Suasana Kantor Pos Cirebon di Jalan Yos Sudarso, Cirebon, Jabar, Rabu (14/9) bukan pasar malam. Namun, banyak orang, termasuk anak-anak, hilir mudik. Pedagang kaki lima berdatangan melihat peluang. Warga Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan Pulasaren rela lesehan di atas tanah, mereka mengantre nomor  antreannya dipanggil demi menerima uang Rp 500.000 dari pemerintah. Sebanyak Rp 300.000 berasal dari bantuan langsung tunai (BLT) BBM untuk September-Oktober. Sisanya, Rp 200.000, merupakan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk bulan ini.

Setelah dua jam, Tarsini (40) dan ibunya, Saunah (56), akhirnya berada di bagian depan antrean. Mereka menunjukkan KTP elektronik dan dokumen bukti penerima bantuan. Petugas memberi uang masing-masing Rp 500.000 dan dipotret. ”Alhamdulillah, BLT ini membantu. Kemarin dapat Rp 350.000 dari jualan Rp 250.000 untuk modal. Untungnya, Rp 100.000. Tapi, habis untuk pijat cucu,” ucap Tarsini yang sehari-hari berdagang otak-otak. Menurut rencana, uang bantuan kali ini akan dijadikan modalnya berdagang. Namun, ia tidak yakin uang ratusan ribu itu bertahan lama. Modalnya Rp 300.000 per hari. Jumlah bisa lebih tinggi karena harga sejumlah bahan pangan naik seiring melonjaknya harga BBM bersubsidi.

Saat ditanya apakah bantuan Rp 500.000 dari pemerintah itu cukup, Tarsini memandang ke atas dan terdiam beberapa detik. ”Ya, cukup enggak cukup. Makanya, Pak Jokowi (Presiden) tolong harga barang-barang jangan pada naik lagi,” katanya tersenyum. Jejak panjang Kenaikan harga BBM ini seperti menguak kembali jejak panjang kemiskinan yang selama ini ditanggung warga. Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah warga miskin di Jabar tahun 2021 saja 4,19 juta jiwa. Aneka bantuan dari pemerintah disambut senyum oleh penerimanya. Akan tetapi, kenaikan harga bahan pangan dan BBM juga perlu menjadi perhatian. Jangan sampai BLT jadi bantuan langsung tandas. (Yoga)

Sebanyak 49 obyek wisata alam di dalam hutan di Sumsel akan dikembangkan. Banyak obyek wisata belum tergarap optimal. Kepala Seksi Pengembangan Hutan Hak Dinas Kehutanan Sumsel Trisia Ranti Fani, Kamis (15/9) mengatakan, dari 3,4 juta hektar hutan di Sumsel, 577.327 ha (17 %) hutan lindung. Baru 97.485 ha yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. (Yoga)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi 11 jenis pajak daerah tahun 2022. Ini berlaku bagi wajib pajak yang membayar atau melunasi pokok pajak daerah pada 15 September-15 Desember 2022. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9) menyebut, kebijakan ini diterapkan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (Yoga)

Satgas perlindungan data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga diminta tidak hanya bekerja untuk mengusut kebocoran data yang melibatkan akun peretas Bjorka. Sebab, kebocoran data pribadi telah ditemukan setidaknya pada 2019 dan terus terjadi hingga sekarang. Oleh karena itu, satgas semestinya juga menginvestigasi secara menyeluruh kasus kebocoran yang merugikan publik ini. Pada 2019, berdasarkan hasil investigasi Kompas, diperoleh lebih dari 100.000 data pribadi beredar di kalangan tenaga pemasaran. Pada tahun-tahun berikutnya, kebocoran data di antaranya ditemukan pada 297 juta data peserta BPJS Kesehatan. Setelah insiden itu, publik kembali dikejutkan dengan dugaan kebocoran pada 26 juta data pengguna IndiHome yang dijual di forum daring. Baru-baru ini, peretas bernama Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data dari proses registrasi kartu SIM telepon seluler. Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 menempatkan Indonesia di peringkat ketiga negara yang paling banyak mengalami peretasan data setelah Rusia dan Perancis, yakni 12,7 juta aksi peretasan.

Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (14/9) menyampaikan, pihaknya menyayangkan jika pemerintah membentuk satgas lintas lembaga hanya untuk mengusut kebocoran data yang melibatkan Bjorka. Sebab, data pribadi masyarakat yang telah disebarkan secara masif dalam beberapa tahun ke belakang pun jumlahnya nyaris tak terhitung lagi. Selain itu, elemen data yang tersebar pun lumayan lengkap karena terkait seluruh identitas warga. Pada Rabu (14/9), pembentukan satgas perlindungan data oleh pemerintah diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD seusai rapat tertutup dengan Menkominfo Johnny G Plate, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit di Kemenko Polhukam, untuk menangani kasus kebocoran data yang dilakukan akun peretas bernama Bjorka. (Yoga)

Pemerintah kian masif mendorong ekosistem kendaraan listrik. Kali ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi khusus kepada kementerian/lembaga, mulai dari tingkat pusat hingga para gubernur dan bupati/walikota di Indonesia. Presiden Jokowi meminta agar kendaraan dinas di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV). Perintah itu termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Inpres ini terbit pada Selasa (13/9).

Pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam penguasaan data komoditas pangan penyumbang inflasi. Dengan demikian, pemantauan komoditas strategis bisa lebih mudah dan akurat dilakukan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi 2022 secara hibrida, di Surabaya, Jatim, Rabu (14/9) menyatakan, pengendalian inflasi hingga akhir tahun ini ditempuh dengan memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro secara detail. Kerja sama antar daerah diperlukan guna mengurangi disparitas pasokan dan harga bahan pangan antar wilayah. BPS mencatat, inflasi Agustus 2022 sebesar 4,69 % secara tahunan, lebih rendah dari inflasi Juli 2022 yang tercatat 4,94 %. Penurunan inflasi secara keseluruhan sejalan dengan penurunan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food), dari 11,47 % pada Juli 2022 menjadi 8,93 % pada Agustus 2022. Kendati turun, harga pangan tetap berada di atas kesepakatan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, yakni 3-5 %. (Yoga)

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Pada postur sementara ini, baik pendapatan maupun belanja negara, kompak meningkat. Pada rapat Banggar DPR, Rabu (14/9), pemerintah mengusulkan tambahan belanja negara Rp 19,4 triliun. Tambahan belanja dialokasikan untuk; Pertama , belanja non pendidikan Rp 11,2 triliun yang akan dibagi ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Sayangnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memperinci K/L yang bakal mendapatkan tambahan anggaran tersebut. Kedua, tambahan subsidi energi Rp 1,3 triliun. Ketiga, cadangan dana pendidikan Rp 3,9 triliun. Keempat, dana transfer daerah Rp 3 triliun. "Anggaran cadangan pendidikan ditambah agar tetap mengikuti konstitusi," kata Menkeu, kemarin. Seperti kita tahu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mewajibkan alokasi belanja negara minimum 20% untuk sektor pendidikan.

Kesepakatan pemerintah dan DPR untuk menambah daya pengguna listrik dari 450 volt ampere (VA) menjadi 900 VA di tahun depan akan menambah beban baru bagi masyarakat miskin. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Rabu (14/9) menyatakan usulan konversi pelanggan 450 VA k 900 VA bisa menyerap kelebihan pasokan listrik yang diterima PT PLN yang mencapai 6 gigawatt (GW).

Kendati masih jauh dari risiko krisis pangan, Indonesia dinilai perlu bekerja keras mengendalikan tren terus naiknya importasi komoditas pangan. Selain kebijakan hulu-hilir yang terintegrasi, insentif usaha, khususnya bagi petani, peternak, dan pelaku di hulu, perlu jadi perhatian guna memperkuat produksi dalam negeri. Pemikiran itu mengemuka dalam Diskusi Ekonomi Berdikari tentang pangan yang digelar harian Kompas di Jakarta, Selasa (13/9). Ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan guna mengendalikan inflasi.

Dalam Diskusi Ekonomi Berdikari itu, sejumlah narasumber berpendapat bahwa untuk membangun kemandirian, insentif usaha harus diperkuat. Salah satu terobosan tambahan yang bisa dilakukan adalah penggunaan teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pemberian subsidi ataupun bantuan sarana produksi pertanian harus dipastikan sampai kepada yang berhak. Teknologi memungkinkan semua insentif untuk petani bisa sampai kepada individu yang berhak. Dari berbagai masalah yang muncul selama ini,teknologi sudah tersedia, tetapi selalu saja terhambat masalah lain. Selain itu, berbagai informasi terkait pertanian, seperti informasi cuaca, informasi harga, informasi hama dan penyakit, bisa disebarkan secara lebih cepat dengan menggunakan teknologi. (Yoga)

Pemerintah akan mendata kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam waktu dekat. Semua warga akan didata tanpa terkecuali, termasuk presiden dan pejabat negara. Pembenahan sistem pendataan yang terintegrasi ini diharapkan bisa mencegah persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran. Proses pengumpulan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan dilakukan BPS pada 15 Oktober sampai 14 November 2022 dengan pendekatan akar rumput (bottom-up). Targetnya, mulai tahun depan, Indonesia sudah memiliki sistem satu data terintegrasi untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hasil Regsosek tersebut akan menjadi basis data kependudukan sebagai acuan data tunggal dalam menjalankan berbagai program pemerintah, dari program bansos sampai program pembangunan lainnya.

Basis data tersebut nantinya akan menyajikan peringkat kesejahteraan sosial-ekonomi setiap penduduk. Informasi yang didapat dari Regsosek adalah kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, pemberdayaan ekonomi, hingga informasi geospasial. Basis data itu akan mencakup informasi detail, termasuk nama dan tempat tinggal warga (by name by address). ”Pendataan ini dilakukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali, termasuk presiden dan seluruh pejabat negara,” kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam webinar ”Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Melalui Registrasi Sosial-Ekonomi” di Jakarta, Rabu (14/9). (Yoga)