Layanan transportasi massal berbasis rel menjadi perhatian serius sejumlah pemerintah daerah. Seolah terbangun dari tidur panjang, daerah melihat pembangunan jalur kereta menjadi solusi mengurangi kemacetan sekaligus memacu denyut ekonomi. Jauh sebelum mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Bali, I Wayan Koster sempat terbang ke Jakarta. Dia menemui koleganya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pertemuan keduanya berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta pada Juli 2023. Koster bicara soal ketertarikan Bali membangun transportasi massal berbasis rel dan ingin belajar dari sukses yang diukir DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai memiliki pengalaman matang dalam pembangunan mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT). Bali berkepentingan dengan pembangunan MRT maupun LRT untuk mengatasi macet terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memang perlu memperluas basis layanan transportasi untuk memberi kenyamanan pada para wisatawan. Keseriusan Bali membangun transportasi massal berbasis rel dipertegas oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, belum lama ini. Dia menyebut rencana peletakan batu pertama proyek LRT Bali akan berlangsung pada Januari 2024. Proyek LRT Bali masuk dalam proyek strategis transportasi nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Monoarfa sempat memberikan saran kepada Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi Gunarta supaya pembiayaan pembangunan LRT Bali melalui dua skema, yakni dengan pinjaman dalam negeri dan skema pengumpulan dana melalui Bali Kerthi Development Fund (BDF). Berdasarkan rencana strategis di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pemerintah menyiapkan proyek pembangunan jalur baru kereta api di Bali sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan Singaraja—Mengwitani.

Jaringan transportasi kereta api juga terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Layanan di Jawa mayoritas untuk angkutan penumpang, sedangkan di Sumatra untuk kebutuhan angkutan barang. Belakangan, pemerintah mengoptimalkan pembangunan transportasi rel dan mengaktifkan kembali atau reaktivasi jalur kereta api. Saat ini, beberapa proyek reaktivasi di Banten dan Jawa Barat sedang berlangsung dan diharapkan beroperasi dalam waktu dekat. Mengutip rencana strategis Ditjen Perkeretaapian Kemenhub hingga 2030, jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan sepanjang 10.524 km yang membentang dari Pulau Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Supandi menuturkan masih perlu melakukan penertiban lahan untuk reaktivasi jalur kereta api, seperti jalur Naras–Sungai Limau, Sumatra Barat. “Pembebasan lahan ini memang menjadi tantangan juga, tapi dalam hal ini akan kita lakukan sebaik mungkin, sehingga rencana reaktivasi ini berjalan dengan baik,” ujarnya, Selasa (21/11). Supandi optimistis reaktivasi jalur itu dapat dimulai pada 2024. Apalagi, reaktivasi jalur kereta api Naras–Sungai Limau tersebut telah dimasukan ke dalam rencana kerja prioritas. Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) sempat melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat terkait dengan kasus suap dalam proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perkeretapian. Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menuturkan pengembangan transportasi berbasis rel berada di jalur yang tepat ditunjang oleh banyaknya daerah yang mulai fokus pada pengembangan transportasi massal. Menurutnya, pendekatan infrastruktur di luar Jawa dinilai tidak sama dengan Pulau Jawa. Tory menuturkan pembangunan fasilitas kereta api luar Jawa yang sedang berlangsung di Sumatra dan Sulawesi, lebih tepat jika dilakukan melalui revitalisasi. Pengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno menuturkan sudah saatnya pemerintah bisa menarik investasi swasta untuk menjadi pemodal utama proyek pembangunan rel kereta api di Tanah Air. Terutama, di Pulau Jawa.

Kementerian BUMN resmi menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo. PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sementara itu, pembentukan SupportingCo ditempuh melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Keduanya diresmikan pada Jumat (1/12). Melalui penggabungan ini, PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Subholding ini juga ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia.PTPN memperkirakan produksi minyak goreng akan naik dari 460.000 ton pada 2021 menjadi 1,8 juta ton per tahun mulai 2026. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger PTPN Grup merupakan salah satu skema yang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Langkah ini bertujuan untuk efi siensi dan peningkatan berbagai indikator keuangan, serta operasional perseroan. Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani mengatakan trategi subholdingsecara konkret bertujuan memaksimalkan nilai aset landbank guna meraih nilai tambah, peningkatan margin Ebitda dalam 5 tahun mendatang, peningkatan ekuitas, dan fokus bisnis yang makin kuat.

Di sela perundingan utama Konferensi Perubahan Iklim Ke-28 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia menegaskan kembali upaya penurunan emisi di sektor kehutanan dan  tata guna lahan. Upaya pengelolaan hutan untuk pengendalian perubahan iklim ini juga melibatkan dua negara dengan hutan tropis terbesar, yakni Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyatakan, Indonesia memiliki pengalaman dalam menurunkan emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan (FOLU), terutama dalam mengurangi deforestasi. Bahkan, penurunan deforestasi sudah sampai pada angka terendah. ”Atas capaian ini, kita seharusnya berhak menerima result-based payment (pembayaran berbasis hasil). Faktanya, saat ini Indonesia memang sudah menerima dari Global Climate Fund, kemudian dari Kerajaan Norwegia, dan kerja sama dengan Bank Dunia,” ujarnya di Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu (2/12/2023).

Pada 2019, emisi Indonesia di sektor FOLU mencapai 922 juta ton emisi setara karbon dioksida (CO2e) akibat adanya kebakaran hutan dan lahan. Emisi ini turun menjadi 183 juta ton CO2e pada 2020. Kemudian, tahun 2021 emisi kembali naik menjadi 224 juta ton CO2e dan tahun 2022 turun menjadi 222 juta ton CO2e. Guna meningkatkan upaya pengelolaan hutan dalam penurunan emisi, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Ketiga negara ini dikenal memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia dan kerap menghadapi permasalahan deforestasi. Kerja sama trilateral ini telah terjalin dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 2021. Kerja sama bertujuan untuk memperkuat posisi ketiga raksasa hutan tropis ini dalam negosiasi iklim, termasuk mendorong peningkatan pendanaan berbasis hasil untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Alue menekankan bahwa negara-negara maju jangan hanya meminta Indonesia dan negara lain untuk menjaga hutan tropisnya. Namun, mereka juga perlu berkomitmen untuk memberi dukungan sumber daya melalui pendanaan iklim global sebesar 100 miliar USD per tahun.

Di sela-sela World Climate Action Summit, rangkaian kegiatan COP28 di Dubai, Jumat, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan PM Norwegia Jonas Gahr Støre. Keduanya membahas sejumlah isu, di antaranya kerja sama lingkungan hidup. Menurut siaran pers KLHK, Støre mengumumkan lanjutan kontribusi Norwegia sebesar 100 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi Indonesia periode 2017-2018 dan 2018-2019. Kontribusi ini merupakan pembayaran kedua. Pada Oktober 2022, Pemerintah Norwegia membayar 56 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi 2016-2017. Terkait pembayaran 100 juta USD dari Norwegia ini, Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa, menyatakan, itu bukanlah hadiah, melainkan penghargaan atas kerja keras Pemerintah Indonesia menurunkan angka deforestasi Indonesia secara drastis, dari 1,09 juta hektar pada 2014-2015 jadi 115.500 hektar pada 2019-2020. (Yoga)

Delapan jam sehari dihabiskan oleh rata-rata pekerja urban di kantor atau pabrik, setidaknya lima kali sepekan. Tak jarang ada acara tambahan di akhir pekan atau di hari libur nasional. Belum lagi nongkrong bersama kolega seusai jam kerja untuk menunggu kema-cetan terurai atau mendinginkan pikiran setelah berkutat mengejar target. Disatukan pekerjaan, ada rasa senasib yang mempererat relasi antar karyawan. Banyak perusahaan melihat itu sebagai peluang dan menarasikan rasa senasib dan akrab itu pada level lebih intim, yaitu keluarga. Acara piknik karyawan sering dibalut dengan tema ”Temu Keluarga Besar PT A” atau ”Selamat bergabung dengan keluarga besar kami” kala menyambut karyawan baru. Bekerja memang tak selalu sebatas mencari uang. Dengan konsep keluarga, perusahaan menciptakan suasana kerja yang hangat dan memikat. Bibit konflik atau pertentangan diyakini lebih mudah diatasi.  Joshua A Luna dalam artikelnya di Harvard Business Review, dua tahun silam, menyatakan, kultur sebagai keluarga memang bisa membuat kantor menyenangkan. Tapi, kultur itu membuat atasan berhak tahu atas segala hal tentang karyawannya.

Penulis buku Ask a Manager, Alison Green, dalam wawancara dengan The New York Times, mengatakan, sisi buruk perusahaan yang menerapkan konsep keluarga adalah potensi mengeksploitasi karyawan menjadi lebih besar. Perusahaan yang meminjam konsep keluarga justru cenderung menuntut komitmen serta loyalitas tidak pantas kepada para karyawannya. Ia menggaris bawahi, tuntutan komitmen dan loyalitas berlebihan dapat berakhir pada disfungsi manajemen dari profesional menjadi eksploitatif. Jika telanjur memilih jalur ”keluarga”, manajemen harus pintar mengelola batas aturan, menetapkan target, serta menerapkan penilaian kerja yang realistis, logis, dan manusiawi. Pilihan lain, mengganti pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional. Pekerja jangan larut dalam kondisi beracun “keluarga”, tetap profesional, memahami hak dan kewajibannya, mampu bekerja sama dengan baik, serta meningkatkan kemampuan yang berguna bagi perusahaan ataupun diri sendiri. (Yoga)

Desa Karama di Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, punya kisah tentang tali. Ini tentang limbah tali yang diolah kembali menjadi tali baru dan sebagian besar dikerjakan kaum perempuan, yang sudah dilakoni sebagian warga selama puluhan tahun. Konon, penamaan Paotere, pelabuhan pendaratan ikan terbesar di Makassar, terinspirasi dari pekerja tali ini. ”Otere bahasa Makassar yang berarti tali. Paotere adalah pembuat tali. Ini merujuk pada pembuatan tali yang saat itu banyak dilakukan warga Tinambung di Paotere. Dulu, mereka mengerjakan tali di sana. Lama kelamaan dibawa pulang dan dikerjakan di kampung,” kata Ridwan Alimuddin, pegiat literasi yang juga kelahiran Tinambung. Limbah tali yang diolah umumnya tali bekas kapal yang berasal dari berbagai pelabuhan. Tali diurai untuk dipisahkan bagian yang rusak. Membuat tali baru dilakukan dengan memilin bagian yang masih bagus menjadi untaian tali kecil.

Selanjutnya tali kecil ini dipilin lagi dan disatukan hingga menjadi tali berukuran besar. Pengerjaan ataupun alat yang digunakan sederhana. Di Desa Karama, kaum perempuan berperan besar dalam usaha limbah tali ini. Mereka bekerja berkelompok dengan jumlah 6-8 orang per kelompok, sejak pagi hingga pukul 17.00, rata-rata setiap kelompok menyelesaikan belasan hingga puluhan rol tali per hari. Satu rol berukuran panjang antara 80-100 meter. Umumnya limbah tali didatangkan oleh juragan atau pemilik usaha tali. Mereka yang mengupah para pekerja dan kemudian memasarkan tali baru yang dihasilkan. Tali dari limbah ini dikirim ke berbagai daerah di Indonesia untuk kebutuhan rumpon serta peruntukan lain. Upah pekerja tali umumnya Rp 50.000-75.000 per hari, bergantung berapa rol yang diselesaikan. Bagi perempuan di Karama, upah ini sangat berharga untuk membantu keuangan keluarga terutama saat suami-suami mereka melaut berbulan-bulan ke pulau lain. (Yoga)

Lubang-lubang untuk menanam kopi telah disiapkan di kaki bukit di Desa Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Aceh. Doa mendaras dari mulut sejumlah warga dan tamu undangan yang ikut menanam bibit kopi siang itu, Sabtu (25/11). Dalam dekapan udara sejuk segar Gayo, tanaman kopi yang di kawasan itu diberi nama Siti Kewe ditanam dengan rasa hormat. Begitulah tradisi menanam kopi di kawasan Gayo yang diawali dengan ritual sederhana, Dua Ni Kupi. Ritual ini melambangkan doa dari orangtua kepada anaknya agar ia tumbuh besar dan kelak berguna bagi keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Di sini, Siti Kewe dianggap bukan sekadar tanaman, melainkan anak kesayangan.

Ritual Dua Ni Kupi masih ada yang melakukannya hingga sekarang, terutama para orang tua. ”Mereka percaya sekali kalau bibit yang didoakan bakal tumbuh subur,” ujar Hardiansyah, pendamping Program Peningkatan Kebudayaan Desa Paya Tumpi Baru. Hardiansyah selaku pegiat seni dan budaya Gayo mencoba menghidupkan lagi proses menanam Siti Kewe dengan ritual Dua Ni Kupi. Tujuannya, agar terjalin hubungan yang erat antara petani muda dan Siti Kewe. Ia memanfaatkan Festival Panen Kopi Gayo 2023 sebagai panggung besarnya. Tahun ini, Festival Panen Kopi Gayo yang diprakarsai oleh Komunitas Gayo Kultural Lab menjadi perhelatan ke-6. Dengan dukungan pembiayaan dari Kemendikbudristek, festival digelar ditiga desa, yakni Desa Kelitu, Bukit Sama, dan Paya Tumpi Baru. Berbagai seni tradisi pun dihadirkan.

Kopi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Gayo. Dari kopilah, sebagian besar warga Gayo hidup. Tidak heran jika kopi begitu disayang. Tahun 2020, menurut data BPS Aceh, produksi kopi arabika Gayo di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues mencapai 65.793 ton biji kopi (green beans). Produksi ini 40 % dari total produksi kopi arabika nasional. Sebagian besar produksi kopi arabika Gayo diekspor ke luar negeri, terutama AS, Eropa, dan beberapa tahun belakangan ini China. Para pembeli dari negara-negara itu berani menyerap dan membeli mahal kopi arabika Gayo di atas standar harga internasional. Lewat Festival Panen Kopi Gayo, diharapkan tradisi budaya Gayo diperkenalkan lagi agar dikenal banyak orang. (Yoga)

Upaya mengatasi krisis iklim memerlukan kerja sama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata dari semua pihak. Indonesia pun berkomitmen mengatasi krisis iklim dengan dukungan pendanaan dari pihak lain. Posisi Indonesia untuk terus mendorong pendanaan iklim, khususnya terkaittransisi energi, disampaikan langsung Presiden Jokowi dalam pembukaan World Climate Action Summit (WCAS) di Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat (1/12) WCAS merupakan salah satu agenda dalam Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-28 (COP28) di Dubai.

”Target Kesepakatan Paris dan net zero emission (nol emisi karbon) hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan,” ujarnya. Presiden mengatakan, semua upaya mengatasi perubahan iklim membutuhkan pembiayaan besar. Negara-negara sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun USD untuk net zero emission 2060. ”Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Kami memiliki platform pembiayaan inovatif yang kredibel, bursa karbon, mekanisme transisi hijau, sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari result based payment (pembayaran berdasarkan hasil),” ucap Presiden. (Yoga)

Penambahan pagu pinjaman luar negeri untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista sebesar 4,25 miliar USD memicu sejumlah pertanyaan, misalnya, mengapa kenaikan pagu pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista periode 2020-2024 dari 20,75 miliar USD menjadi 25 miliar USD terkesan tiba-tiba dan dilakukan pada tahun terakhir masa kerja kabinet Indonesia Maju. Pemerintah memang telah menjelaskan, kebijakan itu diambil karena ada gejolak harga alutsista secara global. Selain itu, kebijakan ini tak mengubah pagu alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode 2020-2034 yang besarnya 55 miliar USD. Pasalnya, penambahan alokasi pinjaman 2020-2024 bersumber dari pagu pinjaman untuk 2025-2029 (Kompas, 30/11). Penjelasan itu memunculkan pertanyaan baru, seperti sampai sejauh mana kemendesakan pengadaan alutsista sehingga harus menambah pagu pinjaman dengan memakai alokasi tahun berikutnya.

Lalu, bagaimana jika pemerintahan hasil Pemilu 2024 juga menghadapi kemendesakan terkait alutsista, tetapi sebagian dari pagu pinjaman sudah diambil pemerintahan saat ini. Terbatasnya keuangan negara membuat anggaran untuk pertahanan dengan pengadaan alutsista di dalamnya saat  ini masih 0,8 % dari PDB. Idealnya, anggaran pertahanan adalah 2 % dari PDB. Kondisi itu membuat kekuatan pokok minimal (minimum essential force/MEF) TNI AU baru mencapai 51,51 % pada awal 2023, TNI AD sebesar 76,23 % dan TNI AL mencapai 59,69 % hingga 2021. Secara keseluruhan pada 2021, MEF TNI sebesar 62,31 %. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan mencapai 100 persen pada 2024 (Kompas.id, 8/3/2023). Dalam keadaan seperti ini, semua anggaran negara, termasuk untuk belanja alutsista, semestinya digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penyelewengan yang membuat kita tak optimal mendapatkan alutsista. (Yoga)

Pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan dukungan agar bisa bersaing di sektor pasar barang elektronik dalam negeri. Dengan masyarakat membeli dan menggunakan barang elektronik produk lokal turut mendorong pertumbuhan pabrik lokal dan memperluas kapasitas atau menambah tenaga kerja yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktur Operasional PT Adi Pratama Indonesia Tri Isyanta mengatakan, saat ini pelaku industri barang elektronik merek lokal hanya mendapatkan 2 % pasar barang elektronik dalam negeri. Selebihnya masih dikuasai barang elektronik merek global atau asing. Tri menambahkan, pelaku industri barang elektronik merek lokal membutuhkan dukungan keberpihakan negara dan diberikan kesempatan lebih luas untuk meningkatkan volume penjualannya.

”Beri kesempatan dan kepercayaan kepada merek lokal barang elektronik ini. Kualitasnya bisa bersaing dengan merek global,” ujar Tri saat ditemui di kantornya di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/12). PT Adi Pratama Indonesia merakit dan memproduksi berbagai barang elektronik, seperti laptop, televisi, CCTV, dan interactive flat pannel (IFP). Dengan membeli dan menggunakan produk elektronik merek lokal, lanjut Tri, bisa membantu pelaku industri ini untuk terus bertumbuh. Melalui peningkatan kapasitas produksi dan bisnis, pelaku industri merek lokal ini bisa berekspansi dan menambah serapan tenaga kerja sehingga harapannya bisa mendorong perekonomian nasional. (Yoga)

Harga kebutuhan pokok masih melanjutkan tren kenaikan. Sampai November 2023, komoditas pangan tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar, baik secara bulanan maupun tahunan. Fenomena ini diperkirakan bakal berlangsung sampai tahun depan dan menggerus daya beli sebagian masyarakat. Berdasarkan catatan BPS, per November 2023, inflasi bulanan dan tahunan masih meningkat. Secara tahunan (year on year), tingkat inflasi mencapai 2,86 %, naik dari posisi Oktober 2023 sebesar 2,56 %. Sementara inflasi bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,38 %, naik dari posisi Oktober 2023 sebesar 0,17 %. Tingkat inflasi bulanan per November 2023 ini lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya ataupun bulan yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud, Jumat (1/12) mengatakan, berdasar kelompok pengeluarannya, inflasi bulanan dan tahunan yang terbesar terjadi pada kelompok makanan-minuman dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi tahunan 6,71 % dan memberikan andil sebesar 1,72 % terhadap inflasi umum. Sementara secara bulanan, kelompok ini mengalami inflasi 1,23 % dengan andil sebesar 0,32 % terhadap inflasi umum. Komoditas utama yang menyebabkan inflasi pada November 2023 adalah cabai merah yang mengalami inflasi bulanan 42,83 % dengan andil 0,16 % terhadap inflasi umum; cabai rawit yang mengalami inflasi 43,27 % dengan andil 0,08 % terhadap inflasi umum; dan bawang merah yang inflasinya 11,49 % dengan andil 0,03 %. (Yoga)