JAKARTA, ID – Bank investasi syariah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengakselerasi ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran bank investasi syariah mampu mendongkrak aset keuangan syariah Indonesia dari peringkat ketujuh ke peringkat pertama. Seperti Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi yang sudah beroperasi, bank investasi syariah akan mempermudah masuknya dana investasi global ke Indonesia, termasuk dari Timur Tengah. Namun, lembaga keuangan syariah di Indonesia perlu memberikan perhatian lebih pada implementasi good governance atau tata kelola yang baik. “Bank investasi syariah ini perlu dibentuk bersama oleh BUMN dan swasta. Jangan semuanya harus BUMN,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam diskusi pada acara pemberian penghargaan Syariah Terbaik 2022, yang diselenggarakan Majalah Investor dan ditayangkan live di Beritasatu TV, Kamis (15/9/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi Thohir menyatakan, pihaknya berkomitmen dalam mendorong pelaku bisnis di Indonesia maupun Tiongkok agar dapat terus bersinergi dan bekerja sama, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kedua negara. “Sama seperti nilai-nilai yang dibawa oleh Festival Mid-autumn, kebersamaan dan harmonilah yang menjadi faktor yang mendorong Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Untuk itu, Kadin Indonesia Komite Tiongkok berkomitmen dalam mendorong pelaku bisnis di Indonesia maupun Tiongkok agar dapat terus bersinergi dan bekerja sama,” ujar Garibaldi Thohir dalam acara “Malam Kebersamaan Indonesia-Tiongkok” yang digelar Kadin Indonesia Komite Tiongkok, di Jakarta, Kamis (15/9/2022) malam. Dia menambahkan, Kadin Indonesia Komite Tiongkok juga berkomitmen untuk bahu membahu dengan pemerintah dalam membuka pintu kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia–Tiongkok, sekaligus memastikan investor Tiongkok dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan mendapatkan mitra terbaik di Indonesia, serta meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok. ((Yetede)

JAKARTA, ID – Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan potensi panas bumi di dunia. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia nantinya bisa menjadi Global Geothermal Power House. Salah satu langkah terbaik mengembangkan panas bumi hingga ke industri turunannya adalah dengan kemitraan. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ahmad Yuniarto mengungkapkan keyakinan tersebut cukup beralasan, apalagi dengan jumlah potensi panas bumi yang diketahui hingga kini. Tersisa saat ini adalah inisiatif untuk kembangkan panas bumi. Menurut Yuniarto, panas bumi sekarang ini dan ke depannya tidak hanya dipandang sebagai salah satu alternatif pembangkit listrik, tapi lebih dari pada itu ada industri hilir panas bumi kini sudah menjadi keniscayaan yang mau tidak mau juga dikembangkan yakni green hydrogen. Salah satu cara untuk bisa memonetisasi potensi panas bumi secara efisien berikut serta industri turunannya adalah dengan penerapan teknologi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Jurus jitu Menteri BUMN Erick Thohir dalam mentransformasi BUMN membuahkan hasil. Terbukti, selama tiga tahun terakhir, akumulasi kontribusi BUMN ke pemasukan negara dalam bentuk setoran pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 1.198 triliun, naik Rp 68 triliun dibandingkan perolehan 2016- 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. “Sementara itu, kalau kita melihat buku BUMN, laba bersih tahun ini naik signifikan sekitar Rp 144 triliun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Erick saat berkunjung ke kantor Berita Satu Media Holdings (BSMH), Jakarta, Kamis (15/9). Bila BUMN sehat bugar, tutur Erick, program ekonomi kerakyatan juga akan dapat mudah terealisasi. Salah satunya merger PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) dan PT Pegadaian untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai ujung tombak ekonomi.

JAKARTA, ID - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex melepas 50 kontainer tekstil dan produk tekstil (TPT) senilai US$ 3,7 juta ke 20 negara pada Kamis (15/9/2022) di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelepasan ekspor dilakukan secara langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersama Presiden Direktur PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Turut hadir dalam pelepasan ekspor tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi, dan Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Muhammad Arif Sambodo, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Yogyakarta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta TNI/Polri. “Sritex adalah perusahaan tekstil yang telah terintegrasi vertikal yang memproduksi benang hingga pakaian jadi. Sritex juga berpengalaman dalam mengerjakan berbagai macam seragam militer dan korporasi, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri dengan negara tujuan ekspor yang tersebar di lima benua,” kata Presiden Direktur Sritex Iwan Setiawan Lukminto. (Yetede)

PARIS, ID – Para analis mengatakan bahwa intelijen militer Rusia gagal lagi dalam mengantisipasi serangan balasan kilat Ukraina. Kegagalan ini berpotensi menjadi titik balik perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia dan sekali lagi menyoroti kelemahan intelijen Rusia dalam berperang. “Ini adalah kegagalan intelijen militer Rusia yang sangat besar, fakta bahwa mereka tidak melihat telah terjadi peningkatan ini. Intelijen militer Rusia benar-benar mengacaukan ini,” ujar Michael Kofman, ilmuwan peneliti senior di program studi Center for Naval Analyses Russia, yang dilansir AFP. Laporan menyebutkan, desakan itu terjadi setelah konflik yang berlangsung lebih dari setengah tahun dan masih menemui semacam jalan buntu selama musim panas. Padahal pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar wilayah timur dan selatan Ukraina, tetapi gagal membuat kemajuan  lebih jauh. “Rusia gagal mengantisipasi desakan
Ukraina,” kata Pierre Grasser, seoran sejarawan hubungan internasional dan peneliti di Lembaga Sirice yang berlokasi di Paris, Prancis. Ditambahkan oleh Grasser bahwa Ukraina telah diuntungkan dengan melakukan taktik tipuan besar-besaran, yakni membuat serangan balik di selatan sebelum meluncurkan yang lebih besar di timur laut. ((Yetede)

JAKARTA-Mundurnya pengoperasian light rail transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi atau LRT Jabodetabek hingga pertengahan tahun depan membuat PT Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI kehilangan potensi pendapatan dari tiket penumpang. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 587,7 miliar. "Potensi pendapatan LRT Jabodetabek pada Agustus-Desember 2022 sekitar Rp212,7 miliar," kata Kepala Divisi LRT Jabodetabek dari PT KAI, Mochamad Purnomosidi, kepada Tempo, kemarin. Adapun dari Januari-Juni 2023, peluang penghasilan KAI yang hilang dari penundaan operasi kereta ringan tersebut diperkirakan Rp375 miliar. LRT Jabodetabek ditargetkan beroperasi pada Juni 2023 atau mundur dari target sebelumnya pada Agustus 2022. Bahkan Jadwal pengoperasian komersial (Commercial operation date/COD) proyek strategis nasional ini molor dari target awal operasi pada Juli 2019. Target beroperasinya LRT Jabodetabek mundur ke Juni 2023, diantaranya karena uji coba sistem tanpa masinis grade of automation level 3 (GoA 3) terus dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang. (Yetede)

JAKARTA-PT Adhi Karya (Perseroan Tbk memastikan pengoperasian komersial kereta layang ringan atau light rail transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodetabek) ditunda demi keselamatan. Pengujian teknologi non-masinis grade of automation (GoA) level 3 pada LRT Jabodetabek membutuhkan waktu lebih lama demi jaminan keamanan. "Penjadwalan ulang operasi LRT Jabodetabek untuk kepastian keselamatan, mengingat LRT non-masinis merupakan teknologi tinggi dan pertama di Indonesia," kata Direktur Operasi II Adhi Karya, Pundjung Setya Brata, kepada Tempo, Kamis, 15 September  2022. GoA Level 3 setingkat lebih canggih dari perangkat kemudi mass rapid transit (MRT). Target pengoperasian LRT Jabodetabek yang akan melaju di lintasan sepanjang 44 kilometer itu tertunda beberapa kali, Kendala pembebasan lahan di beberapa titik operasi, termasuk depo, mengakibatkan tenggat awal peluncuran pada 2021 pun tertunda. (Yetede)

Di tengah ancaman inflasi dan dinamika ekonomi global yang semakin sulit diprediksi tahun depan, pemerintah dan DPR menargetkan penerimaan pajak yang relatif tinggi pada tahun 2023. Target ini hanya bisa terpenuhi apabila konsumsi rumah tangga menggeliat sejalan dengan terkendalinya tingkat inflasi. Berdasarkan postur sementara APBN 2023 yang disepakati Panja Badan Anggaran (Banggar) DPR, target penerimaan perpajakan tahun 2023 mencapai Rp 2.021,2 triliun, lebih besar Rp 4,3 triliun dibandingkan RAPBN 2023 yang sebesar Rp 2.016,9 triliun. Perubahan angka terjadi di sejumlah komponen penerimaan, antara lain PPN dari Rp 740,1 triliun dalam RAPBN 2023 menjadi Rp 743 triliun dalam kesepakatan Panja Banggar; bea masuk dari Rp 47,3 triliun dalam RAPBN 2023 menjadi Rp 47,5 triliun dalam kesepakatan Panja Banggar; serta bea keluar dari Rp 9 triliun menjadi Rp 10,2 triliun. Terkait penerimaan PPN, apabila dibandingkan dengan outlook penerimaan PPN tahun 2022 di angka Rp 599 triliun, target 2023 melonjak 24,04 %.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, Kamis (15/9) mengatakan, target penerimaan PPN pada tahun depan akan terpenuhi selama target pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang dipatok pada tahun 2023 juga terpenuhi. Dalam kesepakatan yang terjalin antara Kemenkeu dan Panja Banggar DPR, pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3 % dengan tingkat inflasi 3,6 %. Fajry mengingatkan, penyesuaian harga BBM yang terjadi di triwulan III-2022 dapat berkorelasi erat pada melesatnya indeks harga konsumen (IHK) sehingga berimplikasi pada seretnya setoran pajak dari konsumsi masyarakat. Jika konsumsi terus tertekan karena tingginya inflasi, kinerja penerimaan PPN akan turut tertekan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, target penerimaan pajak pada tahun depan memiliki pijakan pada asumsi maksimal normalisasi ekonomi. Oleh karena itu, sejalan dengan pemulihan aktivitas perekonomian di tahun 2023, PPN akan menjadi salah satu komponen penerimaan negara yang berpotensi besar mencatatkan pemulihan. ( Yoga)

Menangani kebocoran data perlu melihat kembali serta mengevaluasi bagaimana tata kelola keamanan siber berjalan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyebutkan bahwa serangan siber yang dilaporkan selama 2021 minim sekali ditindaklanjuti kementerian/lembaga. Sepanjang Januari hingga 13 September 2022 pun, BSSN telah mengirimkan 1.261 notifikasi terkait upaya menginfeksi keamanan siber ke semua kementerian/lembaga, tetapi hanya 72 notifikasi atau 6 % yang direspons. Minimnya respons kementerian dan lembaga terhadap peringatan serangan siber itu, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, Kamis (15/9) mengindikasikan adanya permasalahan pada tata kelola keamanan siber. Menurut dia, penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik atau pemerintah semestinya tunduk pada Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perpres itu menempatkan BSSN sebagai institusi yang memastikan sistem keamanan dari sistem elektronik pemerintah. Selain itu, BSSN juga memiliki fungsi koordinasi keamanan siber institusi pemerintah. Jika peringatan tentang adanya serangan siber melalui BSSN diabaikan, artinya ada masalah  yang harus dievaluasi. Wakil Kepala BSSN Komjen (Pol) Luki Hermawan menyampaikan, sepanjang Januari-13 September 2022, teridentifikasi terjadi 852,2 juta lalu lintas (traffic) anomali atau upaya mencurigakan untuk menginfeksi keamanan siber. Untuk menindak lanjutinya, BSSN mengirimkan 1.261 pemberitahuan atau notifikasi ke kementerian/lembaga yang teridentifikasi terjadi traffic anomali. Pemberitahuan terbanyak dikirimkan ke sektor administrasi pemerintahan, yakni 761 notifikasi.  Kemudian, disusul sektor pendidikan yang menerima 345 notifikasi. Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber 2021 yang dikeluarkan BSSN, menunjukkan terjadi 1,6 miliar lalu lintas anomali sepanjang 2021. Namun, belum pernah ditindaklanjuti secara signifikan (Kompas, 14/9). (Yoga)