Kinerja emiten properti di tahun 2024 diprediksi masih cenderung stagnan. Tergambar dari pencapaian pendapatan pra penjualan atau marketing sales sejumlah emiten properti. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei menilai, pendapatan prapenjualan alias marketing sales emiten properti di tahun 2023 rata-rata cenderung flat, bahkan beberapa menurun. Salah satu penyebab adalah high base effect. Yakni penjualan emiten properti tahun lalu melonjak karena ada insentif pajak dari pemerintah dan suku bunga yang masih rendah. Sebagai gambaran, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) mengantongi marketing sales sebesar Rp 1,3 triliun hingga Oktober 2023. Pencapaian itu sekitar 73% dari target tahun 2023 yang sebesar Rp 1,8 triliun. Lantas PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencatatkan marketing sales sebesar Rp 1,02 triliun hingga kuartal III 2023. Angka tersebut naik 39% secara kuartalan, yaitu Rp 420 miliar per kuartal II 2023. Sedangkan menurut Direktur PT Intiland Development Tbk (DILD), Archied Noto Pradono, pihaknya mencatatkan marketing sales hingga bulan September 2023 mencapai Rp 550 miliar. Sementara, target pendapatan pra penjualan Intiland di tahun 2023 sebesar Rp 2 triliun. Di sisi lain, pergantian pemerintahan setelah rangkaian Pemilu 2024 bisa mempengaruhi keputusan masyarakat untuk membeli properti baru. Sedangkan technical analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora justru melihat masih ada peluang b agi emiten properti bertumbuh. Penyebabnya, ada peluang penurunan suku bunga tahun depan yang bisa menjadikan sektor properti bergairah. Terlebih masih ada insentif pajak bagi sektor properti hingga pertengahan tahun depan. Inilah yang membuat DILD, menurut Archied menargetkan marketing sales tahun depan sama dengan tahun ini yang sebesar Rp 2 triliun. Dan tahun depan, di tengah sejumlah proyek yang tengah berajan, Intiland tengah menyiapkan proyek hunian baru yang siap dirilis pada semester I-2024.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memasang target konservatif terkait target penjaringan dana di pasar modal. BEI memperkirakan bakal ada 230 pencatatan penerbitan efek seluruh instrumen sepanjang 2024 atau lebih tinggi 30 efek dari tahun 2023. Target penerbitan efek itu meliputi efek saham, obligasi korporasi baru, Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Efek Beragun Aset (EBA), waran terstruktur dan lainnya.Sedangkan untuk pencatatan saham, BEI membidk 62 perusahaan baru yang tercatat. Target itu tak jauh berbeda dari target IPO tahun ini sebanyak 61 emiten. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengatakan, target tersebut sejalan dengan proyeksi World Bank dan International Monetary Fund (IMF) yang merevisi pertumbuhan ekonomi global. IMF memproyeksikan ekonomi global berada di angka 3% untuk tahun ini. Sementara pada 2024, ekonomi global berada di level 2,9%. Per 30 November 2023, OJK masih mengantongi 96 rencana penggalangan dana senilai Rp 41,11 triliun. Sebanyak 64 di antaranya merupakan rencana IPO senilai Rp 11,18 triliun. Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia, Chang-kun Shin memperkirakan, kondisi ekonomi global jusru akan lebih stabil pada tahun 2024. Sehingga bisa mendorong aksi IPO lebih tinggi. Menurutnya ketidakpastian pasar di 2024 akan mereda seiring pelonggaran kebijakan moneter. Ini akan menjadi angin segar untuk IPO. Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Robertus Hardy mengatakan, meski suku bunga masih tinggi, tetapi masih ada peluang IPO tetap ramai. Tapi dia menilai, pasar tak butuh IPO terlalu banyak. Investor justru menantikan IPO berkualitas dengan kapitalisasi pasar (market cap) yang tinggi. "Secara kuantitas tidak ada dibatasi karena perizinan sudah dipermudah," ucap Robertus.

Kredit macet fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol) secara industri meningkat. Tapi, beberapa pemain bilang mampu menjaga rasio kredit macet dan menekannya di 2024. Kalau PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) mengaku TWP90 masih dalam batas wajar. Brand Manager AdaKami, Jonathan Krissantosa menuturkan, tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu 90 hari (TKB90) ada di level 99,80%. Artinya, TWP90 Adakami masih berada di level 0,2%. PT Akselerasi Usaha Indonesia juga menjaga TWP90 di 0,64% hingga Desember 2023. Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan, sepanjang tahun 2023 ini masih jauh di bawah rata-rata industri. "Sepanjang tahun 2022 hingga 2023 ini, angka kredit macet stabil di 0,5 %-0,8%," ujar dia. Untuk menekan angka kredit macet, Akseleran akan mengasesmen pinjaman dengan prudent, melihat aliran dana peminjam berdasarkan data keuangan menggunakan machine learning tools. Selain itu, Akseleran juga validasi aset dasar pinjaman (invoice) secara detail, serta memeriksa rekam jejak kreditnya. Modalku menyebut rasio kredit macet per akhir Oktober stabil di 3,15%. Country Head Modalku Arthur Adisusanto bilang, tak hanya mengejar pertumbuhan, namun juga memperhatikan kualitas portofolio. Strategi Modalku adalah melalui prinsip pemberian kredit yang bertanggung jawab,  kehati-hatian dan manajemen risiko.

Upaya membangun program ketahanan energi nasional dan meraih target produksi gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 yang sejalan dengan pencapaian target net zero emissions semakin mendekati titik terang setelah rencana pengembangan Blok Masela mendapat lampu hijau. Pemerintah secara resmi telah menyetujui Revisi 2 Rencana Pengembangan I (Plan of Development/ POD I) Lapangan Abadi, Blok atau Wilayah Kerja (WK) Masela di Laut Arafura, Maluku. Persetujuan Revisi 2 POD I ini termasuk untuk kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture & Storage/CCS). Harapan untuk menambah produksi gas ini merupakan babak baru mengingat Masela menjadi tumpuan harapan sumber gas penting dengan jumlah cadangan yang besar. Di sisi lain, pengembangan lapangan gas baru ini memiliki tantangan yang tidak mudah dengan kompleksitas tinggi, risiko besar mencakup pengeboran deepwater, fasilitas subsea, floating production storage and offloading, dan onshore LNG plant. Berdasarkan perhitungan, total investasi untuk pengembangan Lapangan Gas Bumi Abadi Masela mencapai US$20,95 miliar atau setara Rp323,86 triliun dengan asumsi kurs Rp15.462 per US$. Perkiraan investasi tersebut termasuk untuk biaya CCS US$1,08 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun. Penerapan teknologi CCS untuk menghasilkan clean LNG ini juga terbilang baru yang digadang-gadang pemerintah dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung sustainability pada era transisi energi. Selain itu, fasilitas CCS ini juga dapat memunculkan peluang bisnis dan investasi yang signifikan di dalam negeri. Seperti diketahui gas bumi memiliki peranan penting sebagai penopang transisi energi untuk mendukung penggunaan energi bersih. Dengan disetujuinya Revisi 2 POD I Blok Masela ini pemerintah berharap operator Blok Masela yakni Inpex Masela Ltd dapat segera melaksanakan aktivitas pengembangan. Adapun sasaran proyek ini dapat berjalan pada tahun 2030. Lapangan Abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter. Pemegang hak partisipasi di Blok Masela ini antara lain Inpex Masela Ltd sebesar 65% dan juga bertindak sebagai operator, kemudian ada PT Pertamina Hulu Energi Masela dengan porsi 20%, dan Petronas Masela Sdn Bhd sejumlah 15%.

Kinerja ekonomi berbasis sawit pada 2023 masih penuh drama, walau tidak sedahsyat fenomena larangan ekspor minyak sawit metah (CPO) dan turunannya pada 2022. Masih segar dalam ingatan bahwa larangan ekspor CPO sekitar Ramadan 2022 itu telah membuat harga tandan buah segar (TBS) anjlok hingga di bawah Rp1.000 per kg. Kekeringan ekstrem El Nino 2023 sebenarnya tidak banyak berdampak pada kinerja produksi CPO. Produksi CPO 2023 diperkirakan 48,6 juta ton, minyak biji sawit (PKO) 4,6 juta ton, sehingga total produksi kelapa sawit 53,2 juta ton atau naik 3,81% dari total produksi 51,2 juta ton pada 2022.Drama ekonomi sawit diawali ketika Uni Eropa (UE) kembali menuduh sawit Indonesia menjadi penyebab deforestasi, melalui perubahan tata guna lahan secara tidak langsung (indirect land use changeILUC). Indonesia mengajukan gugatan tindakan diskriminatif kepada Badan Penyelesaian Sengketa (DSB/Dispute Settlement Body) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Keputusan akhir hasil gugatan tersebut seharusnya diumumkan pada Desember 2023 ini. Produksi minyak sawit Indonesia banyak ditentukan oleh kinerja kebun dan industri sawit di Sumatra dan Kalimantan. Produksi sawit di Sulawesi dan Papua masih terbatas karena baru ‘belajar’, yang mungkin berperan penting 10 tahun mendatang. Kekeringan ekstrem El Nino berpengaruh pada presipitasi uap air di Sumatra dan Kalimantan, sehingga siklus produksi bergeser. Puncak produksi biasanya pada Agustus—September, kini bergeser ke April—Mei. Produktivitas rata-rata TBS pada 2023 turun hingga 15 ton per ha. Produktivitas perkebunan besar 18 ton per ha, sedangkan sawit rakyat hanya 11 ton per ha. Dunia usaha dan pemerintah sama-sama memiliki kewajiban untuk meningkatkan produktivitas TBS, setidaknya mendekati potensi produktivitas 30 ton per ha. Jika berhasil, maka peningkatan produksi sawit tidak harus melakukan ekspansi kebun, apalagi jika menyebabkan kerusakan hutan. Prospek industri berbasis sawit 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Produksi sawit (CPO dan PKO) tumbuh 5%, hingga mencapai 56 juta ton. Konsumsi minyak sawit juga naik tinggi 9% dan mencapai 25 juta ton, karena alokasi konsumsi minyak goreng dan biofuelterus tumbuh. Akan tetapi, kinerja ekspor 2024 akan turun, terutama ekspor ke UE, mengingat persyaratan keberlanjutan makin rumit. Pelaku industri sawit dan Pemerintah perlu mewaspadai peningkatan stok sawit 5 juta ton karena penurunan harga telah di depan mata. Commodity Market Outlookyang dirilis Bank Dunia (November 2023) memprakirakan bahwa harga CPO pada 2024 terus turun hingga US$900 per kg karena stok global cukup besar. Penurunan harga minyak bumi global hingga US$84 per ton tahun 2023 dan US$81 per ton tahun 2024 menjadi salah satu determinan penting pada turunnya harga CPO global. Bahkan, Bank Dunia memprakirakan penurunan harga CPO lebih rendah hingga US$850 per ton pada 2025.

Perkembangan jumlah kendaraan listrik di Bali membuat perusahaan swasta penyedia Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Jevi Stroom berani berekspansi ke Pulau Dewata. Jevi Stroom mulai melakukan pemasangan SPKLU pertama di pusat perbelanjaan Plaza Renon, menjadikannya sebagai SPKLU pertama yang dipasang oleh swasta. Pasalnya, selama ini SPKLU di Bali dipasang oleh BUMN seperti PLN. Perwakilan Jevi Stroom, Yoki Unggara menjelaskan ada beberapa alasan Jevi Stroom memilih Bali sebagai lokasi ekspansi bisnis setelah Jakarta. Pertama, jumlah kendaraan listrik di Bali terus berkembang sehingga keberadaan SPKLU semakin dibutuhkan. Dia pun optimistis dengan perkembangan kendaraan listrik di Bali, bisnis SPKLU ini akan berjalan. Sebagai informasi, jumlah kendaraan listrik di Bali menurut catatan Dinas Perhubungan sekitar 3.000 unit, baik sepeda motor maupun mobil. Pemprov dan Pemkab di Bali memang mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk membangun pariwisata berkelanjutan, Bali menargetkan pada 2045 sudah bebas emisi.

Center for Indonesian Policy Studies menyatakan harga pangan di Indonesia tidak bisa diatasi hanya melalui swasembada pangan. Peneliti Bidang Pertanian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menyampaikan fakta harga beras domestik jauh lebih tinggi bahkan hingga 89,74% dari harga grosir internasional pada 2021 dan 77% pada 2020, meskipun Indonesia mengalami swasembada pangan pada 2019 hingga 2021. “Kita sudah lihat sendiri di tahun-tahun di mana kita swasembada itu tidak menjamin harga beras jadi lebih murah dan terjangkau juga,” katanya dalam diskusi bertajuk Kemandirian vs Ketahanan Pangan di Jakarta, Selasa (5/12). Berkaca dari hal tersebut, Azizah menyebutkan ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menekan harga pangan yang melonjak tinggi yaitu dengan memastikan keterjangkauan pangan. Sayangnya, Azizah menilai kebijakan perdagangan pangan di Indonesia masih restriktif. Hal itu bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti pengaturan kuota impor oleh sistem perizinan impor. Menurutnya, sistem perizinan impor di Indonesia masih sangat rumit. Kerumitan sistem perizinan, lanjut dia, membuat importir membebankan biaya-biaya tersebut kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan bendungan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. “Semua pembangunan bendungan plus irigasinya itu memang dalam rangka strategi besar kita ke ketahanan pangan—ke kedaulatan pangan,” ujarnya sepertit dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (5/12). Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara menuturkan pembangunan Bendungan Mbay telah dimulai sejak akhir 2021 dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2024. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah seperti beras premium pada Selasa (5/12) pukul 14.17 WIB berada di level Rp14.980 per kg.

Pemerintah diminta berhati-hati menerapkan kebijakan bansos menjelang Pemilihan Umum 2024 agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Salah satu cara menghindari politisasi bansos adalah menyederhanakan mekanisme penyalurannya dengan sistem digitalisasi tanpa tunai dan transparansi data. Mensos Tri Rismaharini menjelaskan, sejak Januari 2021, semua program bantuan tak lagi memakai mekanisme melalui e-Warong untuk program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Bantuan disalurkan lewat transfer bank ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai. Kebijakan bantuan nonbarang diambil karena pemberian bantuan berupa barang rawan penyimpangan. Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyepakati, penyaluran bansos selanjutnya berbentuk uang tunai  melalui Bank Himbara dan bisa ditarik lewat ATM rekening masing-masing KPM.

”Ada atau tak ada pemilu kami harus disiplin dan tepat waktu agar mereka tak kesulitan karena yang kami bantu sekarang kami teliti betul, kami punya data sampai gambar rumahnya,” kata Risma di Jakarta, Senin (4/12). Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, penyaluran program perlindungan sosial oleh Kemensos atau kementerian dan lembaga lain harus tetap pada tujuan utamanya, yaitu menjawab masalah krisis pangan dan kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023. Said meminta Kemensos menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disinkronisasi dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi hingga ke level desa dan kelurahan. Sebab, DTKS jadi acuan program bansos berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari masing-masing program. ”Setiap program penyaluran bansos harus bertumpu pada cashless (nontunai), digital, dan data terbuka untuk mengurangi interaksi antarpihak, menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik,” kata Said. (Yoga)

Pada awal November 2023, OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028. Langkah ini sebagai upaya pengembangan dan penguatan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau lebih umum dikenal sebagai fintech pinjaman online. Peta jalan itu merupakan kolaborasi dari OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta kalangan akademisi dan pengamat ekonomi Indonesia. Kualitas penyaluran pinjaman teknologi finansial (tekfin) membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya kolaborasi dengan perbankan sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan laporan OJK, saldo pinjaman online periode September 2023 tercatat Rp 55,7 triliun atau naik 14,28 % secara tahunan (yoy) dengan tingkat wanprestasi (TWP 90) 2,82 %. Secara kumulatif, tekfin pinjaman telah menyalurkan Rp 677,51 triliun dari 1,13 juta pemberi pinjaman kepada 119,7 juta penerima pinjaman.

Tekfin pinjaman online menggunakan inovasi digital untuk meningkatkan skalabilitas, mengubah model bisnis, dan memperbaiki manajemen risiko. Jika dimanfaatkan dengan baik, mendukung pertumbuhan dan inklusi keuangan nasional. Beberapa aspek dapat dijadikan pertimbangan OJK mengatur pinjaman online : Aspek pertama adalah keseimbangan literasi dengan inklusi keuangan masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan oleh OJK pada 2022 menunjukkan, Indeks Literasi Keuangan kita 48,68 %, sementara Indeks Inklusi Keuangan jauh lebih tinggi di level 85,1 %. Kesenjangan indeks literasi dan inklusi harus menjadi pertimbangan OJK dalam mengatur seberapa ketat industri pinjaman online. Aspek kedua adalah keseimbangan peran tekfin pinjaman online terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Aspek ketiga adalah keseimbangan kemampuan manajemen dan pertumbuhan industri. Kebanyakan tekfin pinjaman online mulai dari level perusahaan rintisan alias start up dengan manajemen relatif muda yang belum semapan perbankan. Aspek keempat adalah keseimbangan kepentingan bersama dan kepentingan individual pelaku industri. Pengaturan OJK hendaknya mendorong kolaborasi yang efektif untuk menekan biaya kredit, operasional, dan dana. (Yoga)

Pasar keuangan global diramal bergerak lebih fluktuatif tahun depan. Pasalnya, selain Indonesia dan Amerika Serikat (AS), setidaknya ada 38 negara lain, termasuk di Asia yang akan menggelar pemilihan umum (pemilu) di 2024. Tentu saja, pesta rakyat ini bakal mempengaruhi psikologis pasar karena tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal ini juga kerap membuat pelaku pasar dan emiten lebih berhati-hati dan menahan diri untuk berekspansi. Dus, perusahaan perbankan dan jasa keuangan asal Prancis Societe Generale SA (SocGen) pun mengutak-atik peringkat pasar negara-negara tersebut. Khusus Indonesia dan India peringkatnya dipangkas. Mengutip laporan Reuters, SocGen memangkas peringkat Indonesia menjadi underweight. Bank Eropa ini menilai prospek Indonesia masih akan lemah di tengah ketidakpastian politik. Sedangkan peringkat India dipangkas menjadi netral dari sebelumnya overweight. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus tak menampik kalau isu pemilu merupakan hal yang sensitif bagi masyarakat. Pasalnya, ekonomi yang kuat dan politik yang stabil menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong ekonomi dalam negeri. Perhelatan lima tahunan ini memang biasanya berdampak pada pergerakan bursa saham. Sehingga, volatilitas IHSG akan tetap tinggi menjelang pemilu. Apalagi kalau melihat data Poltracking, tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon tidak ada yang di atas 50%. Ini membuka peluang terjadinya putaran kedua. Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati mengatakan, ketika putaran pemilihan umum semakin panjang, IHSG pun akan semakin lama untuk pulih. Sehingga, sebelum ada presiden baru yang terpilih, volatilitas IHSG akan tinggi. Namun, volatilitas itu hanya bersifat sementara. Robertus Hardy, Head of Research Mirae Asset Sekuritas juga menyebut, mulai akhir 2023 hingga semester I-2024, volatilitas pasar saham akan meningkat. Tiga sentimen utama penggerak IHSG adalah tensi geopolitik, suku bunga yang masih akan bertahan tinggi dan ketidakpastian politik karena pemilu. Menurut Robertus, sektor perbankan, telekomunikasi, otomotif dan barang konsumsi akan menjadi penopang IHSG di paruh kedua tahun depan. Dus, saham pilihannya adalah BBRI, BBCA, AMRT, HOKI, ACES, dan MAPI.