Peringatan Tidak Pernah Ditindaklanjuti

;

Peringatan Tidak Pernah Ditindaklanjuti

Teknologi Yoga 14 Sep 2022 Kompas (H)

Kurang optimalnya SDM,teknologi, dan tata kelola menjadi penyebab terjadinya peretasan serta kebocoran data pada seluruh instansi pemerintah. Badan Siber dan Sandi Negara menyebutkan, kelemahan itu telah berulang kali disampaikan, tetapi tak pernah ada tindak lanjutnya dari tiap instansi terkait. Hingga kini, peretasan dan kebocoran data pada instansi pemerintah, begitu juga di institusi swasta, terus terjadi. Kondisi ini menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi yang meminta untuk mengungkap penyebab terjadinya kebocoran data itu. Di dunia, menurut laporan Global Data Breach Stats (Surfshark) triwulan III-2022, Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang paling banyak mengalami peretasan data, setelah Rusia dan Perancis. Laporan itu menyebutkan, selama Juli-September 2022 terjadi 12,7 juta aksi peretasan data di Indonesia, Rusia 14,7 juta dan Perancis 12,9 juta aksi peretasan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian di kantornya di Depok, Jabar, Selasa (13/9) mengatakan, pembangunan keamanan siber tidak bisa terlepas dari SDM, prosedur yang menyangkut peraturan tata kelola, dan penggunaan teknologi. Secara umum,tiga hal ini masih belum optimal diterapkan seluruh instansi pemerintah. Kondisi itu menjadi sumber masalah kerentanan system keamanan siber di setiap instansi. Akibatnya, kebocoran data yang dikelola oleh setiap instansi pemerintah selaku penyelenggara sistem elektronik (PSE) terus berulang, termasuk dugaan kebocoran yang terjadi dalam sepekan terakhir. Sejumlah data pribadi warga, pejabat publik, bahkan informasi surat keluar masuk dan dokumen kepada presiden yang dikirim dari BIN dan berlabel rahasia dipasarkan di situs daring Breached.to oleh akun Bjorka. (Yoga)