KONSOLIDASI BUMN : Subholding PTPN III Terbentuk
Kementerian BUMN resmi menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo. PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sementara itu, pembentukan SupportingCo ditempuh melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Keduanya diresmikan pada Jumat (1/12). Melalui penggabungan ini, PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Subholding ini juga ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia.PTPN memperkirakan produksi minyak goreng akan naik dari 460.000 ton pada 2021 menjadi 1,8 juta ton per tahun mulai 2026.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger PTPN Grup merupakan salah satu skema yang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Langkah ini bertujuan untuk efi siensi dan peningkatan berbagai indikator keuangan, serta operasional perseroan.
Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani mengatakan trategi subholdingsecara konkret bertujuan memaksimalkan nilai aset landbank guna meraih nilai tambah, peningkatan margin Ebitda dalam 5 tahun mendatang, peningkatan ekuitas, dan fokus bisnis yang makin kuat.
Raksasa Hutan Tropis Tegaskan Komitmen
Di sela perundingan utama Konferensi Perubahan Iklim Ke-28
atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia menegaskan kembali upaya
penurunan emisi di sektor kehutanan dan
tata guna lahan. Upaya pengelolaan hutan untuk pengendalian perubahan
iklim ini juga melibatkan dua negara dengan hutan tropis terbesar, yakni Brasil
dan Republik Demokratik Kongo. Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong
menyatakan, Indonesia memiliki pengalaman dalam menurunkan emisi di sektor kehutanan
dan tata guna lahan (FOLU), terutama dalam mengurangi deforestasi. Bahkan, penurunan
deforestasi sudah sampai pada angka terendah. ”Atas capaian ini, kita
seharusnya berhak menerima result-based payment (pembayaran berbasis hasil).
Faktanya, saat ini Indonesia memang sudah menerima dari Global Climate Fund,
kemudian dari Kerajaan Norwegia, dan kerja sama dengan Bank Dunia,” ujarnya di Dubai,
Uni Emirat Arab, Sabtu (2/12/2023).
Pada 2019, emisi Indonesia di sektor FOLU mencapai
922 juta ton emisi setara karbon dioksida (CO2e) akibat adanya kebakaran hutan
dan lahan. Emisi ini turun menjadi 183 juta ton CO2e pada 2020. Kemudian, tahun
2021 emisi kembali naik menjadi 224 juta ton CO2e dan tahun 2022 turun menjadi
222 juta ton CO2e. Guna meningkatkan upaya pengelolaan hutan dalam penurunan
emisi, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Brasil dan Republik Demokratik
Kongo. Ketiga negara ini dikenal memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia
dan kerap menghadapi permasalahan deforestasi. Kerja sama trilateral ini telah
terjalin dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 2021. Kerja sama bertujuan
untuk memperkuat posisi ketiga raksasa hutan tropis ini dalam negosiasi iklim,
termasuk mendorong peningkatan pendanaan berbasis hasil untuk pengurangan emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Alue menekankan bahwa negara-negara
maju jangan hanya meminta Indonesia dan negara lain untuk menjaga hutan tropisnya.
Namun, mereka juga perlu berkomitmen untuk memberi dukungan sumber daya melalui
pendanaan iklim global sebesar 100 miliar USD per tahun.
Di sela-sela World Climate Action Summit, rangkaian kegiatan
COP28 di Dubai, Jumat, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan PM
Norwegia Jonas Gahr Støre. Keduanya membahas sejumlah isu, di antaranya kerja
sama lingkungan hidup. Menurut siaran pers KLHK, Støre mengumumkan lanjutan
kontribusi Norwegia sebesar 100 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi
Indonesia periode 2017-2018 dan 2018-2019. Kontribusi ini merupakan pembayaran
kedua. Pada Oktober 2022, Pemerintah Norwegia membayar 56 juta USD untuk
kinerja penurunan deforestasi 2016-2017. Terkait pembayaran 100 juta USD dari
Norwegia ini, Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa, menyatakan, itu bukanlah
hadiah, melainkan penghargaan atas kerja keras Pemerintah Indonesia menurunkan
angka deforestasi Indonesia secara drastis, dari 1,09 juta hektar pada
2014-2015 jadi 115.500 hektar pada 2019-2020. (Yoga)
Kantormu Bukan Keluargamu
Delapan jam sehari dihabiskan oleh rata-rata pekerja urban
di kantor atau pabrik, setidaknya lima kali sepekan. Tak jarang ada acara
tambahan di akhir pekan atau di hari libur nasional. Belum lagi nongkrong bersama
kolega seusai jam kerja untuk menunggu kema-cetan terurai atau mendinginkan
pikiran setelah berkutat mengejar target. Disatukan pekerjaan, ada rasa senasib
yang mempererat relasi antar karyawan. Banyak perusahaan melihat itu sebagai
peluang dan menarasikan rasa senasib dan akrab itu pada level lebih intim,
yaitu keluarga. Acara piknik karyawan sering dibalut dengan tema ”Temu Keluarga
Besar PT A” atau ”Selamat bergabung dengan keluarga besar kami” kala menyambut karyawan
baru. Bekerja memang tak selalu sebatas mencari uang. Dengan konsep keluarga,
perusahaan menciptakan suasana kerja yang hangat dan memikat. Bibit konflik
atau pertentangan diyakini lebih mudah diatasi. Joshua A Luna dalam artikelnya di Harvard
Business Review, dua tahun silam, menyatakan, kultur sebagai keluarga memang
bisa membuat kantor menyenangkan. Tapi, kultur itu membuat atasan berhak tahu
atas segala hal tentang karyawannya.
Penulis buku Ask a Manager, Alison Green, dalam wawancara
dengan The New York Times, mengatakan, sisi buruk perusahaan yang menerapkan
konsep keluarga adalah potensi mengeksploitasi karyawan menjadi lebih besar.
Perusahaan yang meminjam konsep keluarga justru cenderung menuntut komitmen
serta loyalitas tidak pantas kepada para karyawannya. Ia menggaris bawahi, tuntutan
komitmen dan loyalitas berlebihan dapat berakhir pada disfungsi manajemen dari
profesional menjadi eksploitatif. Jika telanjur memilih jalur ”keluarga”,
manajemen harus pintar mengelola batas aturan, menetapkan target, serta
menerapkan penilaian kerja yang realistis, logis, dan manusiawi. Pilihan lain,
mengganti pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional. Pekerja jangan larut
dalam kondisi beracun “keluarga”, tetap profesional, memahami hak dan
kewajibannya, mampu bekerja sama dengan baik, serta meningkatkan kemampuan yang
berguna bagi perusahaan ataupun diri sendiri. (Yoga)
Cerita Tali di Karama
Desa Karama di Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar,
Sulawesi Barat, punya kisah tentang tali. Ini tentang limbah tali yang diolah kembali
menjadi tali baru dan sebagian besar dikerjakan kaum perempuan, yang sudah
dilakoni sebagian warga selama puluhan tahun. Konon, penamaan Paotere,
pelabuhan pendaratan ikan terbesar di Makassar, terinspirasi dari pekerja tali
ini. ”Otere bahasa Makassar yang berarti tali. Paotere adalah pembuat tali. Ini
merujuk pada pembuatan tali yang saat itu banyak dilakukan warga Tinambung di
Paotere. Dulu, mereka mengerjakan tali di sana. Lama kelamaan dibawa pulang dan
dikerjakan di kampung,” kata Ridwan Alimuddin, pegiat literasi yang juga
kelahiran Tinambung. Limbah tali yang diolah umumnya tali bekas kapal yang berasal
dari berbagai pelabuhan. Tali diurai untuk dipisahkan bagian yang rusak. Membuat
tali baru dilakukan dengan memilin bagian yang masih bagus menjadi untaian tali
kecil.
Selanjutnya tali kecil ini dipilin lagi dan disatukan hingga
menjadi tali berukuran besar. Pengerjaan ataupun alat yang digunakan sederhana.
Di Desa Karama, kaum perempuan berperan besar dalam usaha limbah tali ini.
Mereka bekerja berkelompok dengan jumlah 6-8 orang per kelompok, sejak pagi
hingga pukul 17.00, rata-rata setiap kelompok menyelesaikan belasan hingga puluhan
rol tali per hari. Satu rol berukuran panjang antara 80-100 meter. Umumnya
limbah tali didatangkan oleh juragan atau pemilik usaha tali. Mereka yang mengupah
para pekerja dan kemudian memasarkan tali baru yang dihasilkan. Tali dari limbah
ini dikirim ke berbagai daerah di Indonesia untuk kebutuhan rumpon serta peruntukan
lain. Upah pekerja tali umumnya Rp 50.000-75.000 per hari, bergantung berapa
rol yang diselesaikan. Bagi perempuan di Karama, upah ini sangat berharga untuk
membantu keuangan keluarga terutama saat suami-suami mereka melaut
berbulan-bulan ke pulau lain. (Yoga)
Kopi Gayo Punya Cerita
Lubang-lubang untuk menanam kopi telah disiapkan di kaki
bukit di Desa Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Aceh. Doa
mendaras dari mulut sejumlah warga dan tamu undangan yang ikut menanam bibit
kopi siang itu, Sabtu (25/11). Dalam dekapan udara sejuk segar Gayo, tanaman
kopi yang di kawasan itu diberi nama Siti Kewe ditanam dengan rasa hormat. Begitulah
tradisi menanam kopi di kawasan Gayo yang diawali dengan ritual sederhana, Dua
Ni Kupi. Ritual ini melambangkan doa dari orangtua kepada anaknya agar ia
tumbuh besar dan kelak berguna bagi keluarga serta orang-orang di sekitarnya.
Di sini, Siti Kewe dianggap bukan sekadar tanaman, melainkan anak kesayangan.
Ritual Dua Ni Kupi masih ada yang melakukannya hingga sekarang,
terutama para orang tua. ”Mereka percaya sekali kalau bibit yang didoakan bakal
tumbuh subur,” ujar Hardiansyah, pendamping Program Peningkatan Kebudayaan Desa
Paya Tumpi Baru. Hardiansyah selaku pegiat seni dan budaya Gayo mencoba menghidupkan
lagi proses menanam Siti Kewe dengan ritual Dua Ni Kupi. Tujuannya, agar terjalin
hubungan yang erat antara petani muda dan Siti Kewe. Ia memanfaatkan Festival
Panen Kopi Gayo 2023 sebagai panggung besarnya. Tahun ini, Festival Panen Kopi
Gayo yang diprakarsai oleh Komunitas Gayo Kultural Lab menjadi perhelatan ke-6.
Dengan dukungan pembiayaan dari Kemendikbudristek, festival digelar ditiga desa,
yakni Desa Kelitu, Bukit Sama, dan Paya Tumpi Baru. Berbagai seni tradisi pun
dihadirkan.
Kopi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Gayo. Dari
kopilah, sebagian besar warga Gayo hidup. Tidak heran jika kopi begitu disayang.
Tahun 2020, menurut data BPS Aceh, produksi kopi arabika Gayo di Aceh Tengah,
Bener Meriah, dan Gayo Lues mencapai 65.793 ton biji kopi (green beans).
Produksi ini 40 % dari total produksi kopi arabika nasional. Sebagian besar
produksi kopi arabika Gayo diekspor ke luar negeri, terutama AS, Eropa, dan
beberapa tahun belakangan ini China. Para pembeli dari negara-negara itu berani
menyerap dan membeli mahal kopi arabika Gayo di atas standar harga
internasional. Lewat Festival Panen Kopi Gayo, diharapkan tradisi budaya Gayo
diperkenalkan lagi agar dikenal banyak orang. (Yoga)
Indonesia Butuh Dana Pihak Lain untuk Atasi Krisis Iklim
Upaya mengatasi krisis iklim memerlukan kerja sama yang
kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata dari semua pihak. Indonesia pun
berkomitmen mengatasi krisis iklim dengan dukungan pendanaan dari pihak lain. Posisi
Indonesia untuk terus mendorong pendanaan iklim, khususnya terkaittransisi
energi, disampaikan langsung Presiden Jokowi dalam pembukaan World Climate
Action Summit (WCAS) di Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat (1/12) WCAS merupakan salah
satu agenda dalam Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-28 (COP28)
di Dubai.
”Target Kesepakatan Paris dan net zero emission (nol emisi karbon)
hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi
ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan,” ujarnya. Presiden
mengatakan, semua upaya mengatasi perubahan iklim membutuhkan pembiayaan besar.
Negara-negara sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri.
Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun USD untuk net zero
emission 2060. ”Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi
swasta, filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Kami memiliki platform
pembiayaan inovatif yang kredibel, bursa karbon, mekanisme transisi hijau,
sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari result based
payment (pembayaran berdasarkan hasil),” ucap Presiden. (Yoga)
Menjaga Anggaran Alutsista
Penambahan pagu pinjaman luar negeri untuk belanja alat
utama sistem persenjataan atau alutsista sebesar 4,25 miliar USD memicu
sejumlah pertanyaan, misalnya, mengapa kenaikan pagu pinjaman luar negeri untuk
belanja alutsista periode 2020-2024 dari 20,75 miliar USD menjadi 25 miliar USD
terkesan tiba-tiba dan dilakukan pada tahun terakhir masa kerja kabinet
Indonesia Maju. Pemerintah memang telah menjelaskan, kebijakan itu diambil
karena ada gejolak harga alutsista secara global. Selain itu, kebijakan ini tak
mengubah pagu alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode
2020-2034 yang besarnya 55 miliar USD. Pasalnya, penambahan alokasi pinjaman 2020-2024
bersumber dari pagu pinjaman untuk 2025-2029 (Kompas, 30/11). Penjelasan itu
memunculkan pertanyaan baru, seperti sampai sejauh mana kemendesakan pengadaan
alutsista sehingga harus menambah pagu pinjaman dengan memakai alokasi tahun
berikutnya.
Lalu, bagaimana jika pemerintahan hasil Pemilu 2024 juga
menghadapi kemendesakan terkait alutsista, tetapi sebagian dari pagu pinjaman
sudah diambil pemerintahan saat ini. Terbatasnya keuangan negara membuat
anggaran untuk pertahanan dengan pengadaan alutsista di dalamnya saat ini masih 0,8 % dari PDB. Idealnya, anggaran
pertahanan adalah 2 % dari PDB. Kondisi itu membuat kekuatan pokok minimal
(minimum essential force/MEF) TNI AU baru mencapai 51,51 % pada awal 2023, TNI
AD sebesar 76,23 % dan TNI AL mencapai 59,69 % hingga 2021. Secara keseluruhan
pada 2021, MEF TNI sebesar 62,31 %. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan mencapai 100 persen pada 2024 (Kompas.id,
8/3/2023). Dalam keadaan seperti ini, semua anggaran negara, termasuk untuk
belanja alutsista, semestinya digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada
penyelewengan yang membuat kita tak optimal mendapatkan alutsista. (Yoga)
Produsen Elektronik Lokal Belum Jadi Tuan di Negeri Sendiri
Pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan
dukungan agar bisa bersaing di sektor pasar barang elektronik dalam negeri. Dengan
masyarakat membeli dan menggunakan barang elektronik produk lokal turut mendorong
pertumbuhan pabrik lokal dan memperluas kapasitas atau menambah tenaga kerja
yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktur Operasional PT
Adi Pratama Indonesia Tri Isyanta mengatakan, saat ini pelaku industri barang
elektronik merek lokal hanya mendapatkan 2 % pasar barang elektronik dalam
negeri. Selebihnya masih dikuasai barang elektronik merek global atau asing. Tri
menambahkan, pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan dukungan
keberpihakan negara dan diberikan kesempatan lebih luas untuk meningkatkan volume
penjualannya.
”Beri kesempatan dan kepercayaan kepada merek lokal barang
elektronik ini. Kualitasnya bisa bersaing dengan merek global,” ujar Tri saat
ditemui di kantornya di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/12). PT Adi
Pratama Indonesia merakit dan memproduksi berbagai barang elektronik, seperti
laptop, televisi, CCTV, dan interactive flat pannel (IFP). Dengan membeli dan
menggunakan produk elektronik merek lokal, lanjut Tri, bisa membantu pelaku
industri ini untuk terus bertumbuh. Melalui peningkatan kapasitas produksi dan bisnis,
pelaku industri merek lokal ini bisa berekspansi dan menambah serapan tenaga kerja
sehingga harapannya bisa mendorong perekonomian nasional. (Yoga)
Harga Pangan Masih Terus Meroket
Harga kebutuhan pokok masih melanjutkan tren kenaikan.
Sampai November 2023, komoditas pangan tetap menjadi penyumbang inflasi
terbesar, baik secara bulanan maupun tahunan. Fenomena ini diperkirakan bakal
berlangsung sampai tahun depan dan menggerus daya beli sebagian masyarakat.
Berdasarkan catatan BPS, per November 2023, inflasi bulanan dan tahunan masih
meningkat. Secara tahunan (year on year), tingkat inflasi mencapai 2,86 %, naik
dari posisi Oktober 2023 sebesar 2,56 %. Sementara inflasi bulanan (month to
month) tercatat sebesar 0,38 %, naik dari posisi Oktober 2023 sebesar 0,17 %.
Tingkat inflasi bulanan per November 2023 ini lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya
ataupun bulan yang sama tahun lalu.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud,
Jumat (1/12) mengatakan, berdasar kelompok pengeluarannya, inflasi bulanan dan
tahunan yang terbesar terjadi pada kelompok makanan-minuman dan tembakau. Kelompok
ini mengalami inflasi tahunan 6,71 % dan memberikan andil sebesar 1,72 %
terhadap inflasi umum. Sementara secara bulanan, kelompok ini mengalami inflasi
1,23 % dengan andil sebesar 0,32 % terhadap inflasi umum. Komoditas utama yang
menyebabkan inflasi pada November 2023 adalah cabai merah yang mengalami
inflasi bulanan 42,83 % dengan andil 0,16 % terhadap inflasi umum; cabai rawit
yang mengalami inflasi 43,27 % dengan andil 0,08 % terhadap inflasi umum; dan
bawang merah yang inflasinya 11,49 % dengan andil 0,03 %. (Yoga)
Asuransi Kredit Meningkat Signifikan
Kinerja asuransi kredit pada kuartal III-2023 mengindikasikan
adanya tren peningkatan penyaluran kredit sekaligus perbaikan kualitas kredit.
Di sisi lain, perbankan tetap menjaga kualitas kredit yang diberikan dengan
mengedepankan prinsip kehati-hatian. Mengutip data Asosiasi Asuransi Umum
Indonesia (AAUI), premi dicatat industri asuransi umum pada lini asuransi
kredit, terutama kredit jangka panjang, meningkat signifikan sebesar 28,7 %
secara tahunan menjadi Rp 13,86 triliun pada kuartal III-2023. Di sisi lain,
klaim asuransi kredit juga meningkat 21,2 % secara tahunan menjadi Rp 9,81 triliun.SeniorResearchAssociate
IndonesiaFinancial Group (IFG) Progress Ibrahim Kholilul Rohman mengatakan,
kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit UMKM menjadi segmen terbesar dalam
asuransi kredit.
”Sampai dengan kuartal III-2023, alokasi KUR utamanya pada
sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, dan jasa-jasa. Sementara itu, dari
sisi pelaku asuransi kredit, Askrindo (PT Asuransi Kredit Indonesia) dan
Askrida (PT Asuransi Bangun Askrida) memiliki proporsi yang besar,” katanya
saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (1/12). Berdasarkan data OJK, outstanding
penyaluran kredit oleh Bank Umum kepada segmen UMKM meningkat dari Rp 1.332 triliun
pada awal 2023 menjadi Rp 1.466 triliun pada September 2023. AAUI melaporkan,
rasio klaim lini asuransi kredit yang dibayar asuransi umum tercatat sebesar
70,8 %. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya, yakni 75,2 %. ”Artinya, kualitas kredit meningkat. Kemudian,
debitor juga mampu mengelola kredit yang diterima untuk keberlangsungan
aktivitas bisnisnya sehingga tidak bangkrut,” lanjut Ibrahim. (Yoga)









