Kopi Gayo Punya Cerita
Lubang-lubang untuk menanam kopi telah disiapkan di kaki
bukit di Desa Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Aceh. Doa
mendaras dari mulut sejumlah warga dan tamu undangan yang ikut menanam bibit
kopi siang itu, Sabtu (25/11). Dalam dekapan udara sejuk segar Gayo, tanaman
kopi yang di kawasan itu diberi nama Siti Kewe ditanam dengan rasa hormat. Begitulah
tradisi menanam kopi di kawasan Gayo yang diawali dengan ritual sederhana, Dua
Ni Kupi. Ritual ini melambangkan doa dari orangtua kepada anaknya agar ia
tumbuh besar dan kelak berguna bagi keluarga serta orang-orang di sekitarnya.
Di sini, Siti Kewe dianggap bukan sekadar tanaman, melainkan anak kesayangan.
Ritual Dua Ni Kupi masih ada yang melakukannya hingga sekarang,
terutama para orang tua. ”Mereka percaya sekali kalau bibit yang didoakan bakal
tumbuh subur,” ujar Hardiansyah, pendamping Program Peningkatan Kebudayaan Desa
Paya Tumpi Baru. Hardiansyah selaku pegiat seni dan budaya Gayo mencoba menghidupkan
lagi proses menanam Siti Kewe dengan ritual Dua Ni Kupi. Tujuannya, agar terjalin
hubungan yang erat antara petani muda dan Siti Kewe. Ia memanfaatkan Festival
Panen Kopi Gayo 2023 sebagai panggung besarnya. Tahun ini, Festival Panen Kopi
Gayo yang diprakarsai oleh Komunitas Gayo Kultural Lab menjadi perhelatan ke-6.
Dengan dukungan pembiayaan dari Kemendikbudristek, festival digelar ditiga desa,
yakni Desa Kelitu, Bukit Sama, dan Paya Tumpi Baru. Berbagai seni tradisi pun
dihadirkan.
Kopi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Gayo. Dari
kopilah, sebagian besar warga Gayo hidup. Tidak heran jika kopi begitu disayang.
Tahun 2020, menurut data BPS Aceh, produksi kopi arabika Gayo di Aceh Tengah,
Bener Meriah, dan Gayo Lues mencapai 65.793 ton biji kopi (green beans).
Produksi ini 40 % dari total produksi kopi arabika nasional. Sebagian besar
produksi kopi arabika Gayo diekspor ke luar negeri, terutama AS, Eropa, dan
beberapa tahun belakangan ini China. Para pembeli dari negara-negara itu berani
menyerap dan membeli mahal kopi arabika Gayo di atas standar harga
internasional. Lewat Festival Panen Kopi Gayo, diharapkan tradisi budaya Gayo
diperkenalkan lagi agar dikenal banyak orang. (Yoga)
Indonesia Butuh Dana Pihak Lain untuk Atasi Krisis Iklim
Upaya mengatasi krisis iklim memerlukan kerja sama yang
kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata dari semua pihak. Indonesia pun
berkomitmen mengatasi krisis iklim dengan dukungan pendanaan dari pihak lain. Posisi
Indonesia untuk terus mendorong pendanaan iklim, khususnya terkaittransisi
energi, disampaikan langsung Presiden Jokowi dalam pembukaan World Climate
Action Summit (WCAS) di Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat (1/12) WCAS merupakan salah
satu agenda dalam Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-28 (COP28)
di Dubai.
”Target Kesepakatan Paris dan net zero emission (nol emisi karbon)
hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi
ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan,” ujarnya. Presiden
mengatakan, semua upaya mengatasi perubahan iklim membutuhkan pembiayaan besar.
Negara-negara sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri.
Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun USD untuk net zero
emission 2060. ”Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi
swasta, filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Kami memiliki platform
pembiayaan inovatif yang kredibel, bursa karbon, mekanisme transisi hijau,
sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari result based
payment (pembayaran berdasarkan hasil),” ucap Presiden. (Yoga)
Menjaga Anggaran Alutsista
Penambahan pagu pinjaman luar negeri untuk belanja alat
utama sistem persenjataan atau alutsista sebesar 4,25 miliar USD memicu
sejumlah pertanyaan, misalnya, mengapa kenaikan pagu pinjaman luar negeri untuk
belanja alutsista periode 2020-2024 dari 20,75 miliar USD menjadi 25 miliar USD
terkesan tiba-tiba dan dilakukan pada tahun terakhir masa kerja kabinet
Indonesia Maju. Pemerintah memang telah menjelaskan, kebijakan itu diambil
karena ada gejolak harga alutsista secara global. Selain itu, kebijakan ini tak
mengubah pagu alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode
2020-2034 yang besarnya 55 miliar USD. Pasalnya, penambahan alokasi pinjaman 2020-2024
bersumber dari pagu pinjaman untuk 2025-2029 (Kompas, 30/11). Penjelasan itu
memunculkan pertanyaan baru, seperti sampai sejauh mana kemendesakan pengadaan
alutsista sehingga harus menambah pagu pinjaman dengan memakai alokasi tahun
berikutnya.
Lalu, bagaimana jika pemerintahan hasil Pemilu 2024 juga
menghadapi kemendesakan terkait alutsista, tetapi sebagian dari pagu pinjaman
sudah diambil pemerintahan saat ini. Terbatasnya keuangan negara membuat
anggaran untuk pertahanan dengan pengadaan alutsista di dalamnya saat ini masih 0,8 % dari PDB. Idealnya, anggaran
pertahanan adalah 2 % dari PDB. Kondisi itu membuat kekuatan pokok minimal
(minimum essential force/MEF) TNI AU baru mencapai 51,51 % pada awal 2023, TNI
AD sebesar 76,23 % dan TNI AL mencapai 59,69 % hingga 2021. Secara keseluruhan
pada 2021, MEF TNI sebesar 62,31 %. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan mencapai 100 persen pada 2024 (Kompas.id,
8/3/2023). Dalam keadaan seperti ini, semua anggaran negara, termasuk untuk
belanja alutsista, semestinya digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada
penyelewengan yang membuat kita tak optimal mendapatkan alutsista. (Yoga)
Produsen Elektronik Lokal Belum Jadi Tuan di Negeri Sendiri
Pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan
dukungan agar bisa bersaing di sektor pasar barang elektronik dalam negeri. Dengan
masyarakat membeli dan menggunakan barang elektronik produk lokal turut mendorong
pertumbuhan pabrik lokal dan memperluas kapasitas atau menambah tenaga kerja
yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktur Operasional PT
Adi Pratama Indonesia Tri Isyanta mengatakan, saat ini pelaku industri barang
elektronik merek lokal hanya mendapatkan 2 % pasar barang elektronik dalam
negeri. Selebihnya masih dikuasai barang elektronik merek global atau asing. Tri
menambahkan, pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan dukungan
keberpihakan negara dan diberikan kesempatan lebih luas untuk meningkatkan volume
penjualannya.
”Beri kesempatan dan kepercayaan kepada merek lokal barang
elektronik ini. Kualitasnya bisa bersaing dengan merek global,” ujar Tri saat
ditemui di kantornya di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/12). PT Adi
Pratama Indonesia merakit dan memproduksi berbagai barang elektronik, seperti
laptop, televisi, CCTV, dan interactive flat pannel (IFP). Dengan membeli dan
menggunakan produk elektronik merek lokal, lanjut Tri, bisa membantu pelaku
industri ini untuk terus bertumbuh. Melalui peningkatan kapasitas produksi dan bisnis,
pelaku industri merek lokal ini bisa berekspansi dan menambah serapan tenaga kerja
sehingga harapannya bisa mendorong perekonomian nasional. (Yoga)
Harga Pangan Masih Terus Meroket
Harga kebutuhan pokok masih melanjutkan tren kenaikan.
Sampai November 2023, komoditas pangan tetap menjadi penyumbang inflasi
terbesar, baik secara bulanan maupun tahunan. Fenomena ini diperkirakan bakal
berlangsung sampai tahun depan dan menggerus daya beli sebagian masyarakat.
Berdasarkan catatan BPS, per November 2023, inflasi bulanan dan tahunan masih
meningkat. Secara tahunan (year on year), tingkat inflasi mencapai 2,86 %, naik
dari posisi Oktober 2023 sebesar 2,56 %. Sementara inflasi bulanan (month to
month) tercatat sebesar 0,38 %, naik dari posisi Oktober 2023 sebesar 0,17 %.
Tingkat inflasi bulanan per November 2023 ini lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya
ataupun bulan yang sama tahun lalu.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud,
Jumat (1/12) mengatakan, berdasar kelompok pengeluarannya, inflasi bulanan dan
tahunan yang terbesar terjadi pada kelompok makanan-minuman dan tembakau. Kelompok
ini mengalami inflasi tahunan 6,71 % dan memberikan andil sebesar 1,72 %
terhadap inflasi umum. Sementara secara bulanan, kelompok ini mengalami inflasi
1,23 % dengan andil sebesar 0,32 % terhadap inflasi umum. Komoditas utama yang
menyebabkan inflasi pada November 2023 adalah cabai merah yang mengalami
inflasi bulanan 42,83 % dengan andil 0,16 % terhadap inflasi umum; cabai rawit
yang mengalami inflasi 43,27 % dengan andil 0,08 % terhadap inflasi umum; dan
bawang merah yang inflasinya 11,49 % dengan andil 0,03 %. (Yoga)
Asuransi Kredit Meningkat Signifikan
Kinerja asuransi kredit pada kuartal III-2023 mengindikasikan
adanya tren peningkatan penyaluran kredit sekaligus perbaikan kualitas kredit.
Di sisi lain, perbankan tetap menjaga kualitas kredit yang diberikan dengan
mengedepankan prinsip kehati-hatian. Mengutip data Asosiasi Asuransi Umum
Indonesia (AAUI), premi dicatat industri asuransi umum pada lini asuransi
kredit, terutama kredit jangka panjang, meningkat signifikan sebesar 28,7 %
secara tahunan menjadi Rp 13,86 triliun pada kuartal III-2023. Di sisi lain,
klaim asuransi kredit juga meningkat 21,2 % secara tahunan menjadi Rp 9,81 triliun.SeniorResearchAssociate
IndonesiaFinancial Group (IFG) Progress Ibrahim Kholilul Rohman mengatakan,
kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit UMKM menjadi segmen terbesar dalam
asuransi kredit.
”Sampai dengan kuartal III-2023, alokasi KUR utamanya pada
sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, dan jasa-jasa. Sementara itu, dari
sisi pelaku asuransi kredit, Askrindo (PT Asuransi Kredit Indonesia) dan
Askrida (PT Asuransi Bangun Askrida) memiliki proporsi yang besar,” katanya
saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (1/12). Berdasarkan data OJK, outstanding
penyaluran kredit oleh Bank Umum kepada segmen UMKM meningkat dari Rp 1.332 triliun
pada awal 2023 menjadi Rp 1.466 triliun pada September 2023. AAUI melaporkan,
rasio klaim lini asuransi kredit yang dibayar asuransi umum tercatat sebesar
70,8 %. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya, yakni 75,2 %. ”Artinya, kualitas kredit meningkat. Kemudian,
debitor juga mampu mengelola kredit yang diterima untuk keberlangsungan
aktivitas bisnisnya sehingga tidak bangkrut,” lanjut Ibrahim. (Yoga)
Bisnis Menara Mitratel Diperluas ke Luar Jawa
Dianggap Tak Lazim, Tambahan Belanja Alutsista Dipertanyakan
Tambahan alokasi Rp 61,7 triliun untuk belanja alat utama
sistem persenjataan atau alutsista bagi Kemhan yang berasal dari pinjaman luar
negeri dianggap tidak lazim dan rawan disalahgunakan menjelang pemilu. Apalagi,
tata kelola anggaran untuk sektor pertahanan selama ini tidak pernah dilakukan
secara terbuka dengan dalih kerahasiaan negara. Pemerintah baru-baru ini
menambah pagu alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista Kemhan pada
periode 2020-2024 sebesar 4,25 miliar USD atau Rp 61,7 triliun. Keputusan itu
diambil setelah rapat tertutup dihadiri Menhan Prabowo Subianto, Kapolri
Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menkeu
Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Menteri PPN/Kepala Bappenas
Suharso Monoarfa menjelaskan, pinjaman pengadaan alutsista untuk periode
2020-2034 dilakukan dalam tiga tahap, yakni 2020-2024, 2025-2029, dan
2030-2034.
Penambahan pagu pinjaman 4,25 miliar USD untuk belanja
alutsista periode 2020-2024 tersebut bersumber dari alokasi pagu pinjaman untuk
2025-2029 (Kompas, 30/11/2023). Ekonom UI, Fithra Faisal, Jumat (1/12) menilai,
mekanisme penarikan pembiayaan di awal sebenarnya lazim dilakukan untuk
menutupi kekurangan pembiayaan di awal tahun anggaran. Namun, praktik itu
biasanya hanya dilakukan dalam waktu satu tahun anggaran yang sama, bukan
melintasi tahun anggaran. Dalam situasi tertentu, mekanisme penarikan
pembiayaan di awal bisa saja dibenarkan dengan syarat ada kebutuhan prioritas
yang mendesak. Ia mencontohkan, momen mendesak seperti pandemi yang membutuhkan
pembiayaan besar, dapat menggunakan pagu pinjaman dari tahun anggaran berikutnya.
Ia menilai, kondisi saat ini tidak bisa dikatakan mendesak. Direktur Imparsial
Al Araf menilai, tambahan alokasi pagu pinjaman luar negeri itu akan sulit
dipertanggungjawabkan efektivitasnya di tengah masa pemerintahan yang sudah mau
berakhir. Terlebih, Prabowo tengah maju menjadi kandidat bakal calon presiden
di Pemilihan Umum 2024 sehingga dinilaitidak akan fokus mengurusi kementerian
yang diampu. (Yoga)
Jutaan Benur Ilegal Mengalir ke Vietnam
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan,
kebutuhan benih bening lobster di Vietnam mencapai 600 juta ekor per tahun.
Seluruh kebutuhan itu dipenuhi oleh benih bening lobster ilegal hasil
selundupan dari Indonesia. Pengetatan patroli dan kerja sama industri tengah diupayakan
untuk menghentikan penyelundupan tersebut. Dirjen Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin menyatakan,
larangan ekspor benih bening lobster atau benur belum berjalan optimal. Benur
diselundupkan melalui jalur darat, laut, dan udara, dan hingga kini terus berlangsung.
”Industri Vietnam mengakui semua benur berasal dari
Indonesia. Padahal, Indonesia tidak membolehkan ekspor benur. Jadi, bisa
disimpulkan, industri di Vietnam mendapatkan pasokan benur secara ilegal,” kata
Adin di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, saat membuka Operasi
Terkoordinasi Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster,
Jumat (1/12). Ia menambahkan, permintaan benur untuk industri pembesaran
lobster di Vietnam mencapai 600 juta ekor per tahun. Dengan asumsi penyelundup
benur mendapat keuntungan Rp 5.000 hingga Rp 50.000 per ekor benur, penyelundupan
itu menghilangkan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkisar Rp
3 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun. (Yoga)
Masyarakat Kelola Lumbung Udang Kalteng
Pemprov Kalteng sedang membangun lumbung udang (shrimp
estate) di Kabupaten Sukamara. Pembangunan tambak udang tersebut didanai oleh
pemerintah, tetapi pengelolaannya akan diserahkan kepada masyarakat setempat. Kadis
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng Darliansjah menjelaskan, lumbung udang
itu dibangun di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Sukamara. Luas lumbung udang
mencapai 40,17 hektar atau 50 kali lapangan sepak bola. Pembangunan tambak untuk
lumbung udang itu menggunakan dana APBD Provinsi Kalteng.
”Masyarakat atau kelompok perikanan yang mengelola, bahkan
manajemennya juga mereka. Pemerintah
memfasilitasi dan mendampingi. Apalagi, ini salah satu program prioritas
Pemprov Kalteng,” tutur Darliansjah di Palangkaraya, Jumat (1/12). Lumbung
udang itu terdiri atas empat kluster tambak udang dengan total 72 kolam. Semuanya
akan diisi udang vaname atau udang kaki putih (Litopenaeus vannamei). Menurut
dia, pembuatan kolam yang sudah mencapai 94 % itu dilakukan dengan teknik berkelanjutan
dengan konsep bebas sampah (zero waste). Proses pembangunannya didampingi
tenaga professional akuakultur dan laboratorium dari Denfarm PT Central Proteina
(CP) Prima Sidoarjo. ”Saat ini kami
sudah mulai menebar benur (benih udang) di tiap kolam,” ujarnya. (Yoga)









