A&B ruas tol Purwakarta – Bandung– Padaleunyi, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan Transit Central Development (TCD) Taman Mini, Jakarta. Penyaluran Gaslink di rest area tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang dilaksanakan pada Rabu, (7/9), di Kantor Pusat JMRB di Jakarta. “Kami sangat senang dapat melayani JMRB. Gagas dan PGN Group akan melayani seluruh kebutuhan terkait gas bumi dengan berbagai metode baik pipa gas, CNG maupun LNG. Kehadiran layanan gas bumi dapat menyediakan bahan bakar yang lebih efisien, bersih dan reliable,” kata Dian Kuncoro dalam keterangannya di Jakarta, pekan lalu. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berhasil mengantongi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 96,79 juta atau setara Rp 1,43 triliun pada semester I-2022. Perolehan laba bersih ini tumbuh 1.549,51% dibanding periode sama tahun sebelumnya US$ 5,86 juta. Fowler menjelaskan, perseroan memperoleh pendapatan tambahan sebesar US$ 94 juta dari penjualan NPI oleh anak usahanya PT Merdeka Battery Materials (MBM). Pendapatan tersebut berasal dari penjualan 5.041 ton nikel dengan harga jual rata-rata US$ 18.669 per ton. “Pendapatan ini merupakan penjualan NPI pasca penyelesaian akuisisi MBM pada 17 Mei 2022,” ujar dia. Tahun ini, produksi NPI dari masing-masing anak usaha, yakni PT Cahaya Smelter Indonesia (CSIS) dan PT Bukit Smelter Indonesia (BSIS) diperkirakan mencapai 17.000 hingga 19.000 ton nikel di NPI dengan AISC US$ 13.500-15.500 per ton. Salah satu komponen biaya utama smelter adalah bahan baku bijih, yang harganya ber variasi tergantung pada harga nikel. (Yetede)

Jakarta- Peretas data-data publik yang dikelola pemerintah disinyalir bakal berlanjut. Setelah akun @bjorkanism ditangguhkan oleh twitter, kemarin sempat muncul akun-akun baru yang mirip. Diantaranya, @bjorkanesm dan @bjorxanism. Diduga akun-akun itu masih terhubung dengan peretas anonim Bjorka. Sebelum akun-akun baru tersebut juga ditangguhkan oleh Twitter, pemilik akun sempat meninggalkan beberapa pesan, yang antara lain, "I will take a rest now. See you again and love you all." Hingga kini belum terang siapa aktor di balik nama Bjorka tersebut. Pemerintahpun belum berhasil mengindentifikasinya. Presiden Joko Widodo, melalu Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, hanya mengumumkan akan membentuk tim khusus emergency response team untuk menjaga tata kelola dan keamanan data di instansi pemerintah. Pakar analisis data, Irendra Radjawali, menduga Bjorka sengaja mempermainkan pemerintah. Tujuannya adalah meunjukkan bahwa pemerintah telah gagal menjaga keamanan data dari peretas. (Yetede)

Bjorka telah memilih target berikutnya. Peretas anonim ini menyatakan bakal mengumbar data dari MyPertamina, aplikasi milik Pertamina (Persero) yang menampung informasi konsumen  bahan bakar minyak. Rencana ini diungkapkan pemilik akun Twitter bernama @darktracer_int yang membagikan tangkapan layar unggahan Bjorka di group Telegram yang dibuat peretas itu. "Untuk mendukung orang-orang yang kesulitan, dengan menggelar demonstrasi di Indonesia terkait harga BBM, saya akan mempublikasikan basis data MyPertamina segera," demikian yang tertulis  dalam group tersebut. Nama Pertamina sempat disinggung sendiri oleh akun yang ditengarai milik Bjorka dalam cuitannya lewat @bjorkaniscm. Pada September lalu, misalnya, dia menanyakan data yang lebih disukai  pengikutnya untuk dibagikan lebih dulu, antara data vaksinasi dan data dari MyPertamina. Kini akun tersebut ditangguhakan Twitter. (Yetede)

JAKARTA - Pemerintah membentuk tim  respon darurat atau emergency response untuk menanggulangi kebocoran data yang belakangan beredar di publik. Tim ini dibentuk setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama para menteri di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin. Rapat membahas kebocoran data pribadi sejumlah menteri yang ditengarai dilakukan pemilik akun Bjorka. "Tim emergency response ini dibentuk untuk menjaga tata kelola data, dan demi menjaga kepercayaan publik," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, kemarin. Emergency response ini terdiri atas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan BIN, untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya. Beberapa hari terakhir, akun yang ditengarai milik Bjorka terus mengeluarkan data pribadi milik menteri. Mulai dari Menteri Plate sendiri, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Beberapa data pribadi yang beredar adalah nomor telpon seluler, alamat pribadi, hingga sertifikat vaksin Covid-19. (Yetede)