Tambahan alokasi Rp 61,7 triliun untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista bagi Kemhan yang berasal dari pinjaman luar negeri dianggap tidak lazim dan rawan disalahgunakan menjelang pemilu. Apalagi, tata kelola anggaran untuk sektor pertahanan selama ini tidak pernah dilakukan secara terbuka dengan dalih kerahasiaan negara. Pemerintah baru-baru ini menambah pagu alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista Kemhan pada periode 2020-2024 sebesar 4,25 miliar USD atau Rp 61,7 triliun. Keputusan itu diambil setelah rapat tertutup dihadiri Menhan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menkeu Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, pinjaman pengadaan alutsista untuk periode 2020-2034 dilakukan dalam tiga tahap, yakni 2020-2024, 2025-2029, dan 2030-2034.

Penambahan pagu pinjaman 4,25 miliar USD untuk belanja alutsista periode 2020-2024 tersebut bersumber dari alokasi pagu pinjaman untuk 2025-2029 (Kompas, 30/11/2023). Ekonom UI, Fithra Faisal, Jumat (1/12) menilai, mekanisme penarikan pembiayaan di awal sebenarnya lazim dilakukan untuk menutupi kekurangan pembiayaan di awal tahun anggaran. Namun, praktik itu biasanya hanya dilakukan dalam waktu satu tahun anggaran yang sama, bukan melintasi tahun anggaran. Dalam situasi tertentu, mekanisme penarikan pembiayaan di awal bisa saja dibenarkan dengan syarat ada kebutuhan prioritas yang mendesak. Ia mencontohkan, momen mendesak seperti pandemi yang membutuhkan pembiayaan besar, dapat menggunakan pagu pinjaman dari tahun anggaran berikutnya. Ia menilai, kondisi saat ini tidak bisa dikatakan mendesak. Direktur Imparsial Al Araf menilai, tambahan alokasi pagu pinjaman luar negeri itu akan sulit dipertanggungjawabkan efektivitasnya di tengah masa pemerintahan yang sudah mau berakhir. Terlebih, Prabowo tengah maju menjadi kandidat bakal calon presiden di Pemilihan Umum 2024 sehingga dinilaitidak akan fokus mengurusi kementerian yang diampu. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, kebutuhan benih bening lobster di Vietnam mencapai 600 juta ekor per tahun. Seluruh kebutuhan itu dipenuhi oleh benih bening lobster ilegal hasil selundupan dari Indonesia. Pengetatan patroli dan kerja sama industri tengah diupayakan untuk menghentikan penyelundupan tersebut. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin menyatakan, larangan ekspor benih bening lobster atau benur belum berjalan optimal. Benur diselundupkan melalui jalur darat, laut, dan udara, dan hingga kini terus berlangsung.

”Industri Vietnam mengakui semua benur berasal dari Indonesia. Padahal, Indonesia tidak membolehkan ekspor benur. Jadi, bisa disimpulkan, industri di Vietnam mendapatkan pasokan benur secara ilegal,” kata Adin di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, saat membuka Operasi Terkoordinasi Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster, Jumat (1/12). Ia menambahkan, permintaan benur untuk industri pembesaran lobster di Vietnam mencapai 600 juta ekor per tahun. Dengan asumsi penyelundup benur mendapat keuntungan Rp 5.000 hingga Rp 50.000 per ekor benur, penyelundupan itu menghilangkan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkisar Rp 3 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun. (Yoga)

Pemprov Kalteng sedang membangun lumbung udang (shrimp estate) di Kabupaten Sukamara. Pembangunan tambak udang tersebut didanai oleh pemerintah, tetapi pengelolaannya akan diserahkan kepada masyarakat setempat. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng Darliansjah menjelaskan, lumbung udang itu dibangun di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Sukamara. Luas lumbung udang mencapai 40,17 hektar atau 50 kali lapangan sepak bola. Pembangunan tambak untuk lumbung udang itu menggunakan dana APBD Provinsi Kalteng.

”Masyarakat atau kelompok perikanan yang mengelola, bahkan manajemennya juga mereka.  Pemerintah memfasilitasi dan mendampingi. Apalagi, ini salah satu program prioritas Pemprov Kalteng,” tutur Darliansjah di Palangkaraya, Jumat (1/12). Lumbung udang itu terdiri atas empat kluster tambak udang dengan total 72 kolam. Semuanya akan diisi udang vaname atau udang kaki putih (Litopenaeus vannamei). Menurut dia, pembuatan kolam yang sudah mencapai 94 % itu dilakukan dengan teknik berkelanjutan dengan konsep bebas sampah (zero waste). Proses pembangunannya didampingi tenaga professional akuakultur dan laboratorium dari Denfarm PT Central Proteina (CP) Prima Sidoarjo. ”Saat ini  kami sudah mulai menebar benur (benih udang) di tiap kolam,” ujarnya. (Yoga)

Bisnis energi baru dan terbarukan (EBT) kian membetot minat para konglomerat Tanah Air. Terbukti, belakangan makin banyak daftar emiten kakap milik para taipan agresif merambah bisnis energi bersih ini. Terbaru adalah ekspansi yang digelar emiten milik Prajogo Pangestu. Melalui PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), Prajogo bakal melancarkan akuisisi bernilai triliunan rupiah di sektor EBT. Sumber KONTAN membisikkan, BREN kini sedang negosiasi untuk mengakuisisi pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Sulawesi. "Nilainya US$ 100 juta," ujar sumber KONTAN, Rabu (29/11) . Jika tak ada halangan, akuisisi itu tuntas akhir tahun ini. Ekspansi ini sejalan keputusan BREN mendirikan anak usaha baru bernama PT Barito Wind Energy, pada Oktober lalu. KONTAN pun meminta penjelasan manajemen BREN mengenai kabar akuisisi itu. "BREN aktif menggarap berbagai potensi EBT, termasuk listrik tenaga angin. Tapi, kami belum bisa memberikan konfirmasi apa-apa," ujar Merly, Sekretaris Perusahaan BREN, kepada KONTAN, Kamis (30/11). Emiten kakap lain yang gencar merambah sektor hijau adalah PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Emiten milik taipan Boy Thohir ini tengah menyiapkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk di Kalimantan Utara. Investor Relation Adaro Energy Indonesia, Danuta Komar bilang, groundbreaking PLTA Mentarang Induk sudah dilakukan pada Maret 2023. "Dalam 12 bulan ke depan diharap sudah mencapai penandatanganan perjanjian jual beli listrik," ujarnya, Selasa (28/11). Perusahaan lain yang tak kalah gencar menggarap bisnis hijau adalah PT United Tractors Tbk (UNTR). Anak usaha PT Astra International Tbk ini giat memacu pengembangan bisnis EBT, sebagai agenda diversifikasi di segmen non batubara. Sekretaris Perusahaan UNTR, Sara K. Loebis bilang, UNTR terus memacu kontribusi pendapatan dari segmen non batubara, dengan target kontribusi pendapatan hingga 50% di tahun 2030. Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna menuturkan, transisi ke energi yang lebih bersih memacu pelaku usaha untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru.

Di tengah gerakan mengurangi penggunaan kemasan plastik yang terus bergema, PT Primadaya Plastisindo Tbk (PDPP) tetap kokoh mencuil pasar kemasan plastik di dalam negeri. PDPP bahkan terus melebarkan sayap bisnisnya. PDPP merupakan emiten yang bergerak dalam bidang injeksi plastik khusus, yakni kemasan plastik dalam bentuk Jug PC, preform polyethylene terephthalate (PET), botol PET, straw polypropylene (PP), tutup jug high-density polyethylene (HDPE), jerigen HDPE, hingga tisu sanitasi. Berdiri sejak 2005, PDPP sudah menjadi mitra untuk kemasan plastik sejumlah merek terkenal di Indonesia, sebut saja Aqua, VIT, Club, Pristine, Rivero, VICA, So Good, Indofood Group, hingga Orang Tua Group. Penjualan kepada brand owner dilakukan sesuai dengan permintaan pelanggan, di mana desain dan spesifikasi produk yang dijual bergantung pada permintaan pelanggan. Sebaliknya, pada penjualan melalui pasar bebas, desain dan spesifikasi produk berasal dari PDPP, dan pembelian bebas dilakukan secara umum dan tidak memiliki merek pada kemasan produk. Tak berpuas diri, PDPP terus melebarkan sayap bisnisnya. PDPP tengah merampungkan pembangunan cabang dan pabrik baru kemasan plastik di Surakarta, Jawa Tengah. Pada 5 September 2023, PDPP telah menandatangani perjanjian sewa menyewa untuk lokasi yang akan digunakan sebagai kantor dan pabrik dari cabang tersebut. Total nilai investasi dari pembukaan cabang tidak melebihi dari Rp 31,50 miliar. "Sumber dananya dari kas internal, bukan dari dana initial public offering (IPO), terang Direktur PDPP Yu Lin Chan, baru-baru ini. Direktur Utama PDPP, Kennie Angesty memproyeksikan, PDPP bisa meraup laba bersih sebesar Rp 45,63 miliar atau naik 121,61% secara tahunan hingga akhir tahun ini. Lalu, pendapatannya diperkirakan bisa mencapai Rp 460,36 miliar atau bertumbuh 35,72% secara tahunan. Sedangkan pendapatan di tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 516 miliar. Kennie menegaskan, proyeksi PDPP t mengacu pada kinerja PDPP hingga kuartal III-2023 yang lumayan moncer.

Suku bunga acuan berpotensi dipangkas setidaknya pada kuartal I tahun 2024. Pasar menilai peluang The Federal Reserve (The Fed) menurunkan suku bunga acuan pada Maret 2024 sebesar 46%, naik dibandingkan dengan peluang sebesar 27% pada minggu lalu. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) yang ditunggu-tunggu naik 3% secara tahunan pada Oktober 2023. Hasil moderat dari angka 3,4% dalam tiga bulan meskipun masih di atas target The Fed yakni 2%. "Meskipun tingkat 3% masih terlalu tinggi, hal ini menandai tingkat terendah baru," kata Ryan Brandham, kepala pasar modal global, North Amerika, di Validus Risk Management seperti dikutip Reuters, kemarin. Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management Alvaro Ihsan menilai, perusahaan akan lebih tertarik menerbitkan obligasi korporasi karena penurunan cost of fund serta iklim ekonomi yang lebih jelas untuk ekspansi usaha. Meski begitu Alvaro melihat, langkah investor saat ini cenderung lebih menghindari risiko. Investor juga menunggu hasil Pemilu 2024 sebagai salah satu pertimbangan investasi agar mendapat kejelasan mengenai arah kebijakan ekonomi. Apabila hasil Pemilu sudah diumumkan, investor diharapkan akan lebih agresif dalam menyalurkan investasi, termasuk di obligasi korporasi. Sucorinvest Asset Management memprediksi, yield SBN dengan tenor 10 tahun pada 2024 akan berada di kisaran 6,2%-6,4%. Obligasi korporasi akan tergantung pada spread rating dan tenor. Macro Strategist Samuel Sekuritas Lionel Priyadi memprediksi, penerbitan obligasi korporasi baru akan ramai di semester kedua 2024 pasca keputusan pemangkasan suku bunga BI maupun The Fed.  

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) telah mempertahankan kinerja positif hingga kuartal III 2023. Capaian ini sejalan dengan peningkatan volume lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol Jasa Marga Group. Kinerja positif ini tecermin dari pendapatan usaha sebesar Rp 11 triliun, tumbuh 7,7% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan kuartal III 2022. Kinerja pendapatan usaha itu disumbang dari pendapatan tol sebesar Rp 9,8 triliun yang meningkat 5,1% dari kuartal III 2022. Selain itu, dikontribusi dari pendapatan usaha lain sebesar Rp 1,2 triliun, atau tumbuh 34,8% dibanding hasil di periode sama tahun sebelumnya. Adapun laba bersih JSMR di kuartal III 2023 tercatat sebesar Rp 5,97 triliun. Berkat konsolidasi itu pula aset JSMR di kuartal III 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp 124,89 triliun, dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 100,52 triliun. Dengan torehan kinerja tersebut, JSMR masih memegang posisi sebagai market leader di industri jalan tol. Adapun total panjang jalan tol Jasa Marga Group yang telah beroperasi sepanjang 1.260 kilometer (km). "Panjang jalan tol Jasa Marga Group merepresentasikan 48% panjang jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia," kata Lisye Octaviana, Corporate Communication & Community Development Group Head JSMR, Jumat (1/12). JSMR optimistis kinerja hingga akhir tahun akan terus meningkat. Pasalnya, di kuartal IV ini ada momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) yang bakal mengerek trafik jalan tol JSMR. "Di antaranya peningkatan layanan jalan tol dalam rangka antisipasi kepadatan di jalur, gerbang tol, dan rest area," ungkap Lisye. Peningkatan layanan ini juga akan didukung dengan teknologi digital, peningkatan operasional jalan tol dengan memastikan kesiapan infrastruktur baik dari kapasitas lajur maupun persiapan akses ruas fungsional, serta peningkatan layanan preservasi terutama dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.

Deru mesin pabrik manufaktur berpacu lebih kencang menjelang tutup tahun demi menangkap momentum permintaan yang lebih kuat pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Kendati sederet pekerjaan rumah masih belum selesai, industri manufaktur tetap menunjukkan tren positif. Sejumlah subsektor manufaktur yang sebelumnya sempat mengalami perlambatan dan kontraksi, menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru) ini berhasil rebound. Tren positif ini setidaknya tecermin dari penguatan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia edisi November 2023 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan yang sama. Momentum perbaikan ekonomi di dalam negeri juga dibarengi dengan tingkat inflasi yang terkendali, sehingga menjadi katalis positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan catatan inflasi pada November 2023 sebesar 0,38%, inflasi Indonesia mencapai 2,86% secara tahunan (Year-on-Year/YoY) dan 2,19% (YtD). Tingkat inflasi pada November 2023 sesuai dengan konsensus ekonom yang meramal terjadi peningkatan, baik secara bulanan maupun tahunan. Realisasi inflasi ini juga masih dalam rentang target yang ditetapkan yaitu 3% +/- 1%. Adapun, berdasarkan catatan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia menguat ke level 51,7 pada November 2023, meningkat 0,2 poin dari 51,5 pada Oktober 2023. Padahal, dalam 2 bulan terakhir industri manufaktur sempat terkontraksi meski tetap ekspansif. Menurut S&P Global, pesanan baru yang akan datang untuk barang produksi Indonesia kembali naik pada November 2023, yang didukung oleh perbaikan kondisi permintaan dan ekspansi basis pelanggan. Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence Jingyi Pan menyebut tingkat kepercayaan bisnis naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya, meskipun masih di bawah rata-rata jangka panjang. Sementara itu, Kemenperin meyakini persiapan libur Nataru mendorong industri pengolahan untuk rebound pada November 2023. Permintaan pemenuhan pesanan pada akhir tahun juga diyakini mendorong peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan. Namun, menurut Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, laju pertumbuhan IKI sejatinya bisa lebih tinggi dengan adanya pengendalian impor, serta penegakan hukum terkait dengan produk impor ilegal. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Asosasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani, tren PMI yang positif disebabkan oleh stabilitas daya beli masyarakat dan appetite konsumsi pasar domestik yang masih sangat encouraging, khususnya karena mendekati momentum konsumsi akhir tahun. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia Redma G. Wirawasta menyoroti banyaknya produk impor yang mengambil porsi pasar dalam negeri sehingga membuat para pelaku UMKM menjerit. Di sisi lain, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengungkapkan pelaku usaha masih menantikan dampak dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang bakal berlaku efektif per 1 Januari 2024 terhadap tren rebound PMI akhir tahun ini. Dalam kesempatan terpisah, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan perlunya mewaspadai risiko ketidakstabilan global meskipun kondisi kegiatan usaha pada November 2023 lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.