JAKARTA, ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, dugaan korupsi Gubernur  Papua, Lukas Enembe, tidak hanya berupa gratifikasi bernilai Rp 1 miliar, tetapi mencapai ratusan miliar. “Saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar,” kata Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (19/9/2022). Sebagai contoh, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai US$ 55.000.000 atau Rp560 miliar. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, bahkan ada dalam periode pendek, setoran tunai itu dilakukan dengan nilai fantastis, US$ 5.000.000,” ucap dia Selain itu, tambah dia, PPATK juga. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membelanjakan total dana sebesar Rp 1,2 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 untuk menuntaskan pembangunan ruas tol Ciawi- Sukabumi Seksi 2 (Bocimi) dan ruas tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2A (CCT). “Pekerjaan kedua ruas tol tersebut akan segera selesai pada akhir 2022,” ujar SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho dalam keterangan resmi, Senin (19/9). Ia menjelaskan, untuk ruas tol Bocimi penyelesaian pembangunannya masih membutuhkan tambahan alokasi dana PMN 2022. Meski demikian, Novianto memastikan pekerjaan ruas tersebut bakal tetap rampung pada Desember 2022. Dari total dana PMN 2021 sebesar Rp 7,9 triliun yang diterima perseroan, Waskita melalui WTR mengalokasikan dana sebanyak Rp 637 miliar kepada PT Trans Jabar Tol (TJT) untuk menuntaskan pembangunan ruas tol Bocimi. Hingga saat ini, progresnya telah mencapai 86,22% pada segmen Cigombong – Cibadak sepanjang 11,9 km dan diproyeksikan selesai pada Desember 2022. (Yetede)

WASHINGTON, ID – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Minggu (18/9) mengatakan pasukan AS akan membela Taiwan jika menghadapi invasi Tiongkok. Akan tetapi Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah AS terhadap Tiongkok menyangkut Taiwan tidak berubah. “Ya jika ada serangan luar biasa,” ujar Biden, menjawab pertanyaan apakah pasukan AS akan membela Taiwan, saat diwawancara pada program “60 Minutes” di CBS, yang dilansir AFP, Senin (19/9). Bukan kali ini saja Biden menyatakan pasukan AS akan ambil bagian bilamana terjadi perang antara Tiongkok dan Taiwan. Dan Gedung Putih kemudian segera memberikan pernyataan klarifikasi. Komentar Biden tentang ini yang sebelumnya adalah saat melawat ke Jepang pada Mei 2022. Ketika itu, Biden juga ditanya apakah akan mengkomitmenkan pasukan AS kepada situasi seperti itu. “Ya, itu komitmen kami,” ujar dia. AS memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan pada 1979. Karena mengalihkan pengakuan kepada Pemerintah Tiongkok sebagai satu-satunya perwakilan Tiongkok. Tapi pada saat yang sama, AS tetap mempertahankan tegas tapi juga halus dalam mendukung. (Yetede)

Jakarta-Kementerian Perhubungan tengah berburu konsultan internasional yang mumpuni untuk mengawal penyelesaian proyek kereta layang ringan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, alias LRT Jabodetabek. Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Prasarana LRT Jabodetabek dari Kementerian Perhubungan, Ferdian Suryo Adhi Pranomo, membenarkan bahwa  bahwa Crossrail Internasional Ltd menjadi salah satu konsultan yang dinilai sesuai dengan tujuan tersebut. Konsultan perkeretaapian milik departemen transportasi  pemerintah Inggris itu sudah mengevaluasi kesiapan operasi LRT Jabodetabek, yang sempat dijadwalkan meluncur pada Agustus 2022 sebelum diputuskan ditunda "Kami  butuh tinjauan untuk kesiapan operasi secara menyeluruh karena kami nantinya harus mengeluarkan sertifikat layak operasi," ucap Ferdian kepada Tempo, akhir pekan lalu. Menurut Ferdian, semua pekerjaan evaluasi yang dilakukan Crossrail hingga rampung dan dispresentasi kepada Kementerian Perhubungan pada 7 April lalu tidak dibiayai  pemerintah Indonesia ataupun pelaksana proyek. "Itu masih bagian dari MoU (nota kesepahaman) antara Menteri Perhubungan RI dan Menteri Transportasi Inggris," tuturnya. (Yetede)

Pemerintah diminta segera mengaudit proyek-proyek yang biayanya berpotensi melar. Salah satu proyek yang diprediksi mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) adalah proyek kereta layang ringan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi alias light rail transit (LRT) Jabodetabek. Pembengkakan biaya LRT Jabodetabek diprediksi kembali terjadi akibat penundaan pengoperasian dari Agustus 2022 menjadi Juni 2023. Sebelumnya, proyek tersebut sempat mengalami cost cost overrun sebesar Rp 2,6 triliun karena rencananya karena rencana pengoperasian komersialnya mundur dari akhir 2021 Agustus 2022. Dalam kasus pembengkakan biaya itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik proyek mendapat suntikan dana dari penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2,6 triliun. Akibat biaya yang melar, ongkos investasi  proyek ini melambung dari Rp29,9 triliun menjadi Rp32,5 triliun. Dengan adanya potensi pembengkakan biaya berulang ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, meminta pemerintah tak lagi mudah menggelontorkan modal negara untuk proyek tersebut. (Yetede)

Pemerintah berencana melakukan konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik. PT PLN (Persero) tengah melakukan uji coba di Solo dan Denpasar, dengan membagikan 1.000 paket kompor listrik di masing-masing kota. Tahun depan, pemerintah akan membagikan paket kompor listrik kepada 300 ibu rumah tangga yang menjadi sasaran tahun ini. Rumah tangga penerima paket kompor listrik ini adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu MCB atau penambah daya khusus untuk kompor listrik.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan harga paket kompor listrik tersebut sekitar Rp 1,8 juta, sehingga jika sasarannya 300 ribu rumah tangga, maka anggaran yang dibutuhkan tahun ini sekitar Rp 540 miliar. "Perencanaan awal, sama-sama dua tungku, awalnya 800 watt, sekarang mau dinaikkan lagi salah satunya 1.000 MW. Jadi biar masaknya lebih kencang (cepat)," kata Rida saat ditemui usai rapat dengan Banggar DPR, Selasa (20/9). Jika perubahan daya dilakukan, maka kata Rida akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya, saat ini dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp 2 juta per paket.

Jero Kusumawati (63), pemilik warung di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar Selatan, mengaku lebih hemat dengan alat masak bertenaga setrum tersebut. Dalam sebulan, Kusumawati menghabiskan dua tabung elpiji 3 kilogram dengan harga Rp18 ribu per tabung atau total Rp 36 ribu. Namun, saat memakai kompor listrik, ia mengaku hanya menghabiskan Rp 60 per jam. Sementara itu, Kemenperin memastikan produksi kompor listrik dalam negeri mencapai 5 juta unit pada 2023. (Yoga)

Seiring meredanya pandemi Covid-19, tarif jasa angkutan kapal (freight rate) untuk pelayaran internasional menurun. Namun tren penurunan freight rate belum sepenuhnya terasa bagi eksportir dan importir nasional. Seturut berakhirnya lockdown di sejumlah pelabuhan utama dunia, arus barang dan kapal, serta ketersediaan kontainer kembali normal. " Freight rate internasional sudah banyak yang turun," kata Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), kemarin. Mengacu data fbx.freightos.com, freight rate global per 16 September 2022 di posisi US$ 4.653. Angka itu turun 58% dari posisi puncak US$ 11.109, per 10 September 2021. Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) Bani Maulana Mulia mengatakan, SMDR masih mengimplementasikan freight rate yang relatif tinggi. "Kami memakai contract rate, bukan spot rate. Artinya kontrak yang kami pegang masih memakai freight rate tinggi," ucap dia. Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengakui kinerja logistik kapal Indonesia masih kalah dibandingkan Vietnam dan Thailand. Alhasil, biaya logistik bisa berdampak pada level kompetitif suatu produk di pasar ekspor. "Dua negara ini menjadi benchmark kita. Kalau bisa mengimbangi mereka, maka bagus bagi ekspor Indonesia," kata dia.

Agenda rapat dua bank sentral terkait arah suku bunga acuan akan menjadi penggerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini. Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve akan menggelar rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada Selasa-Rabu, 20-21 September 2022. Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia Wisnu Prambudi Wibowo menilai, pelaku pasar memperkirakan The Fed akan mengerek suku bunga 75 bps pada FOMC bulan ini. "Ini karena rilis data inflasi AS yang ternyata masih di atas ekspektasi pelaku pasar," ujarnya, Minggu (18/9). Analis Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora memprediksikan hal yang sama. Sekadar mengingatkan, tingkat inflasi AS mencapai 8,3% pada Agustus 2022 atau melebihi target konsensus 8,1%. Padahal, sebelumnya The Fed sudah cukup agresif menaikkan suku bunga. Karena itu, Andhika menilai, peluang The Fed menaikkan suku bunga 50-75 bps terbuka lebar. Sementara Wisnu memperkirakan BI akan menahan suku bunganya, seiring dengan ekspektasi inflasi dan nilai tukar rupiah yang masih terkendali. Tapi, jika BI dan The Fed kembali mengerek suku bunganya, pergerakan IHSG pekan ini bakal cukup berat. "Sebaliknya, jika suku bunga BI tetap, respons pelaku pasar cenderung netral," tambahnya.

Indonesia masih gamang untuk menerapkan kebijakan pajak karbon. Sedianya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pajak karbon berlaku pada bulan April 2022. Rencana tersebut ditunda dan bergeser menjadi Juli 2022. Namun, kemudian, molor lagi. Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin bilang, pemerintah berupaya, pajak karbon berlaku sebelum puncak Konferensi Tingkat Tingkat (KTT G20) di Bali pada pertengahan November, artinya Oktober atau awal November 2022. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan tiga roadmap, yaitu transisi energi, pasar karbon dan juga pajak karbon. Walhasil, aturan pajak karbon harus diharmonisasikan dengan dua roadmap lainnya.

Laju inflasi September melonjak signifikan pasca pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, solar, hingga Pertamax. Sebab, kenaikan harga BBM juga menyeret kenaikan harga barang lainnya. Dari Survei Pemantauan Harga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada pekan ketiga September 2022, inflasi bulanan pada September diperkirakan mencapai 1,09%.