Center for Indonesian Policy Studies menyatakan harga pangan di Indonesia tidak bisa diatasi hanya melalui swasembada pangan. Peneliti Bidang Pertanian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menyampaikan fakta harga beras domestik jauh lebih tinggi bahkan hingga 89,74% dari harga grosir internasional pada 2021 dan 77% pada 2020, meskipun Indonesia mengalami swasembada pangan pada 2019 hingga 2021. “Kita sudah lihat sendiri di tahun-tahun di mana kita swasembada itu tidak menjamin harga beras jadi lebih murah dan terjangkau juga,” katanya dalam diskusi bertajuk Kemandirian vs Ketahanan Pangan di Jakarta, Selasa (5/12). Berkaca dari hal tersebut, Azizah menyebutkan ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menekan harga pangan yang melonjak tinggi yaitu dengan memastikan keterjangkauan pangan. Sayangnya, Azizah menilai kebijakan perdagangan pangan di Indonesia masih restriktif. Hal itu bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti pengaturan kuota impor oleh sistem perizinan impor. Menurutnya, sistem perizinan impor di Indonesia masih sangat rumit. Kerumitan sistem perizinan, lanjut dia, membuat importir membebankan biaya-biaya tersebut kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan bendungan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. “Semua pembangunan bendungan plus irigasinya itu memang dalam rangka strategi besar kita ke ketahanan pangan—ke kedaulatan pangan,” ujarnya sepertit dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (5/12). Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara menuturkan pembangunan Bendungan Mbay telah dimulai sejak akhir 2021 dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2024. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah seperti beras premium pada Selasa (5/12) pukul 14.17 WIB berada di level Rp14.980 per kg.

Pemerintah diminta berhati-hati menerapkan kebijakan bansos menjelang Pemilihan Umum 2024 agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Salah satu cara menghindari politisasi bansos adalah menyederhanakan mekanisme penyalurannya dengan sistem digitalisasi tanpa tunai dan transparansi data. Mensos Tri Rismaharini menjelaskan, sejak Januari 2021, semua program bantuan tak lagi memakai mekanisme melalui e-Warong untuk program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Bantuan disalurkan lewat transfer bank ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai. Kebijakan bantuan nonbarang diambil karena pemberian bantuan berupa barang rawan penyimpangan. Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyepakati, penyaluran bansos selanjutnya berbentuk uang tunai  melalui Bank Himbara dan bisa ditarik lewat ATM rekening masing-masing KPM.

”Ada atau tak ada pemilu kami harus disiplin dan tepat waktu agar mereka tak kesulitan karena yang kami bantu sekarang kami teliti betul, kami punya data sampai gambar rumahnya,” kata Risma di Jakarta, Senin (4/12). Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, penyaluran program perlindungan sosial oleh Kemensos atau kementerian dan lembaga lain harus tetap pada tujuan utamanya, yaitu menjawab masalah krisis pangan dan kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023. Said meminta Kemensos menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disinkronisasi dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi hingga ke level desa dan kelurahan. Sebab, DTKS jadi acuan program bansos berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari masing-masing program. ”Setiap program penyaluran bansos harus bertumpu pada cashless (nontunai), digital, dan data terbuka untuk mengurangi interaksi antarpihak, menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik,” kata Said. (Yoga)

Pada awal November 2023, OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028. Langkah ini sebagai upaya pengembangan dan penguatan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau lebih umum dikenal sebagai fintech pinjaman online. Peta jalan itu merupakan kolaborasi dari OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta kalangan akademisi dan pengamat ekonomi Indonesia. Kualitas penyaluran pinjaman teknologi finansial (tekfin) membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya kolaborasi dengan perbankan sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan laporan OJK, saldo pinjaman online periode September 2023 tercatat Rp 55,7 triliun atau naik 14,28 % secara tahunan (yoy) dengan tingkat wanprestasi (TWP 90) 2,82 %. Secara kumulatif, tekfin pinjaman telah menyalurkan Rp 677,51 triliun dari 1,13 juta pemberi pinjaman kepada 119,7 juta penerima pinjaman.

Tekfin pinjaman online menggunakan inovasi digital untuk meningkatkan skalabilitas, mengubah model bisnis, dan memperbaiki manajemen risiko. Jika dimanfaatkan dengan baik, mendukung pertumbuhan dan inklusi keuangan nasional. Beberapa aspek dapat dijadikan pertimbangan OJK mengatur pinjaman online : Aspek pertama adalah keseimbangan literasi dengan inklusi keuangan masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan oleh OJK pada 2022 menunjukkan, Indeks Literasi Keuangan kita 48,68 %, sementara Indeks Inklusi Keuangan jauh lebih tinggi di level 85,1 %. Kesenjangan indeks literasi dan inklusi harus menjadi pertimbangan OJK dalam mengatur seberapa ketat industri pinjaman online. Aspek kedua adalah keseimbangan peran tekfin pinjaman online terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Aspek ketiga adalah keseimbangan kemampuan manajemen dan pertumbuhan industri. Kebanyakan tekfin pinjaman online mulai dari level perusahaan rintisan alias start up dengan manajemen relatif muda yang belum semapan perbankan. Aspek keempat adalah keseimbangan kepentingan bersama dan kepentingan individual pelaku industri. Pengaturan OJK hendaknya mendorong kolaborasi yang efektif untuk menekan biaya kredit, operasional, dan dana. (Yoga)

Pasar keuangan global diramal bergerak lebih fluktuatif tahun depan. Pasalnya, selain Indonesia dan Amerika Serikat (AS), setidaknya ada 38 negara lain, termasuk di Asia yang akan menggelar pemilihan umum (pemilu) di 2024. Tentu saja, pesta rakyat ini bakal mempengaruhi psikologis pasar karena tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal ini juga kerap membuat pelaku pasar dan emiten lebih berhati-hati dan menahan diri untuk berekspansi. Dus, perusahaan perbankan dan jasa keuangan asal Prancis Societe Generale SA (SocGen) pun mengutak-atik peringkat pasar negara-negara tersebut. Khusus Indonesia dan India peringkatnya dipangkas. Mengutip laporan Reuters, SocGen memangkas peringkat Indonesia menjadi underweight. Bank Eropa ini menilai prospek Indonesia masih akan lemah di tengah ketidakpastian politik. Sedangkan peringkat India dipangkas menjadi netral dari sebelumnya overweight. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus tak menampik kalau isu pemilu merupakan hal yang sensitif bagi masyarakat. Pasalnya, ekonomi yang kuat dan politik yang stabil menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong ekonomi dalam negeri. Perhelatan lima tahunan ini memang biasanya berdampak pada pergerakan bursa saham. Sehingga, volatilitas IHSG akan tetap tinggi menjelang pemilu. Apalagi kalau melihat data Poltracking, tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon tidak ada yang di atas 50%. Ini membuka peluang terjadinya putaran kedua. Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati mengatakan, ketika putaran pemilihan umum semakin panjang, IHSG pun akan semakin lama untuk pulih. Sehingga, sebelum ada presiden baru yang terpilih, volatilitas IHSG akan tinggi. Namun, volatilitas itu hanya bersifat sementara. Robertus Hardy, Head of Research Mirae Asset Sekuritas juga menyebut, mulai akhir 2023 hingga semester I-2024, volatilitas pasar saham akan meningkat. Tiga sentimen utama penggerak IHSG adalah tensi geopolitik, suku bunga yang masih akan bertahan tinggi dan ketidakpastian politik karena pemilu. Menurut Robertus, sektor perbankan, telekomunikasi, otomotif dan barang konsumsi akan menjadi penopang IHSG di paruh kedua tahun depan. Dus, saham pilihannya adalah BBRI, BBCA, AMRT, HOKI, ACES, dan MAPI.

Masa bulan madu bisnis perdagangan online (e-commerce) di Indonesia sudah usai. Sejumlah lembaga memproyeksikan nilai transaksi e-commerce bergerak dalam tren menurun pada tahun ini. Bank Indonesia (BI) memangkas perkiraan total nilai transaksi e-commerce di sepanjang tahun 2023. Dalam laporan Pertemuan Tahunan BI 2023, bank sentral mempekirakan, total nilai transaksi e-commerce pada tahun ini senilai Rp 474 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi awal BI. Pada Januari 2023, bank sentral pernah mengungkapkan optimismenya bahwa total nilai transaksi e-commerce di sepanjang tahun 2023 berpotensi mencapai Rp 572,3 triliun, atau tumbuh 20,16% dari pencapaian 2022 yang sebesar Rp 476,3 triliun. Nah, dengan melihat perkiraan terbaru BI, berarti ada kemungkinan penurunan nilai total transaksi e-commerce sepanjang tahun 2023 menurun 0,5% dibandingkan pencapaian tahun lalu. Pada tahun depan, BI memperkirakan nilai total transaksi e-commerce mencapai Rp 487 triliun, atau tumbuh 2,74% dibandingkan outlook 2023.  Sedangkan pada 2025, bank sentral meyakini nilai total transaksi e-commerce akan kembali meningkat 3,29% dibandingkan prediksi 2024 menjadi Rp 503 triliun. Bukan cuma Bank Indonesia, tiga entitas global yakni Google, Temasek dan Bain & Company juga memperkirakan pertumbuhan nilai total transaksi e-commerce bruto Indonesia pada tahun 2023 melambat. Hasil pengamatan mereka memperlihatkan, beberapa alasan yang mendorong perlambatan pertumbuhan penjualan e-commerce pada tahun ini. Pertama, adanya peningkatan mobilitas fisik setelah pandemi Covid-19. Kedua, pemain e-commerce juga mulai mengurangi promosi dan insentif yang mereka tawarkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan profitabilitas. Faktor ketiga, pemerintah menerapkan aturan baru, yaitu larangan terhadap impor barang melalui e-commerce di bawah US$ 100 untuk mendukung pedagang lokal. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat, penurunan nilai penjualan e-commerce bisa disebabkan beberapa hal, salah satunya berkaitan dengan pemberian diskon besar-besaran. "Ada kaitan dengan era bakar uang (diskon) yang sebelumnya dilakukan. Sehingga dari segi harga menurun," terang dia.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunda implementasi papan pemantauan khusus tahap dua, yakni full call auction hingga enam bulan ke depan. Adapun BEI telah meluncurkan papan pemantauan khusus pada 12 Juli 2023. Pada tahap pertama, BEI menerapkan sistem hybrid call auction. Nah, tadinya tahap kedua atau full call auction akan diimplementasikan pada Desember 2023. Namun hasil evaluasi BEI menunjukkan para pelaku pasar masih belum siap. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan BEI soal penundaan implementasi ini. Inarno berharap dengan penundaan ini, kendala-kendala teknis yang sudah diidentifikasi oleh BEI dan OJK dapat diselesaikan. Penundaan implementasi ini juga telah dimuat dalam Surat Keputusan Direksi BEI. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya masih terus memantau kesiapan seluruh pelaku pasar termasuk anggota bursa (AB), data vendor dan para investor. Sejalan dengan itu, Jeffrey bilang, BEI akan memberikan perpanjangan waktu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan pada 1 Desember 2023. Otoritas bursa sejatinya telah meluncurkan papan pemantauan khusus pada 12 Juli 2023. Pada tahap pertama, BEI menerapkan sistem hybrid call auction. Di tahap awal tersebut, emiten yang masuk dalam kriteria tidak likuid akan masuk perdagangan call auction yang akan berlaku dua sesi dalam satu hari. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy  mencermati salah satu penyebab mundurnya implementasi full call auction ialah kurang sosialisasi. Direktur Infovesta Utama Parto Kawito menyadari kehadiran papan pemantauan khusus ini bisa membantu investor untuk mengetahui status saham tertentu. Tapi ia menyarankan kepada emiten yang masuk papan pengembangan untuk memperbaiki fundamentalnya. Supaya kenaikan saham sejalan dengan perbaikan kinerja.

Ada kabar gembira buat pemegang saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Operator jalan tol terbesar di Indonesia itu memastikan bakal menebar dividen kepada pemegang sahamnya. Porsinya setidaknya 20% dari laba tahun buku 2023. "Rentang pembagian dividen akan mencapai 20% dari core profit bersih JSMR," ujar Haning Pangastuty, Corporate Finance and Investor Relations Senior Group Head JSMR, Senin (4/12). Namun, perlu dicatat bahwa angka pay out ratio itu belum final karena masih bergantung dari hasil diskusi dengan Kementerian BUMN. Kinerja JSMR sejauh ini memang kinclong. Hingga akhir September 2023, laba bersih JSMR melonjak 497% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 5,97 triliun. Sedangkan pendapatan mencapai Rp 14,08 triliun, naik 20,13% secara tahunan. "Terkait dengan pembiayaan capex, akan berasal dari perbankan dan pasar modal. Kami lihat mana yang bisa memberikan yang terbaik untuk JSMR," ujar Atika Dara Prahita, Operation and Maintenance Management Group Head JSMR. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei mengatakan, kenaikan pendapatan JSMR dipengaruhi kenaikan trafik kendaraan dan tarif. "Sedangkan lonjakan laba disebabkan keuntungan nilai wajar investasi Rp 4 triliun," ujarnya.

Puncak pencapaian kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) memang telah berlalu pada 2021. Pada saat itu HEAL membukukan rekor pendapatan sebesar Rp 5,87 triliun atau meningkat 32,9% secara tahunan year on year (yoy). Namun, seiring meredanya kasus Covid-19, pendapatan emiten pengelola Rumah Sakit (RS) Hermina, itu turun 16,5% menjadi Rp 4,9 triliun pada 2022. Meskipun begitu, HEAL diyakini masih punya prospek yang positif. Analis Henan Putihrai Sekuritas Bryan Soetopo melihat, kenaikan jumlah kunjungan pasien dapat terus mendorong pertumbuhan pendapatan HEAL di masa mendatang. Pada sembilan bulan pertama 2023, HEAL membukukan pendapatan Rp 4,2 triliun dengan laba bersih Rp 349 miliar. Nah, pada periode itu pendapatan pasien rawat inap tumbuh 13,5% yoy dan pendapatan pasien rawat jalan meningkat 18,6% yoy. Bryan memproyeksi, pendapatan HEAL pada 2023 dapat mencapai Rp 5,69 triliun atau meningkat 16% yoy. Lalu, pada 2024, pendapatannya naik lagi sebesar 9,5% yoy menjadi Rp 6,22 triliun. Sejalan dengan itu, laba bersih HEAL tahun 2023 dan 2024 diprediksi mencapai Rp 473 miliar dan Rp 563 miliar atau masing-masing meningkat 58,5% dan 19,0%. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah rumah sakit, kapasitas tempat tidur akan semakin banyak. Tingkat keterisian tempat tidur diproyeksi terus meningkat menjadi 68,4% pada 2023 dan 69,2% pada 2024 berkat pemanfaatan dan efisiensi yang lebih besar dalam proses bisnis. "Fokus HEAL pada integrasi bisnisnya melalui digitalisasi yang akan meningkatkan margin kotor perusahaan dalam waktu dekat," ucap Bryan. Dalam riset tanggal 6 November 2023, Analis Sinarmas Sekuritas Michael Filbery pun menilai, ada ekspansi margin di kuartal-kuartal mendatang. Hal ini seiring dengan investasi IT yang akan menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Sementara Rudy mematok target harga HEAL Rp 1.720 per saham. Menurutnya, posisi keuangan HEAL yang stabil dan positioning brand yang kuat akan menjadi motor pertumbuhan. Pada perdagangan Senin (4/12), harga HEAL merosot 1,03% ke Rp 1.445 per saham.

Multifinance masih menggunakan obligasi sebagai sumber pendanaan di tahun ini. Pada tahun depan, multifinance juga masih menjadikan obligasi sebagai opsi utama pilihan pendanaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), surat berharga yang diterbitkan industri multifinance mencapai Rp 60 triliun pada periode Agustus 2023. Angka tersebut meningkat dibandingkan surat berharga yang dirilis multifinance pada Agustus 2022, sebesar Rp 53 triliun. PT BFI Finance Indonesia Tbk termasuk salah satu multifinance yang berniat menerbitkan obligasi tahun depan. Rencananya, perusahaan ini merilsi obligasi senilai Rp 3 triliun, sebagai bagian Obligasi Berkelanjutan VI, yang masih menyisakan Rp 6 triliun. "Hingga 30 September 2023, kami telah menerbitkan surat berharga senilai Rp 4,7 triliun. Sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp1,6 triliun," ujar Dian Ariffahmi, Corporate Communication Head BFI Finance, kemarin. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) telah menerbitkan obligasi Rp 1 triliun hingga Oktober 2023. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan, terakhir telah merilis sukuk wakalah Bi Al Ististmar di Februari 2023, dengan nilai Rp 1 triliun. CNAF akan menerbitan surat utang berkelanjutan Wakalah Bi Al Ististmar tahap I pada kuartal I-2024. "CNAF akan diversifikasi produk agar tidak tergantung di salah satu sumber pendanaan saja," jelas Ristiawan. Anak usaha Grup Astra, PT Federal International Finance (FIF) juga memilih diversifikasi pendanaan di 2024. Chief Marketing Officer FIF Group Daniel Hartono menyebut, cara ini agar bisa memilih sumber pendanaan dengan bunga kompetitif, sehingga bisa menekan biaya dana.

Kombinasi antara outlook pertumbuhan ekonomi, kebijakan suku bunga bank sentral, dan tahun politik membayangi prospek penggalangan dana di pasar modal pada 2024. Target moderat pun disematkan sejalan dengan sikap korporasi yang cenderung wait and see.Hingga akhir November 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penggalangan dana di pasar modal sudah mencapai Rp230,59 triliun dari 197 aksi korporasi initial public offering (IPO), penawaran umum terbatas atau rights issue, serta emisi obligasi dan sukuk korporasi.Realisasi itu termasuk rekor 78 emiten baru yang menghimpun total dana publik Rp53,92 triliun. Meski sudah menembus target Rp200 triliun yang dipatok OJK, realisasi penghimpunan dana itu belum melampaui capaian dalam 11 bulan 2022 yang tercatat sebanyak 210 penawaran umum senilai total Rp244,47 triliun.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan OJK optimistis tetapi konservatif memandang 2024 yang merupakan tahun Pemilu dengan menargetkan penghimpunan dana pada level sama seperti 2023. Inarno menjelaskan pandangan OJK itu mempertimbangkan prediksi IMF dan World Bank yang merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi global. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia juga memproyeksikan ekonomi tumbuh 5,2% pada 2024 atau di bawah outlooktahun ini sebesar 5,3%.Optimisme terhadap prospek penggalangan dana di pasar modal juga tecermin dalam pipeline yang digenggam OJK sebanyak 96 aksi penawaran umum dengan nilai indikatif Rp41,11 triliun. Pipeline itu, lanjutnya, termasuk rencana go public 64 perusahaan.Ditelisik secara historis, data OJK mencatat penghimpunan dana di pasar modal cenderung merosot pada tahun politik 2009, 2014, dan 2019. Terpisah, Direktur Utama BEI Iman Rachman berharap tren positif fundraisingdapat berlanjut pada 2024. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menambahkan BEI juga mengincar perusahaan berskala besar untuk melantai di bursa lewat IPO."Setiap tahun kami selalu targetkan paling tidak tiga termasuk lighthouse atau mercusuar, kategorinya market cap Rp15 triliun dan sisi free float 15%."Saat ini, BEI masih memiliki 26 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham. Mayoritas berasal dari sektor konsumer, industri, infrastruktur, dan basic materials. Senada, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) Yuddy Renaldi mengungkapkan penerbitan obligasi senilai kurang lebih Rp3 triliun sudah masuk dalam rencana bisnis perseroan pada 2024. Bisnis mencatat Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani telah menyatakan bahwa rencana IPO akan difokuskan usai subholding PalmCo dan SupportingCo terbentuk.Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan pola penurunan emisi saham pada tahun Pemilu diproyeksi kembali terjadi pada tahun depan.