Prospek Emiten Emas Ikut Berkilau
Tanda-Tanda Likuiditas Bank Mulai Ketat
Kepemilikan perbankan atas surat berharga negara (SBN) mulai menyusut. Gejala ini terjadi sejalan dengan likuiditas bank yang tak selonggar tahun lalu. Likuiditas perlahan mulai mengetat, tercermin dari loan to deposit ratio atau rasio pinjaman (LDR) yang sudah naik ke level 83,92% per September dari 78,78% pada Desember 2022. LDR meningkat sejalan penyaluran kredit yang mengalir lancar, tumbuh 8,99% per Oktober 2023. Bandingkan dengan dana pihak ketiga (DPK) hanya tumbuh 3,43%.
Menurut data Kementerian Keuangan, penempatan dana perbankan di SBN sampai 28 November 2023 mencapai Rp 1.571,20 triliun, turun 13,1% dari Rp 1.808,64 triliun di periode yang sama di 2022.
Direktur Treasury & Capital Market Bank CIMB Niaga John Simon menyebut, kepemilikan bank di SBN turun lantaran likuiditas memang sudah tak selonggar sebelumnya. LDR CIMB Niaga per September 2023 berada di level 86,4%.
"Kami memperkirakan penempatan dana di SBN ke depan akan stabil, kurang lebih sama dengan level sekarang. Kami akan atur supaya seimbang, tetapi penyaluran kredit pasti akan selalu kami jaga," kata John kepada KONTAN, Jumat (1/12).
Senada, penempatan Bank Mandiri pada surat berharga juga menurun. Per Oktober 2023, jumlah surat berharga yang dimiliki bank ini tercatat Rp 224 triliun, berkurang 13,85% secara tahunan.
VP Corporate Communications Bank Mandiri Ricky Andriano menuturkan, posisi LDR Bank Mandiri naik ke 87,33% per Oktober 2023, dari 80,04% pada periode yang sama tahun lalu. "Peran intermediasi keuangan Bank Mandiri semakin baik. Kami selalu mengedepankan penyaluran kredit," kata dia.
EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan, penempatan dana di surat berharga merupakan langkah menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dengan ekspansi kredit yang sehat.
Efek El-Nino Ancam Produksi SMAR
Kinerja emiten saham pekebun kelapa sawit, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), bisa terdampak El-Nino. Namun demikian, manajemen SMAR berharap kinerja bisnis bisa membaik hingga tutup tahun 2023.
Sebagai gambaran, penjualan bersih Sinar Mas Agro Resources & Technology turun 14,25% secara tahunan atau
year on year
(yoy) menjadi Rp 48,91 triliun per kuartal III-2023. Pada saat yang sama, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk SMAR juga menyusut 85,44% yoy menjadi sebesar Rp 522,08 miliar.
Manajemen Sinar Mas Agro Resources & Technology menyebutkan, penurunan kinerja keuangan SMAR dipengaruhi oleh harga rata-rata pasar minyak kelapa sawit atau
crude palm oil (CPO). Harga CPO untuk
free on board
(FOB) Belawan sudah terkoreksi 33% yoy menjadi US$ 922 per ton hingga akhir kuartal III-2023. Harga rata-rata CPO dinilai ke posisi normal usai melejit tinggi pada tahun lalu.
Penurunan produksi produk kelapa sawit ini tidak lepas oleh curah hujan yang tinggi di Kalimantan pada awal tahun 2023. Ditambah lagi, emiten tersebut sedang mempersiapkan kegiatan penanaman kembali (
replanting
) pada sejumlah perkebunan uzur milik perusahaan.
Secara keseluruhan, SMAR saat ini mengelola 136.402 Ha perkebunan sawit yang berada di kawasan Sumatera dan Kalimantan.
Investor Relations
Sinar Mas Agro Resources & Technology Pinta S Chandra menyampaikan, terlepas hasil yang didapat oleh SMAR hingga akhir September 2023, pihaknya tetap memandang positif prospek industri sawit secara jangka panjang. Sayangnya, ia tidak bisa membeberkan proyeksi kinerja keuangan dan operasional Sinar Mas Agro Resources & Technology sampai akhir tahun nanti.
PETA BARU TRANSPORTASI REL
Indonesia memasuki babak baru layanan transportasi berbasis rel dalam kurun 4 tahun terakhir lewat hadirnya mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), dan Kereta Cepat Jakarta—Bandung. Layanan baru itu menandai majunya peradaban di Tanah Air dalam urusan pengembangan transportasi berbasis rel, mengiringi moda sejenis yang sudah mapan beroperasi sebelumnya. Dalam rencana strategis yang disusun, peta baru transportasi berbasis rel kian berkembang, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga ke berbagai wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : Lobi-Lobi Percepat Proyek MRT
Ajang International Maritime Organization (IMO) yang berlangsung di London, Inggris, menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan lobi dengan para pemangku kepentingan dari berbagai negara terkait dengan proyek infrastruktur transportasi di Tanah Air. Di sela-sela menghadiri pertemuan IMO, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat bertemu dengan Menteri Agraria, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, Kokuba Konosuke. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu yakni kelanjutan kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan dengan Jepang, di antaranya proyek mass rapid transit (MRT) Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI—Jakarta Kota. Dalam kesempatan itu, Budi Karya mendorong agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. “Membangun transportasi massal perkotaan di Jabodetabek menjadi suatu keharusan. Dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT di berbagai koridor, diharapkan makin memudahkan mobilitas masyarakat, serta dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara,” kata Budi, Senin (27/11). embangunan MRT Fase 2 merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Fase 2 tesebut terdiri dari dua tahap yaitu Fase 2A dan 2B. Fase 2A menghubungkan Bundaran HI—Jakarta Kota sepanjang 5,8 kilometer, yang melewati tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Sedangkan Fase 2B menghubungkan Jakarta Kota—Ancol Barat yang saat ini masih dalam tahap studi kelayakan. Adapun untuk proyek MRT Fase 2 diperkirakan akan menghabiskan biaya antara Rp25 triliun—Rp26 triliun. Sementara itu, pertengahan November 2023, pemerintah telah menandatangani risalah pembahasan penilaian proyek MRT Koridor Timur—Barat Fase 1 tahap 1 dengan JICA. MRT Jakarta koridor Timur—Barat akan terbentang sepanjang 84,1 km dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Dalam pengerjaannya akan terbagi menjadi empat tahap. Adapun Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan risalah tersebut, Kemenhub akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek itu. Pembangunan MRT Jakarta koridor Timur—Barat Fase 1 terbagi dalam empat tahap yakni Fase 1 Tahap 1 (Tomang—Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan—Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria—Cikarang sepanjang 20,5 km), dan Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).
PROYEK TRANSPORTASI MASSAL : TERBANGUN DARI LAMUNAN
Layanan transportasi massal berbasis rel menjadi perhatian serius sejumlah pemerintah daerah. Seolah terbangun dari tidur panjang, daerah melihat pembangunan jalur kereta menjadi solusi mengurangi kemacetan sekaligus memacu denyut ekonomi. Jauh sebelum mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Bali, I Wayan Koster sempat terbang ke Jakarta. Dia menemui koleganya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pertemuan keduanya berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta pada Juli 2023. Koster bicara soal ketertarikan Bali membangun transportasi massal berbasis rel dan ingin belajar dari sukses yang diukir DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai memiliki pengalaman matang dalam pembangunan mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT). Bali berkepentingan dengan pembangunan MRT maupun LRT untuk mengatasi macet terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memang perlu memperluas basis layanan transportasi untuk memberi kenyamanan pada para wisatawan. Keseriusan Bali membangun transportasi massal berbasis rel dipertegas oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, belum lama ini. Dia menyebut rencana peletakan batu pertama proyek LRT Bali akan berlangsung pada Januari 2024. Proyek LRT Bali masuk dalam proyek strategis transportasi nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Monoarfa sempat memberikan saran kepada Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi Gunarta supaya pembiayaan pembangunan LRT Bali melalui dua skema, yakni dengan pinjaman dalam negeri dan skema pengumpulan dana melalui Bali Kerthi Development Fund (BDF). Berdasarkan rencana strategis di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pemerintah menyiapkan proyek pembangunan jalur baru kereta api di Bali sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan Singaraja—Mengwitani.
Jaringan transportasi kereta api juga terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Layanan di Jawa mayoritas untuk angkutan penumpang, sedangkan di Sumatra untuk kebutuhan angkutan barang. Belakangan, pemerintah mengoptimalkan pembangunan transportasi rel dan mengaktifkan kembali atau reaktivasi jalur kereta api. Saat ini, beberapa proyek reaktivasi di Banten dan Jawa Barat sedang berlangsung dan diharapkan beroperasi dalam waktu dekat. Mengutip rencana strategis Ditjen Perkeretaapian Kemenhub hingga 2030, jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan sepanjang 10.524 km yang membentang dari Pulau Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Supandi menuturkan masih perlu melakukan penertiban lahan untuk reaktivasi jalur kereta api, seperti jalur Naras–Sungai Limau, Sumatra Barat. “Pembebasan lahan ini memang menjadi tantangan juga, tapi dalam hal ini akan kita lakukan sebaik mungkin, sehingga rencana reaktivasi ini berjalan dengan baik,” ujarnya, Selasa (21/11). Supandi optimistis reaktivasi jalur itu dapat dimulai pada 2024. Apalagi, reaktivasi jalur kereta api Naras–Sungai Limau tersebut telah dimasukan ke dalam rencana kerja prioritas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat terkait dengan kasus suap dalam proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perkeretapian. Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menuturkan pengembangan transportasi berbasis rel berada di jalur yang tepat ditunjang oleh banyaknya daerah yang mulai fokus pada pengembangan transportasi massal. Menurutnya, pendekatan infrastruktur di luar Jawa dinilai tidak sama dengan Pulau Jawa. Tory menuturkan pembangunan fasilitas kereta api luar Jawa yang sedang berlangsung di Sumatra dan Sulawesi, lebih tepat jika dilakukan melalui revitalisasi. Pengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno menuturkan sudah saatnya pemerintah bisa menarik investasi swasta untuk menjadi pemodal utama proyek pembangunan rel kereta api di Tanah Air. Terutama, di Pulau Jawa.
KONSOLIDASI BUMN : Subholding PTPN III Terbentuk
Kementerian BUMN resmi menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo. PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sementara itu, pembentukan SupportingCo ditempuh melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Keduanya diresmikan pada Jumat (1/12). Melalui penggabungan ini, PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Subholding ini juga ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia.PTPN memperkirakan produksi minyak goreng akan naik dari 460.000 ton pada 2021 menjadi 1,8 juta ton per tahun mulai 2026.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger PTPN Grup merupakan salah satu skema yang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Langkah ini bertujuan untuk efi siensi dan peningkatan berbagai indikator keuangan, serta operasional perseroan.
Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani mengatakan trategi subholdingsecara konkret bertujuan memaksimalkan nilai aset landbank guna meraih nilai tambah, peningkatan margin Ebitda dalam 5 tahun mendatang, peningkatan ekuitas, dan fokus bisnis yang makin kuat.
Raksasa Hutan Tropis Tegaskan Komitmen
Di sela perundingan utama Konferensi Perubahan Iklim Ke-28
atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia menegaskan kembali upaya
penurunan emisi di sektor kehutanan dan
tata guna lahan. Upaya pengelolaan hutan untuk pengendalian perubahan
iklim ini juga melibatkan dua negara dengan hutan tropis terbesar, yakni Brasil
dan Republik Demokratik Kongo. Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong
menyatakan, Indonesia memiliki pengalaman dalam menurunkan emisi di sektor kehutanan
dan tata guna lahan (FOLU), terutama dalam mengurangi deforestasi. Bahkan, penurunan
deforestasi sudah sampai pada angka terendah. ”Atas capaian ini, kita
seharusnya berhak menerima result-based payment (pembayaran berbasis hasil).
Faktanya, saat ini Indonesia memang sudah menerima dari Global Climate Fund,
kemudian dari Kerajaan Norwegia, dan kerja sama dengan Bank Dunia,” ujarnya di Dubai,
Uni Emirat Arab, Sabtu (2/12/2023).
Pada 2019, emisi Indonesia di sektor FOLU mencapai
922 juta ton emisi setara karbon dioksida (CO2e) akibat adanya kebakaran hutan
dan lahan. Emisi ini turun menjadi 183 juta ton CO2e pada 2020. Kemudian, tahun
2021 emisi kembali naik menjadi 224 juta ton CO2e dan tahun 2022 turun menjadi
222 juta ton CO2e. Guna meningkatkan upaya pengelolaan hutan dalam penurunan
emisi, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Brasil dan Republik Demokratik
Kongo. Ketiga negara ini dikenal memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia
dan kerap menghadapi permasalahan deforestasi. Kerja sama trilateral ini telah
terjalin dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 2021. Kerja sama bertujuan
untuk memperkuat posisi ketiga raksasa hutan tropis ini dalam negosiasi iklim,
termasuk mendorong peningkatan pendanaan berbasis hasil untuk pengurangan emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Alue menekankan bahwa negara-negara
maju jangan hanya meminta Indonesia dan negara lain untuk menjaga hutan tropisnya.
Namun, mereka juga perlu berkomitmen untuk memberi dukungan sumber daya melalui
pendanaan iklim global sebesar 100 miliar USD per tahun.
Di sela-sela World Climate Action Summit, rangkaian kegiatan
COP28 di Dubai, Jumat, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan PM
Norwegia Jonas Gahr Støre. Keduanya membahas sejumlah isu, di antaranya kerja
sama lingkungan hidup. Menurut siaran pers KLHK, Støre mengumumkan lanjutan
kontribusi Norwegia sebesar 100 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi
Indonesia periode 2017-2018 dan 2018-2019. Kontribusi ini merupakan pembayaran
kedua. Pada Oktober 2022, Pemerintah Norwegia membayar 56 juta USD untuk
kinerja penurunan deforestasi 2016-2017. Terkait pembayaran 100 juta USD dari
Norwegia ini, Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa, menyatakan, itu bukanlah
hadiah, melainkan penghargaan atas kerja keras Pemerintah Indonesia menurunkan
angka deforestasi Indonesia secara drastis, dari 1,09 juta hektar pada
2014-2015 jadi 115.500 hektar pada 2019-2020. (Yoga)
Kantormu Bukan Keluargamu
Delapan jam sehari dihabiskan oleh rata-rata pekerja urban
di kantor atau pabrik, setidaknya lima kali sepekan. Tak jarang ada acara
tambahan di akhir pekan atau di hari libur nasional. Belum lagi nongkrong bersama
kolega seusai jam kerja untuk menunggu kema-cetan terurai atau mendinginkan
pikiran setelah berkutat mengejar target. Disatukan pekerjaan, ada rasa senasib
yang mempererat relasi antar karyawan. Banyak perusahaan melihat itu sebagai
peluang dan menarasikan rasa senasib dan akrab itu pada level lebih intim,
yaitu keluarga. Acara piknik karyawan sering dibalut dengan tema ”Temu Keluarga
Besar PT A” atau ”Selamat bergabung dengan keluarga besar kami” kala menyambut karyawan
baru. Bekerja memang tak selalu sebatas mencari uang. Dengan konsep keluarga,
perusahaan menciptakan suasana kerja yang hangat dan memikat. Bibit konflik
atau pertentangan diyakini lebih mudah diatasi. Joshua A Luna dalam artikelnya di Harvard
Business Review, dua tahun silam, menyatakan, kultur sebagai keluarga memang
bisa membuat kantor menyenangkan. Tapi, kultur itu membuat atasan berhak tahu
atas segala hal tentang karyawannya.
Penulis buku Ask a Manager, Alison Green, dalam wawancara
dengan The New York Times, mengatakan, sisi buruk perusahaan yang menerapkan
konsep keluarga adalah potensi mengeksploitasi karyawan menjadi lebih besar.
Perusahaan yang meminjam konsep keluarga justru cenderung menuntut komitmen
serta loyalitas tidak pantas kepada para karyawannya. Ia menggaris bawahi, tuntutan
komitmen dan loyalitas berlebihan dapat berakhir pada disfungsi manajemen dari
profesional menjadi eksploitatif. Jika telanjur memilih jalur ”keluarga”,
manajemen harus pintar mengelola batas aturan, menetapkan target, serta
menerapkan penilaian kerja yang realistis, logis, dan manusiawi. Pilihan lain,
mengganti pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional. Pekerja jangan larut
dalam kondisi beracun “keluarga”, tetap profesional, memahami hak dan
kewajibannya, mampu bekerja sama dengan baik, serta meningkatkan kemampuan yang
berguna bagi perusahaan ataupun diri sendiri. (Yoga)
Cerita Tali di Karama
Desa Karama di Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar,
Sulawesi Barat, punya kisah tentang tali. Ini tentang limbah tali yang diolah kembali
menjadi tali baru dan sebagian besar dikerjakan kaum perempuan, yang sudah
dilakoni sebagian warga selama puluhan tahun. Konon, penamaan Paotere,
pelabuhan pendaratan ikan terbesar di Makassar, terinspirasi dari pekerja tali
ini. ”Otere bahasa Makassar yang berarti tali. Paotere adalah pembuat tali. Ini
merujuk pada pembuatan tali yang saat itu banyak dilakukan warga Tinambung di
Paotere. Dulu, mereka mengerjakan tali di sana. Lama kelamaan dibawa pulang dan
dikerjakan di kampung,” kata Ridwan Alimuddin, pegiat literasi yang juga
kelahiran Tinambung. Limbah tali yang diolah umumnya tali bekas kapal yang berasal
dari berbagai pelabuhan. Tali diurai untuk dipisahkan bagian yang rusak. Membuat
tali baru dilakukan dengan memilin bagian yang masih bagus menjadi untaian tali
kecil.
Selanjutnya tali kecil ini dipilin lagi dan disatukan hingga
menjadi tali berukuran besar. Pengerjaan ataupun alat yang digunakan sederhana.
Di Desa Karama, kaum perempuan berperan besar dalam usaha limbah tali ini.
Mereka bekerja berkelompok dengan jumlah 6-8 orang per kelompok, sejak pagi
hingga pukul 17.00, rata-rata setiap kelompok menyelesaikan belasan hingga puluhan
rol tali per hari. Satu rol berukuran panjang antara 80-100 meter. Umumnya
limbah tali didatangkan oleh juragan atau pemilik usaha tali. Mereka yang mengupah
para pekerja dan kemudian memasarkan tali baru yang dihasilkan. Tali dari limbah
ini dikirim ke berbagai daerah di Indonesia untuk kebutuhan rumpon serta peruntukan
lain. Upah pekerja tali umumnya Rp 50.000-75.000 per hari, bergantung berapa
rol yang diselesaikan. Bagi perempuan di Karama, upah ini sangat berharga untuk
membantu keuangan keluarga terutama saat suami-suami mereka melaut
berbulan-bulan ke pulau lain. (Yoga)









