Pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 yang siap digelar pada Februari, selain membawa optimisme atas tata kelola pemerintahan yang lebih baik, rupanya juga membawa dampak lain yang membuat kalangan pasar modal bersikap wait and see. Tidak seperti masa-masa jauh sebelum pemilu, ketika otoritas keuangan selalu membuka lembar kalender baru dengan penuh optimisme. Kali ini, sikap itu seakan-akan berkebalikan. Optimisme pasar modal seakan-akan sudah hanyut ditelan kegaduhan kampanye para kandidat presiden dan wakil presiden. Asumsi ini jelas terlihat dari target penggalangan dana di lantai bursa yang tidak terlalu muluk pada tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai the guardian of investors’ trust, memilih sedikit konservatif dengan menetapkan target penggalangan dana di pasar modal berkisar Rp175 triliun—Rp200 triliun. Sebagai target baru untuk tahun depan, jumlah itu sangatlah peanut. Alasannya, target 2024 yang dipatok OJK rupanya lebih rendah dari realisasi penghimpunan dana di pasar modal tahun ini, yang hingga 30 November saja sudah mencapai Rp230,59 triliun. Penggalangan dana ini berasal dari 197 aksi korporasi. Lebih terperinci, OJK mencatat ada 71 IPO degan nilai total Rp52,99 triliun pada tahun ini. Apalagi, berbasis pada kondisi pada tahun ini, situasi di pasar modal relatif stabil. Bahkan, jumlah emiten pada tahun ini memecahkan sepanjang sejarah keberadaan BEI. Meski tampak ada riak-riak kecil seperti adanya penurunan kualitas IPO dari sejumlah emiten baru, pada sisi lain, ini membuktikan partisipasi emiten di lantai bursa sepanjang 2023 meningkat. Selain itu, penghimpunan rights issue sudah mencapai Rp50,99 triliun, emisi surat utang korporasi Rp10,47 triliun, dan penawaran umum berkelanjutan Rp116,14 triliun. Menurut OJK, masih ada 96 rencana aksi korporasi dalam pipeline dengan estimasi nilai penggalangan dana Rp41,11 triliun pada tahun ini. Luar biasa. Belum lagi ketika mengintip pasar saham. Tanda-tanda penguatan makin terlihat dari laju IHSG sebesar 4,17% (YtD) ke level 7.132,57. Ini level tertinggi pada 2023. Hal itu terdorong oleh arus modal asing yang mulai kembali ke pasar modal pada bulan lalu menjelang window dressing.

Pemerintah telah mendapatkan ratusan data keuangan hasil pertukaran otomatis atau Automatic Exchange of Information bersama puluhan yurisdiksi. Hanya saja, tindak lanjut dari data keuangan tersebut sejauh ini amat terbatas. Sejak mengikuti atau Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018, data keuangan yang diterima oleh otoritas pajak sangat melimpah dan terus menanjak setiap tahun.Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Global Forum Annual Report yang dirilis 1 Desember 2023, pada tahun ini Indonesia mendapatkan 76 data dari AEOI hasil penelaahan pada 2022.Secara total, sejak 2018 pemerintah mengantongi 419 data yang sejatinya bisa ditindaklanjuti dan kemudian dikenai pajak. Maklum, mayoritas data keuangan hasil pertukaran itu belum termuat dalam Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan wajib pajak.Sebagai gambaran, berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, tahun pertama pemerintah mengikuti AEOI yakni pada 2018, nilai data yang diraih mencapai Rp2.742 triliun. Dari jumlah tersebut Ditjen Pajak melakukan penelitian sehingga ditemukan selisih setara kas pada SPT Tahunan 2018 dengan data AEOI senilai Rp670 triliun. Potensi Rp670 triliun itu hanya bersumber dari laporan satu tahun. Artinya, potensi dana yang bisa ditindaklanjuti oleh negara jauh lebih besar karena sejak 2019—2023 pemerintah belum mempublikasikan nilai data hasil AEOI.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, hingga berita ini ditulis masih belum memberikan nilai data hasil pertukaran otomatis tersebut. Komite Urusan Fiskal OECD Gael Perraud, mengatakan optimalisasi data AEOI merupakan bukti kolaborasi internasional untuk melawan praktik penggelapan dan penghindaran pajak.“Kami akan terus mendorong transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan,” katanya, Senin (4/12).Sementara itu, kalangan pemerhati pajak memandang potensi penerimaan yang bisa digali dari data hasil AEOI sangat besar. Akan tetapi, tindak lanjut itu bukannya tanpa kendala. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan program AEOI sangat penting dalam upaya memperluas basis pajak. Terutama untuk mengetahui potensi pajak yang belum tergali optimal. Meski demikian, menurutnya ada beberapa hal yang menjadi catatan yang membuat program ini belum bisa berjalan maksimal. Salah satunya belum maksimalnya pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP seluruh wajib pajak. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, menambahkan data AEOI memang tidak memiliki keseragaman informasi sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan deteksi penghindaran pajak.Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi keterbatasan lantaran ketentuan General Anti Avoidance Rule (GAAR) batal termuat di dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Selain itu juga integrasi NPWP dan NIK, serta kerja sama penagihan dengan negara mitra,” ujarnya.

Gerak cepat Indonesia memanfaatkan Conference of the Parties (COP) ke-28 the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk mengakselerasi transisi energi terganjal oleh sejumlah aturan yang perlu segera dibenahi. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) meminta ketentuan pinjaman pemegang saham atau shareholder loan kerja sama antara swasta dan PT PLN (Persero) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 14/2017 direvisi, karena berpotensi menghambat pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Fabby Tumiwa, Ketua Umum AESI, mengatakan bahwa selama ini badan usaha diminta untuk menyetor modal lebih tinggi dibandingkan dengan PLN, meski porsinya kepemilikan saham dalam pembangkit listrik tidak boleh lebih banyak dari perusahaan setrum pelat merah tersebut. Selisih antara modal yang harus diberikan dengan kepemilikan saham tersebut nantinya memang akan dikembalikan oleh PLN maupun anak usahanya dengan mekanisme dicicil. Akan tetapi, hal tersebut bakal memberatkan investor yang memang berminat untuk mengembangkan EBT di dalam negeri. “Persoalannya bagi banyak pengembang, mereka pemilik saham minoritas tetapi diminta menyetor modalnya yang lebih besar, karena memberikan shareholder loan untuk PLN. Sementara itu, anak perusahaan PLN walau punya kepemilikan 51%, tapi tidak punya kemampuan finansial untuk menyertakan modal setara 51%,” katanya, Senin (4/12). Alhasil, equity partners yang digandeng PLN untuk membangun pembangkit listrik mesti menanggung sebagian ekuitas yang tidak mampu disertakan oleh PLN untuk suatu proyek, sehingga berdampak kepada return on equity-nya. Selain itu, beban modal yang diserahkan sebagian kepada mitra PLN juga dianggap bakal membuat proyek pembangkit listrik berbasis EBT menjadi tidak layak untuk didanai. Keluhan terhadap regulasi juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia Riza Pasikki, yang mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 belum menggunakan asumsi yang tepat dalam menentukan harga pembelian listrik dari independent power producers (IPP) pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Padahal, fasilitas yang dijanjikan pemerintah, seperti government drilling, pinjaman lunak, serta pendanaan pengeboran eksplorasi dari skema Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) masih terbatas untuk digunakan oleh investor. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu mengatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk merevisi sejumlah aturan yang dianggap mengganjal pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT. Secara terpisah, PLN mengamankan empat kesepakatan penting ihwal percepatan peningkatan porsi dalam bauran energi nasional di ajang Cop ke-28. PLN pun diketahui berencana untuk mengebut pengembangan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) agar bisa mereduksi emisi hingga 127 juta ton CO2 pada 2030. “Kami mengerahkan best effort kami dalam menjalankan transisi energi. Kami tidak bisa berjalan sendiri, dan memerlukan kolaborasi global dari sisi kebijakan, teknologi, inovasi, serta investasi dalam menyelamatkan bumi,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Secara spesifik, kedua belah pihak akan mengkaji integrasi sistem jaringan Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Ketiga wilayah tersebut memiliki potensi EBT yang besar, sehingga diperlukan sistem jaringan terintegrasi agar seluruh pasokan listrik bisa dialirkan kepada masyarakat. Selanjutnya, PLN menyepakati kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untuk memanfaatkan project development facility yang dikelola oleh SMI untuk proyek-proyek pumped storage hydroelectric power plant dalam rangka percepatan transisi energi di Indonesia. Nantinya, KfW bersama SMI akan memberikan dukungan dalam bentuk feasibility study, serta environmental & social scoping pada tahapan persiapan proyek PLTA Grindulu Pumped Storage 4x250 MW dan PLTA Sumatera Pumped Storage 2x250 MW. Terakhir, PLN bersama PT Cirebon Electric Power, Asia Development Bank, dan Indonesia Investment Authority atau INA mengupayakan percepatan pemensiunan operasional PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035, lebih awal dari target awal yang ditetapkan pada Juli 2042. Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2.

Indonesia bakal memiliki dana pariwisata atau Indonesia tourism fund pada 2024 yang bertugas mendukung pembiayaan sektor pariwisata di Tanah Air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan bahwa pendirian Indonesia tourism fund (ITF) merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan ITF bertujuan mendukung penyelenggaraan ajang promosi pariwisata di Tanah Air. Untuk tahap awal, dana pariwisata yang dikelola sebesar Rp2 triliun. “Bapak Presiden memberikan arahan untuk mendirikan Indonesia tourism fund atau dana kepariwisataan Indonesia, yaitu sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia,” katanya seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (4/12). Selama ini, Sandiaga mengatakan banyak ajang internasional yang diselenggarakan di Indonesia telah sukses dan memberikan dampak ekonomi. Ajang tersebut antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, KTT ASEAN, dan ajang ekonomi kreatif seperti olahraga, musik, hingga seni budaya. Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya agar dana kepariwisataan Indonesia dikelola penuh dengan tata kelola yang baik dan penuh kehati-hatian. Sandiaga mengungkapkan bahwa Presiden juga berpesan agar jajarannya mampu menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sehingga kunjungan wisatawan meningkat.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mengincar pertumbuhan dana murah dengan menggenjot nasabah pengguna tabungan Simpeda yang diperkirakan naik lebih dari 10% pada 2024. Senior Executive Vice President (SEVP) Consumer Banking Bank Jatim Hermita mengatakan bahwa saat ini Bank Jatim memiliki sebanyak 2,3 juta nasabah tabungan Simpeda dengan saldo total mencapai Rp15,3 triliun. “Jumlah nasabah Simpeda tersebut mengalami peningkatan rerata 10% per tahun dan pada tahun depan diharapkan tumbuh double digit atau di atas 10%,” katanya seusai gelaran Spektaria Undian Tabungan Simpeda Bank Jatim, Sabtu (2/12) malam. “Fitur-fitur Bank Jatim terus dikembangkan mengikuti kebutuhan nasabah agar memberi kemudahan, salah satunya sekarang sudah bisa membuka rekening melalui aplikasi tanpa perlu ke cabang. Ini akan turut mendukung bertumbuhnya nasabah baru,” ujarnya. Adapun, hingga kuartal III/2023, Bank Jatim telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp84,1 triliun atau naik 1,46% secara tahunan. Jumlah tersebut terdiri atas tabungan Rp24,97 triliun atau naik 3,43% year-on-year (YoY), tabungan giro Rp21,38 triliun turun 14,2% YoY, dan deposito Rp37,82 triliun naik 11,56% YoY. Rasio loan to deposit (LDR) Bank Jatim tercatat 61,49%. Sementara itu, jumlah pengguna JConnect Mobile Bank Jatim hingga kuartal III/2023 tercatat sebanyak 606.239 user atau tumbuh 29% YoY, dengan tren volume transaksi sebanyak 3,2 juta atau tumbuh 41% YoY dan nominalnya mencapai Rp3,3 triliiun, tumbuh 35% YoY.

Sepuluh tahun terakhir jumlah usaha pertanian menurun. Di saat yang sama, jumlah petani berusia tua atau di atas usia 55 tahun dan petani gurem meningkat. Jika tidak segera diatasi, kondisi itu akan berimplikasi pada regenerasi dan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional, serta penanggulangan kemiskinan ke depan. Ini mengingat sektor pertanian merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi nasional dan penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam Desiminasi Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I yang digelar BPS secara hibrida di Jakarta, Senin (4/12). Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali itu pada tahun ini dilakukan pada 1 Juni-31 Juli.

Berdasarkan ST 2023 Tahap I, jumlah unit usaha pertania di Indonesia turun 7,42 % dari hasil ST 2013, yakni 31,71 juta unit menjadi 29,36 juta unit. Adapun unit usaha pertanian perorangan (UTP), jumlahnya turun 7,45 % dari 31,71 juta unit pada 2013 menjadi 29,34 juta unit pada 2023. Namun, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pada 2023 meningkat 8,74 % dari 26,14 juta pada 2013 menjadi 28,42 juta pada 2023. Meskipun meningkat, jumlah RTUP pada semua subsektor pertanian turun. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor kehutanan dan tanaman pangan masing-masing 48,87 % dan 12,28 %. Dalam 10 tahun terakhir, dari 100 petani yang memiliki usaha pertanian berkurang dari 21 petani menjadi 3 petani. ST 2023 Tahap I juga menunjukkan petani di Indonesia makin menua. Jumlah petani gurem atau pemilik lahan di bawah 0,5 hektar bertambah. (Yoga)

Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap perekonomian Indonesia tidak akan maksimal selama masih ada kesenjangan antara jumlah kebutuhan talenta digital dengan ketersediaan di pasar tenaga kerja. Padahal, jika tergarap maksimal, potensi pasar ekonomi digital bisa menopang melesatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, 77 % dari populasi 277 juta jiwa penduduk Indonesia telah terpapar internet atau teknologi digital. Dengan potensi itu, pada 2030, PDB Indonesia diprediksi mencapai Rp 24.000 triliun dengan 18 % di antaranya atau Rp 4.500 triliun disumbang oleh ekonomi digital. Sebagai catatan, PDB Indonesia pada 2022 sebesar Rp 19.588,4 triliun. Untuk mencapai lompatan PDB dengan penopang ekonomi digital pada 2030, Indonesia memerlukan tambahan 9 juta talenta digital terhitung sejak 2015 hingga 2030.

”Kalau dihitung secara kasar, setiap tahun Indonesia memerlukan tambahan sekitar 600.000 talenta digital baru,” kata Rudy dalam  pemaparan media bertema ”Peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital” di Jakarta, Senin (4/12). Rudy memaparkan, dari kebutuhan 600.000 talenta digital baru per tahun tersebut, saat ini kebutuhan SDM ditargetkan untuk yang ahli dalam bidang digital, seperti pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan komputasi awan. Sayangnya, berdasarkan catatan Kemenkominfo, kemampuan Indonesia menghasilkan talenta digital baru saat ini jauh dari kondisi ideal, yakni 100.000 hingga 200.000 talenta digital per tahun. Menurut Rudy, diperlukan perubahan kurikulum yang lebih menekankan pada aspek analitik; kuantitatif; dan sains, teknologi, teknik, matematika (science, technology, engineering, math/STEM) guna mengejar cepatnya perkembangan teknologi. (Yoga)

Industri pengguna garam dan industri farmasi akan menyerap 736.911 ton garam produksi petambak dalam negeri pada tahun depan. Pelaku industri juga akan membina para petambak agar kualitas produksi garam mereka bisa secara bertahap memenuhi persyaratan. Demikian perjanjian yang tertuang  dalam nota kesepahaman tentang Penyerapan Garam Produksi Dalam Negeri di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (4/12). Acara itu dihadiri, Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Taufik Bawazier; Direktur Industri Kimia Hulu Dirjen IKFT Kemenperin Putu Nadia Astuti; petambak garam yang tergabung dalam Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), perwakilan Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), serta Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat. Putu Nadia Astuti mengatakan, sesuai amanat Perpres No 126 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Kemenperin bertanggung jawab untuk mempertemukan petambak dan industri pengguna garam.

Pada tahun depan, menurut rencana, ada 736.911 ton garam produksi petambak yang akan coba diserap oleh pelaku industri. Ini produksi yang berasal dari banyak petambak yang tergabung dalam KPGN. Nota kesepahaman ini rutin dilakukan tiap tahun sejak 2019. Ketua AIPGI Cucu Sutara mengatakan, total kebutuhan garam nasionaltahun ini mencapai 4,7 juta ton. Initerdiri dari 2,9 juta ton garam untuk kebutuhan industri dan 1,9 juta ton garam untuk konsumsi. Menurut Cucu, garam produksi petambak alam negeri baru bisa memenuhi kebutuhan garam konsumsi. Ada pula yang didistribusikan untuk industri sederhana, seperti pengasinan ikan dan penyamakan kulit. Kandungan kadar garam yang diproduksi petambak tidak mencukupi persyaratan untuk terserap industri. Oleh karena itu, petambak akan dibina agar kualitas produksinya bisa meningkat sehingga bisa terserap oleh industri. Sebab, 2,9 juta ton garam industri belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari dalam negeri sehingga masih harus impor. (Yoga)

PT Jasa Marga Tbk tidak memberikan diskon tarif tol pada periode Natal-Tahun Baru kali ini. Pertimbangannya, kapasitas jalan tol masih bisa melayani jumlah mobil yang masuk-keluar gerbang tol di sekitar Jabodetabek selama periode 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga Tbk Lisye Octaviana, pada jumpa pers paparan kinerja triwulan III-2023 Jasa Marga di Jakarta, Senin (4/12) mengatakan, diskon tarif sebetulnya upaya untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas.

Mengingat jumlah kendaraan pengguna jalan tol selama periode Natal dan Tahun Baru masih bisa terkelola dengan kapasitas yang ada, diskon tarif tidak diperlukan. Berdasarkan taksiran Jasa Marga, 2,88 juta unit mobil akan masuk-keluar di gerbang tol sekitar Jabodetabek selama 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Jumlah ini meningkat 14,2 % dibandingkan hari normal, tetapi masih lebih rendah dibandingkan periode Lebaran yang melonjak hingga lebih dari 40 % dibandingkan hari normal. Oleh karena kapasitas jalan tol masih bisa menampung mobilitas mobil pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini, alih-alih memberikan diskon, Jasa Marga justru akan memanfaatkanya untuk meraup pendapatan optimal. (Yoga)