Harga minyak mentah dua bulan terakhir menurun. Menkeu AS Yanet Yellen mengingatkan, harga akan melambung lagi di musim dingin. Sejumlah analis lembaga bahkan memprediksi harga minyak mentah patokan Brent akan kembali ke level 120 USD/barel selama musim dingin di belahan bumi utara. Brent sempat diperdagangkan di bawah 90 USD/barel pekan lalu setelah sempat melonjak hingga di atas 120 USD sebulan sebelumnya. Penurunan ini dipicu meningkatnya kekhawatiran akan resesi ekonomi global. Selain meningkatnya kebutuhan bahan bakar untuk pemanas selama musim dingin, melambungnya kembali harga dalam jangka pendek juga dipicu oleh sangat ketatnya pasokan di pasar global. Di AS, pemerintah akan menghentikan pelepasan cadangan minyak strategis (SPR) mulai 1 November 2022. Sebelumnya, sejak Maret lalu, pemerintahan Presiden Joe Biden memerintahkan pelepasan SPR sebesar  1 juta barel/hari dalam rangka menekan tingginya harga gas di AS.

Selain itu, mulai 1 Desember 2022, Uni Eropa juga akan menerapkan embargo terhadap minyak dari Rusia. Hal ini akan kian memperketat pasokan minyak global. Langkah ini dibarengi penerapan batasan harga atas (price cap) oleh G7, yang juga kian membatasi ekspor minyak Rusia. Berbagai proyeksi sepakat, harga minyak mentah dunia akan cenderung bertahan tinggi sepanjang 2022 dan 2023. Dalam proyeksi terakhir, Badan Informasi Energi (EIA) AS memprediksi rata-rata harga Brent 104,21 USD pada 2022 dan turun menjadi 96,91 USD/barel pada 2023. Volatilitas dan ketidakpastian harga juga dipicu oleh prospek pengurangan produksi OPEC+ mulai Oktober 2022. Faktor penahan harga antara lain kekhawatiran resesi global, sementara factor pendorong antara lain dibukanya ekonomi China pasca-lockdown dan rendahnya cadangan strategis di banyak negara. (Yoga)

Penyesuaian kenaikan upah minimum tahun 2023 perlu dilakukan sebagai dampak dari kenaikan harga BBM dan tren inflasi. Ruang negosiasi antara kelompok buruh, pengusaha, dan pemda perlu kembali dibuka agar persentase kenaikan upah tidak lagi di bawah tingkat inflasi. Sebelumnya, PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengubah formula dan tata cara penetapan upah minimum. Regulasi turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu meniadakan negosiasi dan tawar-menawar penetapan upah minimum seperti yang sebelumnya berlaku. Dengan regulasi baru itu, upah minimum hanya berpatok pada rumus baku dan data makro yang dikeluarkan oleh BPS. PP No 36/2021 sebelumnya sudah diberlakukan untuk penetapan kebijakan upah minimum tahun 2022. Hasilnya, rata-rata persentase kenaikan upah minimum tahun ini adalah 1,09 %, di bawah tren inflasi. Untuk mencegah agar kenaikan upah minimum tahun 2023 tidak kembali berada di bawah tren inflasi, ruang negosiasi antara kelompok pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah perlu kembali dibuka.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Hermanto Ahmad, Selasa (13/9) mengatakan, jika ruang negosiasi tidak dibuka, kenaikan upah minimum tahun depan berpotensi bisa berada di bawah tingkat inflasi lagi. Apalagi, dengan naiknya harga BBM, kenaikan inflasi ke depan diperkirakan bisa berkisar 6-8 %. Pada Senin (12/9) Hermanto dan jajaran Dewan Pengurus Pusat KSPSI bertemu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepre- sidenan, Jakarta. Audiensi itu dilakukan di tengah unjuk rasa buruh memprotes kenaikan harga BBM dan kondisi pengupahan. Dalam pertemuan itu, serikat buruh meminta agar ada penyesuaian kebijakan upah minimum tahun 2023 sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Buruh juga meminta agar penetapan upah minimum tidak mengacu pada PP No 36/2021 mengingat UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam proses revisi MK. (Yoga)

Sebuah perdebatan muncul di Australia ketika ongkos tenaga kerja meningkat, sementara pasokan tenaga kerja di restoran cepat saji tidak memadai. Pilihannya adalah mengubah aturan ketenagakerjaan sehingga  anak berusia 13 tahun bisa bekerja di industri itu atau menggunakan robot. Keluhan yang mirip tengah terjadi di banyak negara. Revolusi dunia tenaga kerja tengah terjadi. Restoran cepat saji di Australia sulit mendapatkan pegawai. Jika mendapat pun, tingkat pekerja yang keluar dari pekerjaan itu sangat besar. Laporan Financial Times menyebutkan, mereka kemudian membuat proposal yang menurunkan syarat umur tenaga kerja di industri itu dari 17 tahun menjadi 13 tahun. Di sisi lain, industri juga makin terbebani dengan upah tenaga kerja yang makin mahal. Akan tetapi, proposal itu dinilai kontroversial. Oleh karena itu, muncul ide untuk menggunakan robot dalam mengoperasikan penggorengan dan pembuatan burger. Kabarnya robot ini mampu mengurangi 10 % buruh di satu restoran. Ongkos yang bisa dihemat mencapai 163.000 dollar AS per tahun. Investasi untuk dua robot 60.000 USD. Angka ini bisa kembali dalam waktu empat bulan jika robot bekerja tanpa gangguan.

Menurut laman Singularity Hub, kekurangan tenaga kerja yang parah dan sebagian besar tidak terduga di berbagai sektor ekonomi menjadi pendorong penggunaan robot. Salah satu industri yang paling bermasalah adalah restoran. Tampaknya robot memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk urusan layanan makanan. Salah satu robot yang mendapat ”berkah” di tengah masalah saat ini adalah Flippy. Ia menjalankan debutnya tahun 2017 untuk menangani burger di rantai makanan cepat saji di California. Sejak itu Miso Robotics, produsen Flippy, telah memperluas kemampuan robot seperti membuat versi yang dapat memasak sayap ayam, kentang goreng, dan makanan berminyak lainnya. Mereka telah mengumumkan rencana untuk memasang robot di lebih dari 100 restoran tahun ini.

Masa depan penggunaan robot tak terelakkan lagi dalam industri makanan dan industri lainnya. Apalagi minat dan studi tentang robot makin berkembang, bahkan hingga di kalangan anak-anak.  Di AS masalah ini sangat nyata. Meskipun 23,8 juta orang AS kehilangan pekerjaan atau setengah menganggur, banyak  orang yang melamar pekerjaan manufaktur tidak memenuhi syarat. Perusahaan perekrut mengatakan, di luar keterampilan teknis yang diperlukan, mereka tidak memiliki keterampilan kognitif yang penting. Penggunaan robot di tengah berbagai masalah makin tak terelakkan. Menurut riset lembaga konsultan McKinsey & Company, sejumlah fasilitas yang sangat canggih, seperti penggunaan teknologi digital, otomatisasi, analitik, dan robot, bakal menonjol pada masa depan. (Yoga)

OJK akan mempercepat reformasi pada industri keuangan nonbank yang meliputi asuransi, dana pensiun, multifinance, dan teknologi keuangan. Salah satu bentuk reformasi adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola industri ini. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, IKNB diupayakan bisa menyusul industri perbankan yang sudah memulai reformasi dan penguatan kapasitas sejak tahun 1998. Hasilnya, kini industri perbankan dalam kondisi stabil dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Reformasi serupa coba dilakukan di sektor IKNB. ”Di industri asuransi dan IKNB secara menyeluruh, saat ini belum terjadi reformasi. Ini yang kami percepat,” ujar Ogi saat jumpa pers tentang perkembangan IKNB di kantor OJK Jakarta, Selasa (13/9).

Ia menjelaskan, secara khusus semangat pengawasan IKNB akan beralih dari rule based (pengawasan berbasis aturan) menjadi principle based (pengawasan berbasis prinsip usaha). Hal itu akan dipadu dengan risk based (pengawasan berbasis risiko) dan supervision technology atau suptech (pengawasan memanfaatkan teknologi). Dengan demikian, lanjut Ogi, pengawasan akan jadi lebih fleksibel sepanjang perusahaan menjalankan usahanya sesuai prinsip dan risiko yang termitigasi dengan baik. Selain itu, penggunaan teknologi akan semakin memperkuat pengawasan karena berbasis data yang akurat. (Yoga)

Ombudsman RI merahasiakan hasil temuan investigasi atas prakarsa sendiri tentang dugaan mal administrasi penyediaan dan stabilisasi harga minyak goring oleh Kemendag. Hal ini membuat masyarakat tidak tahu terbukti atau tidaknya dugaan tersebut. Meski begitu, Ombudsman RI memberikan sejumlah pendapatnya, juga merekomendasikan sejumlah perbaikan yang perlu ditempuh kementerian/lembaga. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Selasa (13/9) mengatakan, sesuai kesepakatan, temuan mal administrasi tidak akan diumumkan, untuk menjaga marwah lembaga negara. Ombudsman hanya memberikan hasil temuan mal administrasi kepada kementerian/lembaga terkait.

”Yang paling penting saat ini adalah tindakan korektif (yang direkomendasikan Ombudsman). Masalah itu sudah masa lalu. Yang penting bagaimana ke depan,” kata Yeka pada penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Investigasi atas Prakarsa Sendiri tentang Dugaan Mala administrasi Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng yang digelar secara hibrida di Jakarta. Ada sejumlah temuan yang membuat Ombudsman meminta kementerian/lembaga melakukan tindakan korektif atas kebijakan yang telah diambil. Kemendag diminta mereformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dengan mencabut kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik/DMO, juga diminta melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak kemasan berstandar nasional. (Yoga)

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) menegaskan komitmen bisnisnya di Indonesia melalui kunjungan resmi Hironori Kamezawa, Presiden dan CEO MUFG Group, ke Jakarta. ”Saya tergugah oleh komitmen Pemerintah Indonesia dalam berinvestasi di infrastruktur dan menyambut investasi asing sebagai bagian dari cetak biru Visi Indonesia 2045,” kata Kamezawa, Selasa (13/9). (Yoga)

Guna menggenjot pemakaian listrik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah sepakat menaikkan daya listrik kelompok pelanggan penerima subsidi. Yakni, dari daya 450 Volt Ampere (VA) menjadi 900 Volt Ampere (VA). Tercatat saat ini ada 24,49 juta pelanggan 450 VA. Sebanyak 14,75 juta pelanggan akan dipindahkan ke daya 900 VA. Dengan begitu pengguna 450 VA tersisa 9,55 juta pelanggan. Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR RI menjelaskan alasan keputusan itu. Kata Sugeng, sejumlah pertimbangan dalam usulan kebijakan ini. "(Peralihan) akan menaikkan permintaan listrik, Saat ini terjadi kelebihan daya atau oversupply," kata Sugeng ke KONTAN, Selasa (13/9). Alih daya diharapkan dapat mendorong pemakaian kompor listrik atau kompor induksi di tingkat rumah tangga.

Akhirnya waran terstruktur perdana terbit. Pekan ini, RHB Sekuritas menawarkan tiga seri waran terstruktur racikannya. Bagi yang berminat, hari ini merupakan hari terakhir penawaran instrumen investasi ini.RHB menerbitkan waran dengan underlying saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO), Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Ketiganya merupakan waran terstruktur jenis call. Artinya, waran ini memberi hak bagi investor untuk membeli saham emiten yang menjadi aset dasar. Rasio konversinya adalah 3:1. Artinya, tiga waran bisa dikonversi menjadi 1 unit saham.

Selain melebarkan akseptasi hingga mancanegara, transaksi non-tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Tanah Air juga terus digenjot. Hal itu terlihat dari peningkatan volume transaksi QRIS di perbankan seiring bertambahnya jumlah merchant yang menerima pembayaran QRIS.Bank Mandiri misalnya, mencatat kenaikan jumlah transaksi QRIS lebih dari 400% year on year (yoy) per Agustus 2022. Adapun nilai transaksinya tumbuh lebih dari 500% yoy.

Persoalan kelebihan pasokan tenaga listrik mendapatkan perhatian khusus di tengah upaya efisiensi yang dilakukan badan usaha milik negara. Beragam upaya dilakukan untuk menyusutkan over supply tenaga listrik milik PT PLN (Persero), mulai dari pengembangan kawasan industri baru yang diproyeksi bakal menyerap banyak setrum hingga penyematan pentingnya kelistrikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti electrifying agriculture. Terbaru, mencuat usulan untuk menghapuskan golongan pelanggan rumah tangga 450 volt ampere (VA) guna mengatasi persoalan kelebihan pasokan tenaga listrik milik PLN. Usulan penghapusan golongan pelanggan 450 VA disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk mengatasi besarnya kelebihan pasokan listrik PLN. Pengguna listrik berdaya 450 VA akan ke daya ke 900 VA. Selain itu, untuk yang masyarakat yang memakai daya listrik 900 VA akan beralih ke listrik 1.300 VA.