KENDARAAN LISTRIK : SPKLU Swasta Mulai Dibangun di Bali
Perkembangan jumlah kendaraan listrik di Bali membuat perusahaan swasta penyedia Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Jevi Stroom berani berekspansi ke Pulau Dewata. Jevi Stroom mulai melakukan pemasangan SPKLU pertama di pusat perbelanjaan Plaza Renon, menjadikannya sebagai SPKLU pertama yang dipasang oleh swasta. Pasalnya, selama ini SPKLU di Bali dipasang oleh BUMN seperti PLN. Perwakilan Jevi Stroom, Yoki Unggara menjelaskan ada beberapa alasan Jevi Stroom memilih Bali sebagai lokasi ekspansi bisnis setelah Jakarta. Pertama, jumlah kendaraan listrik di Bali terus berkembang sehingga keberadaan SPKLU semakin dibutuhkan. Dia pun optimistis dengan perkembangan kendaraan listrik di Bali, bisnis SPKLU ini akan berjalan. Sebagai informasi, jumlah kendaraan listrik di Bali menurut catatan Dinas Perhubungan sekitar 3.000 unit, baik sepeda motor maupun mobil. Pemprov dan Pemkab di Bali memang mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk membangun pariwisata berkelanjutan, Bali menargetkan pada 2045 sudah bebas emisi.
BAHAN POKOK : Harga Pangan Terpacu Restriksi
Center for Indonesian Policy Studies menyatakan harga pangan di Indonesia tidak bisa diatasi hanya melalui swasembada pangan. Peneliti Bidang Pertanian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menyampaikan fakta harga beras domestik jauh lebih tinggi bahkan hingga 89,74% dari harga grosir internasional pada 2021 dan 77% pada 2020, meskipun Indonesia mengalami swasembada pangan pada 2019 hingga 2021. “Kita sudah lihat sendiri di tahun-tahun di mana kita swasembada itu tidak menjamin harga beras jadi lebih murah dan terjangkau juga,” katanya dalam diskusi bertajuk Kemandirian vs Ketahanan Pangan di Jakarta, Selasa (5/12). Berkaca dari hal tersebut, Azizah menyebutkan ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menekan harga pangan yang melonjak tinggi yaitu dengan memastikan keterjangkauan pangan. Sayangnya, Azizah menilai kebijakan perdagangan pangan di Indonesia masih restriktif. Hal itu bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti pengaturan kuota impor oleh sistem perizinan impor. Menurutnya, sistem perizinan impor di Indonesia masih sangat rumit. Kerumitan sistem perizinan, lanjut dia, membuat importir membebankan biaya-biaya tersebut kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan bendungan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. “Semua pembangunan bendungan plus irigasinya itu memang dalam rangka strategi besar kita ke ketahanan pangan—ke kedaulatan pangan,” ujarnya sepertit dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (5/12). Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara menuturkan pembangunan Bendungan Mbay telah dimulai sejak akhir 2021 dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2024. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah seperti beras premium pada Selasa (5/12) pukul 14.17 WIB berada di level Rp14.980 per kg.
Hindari Politisasi Bantuan Sosial Menjelang Pemilu
Pemerintah diminta berhati-hati menerapkan kebijakan bansos
menjelang Pemilihan Umum 2024 agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Salah
satu cara menghindari politisasi bansos adalah menyederhanakan mekanisme
penyalurannya dengan sistem digitalisasi tanpa tunai dan transparansi data. Mensos
Tri Rismaharini menjelaskan, sejak Januari 2021, semua program bantuan tak lagi
memakai mekanisme melalui e-Warong untuk program Kartu Sembako atau Bantuan
Pangan Nontunai (BPNT). Bantuan disalurkan lewat transfer bank ke rekening Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, sesuai
Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai. Kebijakan
bantuan nonbarang diambil karena pemberian bantuan berupa barang rawan
penyimpangan. Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyepakati, penyaluran bansos
selanjutnya berbentuk uang tunai melalui
Bank Himbara dan bisa ditarik lewat ATM rekening masing-masing KPM.
”Ada atau tak ada pemilu kami harus disiplin dan tepat waktu
agar mereka tak kesulitan karena yang kami bantu sekarang kami teliti betul,
kami punya data sampai gambar rumahnya,” kata Risma di Jakarta, Senin (4/12). Ketua
Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, penyaluran program perlindungan sosial
oleh Kemensos atau kementerian dan lembaga lain harus tetap pada tujuan
utamanya, yaitu menjawab masalah krisis pangan dan kerentanan rumah tangga
miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023. Said meminta
Kemensos menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disinkronisasi
dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi hingga ke level desa dan kelurahan. Sebab,
DTKS jadi acuan program bansos berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari
masing-masing program. ”Setiap program penyaluran bansos harus bertumpu pada cashless
(nontunai), digital, dan data terbuka untuk mengurangi interaksi antarpihak,
menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik,” kata Said. (Yoga)
Mencari Keseimbangan Pengaturan Pinjaman ”Online”
Pada awal November 2023, OJK meluncurkan Peta Jalan
Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
Informasi 2023-2028. Langkah ini sebagai upaya pengembangan dan penguatan
industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau lebih umum
dikenal sebagai fintech pinjaman online. Peta jalan itu merupakan kolaborasi
dari OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta kalangan
akademisi dan pengamat ekonomi Indonesia. Kualitas penyaluran pinjaman
teknologi finansial (tekfin) membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan
meningkatnya kolaborasi dengan perbankan sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan
laporan OJK, saldo pinjaman online periode September 2023 tercatat Rp 55,7
triliun atau naik 14,28 % secara tahunan (yoy) dengan tingkat wanprestasi (TWP
90) 2,82 %. Secara kumulatif, tekfin pinjaman telah menyalurkan Rp 677,51
triliun dari 1,13 juta pemberi pinjaman kepada 119,7 juta penerima pinjaman.
Tekfin pinjaman online menggunakan inovasi digital untuk
meningkatkan skalabilitas, mengubah model bisnis, dan memperbaiki manajemen
risiko. Jika dimanfaatkan dengan baik, mendukung pertumbuhan dan inklusi keuangan
nasional. Beberapa aspek dapat dijadikan pertimbangan OJK mengatur pinjaman
online : Aspek pertama adalah keseimbangan literasi dengan inklusi keuangan
masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan oleh OJK pada 2022
menunjukkan, Indeks Literasi Keuangan kita 48,68 %, sementara Indeks Inklusi
Keuangan jauh lebih tinggi di level 85,1 %. Kesenjangan indeks literasi dan
inklusi harus menjadi pertimbangan OJK dalam mengatur seberapa ketat industri
pinjaman online. Aspek kedua adalah keseimbangan peran tekfin pinjaman online
terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Aspek ketiga adalah
keseimbangan kemampuan manajemen dan pertumbuhan industri. Kebanyakan tekfin pinjaman
online mulai dari level perusahaan rintisan alias start up dengan manajemen
relatif muda yang belum semapan perbankan. Aspek keempat adalah keseimbangan
kepentingan bersama dan kepentingan individual pelaku industri. Pengaturan OJK
hendaknya mendorong kolaborasi yang efektif untuk menekan biaya kredit,
operasional, dan dana. (Yoga)









