PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menunjukkan komitmennya untuk membawa perbankan syariah Indonesia berlaga dalam ekosistem global dengan memperkuat kolaborasi strategis dengan Uni Emirat Arab (UEA) melalui optimalisasi kantor cabang penuh di Dubai. Kehadiran kantor cabang penuh BSI di pusat layanan keuangan syariah global tersebut sekaligus menjembatani kepentingan transaksi dan perdagangan antara Indonesia dan Timur Tengah.Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengatakan dengan perolehan izin usaha kantor cabang penuh maka BSI akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan bisnis internasional. Lisensi tersebut membuka peluang untuk berbagai kegiatan antara lain trade finance seperti letter of credit (LC) ekspor dan impor. Selain itu, BSI dapat memfasilitasi transaksi foreign exchange dan memberikan pembiayaan sindikasi yang memadai untuk skala internasional serta rencana pengembangan bisnis perbankan ritel. Langkah strategis mendirikan Kantor Cabang Penuh BSI di Dubai tidak hanya menjadi wujud penguatan kemitraan dengan UEA dan Arab Saudi, te tapi juga mendukung para ekspor tir nasional dan perusaha an Indonesia dalam mengembang kan bisnis di wilayah Timur Tengah. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik langkah BSI di pasar global khususnya di Timur Tengah. Dia berharap BSI memperkuat kontribusinya mengembangkan bisnis global perusahaan-perusahaan Indonesia di UEA dan Timur Tengah. Di sisi lain, BSI juga turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28 di Dubai. BSI berpartisipasi aktif dalam konferensi ini untuk menjajaki potensi kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan.

Kabar baik datang dari Kementerian Keuangan. Pemerintah akhirnya memastikan tetap berlanjutnya insentif pemotongan pajak penghasilan (PPh) perusahaan yakni tax holiday dan tax allowance pada tahun depan. Pemerintah mempertahankan jumlah penerima manfaat belanja perpajakan tersebut, yakni 18 sektor. Di antaranya, pertanian, pertambangan, manufaktur, konstruksi, real estate, informasi dan komunikasi hingga pendidikan. Tax holiday adalah insentif berbentuk pembebasan beban PPh badan atau berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Indonesia pertama kali memperkenalkan tax holiday PPh badan pada 1967 lewat UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun, tiga tahun kemudian aturan itu dicabut lewat UU No. 11/1970. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tax holiday kembali dihidupkan, yakni pada 2007. Namun, ketentuan teknis aturan tersebut baru dikeluarkan pada 2011 yang berlaku hingga sekarang. Pemerintah Joko Widodo beberapa kali melakukan revisi tax holiday. Revisi pertama dilakukan pada 2015 melalui PP No. 18/2015. Revisi ini mengubah beberapa ketentuan, seperti menambahkan jenis industri yang mendapatkan tax holiday dari 6 menjadi 8 sektor. Kemudian, menurunkan nilai investasi minimal dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar. Selain itu, memberikan fleksibilitas jangka waktu pemberian tax holiday dari 10 tahun menjadi 5 tahun hingga 15 tahun. Lamanya relaksasi tergantung pada besaran investasi. Pada 2016 kembali diubah dengan menambahkan jenis industri yang mendapat tax holiday menjadi 17 sektor. Bahkan, nilai investasi minimal pun dipangkas menjadi Rp100 miliar, serta fleksibilitas jangka waktu pemberian tax holiday menjadi 5 tahun hingga 20 tahun. Pada 2018, penerima tax holiday ditambah menjadi 18 sektor. Pada 2020 kembali direvisi yang mengatur lebih rinci mengenai kriteria, jenis, proses, dan pengawasan pemberian tax holiday di Indonesia. Rapor positif penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir sehingga tax ratio menyentuh 10,4%. Namun, angka itu masih jauh dibandingkan dengan negara tetangga, Vietnam 22,7%, Kamboja 20,2%, dan Thailand 16,5%. Satu sisi, insentif pajak ini mampu menarik investasi besar-besaran pada era Jokowi. Tercatat bahwa investasi pada 2022 melesat menjadi 1.207,2 triliun, naik dari Rp463 triliun kala Jokowi baru menjabat pada 2014. Pada tahun ini target investasi pun dipasang Rp1.400 triliun. Penerima insentif tax holiday pun melesat menjadi 34 wajib pajak. Di sisi lain, insentif PPh badan itu memiliki risiko tidak kecil. Dalam laporan terbaru UNCTAD menuliskan implementasi global minimum tax akan diberlakukan pada tahun depan, apabila insentif PPh badan tetap diberikan bakal memicu sengketa investasi.

Efektivitas Bansos dalam Stabilisasi Harga Beras Dengan dalih menstabilkan harga beras dan me­­ngendalikan inflasi, bantuan sosial (bansos) beras terus digenjot. Tidak tanggung-tanggung, setelah periode pertama pada Maret—Mei 2023, bansos yang kembali dikucurkan sejak September 2023 lalu bakal diperpanjang hingga Maret 2024. Artinya, tahun 2023 ini bansos dikucurkan selama 7 bulan. Sedangkan tahun depan, untuk sementara, 3 bulan. Pertanyaannya, efektifkah bansos beras dalam menstabilkan harga beras, termasuk mengendalikan laju inflasi? Bansos menyasar 21,35 juta keluarga. Mereka menerima 10 kilogram beras per bulan. Saat dikucurkan pada Maret—Mei, penyalurannya molor sampai Juni 2023. Saat itu bansos beras cukup efektif menahan kenaikan harga beras. Hal itu tecermin dari rata-rata perubahan harga beras Maret—Juni 2023 yang rendah: 0,44%. Bandingkan dengan rerata- perubahan harga beras 4 bulan sebelum bansos (November 2022—Februari 2023) yang sebesar 1,67%. Selama 4 bulan penyaluran harga beras tertahan Rp12.864—Rp12.942/kg. Bahkan, harga beras sempat turun: dari Rp12.915/kg di April ke Rp12.889/kg di Mei. Efektivitas juga tampak pada pengendalian inflasi. Pada Maret—April beras masih menyumbang inflasi dengan andil masing-masing 0,02%. Akan tetapi pada Mei—Juni beras tidak jadi penyumbang inflasi. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Dengan bansos beras 10 kg per bulan, keluarga penerima bantuan terlindungi dari gejolak harga beras di pasar. Cakupan sasaran yang relatif besar, 21,35 juta keluarga, bansos beras memengaruhi keseimbangan harga beras di pasar dari sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side). Dari sisi penawaran ditandai dengan berkurangnya permintaan keluarga penerima bantuan terhadap beras yang dijual di pasar. Ini membuat tekanan permintaan beras di pasar berkurang, sehingga gejolak atau kenaikan harga beras lebih terkendali. Efektivitas bansos dalam menstabilkan harga beras dan mengendalikan inflasi menurun pada penyaluran periode kedua. Karena tidak ada bansos beras, Juli—Agustus harga beras naik. Pada September 2023, kenaikan harga beras tetap tak tertahan meskipun pada bulan itu ada penyaluran bansos beras. Demikian pula pada Oktober: harga beras kembali naik, bahkan menyentuh Rp14.244/kg atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya (Rp13.882/kg). Dalam 2 bulan itu, rerata perubahan harga beras sebesar 4,16%. Warga miskin jadi kian miskin. Mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan terancam jadi orang miskin baru. Ini karena porsi belanja beras warga miskin amat besar. Pada September—Oktober 2023, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar untuk kategori harga pangan (volatile foods). Pada September, inflasi beras mencapai 0,19% secara bulanan dan 2,28% secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan masing-masing 0,18% dan 0,55%. Hal ini mengerek andil beras pada inflasi: 5,61% secara bulanan dan 18,44% secara tahunan. Ini andil inflasi beras tertinggi sejak 2014. Di Oktober 2023, inflasi beras mencapai 1,72% dengan andil sebesar 0,06%. Secara akumulatif, selama 2023 beras menyumbang andil inflasi terbesar: 0,49%. Secara teoritis, efektivitas bansos beras akan tetap terjaga apabila volume beras dilipatgandakan. Misal, menjadi dua kali lipat atau 20 kg/bulan/keluarga. Dengan cara itu akan ada suntikan beras 427.000 ton atau 17% dari konsumsi bulanan. Masalahnya, kalau ini dilakukan, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog bakal terkuras kian deras. Padahal, stok CBP terus menipis bukan hanya digunakan buat bansos beras, tetapi juga untuk operasi pasar bernama stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

JAKARTA,ID-Kalangan bangkir optimistis pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan tahun depan bisa tembus dua digit atau di atas 10% meski dari sisi eksternal masih terus dibayang-bayangi ketidakpastian yang meningkat. Ini selaras dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) terkait  prospek pertumbuhan kredit  yang akan berada di kisaran 10-12% pada 2024 dan 11-13% pada 2025. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) Sunarso mengungkapkan, meski banyak tantangan  yang akan terjadi tahun depan, pihaknya meyakini bahwa kinerja kredit perseroan bisa tumbuh dua digit. "BRI akan tetap berusaha menumbuhkan kredit antara 10-12%," ujar Sunarso kepada Investor Daily, Kamis (30/11/2023).  Menurut dia, salah satu tantangan yang akan dihadapi perbankan ke depan adalah sisi likuiditas. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) tengah mencari mitra strategis untuk mendukung ekspansi unit usahanya. Data Center Co, dengan peluang  kepemilikan saham hingga 20%. Kemitraan strategis  tersebut diharapkan dapat mengembangkan bisnis pusat data (data center) Group Telkom, baik didalam maupun  di luar negeri. Direktur Startegic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya mengatakan, permintaan data center di Indonesia pada 2031 diperkirakan mencapai lebih dari 1.256 MW dengan CAGR sebesar 33%. Prediksi itu naik signifikan dibanding permintaan data center ini yang masih di bawah 100 MW. "Untuk itu, kami terus berusaha mengembangkan  kapasitas data center, baik yang ada didalam maupun luar negeri, dan daerah-daerah yang kami harapkan  akan menuju kapasitas sebesar 400 MW pada 2030," jelas Budi dalam paparan publik di Jakarta Kamis (30/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah membutuhkan peran kebijakan fiskal dalam memastikan bahwa perekonomian akan didasarkan pada produktivitas dan inovasi. Di samping itu, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional akan memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dalam kisaran 5% dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif tetap rendah, dan inflasi relatif stabil. Kondisi perekonomian tersebut merupakan sebuah pencapaian positif ditengah  terjadi saat ini. Namun hal, tersebut cukup memberikan kita optimisme bagi Indonesia Emas 2045? Jawabannya jelas tidak, bukan berarti hal itu tidak penting. Namun, hal ini tidak cukup untuk mempersiapkan Indonesia  mencapai impian dan tujuan kita, yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi  yang sejahtera dan berkeadilan," kata Sri Mulyani. (Yetede)

JAKARTA,ID-Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah membutuhkan peran kebijakan fiskal dalam memastikan bahwa perekonomian akan didasarkan pada produktivitas dan inovasi. Disamping itu, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional akan memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dalam kisaran 5%, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif tetap rendah, dan inflasi relatif stabil. Kondisi perekonomian tersebut  merupakan sebuah pencapaian positif di tengah gejolak perekonomian yang terjadi selama ini. Namun, hal tersebut dinilai  masih belum cukup untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. (Yetede)

JAKARTA,ID-Setelah mengalami tren 4 penurunan selama bulan berturut-turut, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) kembali meningkat. IKI pada November mencapai 52,43 (ekspansi), meningkat 1,73 poin dibandingkan dengan bulan Oktober 2023 yang sebesar 50,70. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menerangkan, ada 3 faktor  yang membuat IKI kembali naik, yaitu peningkatan peningkatan produksi dan permintaan, penguatan nilai tukar rupiah, serta faktor musiman  untuk persiapan akhir tahun (Natal dan Tahun Baru/Nataru). "Peningkatan IKI dipengaruhi oleh meningkatnya nilai IKI pada  15 subsektor, dengan 13 subsektor di antaranya mengalami rebound setelah sebelumnya  mengalami perlambatan maupun kontraksi," ujar dia dalam konferensi pers secara hibrida, Kamis (30/11/2023)

JAKARTA,ID-PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel telah mengakuisisi sebanyak 803 menara telekomunikasi milik PT Gametraco Tunggal senilai Rp1,75 triliun. Dengan akuisisi ini, jumlah tenant MTEL bertambah 1.327 penyewa. Direktur Investasi sekaligus Sekretaris Mitratel Hendra Purnama menyampaikan, akuisisi tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan untuk mencetak pertumbuhan hingga 2025. "Strategi yang pertama adalah organik, dan kedua inorganik. Dua-duanya masih berjalan. Termasuk pembangunan BTS dan pembelian menara, fiber optik, atau bisnis lain didalam ekosistem menara," kata Hendra kepada Investor Daily, Kamis (30/11/2023). Hendra melanjutkan, akuisisi yang dilakukan Mitratel atas 803 menara ini menggunakan dana yang bersumber dari hasil IPO. Pararel dengan pengambilalihan menara tersebut, maka semua dana segar yang diperoleh Mitratel dari IPO sudah terutalisasi. (Yetede)