JAKARTA-Mundurnya pengoperasian light rail transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi atau LRT Jabodetabek hingga pertengahan tahun depan membuat PT Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI kehilangan potensi pendapatan dari tiket penumpang. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 587,7 miliar. "Potensi pendapatan LRT Jabodetabek pada Agustus-Desember 2022 sekitar Rp212,7 miliar," kata Kepala Divisi LRT Jabodetabek dari PT KAI, Mochamad Purnomosidi, kepada Tempo, kemarin. Adapun dari Januari-Juni 2023, peluang penghasilan KAI yang hilang dari penundaan operasi kereta ringan tersebut diperkirakan Rp375 miliar. LRT Jabodetabek ditargetkan beroperasi pada Juni 2023 atau mundur dari target sebelumnya pada Agustus 2022. Bahkan Jadwal pengoperasian komersial (Commercial operation date/COD) proyek strategis nasional ini molor dari target awal operasi pada Juli 2019. Target beroperasinya LRT Jabodetabek mundur ke Juni 2023, diantaranya karena uji coba sistem tanpa masinis grade of automation level 3 (GoA 3) terus dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang. (Yetede)

JAKARTA-PT Adhi Karya (Perseroan Tbk memastikan pengoperasian komersial kereta layang ringan atau light rail transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodetabek) ditunda demi keselamatan. Pengujian teknologi non-masinis grade of automation (GoA) level 3 pada LRT Jabodetabek membutuhkan waktu lebih lama demi jaminan keamanan. "Penjadwalan ulang operasi LRT Jabodetabek untuk kepastian keselamatan, mengingat LRT non-masinis merupakan teknologi tinggi dan pertama di Indonesia," kata Direktur Operasi II Adhi Karya, Pundjung Setya Brata, kepada Tempo, Kamis, 15 September  2022. GoA Level 3 setingkat lebih canggih dari perangkat kemudi mass rapid transit (MRT). Target pengoperasian LRT Jabodetabek yang akan melaju di lintasan sepanjang 44 kilometer itu tertunda beberapa kali, Kendala pembebasan lahan di beberapa titik operasi, termasuk depo, mengakibatkan tenggat awal peluncuran pada 2021 pun tertunda. (Yetede)

Di tengah ancaman inflasi dan dinamika ekonomi global yang semakin sulit diprediksi tahun depan, pemerintah dan DPR menargetkan penerimaan pajak yang relatif tinggi pada tahun 2023. Target ini hanya bisa terpenuhi apabila konsumsi rumah tangga menggeliat sejalan dengan terkendalinya tingkat inflasi. Berdasarkan postur sementara APBN 2023 yang disepakati Panja Badan Anggaran (Banggar) DPR, target penerimaan perpajakan tahun 2023 mencapai Rp 2.021,2 triliun, lebih besar Rp 4,3 triliun dibandingkan RAPBN 2023 yang sebesar Rp 2.016,9 triliun. Perubahan angka terjadi di sejumlah komponen penerimaan, antara lain PPN dari Rp 740,1 triliun dalam RAPBN 2023 menjadi Rp 743 triliun dalam kesepakatan Panja Banggar; bea masuk dari Rp 47,3 triliun dalam RAPBN 2023 menjadi Rp 47,5 triliun dalam kesepakatan Panja Banggar; serta bea keluar dari Rp 9 triliun menjadi Rp 10,2 triliun. Terkait penerimaan PPN, apabila dibandingkan dengan outlook penerimaan PPN tahun 2022 di angka Rp 599 triliun, target 2023 melonjak 24,04 %.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, Kamis (15/9) mengatakan, target penerimaan PPN pada tahun depan akan terpenuhi selama target pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang dipatok pada tahun 2023 juga terpenuhi. Dalam kesepakatan yang terjalin antara Kemenkeu dan Panja Banggar DPR, pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3 % dengan tingkat inflasi 3,6 %. Fajry mengingatkan, penyesuaian harga BBM yang terjadi di triwulan III-2022 dapat berkorelasi erat pada melesatnya indeks harga konsumen (IHK) sehingga berimplikasi pada seretnya setoran pajak dari konsumsi masyarakat. Jika konsumsi terus tertekan karena tingginya inflasi, kinerja penerimaan PPN akan turut tertekan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, target penerimaan pajak pada tahun depan memiliki pijakan pada asumsi maksimal normalisasi ekonomi. Oleh karena itu, sejalan dengan pemulihan aktivitas perekonomian di tahun 2023, PPN akan menjadi salah satu komponen penerimaan negara yang berpotensi besar mencatatkan pemulihan. ( Yoga)

Menangani kebocoran data perlu melihat kembali serta mengevaluasi bagaimana tata kelola keamanan siber berjalan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyebutkan bahwa serangan siber yang dilaporkan selama 2021 minim sekali ditindaklanjuti kementerian/lembaga. Sepanjang Januari hingga 13 September 2022 pun, BSSN telah mengirimkan 1.261 notifikasi terkait upaya menginfeksi keamanan siber ke semua kementerian/lembaga, tetapi hanya 72 notifikasi atau 6 % yang direspons. Minimnya respons kementerian dan lembaga terhadap peringatan serangan siber itu, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, Kamis (15/9) mengindikasikan adanya permasalahan pada tata kelola keamanan siber. Menurut dia, penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik atau pemerintah semestinya tunduk pada Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perpres itu menempatkan BSSN sebagai institusi yang memastikan sistem keamanan dari sistem elektronik pemerintah. Selain itu, BSSN juga memiliki fungsi koordinasi keamanan siber institusi pemerintah. Jika peringatan tentang adanya serangan siber melalui BSSN diabaikan, artinya ada masalah  yang harus dievaluasi. Wakil Kepala BSSN Komjen (Pol) Luki Hermawan menyampaikan, sepanjang Januari-13 September 2022, teridentifikasi terjadi 852,2 juta lalu lintas (traffic) anomali atau upaya mencurigakan untuk menginfeksi keamanan siber. Untuk menindak lanjutinya, BSSN mengirimkan 1.261 pemberitahuan atau notifikasi ke kementerian/lembaga yang teridentifikasi terjadi traffic anomali. Pemberitahuan terbanyak dikirimkan ke sektor administrasi pemerintahan, yakni 761 notifikasi.  Kemudian, disusul sektor pendidikan yang menerima 345 notifikasi. Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber 2021 yang dikeluarkan BSSN, menunjukkan terjadi 1,6 miliar lalu lintas anomali sepanjang 2021. Namun, belum pernah ditindaklanjuti secara signifikan (Kompas, 14/9). (Yoga)

Biaya riil ibadah haji jemaah Indonesia tahun ini menyentuh Rp 98 juta per orang. Jumlah itu melampaui ongkos yang dikeluarkan setiap anggota jemaah, yakni Rp 39 juta. Upaya Badan Pengelola Keuangan Haji menutup kekurangan dengan memanfaatkan dana tabungan haji dinilai tidak berkelanjutan karena tingginya selisih. Rahmat Hidayat, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan, di Surabaya, Kamis (15/9) mengatakan, selama lima tahun ongkos ibadah haji tidak banyak naik, padahal beberapa komponen biaya naik berkali-kali. Tahun 2019, ongkos riil ibadah haji Rp 70 juta per orang. Namun, biaya pendaftaran dan pelunasan haji masih sama, yakni Rp 35 juta per orang. Kini, biaya riil haji per orang mencapai Rp 98 juta, calon jemaah yang telah membayar Rp 39 juta untuk pergi berhaji masih bisa berangkat. Hasil pengembangan nilai investasi yang mencapai Rp 4 juta per anggota jemaah belum bisa menutup kebutuhan riil ongkos haji.

”Tahun ini, layanan dan biaya haji tak banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya karena kami  memanfaatkan dana yang belum dipakai dua tahun pada masa pandemi. Namun, setelah itu harus dipikirkan lagi solusinya,” kata Rahmat. Menurut Rahmat, salah satu solusi mengatasi kekurangan dana adalah rasionalisasi. BPKH telah membahas solusi ini dengan DPR dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 22 Agustus lalu. Kala itu, Wapres menyatakan harus ada rasionalisasi agar dana haji yang terkumpul masih bisa berkelanjutan. Kedua, menggenjot pertumbuhan dana investasi dari satu digit menjadi dua digit. Namun, hal itu tidak mudah karena BPKH harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Ketiga, subsidi APBN. Menurut Rahmat, hal ini juga sulit dilakukan karena haji diperuntukkan bagi warga yang mampu dan dana APBN tidak hanya untuk kepentingan ibadah haji. (Yoga)

Pemerintah memberikan sejumlah insentif kepada badan usaha dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Insentif yang tertuang dalam aturan terbaru tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan yang potensinya melimpah, tetapi pemanfaatannya masih minim. Aturan yang dimaksud adalah Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang diundangkan 13 September 2022. Ketentuan mengenai insentif tertuang dalam Bab V tentang Dukungan Pemerintah pada Pasal 22. Insentif yang diberikan pemerintah dalam bentuk fiskal dan nonfiskal. Insentif fiskal yang dimaksud adalah pembebasan bea masuk impor, fasilitas pembiayaan lewat penjaminan melalui BUMN yang ditugaskan negara, dan fasilitas perpajakan. Sementara fasilitas nonfiskal dalam Pasal 22 tersebut diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku. Salah satu bentuk dukungan, baik di pusat maupun daerah, adalah agar perizinan pengembangan energi terbarukan dipermudah.

Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro saat dihubungi, Kamis (15/9) di Jakarta, mengatakan, terbitnya Perpres tersebut menjadi hal yang sangat baik. Ia mengatakan, intervensi dari pemerintah atau subsidi akan tetap diperlukan. Mekanisme yang diambil pemerintah untuk menutup hal tersebut bisa bermacam-macam, salah satunya pengurangan pajak bagi PLN, sehingga pemerintah tidak harus mengeluarkan langsung dari APBN. Meski membawa harapan dan sebagai pintu masuk, lanjut Komaidi, implementasi tidak akan sederhana karena dibutuhkan aturan turunan dan petunjuk teknisnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menambahkan, payung hukum merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selain   itu, diperlukan juga insentif agar akselerasi dapat terwujud. (Yoga)

Basis data kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sedang disiapkan pemerintah diharapkan bisa memperluas cakupan perlindungan sosial. Data hasil Registrasi Sosial Ekonomi dapat dipakai untuk melindungi masyarakat yang jarang tersentuh bantuan, seperti sektor informal dan kelompok masyarakat menuju kelas menengah. Perlindungan terhadap kelompok tertentu selama ini kurang tergarap karena pendataan yang belum mutakhir dan akurat, bahkan nihil. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berharap, kehadiran basis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang targetnya rampung pada 2023 bisa mengatasi persoalan itu dan mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif. Rencananya proses pengumpulan data Regsosek untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan dilakukan pada 15 Oktober sampai 14 November 2022 dengan pendekatan akar rumput (dari tingkat desa).

Pendataan ini menyasar seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, termasuk presiden dan para pejabat negara. Tauhid mengatakan, lewat basis data tunggal itu, pemerintah tinggal menyesuaikan bentuk atau jenis   perlindungan sosial yang diperlukan oleh kelompok rentan tertentu yang selama ini tidak tersentuh bantuan, tetapi jumlahnya banyak. Di antaranya, kelompok masyarakat menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan masyarakat yang bergerak di sektor informal. Kelompok masyarakat menuju kelas menengah, misalnya, tidak termasuk kategori miskin yang boleh mendapat bantuan sosial. Namun, mereka belum aman secara finansial dan rentan jatuh miskin jika terjadi disrupsi ekonomi. Ada pula warga yang bekerja di sector informal yang selama ini sulit tersentuh bantuan karena tidak teridentifikasi di basis data pemerintah. (Yoga)

Operator telekomunikasi seluler Indosat Ooredoo Hutchison menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Indosat Tahap I tahun 2022 dan Sukuk Ijarah IV Indosat Tahap I 2022. Total nilai dana yang diharapkan bisa terkumpul dari penawaran itu sebesar Rp 2,5 triliun. Menurut rencana, dana tersebut akan digunakan untuk membayar utang perseroan dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. ”Dua tahun pertama pasca merger biasanya menjadi kondisi yang sangat menantang. Meski demikian, merger yang kami (Indosat Ooredoo-Hutchison Tri Indonesia) lakukan sudah tepat dan bagus untuk (menyehatkan) industri telekomunikasi. Saat pandemi Covid-19, performa industri telekomunikasi juga masih positif,” ujar Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha saat investor gathering, Kamis (15/9) di Jakarta.

Direktur dan Chief Financial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Nicky Lee menjelaskan, semua penawaran obligasi dan sukuk ijarah dilakukan dalam mata uang rupiah. Nicky menilai pasar finansial di Indonesia masih stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun cukup baik. ”Kami percaya, pasar masih akan merespons positif apa yang kami lakukan ini,” katanya. Proses book building akan dimulai 14-27 September 2022. Pernyataan efektif dari OJK diharapkan dapat diterima pada 17 Oktober 2022. Lalu, obligasi dan sukuk ijarah akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 27 Oktober 2022. Direktur dan Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison M Danny Buldansyah menambahkan, ”Industri telekomunikasi masih menjanjikan sehingga kami kian fokus meningkatkan layanan kepada konsumen,” (Yoga)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan ekspor tekstil dan produk tekstil nasional. Kerja sama antar negara diperkuat guna memacu pengembangan pasar ekspor produk industri yang padat karya tersebut. Kehati-hatian juga dibutuhkan agar kerja sama tidak justru melemahkan industri tekstil nasional. ”Ini bidang yang sangat strategis. Bisa menyerap banyak tenaga kerja. Orientasinya juga ekspor. Bisa juga memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk menahan impor,” kata Mendag Zulkifli Hasan saat melepas ekspor barang tekstil dan produk tekstil di PT Sri Rejeki Isman Tbk, atau Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Kamis (15/9). Dalam kesempatan itu Zulkifli melepas lebih dari 50 kontainer yang membawa komoditas tekstil dan produk tekstil untuk diekspor ke 20 negara, antara lain AS, Brasil, Polandia, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Nilai barang yang diekspor 3,7 juta USD.

Menurut Zulkifli, besarnya jumlah kontainer yang dilepas dalam sekali waktu ini hendaknya dijadikan momentum menandai kebangkitan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Optimisme juga muncul mengingat industri ini terus menunjukkan pertumbuhan. Pada 2021 nilai ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia tercatat 12,9 miliar USD. Terjadi peningkatan 25,2 % dibandingkan dengan setahun sebelumnya, yakni 10,5 miliar USD. ”Kita perlu membangun pasar-pasar baru. Khususnya ke daerah-daerah yang sedang bertumbuh perekonomiannya,” kata Zulkifli. Pengembangan wilayah ekspor, menurut Zulkifli, bisa ditempuh dengan menjalin kerja sama perdagangan dengan negara-negara tujuan berupa comprehensive economic partnership agreement (CEPA) atau free trade agreement (FTA). (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2022 kembali turun, tercatat sebesar 400,4 miliar USD. Posisi utang itu turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang sebesar 403,6 miliar USD. Siaran pers Bank Indonesia, Kamis (15/9) menyebutkan, perkembangan ini dikarenakan penurunan utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) serta sektor swasta. (Yoga)