Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar anggaran negara digunakan secepatnya. Hingga kini, serapan anggaran pemda ataupun pemerintah pusat masih rendah. Realisasi anggaran belanja daerah sampai akhir November baru 64 %. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 74 %. Presiden Jokowi menyebutkan kedua angka tersebut dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11). Hadir dalam acara itu secara luring para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, kepala lembaga, dan beberapa gubernur. Selain itu, hadir pula sejumlah kepala daerah secara daring.

Dengan serapan anggaran yang masih rendah di pengujung tahun anggaran, belanja akan dilakukan secara besar-besaran di akhir tahun. ”Artinya, ada tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun rupiah dan ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” kata Presiden. Presiden sempat mengeluhkan keinginannya untuk mengubah lambannya realisasi serapan anggaran pemerintah. Namun, hal ini masih saja berulang. Selain itu, dipesankan pula agar anggaran digunakan secara disiplin, teliti, tepat sasaran, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Terkait rendahnya serapan anggaran di pengujung tahun, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, monitoring tetap dilakukan Kemenkeu bersama Kemendagri. ”Mendagri tadi juga lapor bahwa beliau selama minggu ini akan intensif memonitor daerah bottleneck-nya apa (yang menyebabkan serapan anggaran rendah),” ujarnya. (Yoga)

Sepertinya tidak ada sebuah generasi yang tertimpa tekanan bertubi-tubi seperti sekarang ini. Mereka mengalami disrupsi digital, pandemi Covid-19, krisis iklim, tekanan ekonomi, dan, khusus di Indonesia, berhadapan dengan dinamika politik yang aneh. Respons mereka mulai terasa di dunia kerja. Persoalan yang muncul adalah tuntutan keluwesan dalam dunia kerja. Silang pendapat soal ini kemudian memunculkan krisis produktivitas. Nike, Apple, Goldman Sachs, dan Zoom adalah contoh sejumlah perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk kembali masuk ke kantor setelah pandemi usai. Raksasa pakaian olahraga Nike baru-baru ini memberi tahu karyawannya bahwa mulai Januari 2024, mereka akan diminta untuk datang ke kantor pusat perusahaan empat hari dalam sepekan. Perusahaan tersebut, dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa ”ada kekuatan dan energi yang muncul dari kerja sama secara langsung”. Sebuah dorongan yang valid. Namun, beberapa karyawan khawatir bahwa kebijakan ini akan mengurangi fleksibilitas.

Krisis kemudian muncul karena tidak sedikit di antara manajemen dan karyawan tidak mencapai titik temu. Manajemen menuduh karyawan ingin tetap kerja santai, sedangkan karyawan melihat bahwa upaya manajemen ke cara-cara lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Mereka juga berargumen bahwa lebih penting hasil kerja dibanding sekadar wajib masuk ke kantor. Masalah selanjutnya adalah krisis produktivitas yang menimpa perusahaan. Sejumlah urusan dan target bisnis perusahaan tidak bisa tercapai karena masalah ini. Ekonom Mike Walden dari North Carolina State University mengatakan, salah satu ukuran perekonomian yang kurang dihargai adalah produktivitas pekerja yang mengukur seberapa banyak yang dicapai seorang pekerja. Pekerja yang lebih produktif akan lebih bernilai bagi bisnis dan biasanya, dibayar lebih tinggi, baik dalam bentuk upah maupun tunjangan. Inilah sebabnya mengapa peringatan baru-baru ini dibunyikan ketika angka-angka Pemerintah AS menunjukkan produktivitas pekerja menurun.

Pada pertengahan 2021 dan pertengahan 2023, produktivitas pekerja turun 2 %,  yang belum pernah terjadi dalam tujuh dekade terakhir. Kondisi seperti ini yang menyebabkan perusahaan mencari cara untuk menaikkan produktivitas pekerja. Salah satu penulis di Fast Company menyebutkan, solusi permasalahan krisis produktivitas bukan pada  meminta karyawan untuk datang ke kantor semata, melainkan pada apa yang bisa memotivasi karyawan bisa kerja produktif dan datang ke kantor apabila masalahnya adalah soal karyawan yang tidak datang ke kantor. Keluwesan di dunia kerja sepertinya dibutuhkan. Insentif yang cukup mungkin perlu dipertimbangkan. Meski demikian, perlu upaya lebih. Berbagai cara perlu dicoba. (Yoga)

Upaya industri asuransi jiwa mengembangkan kecerdasan buatan tertahan biaya dan kapasitas data. Pengembangan ini mempertimbangkan perubahan perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi yang tampak pada penurunan produk bancassurance. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon mengatakan, pihaknya tengah berupaya untuk meningkatkan kesadaran asuransi kepada generasi muda melalui platform digital. Sebab, generasi muda saat ini cenderung lebih menggandrungi teknologi berbasis digital.

”Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memiliki peluang yang sangat besar. Tapi, belum banyak perusahaan asuransi jiwa yang menerapkan itu karena tentunya butuh biaya yang besar. Apalagi, saat ini terdapat wacana dari regulator untuk meningkatkan kapasitas modal minimum perusahaan asuransi,” katanya saat ditemui di Rumah AAJI, di Jakarta, Rabu (29/11). Selain itu, pengembangan kecerdasan buatan dalam produk-produk asuransi juga membutuhkan ketersediaan sumber daya yang mendukung dan basis data yang kuat. Saat ini pendataan dalam industri asuransi jiwa belum terintegrasi dan masih terbatas. (Yoga)

PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) memanfaatkan momentum peningkatan laba dengan menggencarkan ekspansi dan diversifikasi produk. Selain akan segera meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kaltim, perusahaan juga telah memulai peletakan batu pertama pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Kompas mencatat, pada tahun 2021, PKT mencatatkan laba Rp 6,17 triliun, dan pada 2022, laba PKT melonjak  menjadi Rp 14,5 triliun. Kondisi ini tak lepas dari lonjakan harga komoditas dunia, selain juga buah pengelolaan keuangan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur Teguh Ismartono mengatakan, pada akhir tahun ini PKT bersama anak perusahaan PT Kaltim Amonium Nitrat akan meresmikan pembangunan pabrik  amonium nitrat berkapasitas 75.000 ton per tahun di kawasan industri Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Kaltim. PKT juga sedang membangun pabrik soda ash di Bontang dengan kapasitas 300.000 ton per tahun, yang ditargetkan rampung pada 2026. Soda ash merupakan bahan baku yang dibutuhkan sejumlah industri untuk membuat produk, seperti kaca, keramik, tekstil, kertas, dan aki. ”Pupuk Kaltim juga siap mewujudkan hilirisasi industri dengan pabrik soda ash dan amonium nitrat serta kemandirian pangan dengan pabrik pupuk di Fakfak,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/11). (Yoga)

Ekonomi negara ini dimotori oleh usaha mikro yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mereka ada di mana-mana di keseharian masyarakat. Ada warung andalan yang saban hari disambangi ketika stok telur dan minyak di rumah habis. Tukang pangkas rambut langganan yang sudah paham betul gaya dan kemauan kita. Penatu (laundry) kiloan yang dengan sigap mengantar-jemput tumpukan baju kita. Para pelaku usaha mikro ini, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2021, mencapai 99,6 % dari total jumlah usaha di Indonesia yang sebanyak 64,2 juta unit. Jumlah usaha mikro mendominasi dengan 64 juta unit, sedangkan usaha kecil 193.959 unit, usaha menengah 44.728 unit, dan usaha besar hanya 5.550 unit. Kajian ”Bangkit dan Berjuang: Potret Kondisi UKM di Indonesia” oleh The SMERU Research Institute pada Juni 2023 mengibaratkan, untuk setiap 1.000 populasi Indonesia, terdapat sekitar 242 usaha mikro. Mereka memiliki asset atau modal di bawah Rp 1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta omzet di bawah Rp 2 miliar per tahun.

Pada 2022, UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap total PDB nasional. Usaha mikro menjadi penyumbang terbesar kedua (37,4 %), mendekati kontribusi usaha besar (39,5 %). Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, selama periode 4 Agustus 2021-27 November 2023, muncul 11,67 juta investasi baru di skala mikro dan kecil (56,1 % dari total investasi. Sekilas, menjamurnya usaha mikro terkesan positif karena bisa membantu menciptakan lapangan kerja baru dan kerap dilihat sebagai solusi mengatasi problem pengangguran yang tinggi sekaligus pertanda bangkitnya kesadaran warga untuk menjadi wirausaha. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah berkali-kali mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berbangga diri ketika usaha mikro tumbuh pesat. Sebab, penambahan usaha mikro bukan indikator keberhasilan, melainkan pertanda gagalnya Indonesia membangun industri dan ekonomi formal untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak dan layak. Mengutip laporan the SMERU Research Institute, negara-negara dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat usaha mikro atau berusaha sendiri (self-employment) yang rendah karena pekerja sudah dapat terserap sebagai pegawai di lapangan usaha formal. (Yoga)

Aksi merger dan akuisisi (M&A) di sektor industri keuangan global lesu darah di sepanjang tahun 2023 berjalan. Menurut data Bloomberg, Rabu (29/11), nilai transaksi merger dan akuisisi di sektor jasa keuangan global hanya tercatat senilai US$ 580,9 miliar. Realisasi tersebut mencatatkan penurunan 44,1% secara tahunan. Jika ditelisik, penurunan nilai merger dan akuisisi terjadi di banyak negara, baik dari benua Asia, Amerika hingga Eropa. Contoh aksi merger dan akuisisi di negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat (AS). Di sepanjang tahun berjalan ini, nilai M&A di AS hanya mencapai US$ 1,5 triliun, turun 19,7%. Melandainya nilai M&A di Negeri Uwak Sam tersebut, salah satunya disumbang oleh anjloknya nilai merger dan akuisisi di sektor jasa keuangan sebesar 37% secara tahunan menjadi US$ 264,4 miliar. Tak berbeda, transaksi merger dan akuisisi di Indonesia juga terkoreksi dua digit, yakni 12,2% secara tahunan menjadi US$ 12,7 miliar atau sekitar Rp 186,27 triliun. Nilai transaksi M&A sektor jasa keuangan menempati posisi kedua penurunan terdalam di bawah sektor teknologi, dengan koreksi 33,40% menjadi US$ 2,3 miliar atau setara Rp 35,4 triliun. Toh, merger dan akuisisi di sektor keuangan Indonesia tahun ini masih cukup marak. Terjadi beberapa aksi M&A, baik yang dilakukan perusahaan asing maupun perusahaan domestik. Transaksi terutama banyak terjadi di industri keuangan non bank. Salah satunya adalah rencana akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan keuangan asal Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc terhadap PT Mandala Multifinance Tbk (Mandala Finance). Nilai akuisisi diperkirakan mencapai sekitar Rp 7,04 triliun. Managing Director Mandala Finance Cristel Lasmana menyebut, semua pihak terlibat sinergi berkelanjutan agar proses berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. "Diperkirakan transaksi ini akan selesai pada 2024," ujar Cristel, Rabu (29/11). Di sektor perbankan, Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga akan mencaplok bank syariah. Aksi korporasi ini dilakukan BTN dalam rangka memisahkan unit usaha syariah miliknya jadi bank umum syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menegaskan, tahun ini memang cukup banyak perusahaan IKNB yang terlibat aksi akuisisi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan, semangat konsolidasi di industri perbankan masih tinggi. Sebab, potensi keuntungan dan peluang bisnis bank tanah air masih terbuka di semua segmen.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menargetkan volume penjualan gas bumi tahun depan meningkat 4%. Target ini seiring naiknya pasokan dari sejumlah blok seperti Jambi Merang, Jambaran Tiung Biru (JTB), Pangkah, dan Muriah. Per kuartal III-2023, emiten berkode saham PGAS ini mencatatkan kenaikan volume niaga gas 5% dari semula 894 billion british thermal unit per day   (BBTUD) menjadi 935 BBTUD. Peningkatan volume niaga gas secara year on year (yoy) didorong volume pemakaian gas pelanggan industri, komersial dan rumah tangga. Adapun konsumsi PGAS berdasarkan segmentasi pelanggan masih didominasi pembangkit listrik yakni 33%. Lantas disusul industri kimia 13%, serta industri makanan, pupuk, dan keramik masing-masing 8%. PGAS juga aktif mencari pelanggan baru hingga pengembangan jaringan gas rumah tangga. PGAS menargetkan menambah 100.000 sambungan rumah tangga (SR) gas tahun depan. Sampai saat ini, PGAS telah mengelola sekitar 835.000 sambungan rumah tangga. Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGAS Harry Budi Sidharta mengatakan, PGAS berupaya mencari peluang pasar di wilayah yang layak secara keekonomian dan punya daya beli yang sesuai. Di sisi lain, Direktur Sales dan Operasi PGAS, Ratih Esti Prihatini berharap, pemerintah mengevaluasi skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sebab, hingga saat ini, PGAS belum menerima kompensasi atas penerapan HGBT dari pemerintah. Misal, PGAS sudah melakukan amended and restated contract terhadap pelaksanaan kontrak pembelian LNG dengan Petronas LNG Ltd. Kontrak ini memiliki jangka waktu 2024-2025. Analis DBS Group William Simadiputra mempertahankan rekomendasi hold saham PGAS dengan target harga lebih rendah, yakni Rp 1.050 dari Rp 1.400.