Pemerintah kian masif mendorong ekosistem kendaraan listrik. Kali ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi khusus kepada kementerian/lembaga, mulai dari tingkat pusat hingga para gubernur dan bupati/walikota di Indonesia. Presiden Jokowi meminta agar kendaraan dinas di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV). Perintah itu termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Inpres ini terbit pada Selasa (13/9).

Pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam penguasaan data komoditas pangan penyumbang inflasi. Dengan demikian, pemantauan komoditas strategis bisa lebih mudah dan akurat dilakukan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi 2022 secara hibrida, di Surabaya, Jatim, Rabu (14/9) menyatakan, pengendalian inflasi hingga akhir tahun ini ditempuh dengan memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro secara detail. Kerja sama antar daerah diperlukan guna mengurangi disparitas pasokan dan harga bahan pangan antar wilayah. BPS mencatat, inflasi Agustus 2022 sebesar 4,69 % secara tahunan, lebih rendah dari inflasi Juli 2022 yang tercatat 4,94 %. Penurunan inflasi secara keseluruhan sejalan dengan penurunan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food), dari 11,47 % pada Juli 2022 menjadi 8,93 % pada Agustus 2022. Kendati turun, harga pangan tetap berada di atas kesepakatan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, yakni 3-5 %. (Yoga)

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Pada postur sementara ini, baik pendapatan maupun belanja negara, kompak meningkat. Pada rapat Banggar DPR, Rabu (14/9), pemerintah mengusulkan tambahan belanja negara Rp 19,4 triliun. Tambahan belanja dialokasikan untuk; Pertama , belanja non pendidikan Rp 11,2 triliun yang akan dibagi ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Sayangnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memperinci K/L yang bakal mendapatkan tambahan anggaran tersebut. Kedua, tambahan subsidi energi Rp 1,3 triliun. Ketiga, cadangan dana pendidikan Rp 3,9 triliun. Keempat, dana transfer daerah Rp 3 triliun. "Anggaran cadangan pendidikan ditambah agar tetap mengikuti konstitusi," kata Menkeu, kemarin. Seperti kita tahu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mewajibkan alokasi belanja negara minimum 20% untuk sektor pendidikan.

Kesepakatan pemerintah dan DPR untuk menambah daya pengguna listrik dari 450 volt ampere (VA) menjadi 900 VA di tahun depan akan menambah beban baru bagi masyarakat miskin. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Rabu (14/9) menyatakan usulan konversi pelanggan 450 VA k 900 VA bisa menyerap kelebihan pasokan listrik yang diterima PT PLN yang mencapai 6 gigawatt (GW).

Kendati masih jauh dari risiko krisis pangan, Indonesia dinilai perlu bekerja keras mengendalikan tren terus naiknya importasi komoditas pangan. Selain kebijakan hulu-hilir yang terintegrasi, insentif usaha, khususnya bagi petani, peternak, dan pelaku di hulu, perlu jadi perhatian guna memperkuat produksi dalam negeri. Pemikiran itu mengemuka dalam Diskusi Ekonomi Berdikari tentang pangan yang digelar harian Kompas di Jakarta, Selasa (13/9). Ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan guna mengendalikan inflasi.

Dalam Diskusi Ekonomi Berdikari itu, sejumlah narasumber berpendapat bahwa untuk membangun kemandirian, insentif usaha harus diperkuat. Salah satu terobosan tambahan yang bisa dilakukan adalah penggunaan teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pemberian subsidi ataupun bantuan sarana produksi pertanian harus dipastikan sampai kepada yang berhak. Teknologi memungkinkan semua insentif untuk petani bisa sampai kepada individu yang berhak. Dari berbagai masalah yang muncul selama ini,teknologi sudah tersedia, tetapi selalu saja terhambat masalah lain. Selain itu, berbagai informasi terkait pertanian, seperti informasi cuaca, informasi harga, informasi hama dan penyakit, bisa disebarkan secara lebih cepat dengan menggunakan teknologi. (Yoga)

Pemerintah akan mendata kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam waktu dekat. Semua warga akan didata tanpa terkecuali, termasuk presiden dan pejabat negara. Pembenahan sistem pendataan yang terintegrasi ini diharapkan bisa mencegah persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran. Proses pengumpulan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan dilakukan BPS pada 15 Oktober sampai 14 November 2022 dengan pendekatan akar rumput (bottom-up). Targetnya, mulai tahun depan, Indonesia sudah memiliki sistem satu data terintegrasi untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hasil Regsosek tersebut akan menjadi basis data kependudukan sebagai acuan data tunggal dalam menjalankan berbagai program pemerintah, dari program bansos sampai program pembangunan lainnya.

Basis data tersebut nantinya akan menyajikan peringkat kesejahteraan sosial-ekonomi setiap penduduk. Informasi yang didapat dari Regsosek adalah kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, pemberdayaan ekonomi, hingga informasi geospasial. Basis data itu akan mencakup informasi detail, termasuk nama dan tempat tinggal warga (by name by address). ”Pendataan ini dilakukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali, termasuk presiden dan seluruh pejabat negara,” kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam webinar ”Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Melalui Registrasi Sosial-Ekonomi” di Jakarta, Rabu (14/9). (Yoga)

Di tengah tingginya harga komoditas, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) terus menargetkan pertumbuhan produksi. INCO tengah menggarap tiga proyek pabrik di Sulawesi. "Tiga proyek pengembangan tersebut bernilai investasi lebih dari US$ 8 miliar. Ini akan dieksekusi bersama dengan partner," ujar Direktur INCO Bernardus Irmanto, Rabu (14/9). Pria yang kerap disapa Anto ini memaparkan, proyek pertama ada di Bahodopi, Sulawesi Tengah, dengan investasi US$ 2,5 miliar. Proyek pengembangan pabrik feronikel dengan kapasitas 73.000 ton per tahun ini digarap bersama Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co. Ltd, diperkirakan rampung pada 2025. Dengan berbagai proyek tersebut, Anto menuturkan akan berhati-hati dalam mengambil keputusan pembagian dividen. Menurut Anto, INCO harus membiayai proyek-proyek tersebut, maka pembagian dividen harus disertai dengan prinsip kehati-hatian dalam berhitung dan mengkaji semua kebutuhan kas.

Pemerintah pusat mengamanatkan kepada pemda untuk turut menyiapkan bantalan sosial sebagai konsekuensi kenaikan harga BBM. Hal ini punya intensi positif dalam menahan laju penurunan daya beli masyarakat di daerah. Program pembagian beban antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendistribusikan bantalan sosial di daerah ini termaktub dalam Permenkeu No 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Dalam beleid tersebut, belanja wajib perlindungan sosial daerah tersebut digunakan untuk bantuan sosial. Bantuan ini bisa dialokasikan untuk ojek, UMKM, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, serta subsidi transportasi umum.

Intensi ini dijawantahkan melalui penggunaan dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk beragam program bantuan sosial sebesar 2 %. Namun, intensi baik ini juga punya risiko menggoyang fondasi fiskal daerah yang sedang rapuh. Saat ini, pemerintah berupaya untuk bertindak tegas kepada pemerintah daerah dengan memberlakukan sanksi kepada pemda yang tidak mengalokasikan atau menyusun program bantuan sosial sebagai respons atas kenaikan harga BBM sejak 3 September lalu. Kebijakan ini juga bisa diiringi dengan skema insentif dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu menguatkan struktur PAD sehingga kemandirian fiskal di daerah tetap terjaga. (Yoga)

Tingkat okupansi hotel yang belakangan mulai membaik diperkirakan kembali turun seiring berkurangnya pergerakan wisatawan sebagai dampak kenaikan harga BBM. Padahal, industri hotel belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, kunjungan ke destinasi-destinasi wisata membutuhkan daya beli masyarakat yang cukup baik. Kenaikan harga BBM mendorong harga barang dan jasa ikut naik sehingga akan mengganggu daya beli masyarakat, yang akhirnya bisa menurunkan minat orang bepergian dan menginap di hotel. ”Pariwisata juga bukan kebutuhan primer masyarakat,” ujarnya, Rabu (14/9) di Jakarta. Maulana mencontohkan dampak naiknya harga avtur tahun 2019 yang mengakibatkan pergerakan wisatawan Nusantara turun dari 300 juta orang tahun 2018 menjadi 200-an juta orang tahun 2019. Kondisi saat itu bisa saja kembali terulang. (Yoga)

Pamor dollar Amerika Serikat kembali meningkat. Laju inflasi AS yang lebih tinggi dari proyeksi analis membuat pelaku pasar berasumsi The Fed akan menaikkan bunga lebih tinggi. Akibatnya, sejumlah mata uang tertekan terhadap dollar AS. Salah satunya yen. Kemarin, mata uang ini sempat mencapai level terendah dalam 24 tahun di ¥ 144 per dollar AS. Di pukul 20.51 WIB kemarin, yen kembali menguat dan bertengger di level ¥ 142,87 per dollar AS. Analis DCFX Futures Lukman Leong sepakat mengatakan, potensi kenaikan suku bunga AS menjadi salah satu penyebab dollar AS kembali naik pamor. Meski bukan di posisi puncak, kemarin indeks dollar AS berada di 109,51, turun 0,28% dari hari sebelumnya. Namun naik 18,29% secara tahunan. Artinya, sepanjang tahun ini, dollar AS cenderung naik terhadap rata-rata mata uang berbagai negara.