Telkom Cari Mitra Janjikan 20% Saham Data Center Co
Memacu Produktivitas Capai Visi Indonesia Emas 2045
Memacu Produktivitas Capai Visi Indonesia Emas 2045
IKI Kembali Meningkat di November
Mitratel Akuisisi 803 Menara Senilai Rp1,75 Triliun
Ikhtiar Tekan Harga Pangan
Jaringan Internet untuk Masyarakat Pelosok Desa
Iklim Ekstrem Bebani Warga Miskin Lima Kali Lipat
Anomali iklim berimbas pada beratnya beban warga miskin
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengeluaran warga miskin di desa atau di
kota rata-rata naik 82 % pada tahun 2030 hingga 578 % pada 2045. Tim Jurnalisme
Data Harian Kompas selama sebulan hingga Rabu (29/11) memproyeksikan peningkatan pengeluaran warga untuk membeli pangan,
listrik, dan air bersih jika terjadi anomali iklim, seperti El Nino, La Nina,
serta Dipol Samudra Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD) positif dan negative hingga
2045. Hasilnya, semua anomali iklim semakin membebani warga miskin. Tahun ini,
BMKG mengumumkan iklim El Nino dan IOD positif terjadi bersamaan sehingga curah
hujan berkurang di sejumlah wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada 2022,
diidentifikasi terjadi La Nina dan IOD negatif sehingga curah hujan bertambah.
Hasil perkiraan Kompas, akibat perubahan iklim dari basah
(2022) ke kering (2023), pengeluaran warga miskin kota untuk membeli beras naik
29 % menjadi Rp 135.271 per kapita per bulan. Begitu pun warga miskin desa yang
harus membelanjakan uang Rp 137.449 per kapita per bulan, naik 16 % dari tahun
2022. Selama 22 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami anomali iklim yang
makin ekstrem. Hal itu akan berdampak semakin tingginya pengeluaran beras warga
miskin. Jika pada 2045 terjadi El Nino dan IOD positif bersamaan, seperti tahun
2023, pengeluaran bulanan warga miskin kota untuk membeli beras akan naik jadi
Rp 174.725 per kapita. Adapun pengeluaran warga miskin desa Rp 177.118 per
kapita. Apabila terjadi La Nina, belanja bulanan warga miskin desa untuk
membeli beras menjadi Rp 147.844 per kapita. Adapun pengeluaran bulanan warga
miskin kota pada 2045 menjadi Rp 179.303 per kapita.
Kenaikan pengeluaran beras dan air pada tahun ini dialami Kartika
(29), warga Kalibaru, Jakut. Tahun lalu, ia bisa membeli beras Rp 7.000 per
liter, tetapi tahun ini harga beras melonjak menjadi Rp 11.000-Rp 12.000 per
liter. Pengeluaran untuk mengakses air bersih Kartika juga naik dua kali lipat.
Pada 2022, Rp 300.000 per bulan. Namun, tahun ini, saat musim kemarau berkepanjangan,
uang yang dikeluarkan jadi dua kali lipat, yakni Rp 600.000 per bulan. Pengeluaran
warga miskin diambil dari beberapa komoditas yang memberikan andil garis
kemiskinan, seperti beras, gula, air, dan listrik. Data ini merujuk pada
publikasi ”Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Survei Sosial Ekonomi
Nasional, BPS Periode September 2011-2022”. Data itu dikalikan dengan sumbangan
(persentase) komoditas beras, listrik, gula, dan air terhadap garis kemiskinan.
(Yoga)
Anomali Iklim Menyedot Dana Negara
Garis kemiskinan berpotensi terus naik seiring terjadinya
anomali iklim yang makin ekstrem. Kondisi ini menuntut tersedianya anggaran
perlindungan sosial yang adaptif untuk menekan angka kemiskinan akibat perubahan
iklim. Anomali iklim yang dimaksud berupa El Nino, La Nina, dan Dipol Samudra
Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD). Proyeksi Tim Jurnalisme Data Kompas, iklim La
Nina atau IOD negatif yang berpotensi meningkatkan curah hujan membuat
kebutuhan warga miskin lebih tinggi dibandingkan saat terjadi iklim El Nino ataupun
IOD positif yang mengurangi curah hujan. Pada 2030, jika terjadi La Nina, garis
kemiskinan menjadi Rp 742.222 per orang per bulan atau naik 39 % dibandingkan
garis kemiskinan nasional 2022 dari olahan data BPS senilai Rp 535.547 per
kapita per bulan. Garis kemiskinan yang dimaksud adalah pengeluaran minimum
seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.
Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) diperkirakan naik
hampir dua kali lipat dari tahun 2022 menjadi Rp 485,8 miliar. Jika pada 2030 terjadi
La Nina dan IOD negatif secara bersamaan, garis kemiskinan berpotensi naik 32 % dari tahun 2022 menjadi
Rp 711.059 per kapita per bulan. Peningkatan pengeluaran ini membuat alokasi
anggaran perlinsos juga akan naik menjadi Rp 457,4 miliar. Anggaran perlinsos
diproyeksikan dari data historis APBN 2005-2022. Proyeksi tersebut merupakan
hasil analisis menggunakan metode regresi linier. Adapun data yang dipakai merujuk
pada anggaran perlinsos dan garis kemiskinan nasional selama 2005-2022. Laporan
Bank Dunia bertajuk ”Poverty and Shared Pros- perity 2020” menyebutkan, secara
global, diperkirakan 1,47 miliar orang tinggal di daerah dengan rawan banjir
tinggi. Sekitar separuhnya termasuk golongan miskin. (Yoga)
BELANJA ALUTSISTA Penambahan Pinjaman Rp 61,7 Triliun Bisa Picu Kecurigaan Publik
Alokasi belanja alat utama sistem persenjataan atau
alutsista yang berasal dari pinjaman luar negeri untuk 2024 ditambah hingga
mencapai lebih dari 4 miliar USD atau Rp 61,7 triliun. Penambahan dinilai
tiba-tiba dan dilakukan saat Menhan Prabowo Subianto maju di Pemilihan Presiden
2024 sehingga bisa menuai kecurigaan publik bahwa uang akan digunakan untuk
pemenangan pemilu. Pada Selasa (28/11) sore, Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal
(Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menkeu
Sri Mulyani mengikuti rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam rapat
yang dipimpin Presiden Jokowi itu dibahas soal anggaran untuk pembangunan
sistem pertahanan.
Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11),
menjelaskan, pertemuan tersebut membahas belanja alutsista yang menggunakan
pinjaman luar negeri. Alokasi untuk sektor pertahanan keamanan selama ini
terdiri dari dua sumber, yakni APBN dan pinjaman luar negeri. Alokasi belanja
sektor pertahanan keamanan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun
anggaran 2024 yang dibagikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu
pagi, senilai Rp 331,9 triliun. Sumber lainnya adalah pinjaman luar negeri.
”Untuk (periode) tahun 2020-2024, waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden (alokasi) 20,75 miliar USD. Nah,
kemarin, karena ada beberapa perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi 25
miliar USD.,” ujarnya kepada wartawan.
Kendati periode rencana strategis 2020-2024 mendapat kenaikan alokasi
pinjaman luar negeri, alokasi sampai akhir 2034, menurut Sri, tak berubah,
tetap seperti yang diputuskan oleh Presiden, yakni 55 miliar USD. (Yoga)









