DANA PIHAK KETIGA : Bank Jatim Perkuat Porsi Tabungan Simpeda
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mengincar pertumbuhan dana murah dengan menggenjot nasabah pengguna tabungan Simpeda yang diperkirakan naik lebih dari 10% pada 2024. Senior Executive Vice President (SEVP) Consumer Banking Bank Jatim Hermita mengatakan bahwa saat ini Bank Jatim memiliki sebanyak 2,3 juta nasabah tabungan Simpeda dengan saldo total mencapai Rp15,3 triliun. “Jumlah nasabah Simpeda tersebut mengalami peningkatan rerata 10% per tahun dan pada tahun depan diharapkan tumbuh double digit atau di atas 10%,” katanya seusai gelaran Spektaria Undian Tabungan Simpeda Bank Jatim, Sabtu (2/12) malam.
“Fitur-fitur Bank Jatim terus dikembangkan mengikuti kebutuhan nasabah agar memberi kemudahan, salah satunya sekarang sudah bisa membuka rekening melalui aplikasi tanpa perlu ke cabang. Ini akan turut mendukung bertumbuhnya nasabah baru,” ujarnya.
Adapun, hingga kuartal III/2023, Bank Jatim telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp84,1 triliun atau naik 1,46% secara tahunan. Jumlah tersebut terdiri atas tabungan Rp24,97 triliun atau naik 3,43% year-on-year (YoY), tabungan giro Rp21,38 triliun turun 14,2% YoY, dan deposito Rp37,82 triliun naik 11,56% YoY. Rasio loan to deposit (LDR) Bank Jatim tercatat 61,49%. Sementara itu, jumlah pengguna JConnect Mobile Bank Jatim hingga kuartal III/2023 tercatat sebanyak 606.239 user atau tumbuh 29% YoY, dengan tren volume transaksi sebanyak 3,2 juta atau tumbuh 41% YoY dan nominalnya mencapai Rp3,3 triliiun, tumbuh 35% YoY.
Petani Terus Menua dan Alami Guremisasi
Sepuluh tahun terakhir jumlah usaha pertanian menurun. Di
saat yang sama, jumlah petani berusia tua atau di atas usia 55 tahun dan petani
gurem meningkat. Jika tidak segera diatasi, kondisi itu akan berimplikasi pada regenerasi
dan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional, serta penanggulangan kemiskinan
ke depan. Ini mengingat sektor pertanian merupakan salah satu mesin penggerak
ekonomi nasional dan penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Hal itu
mengemuka dalam Desiminasi Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I yang
digelar BPS secara hibrida di Jakarta, Senin (4/12). Sensus yang digelar setiap
10 tahun sekali itu pada tahun ini dilakukan pada 1 Juni-31 Juli.
Berdasarkan ST 2023 Tahap I, jumlah unit usaha pertania di
Indonesia turun 7,42 % dari hasil ST 2013, yakni 31,71 juta unit menjadi 29,36
juta unit. Adapun unit usaha pertanian perorangan (UTP), jumlahnya turun 7,45 %
dari 31,71 juta unit pada 2013 menjadi 29,34 juta unit pada 2023. Namun, jumlah
rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pada 2023 meningkat 8,74 % dari 26,14 juta pada
2013 menjadi 28,42 juta pada 2023. Meskipun meningkat, jumlah RTUP pada semua subsektor
pertanian turun. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor kehutanan dan
tanaman pangan masing-masing 48,87 % dan 12,28 %. Dalam 10 tahun terakhir, dari
100 petani yang memiliki usaha pertanian berkurang dari 21 petani menjadi 3
petani. ST 2023 Tahap I juga menunjukkan petani di Indonesia makin menua.
Jumlah petani gurem atau pemilik lahan di bawah 0,5 hektar bertambah. (Yoga)
Kesenjangan Talenta Digital Jadi Tantangan Nasional
Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap perekonomian
Indonesia tidak akan maksimal selama masih ada kesenjangan antara jumlah
kebutuhan talenta digital dengan ketersediaan di pasar tenaga kerja. Padahal,
jika tergarap maksimal, potensi pasar ekonomi digital bisa menopang melesatnya
pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin
mengatakan, 77 % dari populasi 277 juta jiwa penduduk Indonesia telah terpapar
internet atau teknologi digital. Dengan potensi itu, pada 2030, PDB Indonesia
diprediksi mencapai Rp 24.000 triliun dengan 18 % di antaranya atau Rp 4.500
triliun disumbang oleh ekonomi digital. Sebagai catatan, PDB Indonesia pada
2022 sebesar Rp 19.588,4 triliun. Untuk mencapai lompatan PDB dengan penopang
ekonomi digital pada 2030, Indonesia memerlukan tambahan 9 juta talenta digital
terhitung sejak 2015 hingga 2030.
”Kalau dihitung secara kasar, setiap tahun Indonesia
memerlukan tambahan sekitar 600.000 talenta digital baru,” kata Rudy dalam pemaparan media bertema ”Peluncuran Buku
Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital” di Jakarta, Senin (4/12).
Rudy memaparkan, dari kebutuhan 600.000 talenta digital baru per tahun
tersebut, saat ini kebutuhan SDM ditargetkan untuk yang ahli dalam bidang
digital, seperti pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
dan komputasi awan. Sayangnya, berdasarkan catatan Kemenkominfo, kemampuan
Indonesia menghasilkan talenta digital baru saat ini jauh dari kondisi ideal,
yakni 100.000 hingga 200.000 talenta digital per tahun. Menurut Rudy,
diperlukan perubahan kurikulum yang lebih menekankan pada aspek analitik;
kuantitatif; dan sains, teknologi, teknik, matematika (science, technology,
engineering, math/STEM) guna mengejar cepatnya perkembangan teknologi. (Yoga)
Industri Janji Serap 736.911 Ton Garam Produksi Domestik
Industri pengguna garam dan industri farmasi akan menyerap
736.911 ton garam produksi petambak dalam negeri pada tahun depan. Pelaku
industri juga akan membina para petambak agar kualitas produksi garam mereka bisa
secara bertahap memenuhi persyaratan. Demikian perjanjian yang tertuang dalam nota kesepahaman tentang Penyerapan
Garam Produksi Dalam Negeri di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (4/12). Acara
itu dihadiri, Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin
Taufik Bawazier; Direktur Industri Kimia Hulu Dirjen IKFT Kemenperin Putu Nadia
Astuti; petambak garam yang tergabung dalam Koperasi Petambak Garam Nasional
(KPGN), perwakilan Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), serta
Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat. Putu Nadia Astuti mengatakan, sesuai
amanat Perpres No 126 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman
Nasional, Kemenperin bertanggung jawab untuk mempertemukan petambak dan
industri pengguna garam.
Pada tahun depan, menurut rencana, ada 736.911 ton garam produksi
petambak yang akan coba diserap oleh pelaku industri. Ini produksi yang berasal
dari banyak petambak yang tergabung dalam KPGN. Nota kesepahaman ini rutin dilakukan
tiap tahun sejak 2019. Ketua AIPGI Cucu Sutara mengatakan, total kebutuhan garam
nasionaltahun ini mencapai 4,7 juta ton. Initerdiri dari 2,9 juta ton garam
untuk kebutuhan industri dan 1,9 juta ton garam untuk konsumsi. Menurut Cucu,
garam produksi petambak alam negeri baru bisa memenuhi kebutuhan garam
konsumsi. Ada pula yang didistribusikan untuk industri sederhana, seperti pengasinan
ikan dan penyamakan kulit. Kandungan kadar garam yang diproduksi petambak tidak
mencukupi persyaratan untuk terserap industri. Oleh karena itu, petambak akan
dibina agar kualitas produksinya bisa meningkat sehingga bisa terserap oleh industri.
Sebab, 2,9 juta ton garam industri belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari dalam
negeri sehingga masih harus impor. (Yoga)
Jasa Marga Tak Beri Diskon Tarif Tol
PT Jasa Marga Tbk tidak memberikan diskon tarif tol pada
periode Natal-Tahun Baru kali ini. Pertimbangannya, kapasitas jalan tol masih
bisa melayani jumlah mobil yang masuk-keluar gerbang tol di sekitar Jabodetabek
selama periode 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Corporate Communication &
Community Development Group Head PT Jasa Marga Tbk Lisye Octaviana, pada jumpa
pers paparan kinerja triwulan III-2023 Jasa Marga di Jakarta, Senin (4/12) mengatakan,
diskon tarif sebetulnya upaya untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas.
Mengingat jumlah kendaraan pengguna jalan tol selama periode
Natal dan Tahun Baru masih bisa terkelola dengan kapasitas yang ada, diskon
tarif tidak diperlukan. Berdasarkan taksiran Jasa Marga, 2,88 juta unit mobil akan
masuk-keluar di gerbang tol sekitar Jabodetabek selama 18 Desember 2023 hingga 4
Januari 2024. Jumlah ini meningkat 14,2 % dibandingkan hari normal, tetapi
masih lebih rendah dibandingkan periode Lebaran yang melonjak hingga lebih dari
40 % dibandingkan hari normal. Oleh karena kapasitas jalan tol masih bisa
menampung mobilitas mobil pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini, alih-alih
memberikan diskon, Jasa Marga justru akan memanfaatkanya untuk meraup
pendapatan optimal. (Yoga)
Mentan-Panglima TNI Teken Nota Kesepahaman soal Lahan Tidur
Pemerintah Siapkan Rp 2 Triliun untuk Dana Pariwisata
Harga Cabai Ganggu Kestabilan Harga Pangan
Celah Mafia Tanah Ditutup
Pemerintah meluncurkan sertifikat tanah elektronik yang
diklaim lebih aman dari manipulasi, tumpang tindih, atau pencaplokan tanah oleh
mafia tanah. Peluncuran tersebut dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara,
Jakarta, Senin (4/12). Hadir dalam acara ini, Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menkominfo Budi Arie Setiadi,
serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. ”Saya rasa (sertifikat tanah elektronik)
ini penting untuk mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian, kerusakan dari
bencana, kebakaran, dan bencana lainnya serta meningkatkan kerahasiaan data,” kata
Presiden.
Presiden pun meminta Kementerian ATR/BPN dan jajarannya
menyosialisasikan layanan sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat, tidak
hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Dengan demikian, harapannya
masyarakat tidak bingung dengan kebijakan baru itu. Sertifikat tanah elektronik
ini kelanjutan dari implementasi konsep Digital Melayani yang dicanangkan
Presiden Jokowi tahun 2019. Karena itu, sebelum ini, Kementerian ATR/BPN telah
melaksanakan empat pelayanan perta ahan secara digital, yakni hak tanggungan elektronik,
pengecekan sertifikat elektronik, zona nilai tanah elektronik, dan surat
keterangan pendaftaran tanah (SKPT) elektronik. Dengan adanya sertifikat tanah
elektronik, masyarakat yang sudah memiliki sertifikat fisik konvensional akan
mengalami alih media. Ini akan dikerjakan pihak ketiga dan sertifikat
masyarakat otomatis diubah secara bertahap ke sertifikat elektronik. (Yoga)
ASA PETANI GORONTALO KARAM OLEH JAGUNG HIBRIDA
Petani di Gorontalo begitu bergantung pada jagung hibrida.
Namun, kenyataannya, jagung hibrida belum dapat memberikan kesejahteraan kepada
mereka. Siklus berulang pembelian benih jagung hibrida dan ketiadaan industri
pengolahan jagung membuat keuntungan petani menipis. Abdullah Isa (60) lega melihat
langit mendung pada Kamis (30/11). Belakangan ini, hujan sering turun di Desa
Pongongaila diKecamatan Pulubala, Gorontalo. Artinya, bibit-bibit jagung hibrida
yang ia tanam pasti akan tumbuh dan berbuah. ”Kalau tidak ada hujan, milu (jagung)
bakal kecil-kecil. Kalau cuma pupuk, tapi tidak ada hujan, hasilnya sedikit,”
kata Abdullah yang rutin bertani jagung hibrida bersama istrinya, Aminah Manoe
(60), sejak mereka menikah pada 1982. Sekarang Abdullah punya lahan jagung
hibrida seluas 2 hektar tak jauh dari rumahnya. Ia terdaftar dalam kelompok
tani sehingga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Satu dari empat anaknya juga
tergabung di kelompok tani dengan lahan 1,5 hektar.
Tanaman tersebut menjadi sumber penghasilan utama keluarga
Abdullah meski ia mengakui hasilnya tak seberapa. Di masa panen antara Oktober
dan awal November 2023, hasil dari kebunnya hanya 4 ton. Saat itu, enam gudang
yang tersebar di Kecamatan Pulubala hanya menghargai jagung hibrida Rp 3.800
per kg. Itu pun masih dipotong kadar air tinggi dalam pipilan jagung, di atas
17 %. Jika kadar air menurut penghitungan mesin di gudang mencapai, 22 %,
setiap 100 kg harus dikurangi 22 kg sehingga gudang hanya membayar 78 kg. ”Keuntunganbersih
Cuma Rp 5 juta, tipis. Padahal kalau mau hitung dari tanam, pupuk, semprot obat
(pembasmi) rumput, sampai panen dan bawa ke gudang, bisa habis Rp 10 juta.”
kata Abdullah. Setiap 5 kg bibit perlu 100 kg pupuk. ”Sekarang pupuk sulit.
Biasanya dapat 500 kg Phonska (NPK) dan 500 kg urea, sekarang ureanya cuma
dapat 300 kg,” keluh Aminah. Sudah begitu pun, mereka tak menjemur jagung
terlebih dahulu, sebab petani di perdesaan butuh uang cepat untuk membiayai
kehidupan yang sulit di Provinsi Gorontalo yang sepertiga dari 1,2 juta hektar
wilayah daratannya ditanami jagung hibrida.
Jagung hibrida menjadi komoditas unggulan Gorontalo sejak
pemerintahan gubernur pertama, yakni Fadel Muhammad, sampai hari ini. Akhir tahun
ini, BPS memperkirakan panen jagung pipilan kering berkadar air (JPK KA) 14 5
dari Gorontalo akan mencapai 531.780 ton, terbesar kedelapan di Indonesia, tetapi,
petani jagung seperti Abdullah dan Aminah nyatanya tak bisa benar-benar sejahtera.
Menanam jagung pun menjadi siklus berbiaya besar yang menguras kocek petani demi
penghasilan Rp 5 juta per 3-4 bulan untuk membiayai seluruh kebutuhan keluarga.
Mereka harus bertahan hidup dengan pengeluaran kurang dari Rp 442.194 per
bulan. Ketika tegakan jagung rebah, mereka tetap setia membeli bibit jagung hibrida
lagi dari toko tani dengan harga Rp 2 juta per 20 kg. Mereka juga membeli pupuk
kimia, obat, dan perangsang tumbuh. Setelah panen, mereka akan kembali ke nol. (Yoga)









