Kemenhub mengajak perusahaan pengapalan peti kemas asal Denmark, Maersk Line, dan investor dari sejumlah negara bekerja sama untuk mengembangkan Pelabuhan Patimban di Subang, Jabar. Menhub Budi Karya Sumadi mengajak Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen bersama perusahaan Maersk Line melihat bongkar muat di Pelabuhan Patimban. ”Kami tawarkan Maersk Line dan beberapa investor bekerja sama dengan PT Pelabuhan Patimban International yang telah ditunjuk untuk mengembangkan Pelabuhan Patimban. Kami ingin pelabuhan ini berkembang dengan pesat,” kata Budi Karya Sumadi, Jumat (16/9). Menurut Budi Karya, kerja sama dengan Maersk Line sangat potensial. Sebab, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pengapalan terbesar di dunia yang memiliki potensi pengangkutan dari Asia menuju ke Eropa, AS, dan Timur Tengah. Menhub meyakinkan calon investor, kinerja Patimban menggembirakan, melebihi rencana pemerintah. ”Awalnya (pengapalan) ditargetkan mengangkut 160.000 unit kendaraan, tetapi saat ini sudah mengangkut 200.000 unit,” kata Budi.

Lars Bo Larsen menyambut baik tawaran Pemerintah Indonesia tersebut. Dalam keterangannya kepada Kemenhub, dia terkesan dengan kinerja Pelabuhan Patimban. Indonesia diyakini memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat ke depan. ”Transportasi laut menjadi satu elemen penting dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan baik dengan Pemerintah Indonesia,” kata Lars. Dalam peninjauan itu, Menhub RI bersama Dubes Denmark untuk Indonesia juga memantau aktivitas pengangkutan 2.025 unit mobil oleh Kapal MV Siem Curie di Pelabuhan Patimban. Kapal tersebut datang dari Singapura untuk berangkat kembali menuju ke Luzon, Filipina. (Yoga)

JAKARTA, ID – PT Semen Indonesia Tbk (Persero) (SMGR) menargetkan akuisisi PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) akan rampung akhir tahun ini. Sebab, aksi korporasi ini menjadi salah satu milestone perseroan pada 2022. Proses dari masuknya SMBR ini sedang berjalan on the track. Perkiraan sekitar akhir Oktober atau November mulai proses capital market dan closing di sekitar Desember. Jadi, ini masih on the track dan sepertinya akan terealisasi tahun ini,” ucap Hosny dalam paparan publik live, Jumat (16/9). Selain karena SMGR adalah BUMN ia juga menyampaikan perseroan merupakan produsen semen terbesar di Indonesia sehingga dipastikan bakal berpartisipasi pada proyek IKN di Kalimantan Timur. Di samping itu, Semen Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi dampak kenaikan suku bunga, tekanan inflasi, dan kenaikan harga BBM terhadap kinerja perseroan. Andriano. Di samping itu, Semen Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi dampak kenaikan suku bunga, tekanan inflasi, dan kenaikan harga BBM terhadap kinerja perseroan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Indonesia kembali mencetak surplus neraca perdagangan pada Agustus 2022 dan melanjutkan rekor surplus menjadi 28 bulan berturut-turut. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi surplus tersebut akan berlanjut sampai akhir tahun. “Karena selama ini nilai ekspor kita dipengaruhi oleh harga komoditas sehingga bisa surplus cukup signifikan meskipun impor  sudah masuk tahap normalisasi,” ucap dia kepada Investor Daily, Jakarta, Jumat (16/9/2022). Terkait mempertahankan kinerja ekspor, pada komoditas ekspornya, bukan terminologi industri pengolahan’ karena akan sangat misleading. Dia menerangkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat cukup jelas bahwa ekspor didorong oleh komoditas khususnya CPO. Untuk itu, lanjut Shinta, kalau ingin mempertahankan kinerja ekspor secara instan, pemerintah harus mendorong produktivitas industri-industri yang menciptakan output tersebut dalam jangka pendek. Kalau ingin lebih ideal, pemerintah perlu meningkatkan kapabilitas ekspor produk bernilai tambah, yang hingga saat ini kinerjanya belum sebaik kinerja ekspor komoditas, seperti ekspor produk tekstil, ekspor produk pertanian/ perikanan olahan, produk UMKM. (Yetede)

Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (16/9) di Jakarta, mengatakan, wacana pengalihan daya pelanggan 450 volt ampere ke 900 VA kurang tepat di situasi sekarang ini. Pemerintah saat ini fokus memperbaiki data pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA yang tarifnya masih disubsidi negara. Pandemi Covid-19 telah mengubah data subsidi listrik. (Yoga)

JAKARTA, ID – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) terus melakukan mitigasi potensi terjadinya krisis pangan di Tanah Air. Dari hasil mitigasi sementara, Indonesia saat ini masih jauh dari krisis pangan karena ketersediaannya melimpah. Hingga akhir Desember 2022, pasokan 12 komoditas pangan strategis yang mencakup beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging ruminansia, daging dan telur ayam ras, gula konsumsi, serta minyak  goreng masih akan surplus. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, krisis pangan memiliki tingkatan tertentu. Suatu negara dikategorikan mengalami krisis pangan apabila masyarakat sudah tidak bisa menjangkau makanan, tidak ada makanan yang tersedia, bahkan sampai kekurangan gizi dan mengalami gizi buruk. Di tengah potensi krisis pangan global, Indonesia saat ini dinilai masih memiliki ketersediaan pangan yang cukup. Kondisi tersebut didasarkan kepada perhitungan Neraca Pangan Nasional (NPN) serta tingginya potensi pangan lokal yang beragam dan masih berpeluang besar untuk terus dikembangkan sebagai substitusi bagi pangan impor. “Kita bersyukur, saat ini Indonesia tidak mengalami hal tersebut (krisis). Ketersediaan pangan, berdasarkan perhitungan NPN, menunjukkan bahwa pangan nasional dalam kondisi tersedia dan aman," ujar Arief.

JAKARTA, ID – Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke 12.701.985 kepala keluarga di 482 kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Penyaluran BLT BBM tahap I yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia ini ditargetkan selesai September 2022. PT Pos diharapkan sudah membayar BLT BBM minimal 90% dari target KPM (keluarga penerima manfaat), yaitu 18.585.000. Kami sudah menyerahkan seluruh data ke PT Pos, sehingga diharapkan pembagian tuntas 100% di bulan ini," ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (16/9). Dia menuturkan, penyaluran BLT mengalami beberapa kendala, seperti masalah geografis daerah, antara lain di daerah pegunungan Papua hingga Papua Barat. Kemensos juga menghadapi permasalahan kelengkapan data penerima BLT BBM. Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sebesar 40% rumah tangga paling miskin harus menanggung beban tambahan Rp 8,1 triliun, karena kenaikan harga BBM. Adapun 60% rumah tangga teratas akan menanggung beban tambahan Rp 42,2 triliun dari kenaikan harga BBM. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatatkan penjualan produk Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri SR017 melampaui target. Penjualan SR017 dilakukan selama masa penawaran dari 19 Agustus hingga 14 September lalu. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah, pemulihan kepercayaan investor terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan merupakan faktor utama yang menyebabkan minat masyarakat terhadap SR017 cukup tinggi dibandingkan dua seri terakhir, SBR011 pada Juni 2022 dan SR016 pada Maret 2022. Menurut dia, selain hal tersebut meningkatnya minat investor terhadap SR017 juga diikuti oleh faktor imbal hasil SR017 yang sangat menarik yaitu sebesar 5,9%, lebih tinggi dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. “Adapun hasil perolehan penjualan di Bank Mandiri untuk SR017 sampai dengan akhir penawaran adalah sebesar Rp 3,34 triliun, lebih tinggi target yang ditetapkan,” ujar Rudi kepada Investor Daily, Jumat (16/9). Rudi sebelumnya menjelaskan Bank Mandiri menargetkan untuk pemasaran SR017 masih dapat mempertahankan market share penjualan pada setiap penerbitan sekitar 10-12%, dengan asumsi ketersediaan kuota yang masih diberikan sampai dengan akhir penawaran. (Yetede)

JAKARTA- Hasil Evaluasi Crossrail International Ltd-konsultan perkeretaapian asal Inggris- mengungkapkan berbagai carut-marut persiapan operasi kereta layang ringan (LRT) Jabodetabek. Tidak hanya demi keselamatan, penundaan pengoperasian komersial kereta ringan itu dari rencana  semula pada awal Agustus 2022 menjadi paling cepat pada Juni 2023 juga dinilai diperlukan untuk membenahi tata kelola perencanaan dan koordinasi antar-entitas yang terlibat dalam pembangunannya. Catatan itu dikemas Crossrail dalam laporan peninjauan ahli berjudul "Operational Readiness LRT Jabodetabek" yang ditujukan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Salah satu persoalan pertama yang diungkit Crossrail adalah ketidaksiapan depo LRT Jabodetabek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam poin 4.2 dan 4.3 tinjauan Crossrail menyebutkan bahwa depo sebagai garasi rangkaian kereta justru belum siap menampung armada LRT yang diproduksi serta dikirim  oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

JAKARTA- PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih menghitung perkiraan pembengkakan biaya alias cost overrun akibat tertundanya peluncuran komersial kereta layang ringan (LRT) Jabodetabek. Kepala Divisi LRT Jabodetabek, Mochamad Purnomosidi, menyatakan KAI sedang menyisir potensi  tambahan biaya dari semua aspek pada proyek strategis nasional tersebut. "Kami menginventarisasi apa saja yang bisa berdampak  dan membahasnya bersama semua pemangku kepentingan," ucapnya kepada Tempo, kemarin, 16 September 2022. KAI sendiri sudah terbebani dengan  cost overrun senilai Rp2,6 triliun. Gara-gara mundurnya rencana pengoperasian LRT Jabodetabek dari semula akhir 2021 menjadi Agustus 2022, biaya investasi proyek melambung dari Rp29,9 triliun menjadi Rp32,5 triliun. Meski begitu, Purnomosidi optimistis tidak akan ada laporan beban biaya yang signifikan  dalam hitungan terbaru. Saat ini, Rp22,3 triliun dari ongkos proyek KAI ditanggung oleh kredit sindikasi, sementara lebih dari Rp 10 triliun sisanya melalui penyertaan modal negara kepada KAI. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar melaksanakan registrasi sosial ekonomi mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Pendataan ini membuat kebijakan pemerintah dapat berdasarkan data terintegrasi sehingga lebih efektif, terutama pada perlindungan sosial,  kemiskinan, dan pemberdayaan. Kepala BPS Kalbar Mohammad Wahyu Yulianto di Pontianak, Jumat (16/9) menuturkan, program tersebut melakukan pendataan awal lagi. (Yoga)