Bank Indonesia (BI) kembali memperpanjang relaksasi kartu kredit hingga pertengahan tahun 2024. Ini sejalan dengan bisnis kartu kredit yang memang masih terlihat lesu. BI mencatat, pada Oktober 2023,  nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai Rp 664,87 triliun atau turun sebesar 3,53% secara tahunan atau year on year (yoy). Adapun, perpanjangan relaksasi meliputi batas minimum pembayaran pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp 100.000. GM Divisi Bisnis Kartu BNI Grace Situmeang bilang relaksasi tersebut cukup berdampak pada peningkatan nilai maupun volume transaksi hingga sepuluh bulan pertama tahun ini di kisaran 20% secara tahunan. Hanya saja, ia tak mau menyebut nilai pastinya. Grace meminta perpanjangan relaksasi ini juga perlu diikuti dengan peninjauan ulang terkait kebijakan tingkat bunga kartu kredit yang kini maksimal 1,75%. Mengingat, tren suku bunga sudah mengalami kenaikan. Sependapat, SVP Credit Cards Grup Bank Mandiri Erin Young juga optimistis bahwa pertumbuhan bisnis di segmen ini akan tetap tumbuh. Ini terbukti dari volume transaksi sudah meningkat hingga 30% secara tahunan. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menilai perpanjangan insentif itu merupakan upaya dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian domestik. Ia menyebutkan hingga saat ini kartu kredit masih menjadi salah satu pembayaran andalan nasabah BCA. Per Septermber 2023, transaksi kartu kredit  BCA mencapai Rp 78,5 triliun, naik  34% yoy.

Industri asuransi pada tahun depan masih dibayangi laju inflasi tinggi. Inflasi diperkirakan masih berada di level tinggi, karena suku bunga acuan Bank Indonesia diprediksi masih tinggi. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Iwan Pasila, memperkirakan, inflasi yang berpotensi naik dalam beberapa periode ke depan, membuka peluang bagi otoritas moneter untuk menaikkan suku bunga lebih lama ( higher for longer ). Presiden Direktur PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI), Widodo mengamini, tingginya suku bunga acuan berkepanjangan bisa mengerek bunga surat berharga negara (SBN) yang baru diterbitkan. Ini akan ikut menurunkan harga SBN yang terbit saat suku bunga masih lebih rendah. Selama ini, lanjut Widodo, ASBI masih mampu membukukan investasi dengan hold to maturity method. Namun, strategi ini memiliki konsekuensi SBN tidak dapat terjual bila ada kebutuhan likuiditas. "Masalah ini yang menyebabkan bangkrutnya Silicon Valey Bank (SVB) di Amerika Serikat," imbuh dia. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengakui, kenaikan suku bunga yang berkepanjangan bisa bedampak negatif terhadap pertumbuhan portofolio investasi asuransi. Ini terutama untuk investasi jangka panjang. Budi belum bisa memproyeksi kinerja industri asuransi di tahun depan, karena masih wait and see. Yang pasti, pihaknya selalu mengingatkan pelaku industri untuk mencari instrumen investasi yang bisa mendorong peningkatan premi.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kembali berhasil meraih gelar Juara 1 di ajang penganugerahan Annual Report Award (ARA) 2022 dalam kategori Go Publik Keuangan. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, penghargaan ini menjadi wujud dari konsistensi dan komitmen perseroan untuk mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam memaksimalkan nilai perusahaan. “Penghargaan ini kami harap dapat semakin meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap Bank Mandiri, dengan mengedepankan budaya tata kelola yang terbuka dan transparan,” terang Rudi dalam keterangan resminya, Senin (27/11).Annual Report Award adalah penghargaan atas keterbukaan perusahaan pemerintah dan swasta, publik (Listed) dan Non Publik (Non Listed) yang ditunjukkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report) perusahaan yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) untuk meningkatkan kualitas informasi dan governance. ARA juga menjadi salah satu penghargaan prestisius yang menekankan pada kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG). Terlebih lagi, kinerja keuangan Bank Mandiri terus mencatatkan perbaikan yang selaras dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih solid serta diikuti dengan transformasi bisnis yang menyeluruh. Tercatat, pada akhir September 2023 Bank Mandiri berhasil menorehkan rekor sebagai bank pertama di Indonesia dengan total aset konsolidasi yang menembus Rp 2.007 triliun per September 2023 atau tumbuh 9,11% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY). Pertumbuhan tersebut pun beriringan dengan protabilitas Bank Mandiri yang semakin membaik. Tercermin dari laba bersih Bank Mandiri secara konsolidasi melesat 27,4% YoY menjadi Rp 39,1 triliun hingga September 2023. Kenaikan laba tersebut merupakan hasil dari strategi Bank Mandiri yang berfokus pada ekosistem baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.

Penerimaan pajak pada 2022 dan 2023 melampaui target APBN dan tax ratio naik menjadi dua digit yakni 10,4%. Akan tetapi, masih ada potensi 40% yang belum termobilisasi menjadi penerimaan. Hal itu menjadi tantangan capres 2024 agar pemerintahannya ke depan memiliki program untuk modernisasi administrasi pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (TI) agar mampu mengawasi kepatuhan massal WP/PKP. Melalui review elektronik (e-review) data-matching, sekitar 80%—90% faktur pajak dan bukti potong/pungut pajak dapat meningkatkan kepatuhan formal dan substansial, penerimaan pajak, dan tax ratio sejajar dengan negara maju. Akan tetapi, Asian Development Bank (ADB) seperti disampaikan Darussalam (DDTC) dalam rapat dengar pendapat DPR, masih ada 40% potensi pajak belum terpungut. Outlook 2023 mengestimasi realisasi penerimaan pajak Rp1.818,20 (105,83% dari target), sedangkan target APBN 2024 sebesar Rp1.988,90 (109,83% outlook 2023). (Bisnis 23/11/23). Tampaknya, selama 3 tahun berturut-turut sejak 2022 surplus penerimaan diharapkan terus berlanjut. Sementara itu, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam (22,7%), Kamboja (20,2%) dan Thailand (16,5%). Agar menjadi bantalan pembangunan menuju negara maju Indonesia emas 2045, Darussalam menyebut pemerintah harus menggapai tax ratio 16%—17% (standar OECD 15%—17%). Dengan rasio 16,5% (selevel Thailand) akan diperoleh penerimaan Rp2.723,80 triliun (158% APBN 2023). Besaran rasio pajak, menjadi benchmark kapabilitas fiskus memungut pajak, dan ukuran WP mematuhi sistem self assessment secara sukarela. Kepatuhan penyampaian SPT saat ini 80%, padahal standar OECD 85%, dan kepatuhan substansial mengisi SPT benar dan lengkap belum memadai. Sebagai negara hukum yang demokratis menuju kesejahteraan rakyat, para penegak hukum (termasuk hakim pajak) perlu menjaga agar hukum pajak ditafsir dan diterapkan seperti bunyinya bebas dari kekhilafan (unscrupulous), pemelintiran (twisting) atau penyesatan (logical fallacy) menurut penguasa dan penegak hukum sehingga tidak mengubah karakter negara hukum (rechtstaat) Indonesia menjadi negara kekuasaan (machtstaaat). Karena pemberian keputusan sengketa keberatan seadil-adilnya pada tingkat pertama UU KUP memberikan trust kepada Dirjen Pajak, yang juga penerbit ketetapan pajak, maka sebagai lembaga yudikatif semu, seharusnya Kakanwil Pajak dapat memutus keberatan dengan sikap imparsial tidak memihak pemeriksa tetapi tegak lurus sesuai hukumnya agar memberi kepastian hukum seadil-adilnya dan sekaligus perlindungan hukum justiifiabel kepada WP yang dilindungi konstitusi (Pasal 28 D(1) UUD 1945.

Bagi orang Lamalera, tradisi berburu paus, lumba-lumba, dan pari manta bukan urusan sejengkal perut semata. Tradisi ratusan tahun di selatan Pulau Lembata, NTT, itu menjadi landasan hidup yang mewujud dalam beragam ekspresi budaya. Alunan syair lie yang dinyanyikan Kristoforus Plea Hariona (66) di Desa Lamalera A, Kecamatan Wulandoni, Lembata, Senin (20/11) malam memecah keheningan, sang lamafa atau juru tikam ikan paus tersebut melantunkan syair berbahasa Lamalera dalam festival budaya ”Tani Tenane Fule Penete”. Lie merupakan nyanyian selama proses melaut yang dipercaya bisa mendatangkan pertolongan. Syairnya beragam, beberapa di antaranya ditujukan untuk meminta angin saat berlayar dan kemudahan mendapatkan ikan.

”Sayangnya, banyak generasi muda mulai lupa. Padahal, ini budaya dari nenek moyang yang harus terus dilestarikan,” ujarnya. Orang Lamalera memburu paus, lumba-lumba, dan pari manta tidak sekadar untuk kebutuhan keluarga. Setelah ikan-ikan besar itu ditangkap, dagingnya dibagikan kepada warga setempat, termasuk fakir miskin, janda, dan orang sakit. Dalam festival budaya itu, warga Lamamanu membawakan tutu koda meminta hujan untuk memulai musim tanam. Sebab, kemarau masih melanda meskipun sudah di pengujung tahun. Selain tradisi lisan dan tarian, tradisi berburu paus di Lamalera juga mewujud dalam obyek kebudayaan lainnya, yaitu pengetahuan tradisional menenun yang disebut tani tenane. Gambar peledang, paus, dan pari manta menjadi motif umum tenun Lamalera.

Setiap Sabtu pagi, ibu-ibu dari Lamalera naik bus menuju Pasar Barter Wulandoni yang berjarak 9 km. Di sana mereka bertemu orang-orang dari gunung untuk menukarkan hasil laut dengan komoditas pertanian, seperti jagung, singkong, keladi, dan sayur-mayur. Tiga tahun terakhir, Alexander menjadi daya desa di Lamalera A. Ia bertugas menggerakkan warga mengoptimalkan potensi desa untuk mendukung program pemajuan kebudayaan desa dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. “Tradisi berburu paus ibarat akar bagi budaya Lamalera yang mewariskan nilai-nilai luhur, seperti gotong royong, kerja keras, dan peduli terhadap sesama. ”Jadi, ini bukan cuma urusan perut. Kalau tradisi berburu paus yang sudah berjalan ratusan tahun dilarang, budaya-budaya Lamalera pun akan hilang,” katanya. (Yoga)

ASEAN dan AS mencatatkan neraca perdagangan 508 miliar USD per tahun. ASEAN juga menjadi tujuan investasi utama AS di Indo-Pasifik. Agar manfaatnya dirasakan lebih luas, perlu akses bagi usaha kecil dan menengah atau UKM di negara-negara ASEAN dalam hubungan ekonomi itu. Mengacu data pada edisi VI ASEAN Matters for America, America Matters for ASEAN, ada 71 juta UKM di seluruh ASEAN. Dari 650 juta warga ASEAN, 143 juta orang menjadi pegawai UKM. Ada ratusan juta orang lainnya yang mendapatkan pekerjaan dengan menjadi mitra dan pemasok UKM. ”Angka ini menunjukkan makna penting UKM bagi ASEAN,” kata Direktur Pengelola Regional Dewan Bisnis ASEAN-AS (US-ABC) Brian McFeeters di sela-sela peluncuran ASEAN Matters for America, America Matters for ASEAN, Senin (27/11) di Jakarta. US-ABC menggandeng East-WestCenter di Hawaii dan ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura untuk menyusun laporan itu. Laporan itu memaparkan interaksi dan dampak ekonomi, politik, dan budaya dari hubungan AS-ASEAN. Analisis dilakukan di tingkat nasional dan lokal di AS dan ASEAN.

Dalam kajian US-ABC, UKM ASEAN bisa berperan secara lokal di berbagai negara anggota ASEAN. Sayangnya, jika akan masuk ke pasar ekspor, UKM menghadapi aneka kendala. McFeeters mengatakan, salah satu solusi untuk membantu UKM ASEAN adalah mengintegrasikan dalam ekonomi digital. Kini, hanya 17 juta dari 64 juta UKM Indonesia terlibat dalam ekonomi digital. Padahal, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital bernilai puluhan miliar USD per tahun. Dalam jajak pendapat terhadap 1.500 pelaku UKM ASEAN, hanya 33 % yang memanfaatkan lokapasar. Padahal, 80 % responden mengaku sudah berusaha masuk ke ekonomi digital. Mereka memacu integrasi selama pandemi Covid-19. Karena itu, bersama sejumlah pihak lain, US-ABC berusaha membantu UKM ASEAN beradaptasi dengan lokapasar dan ekonomi digital. Wujudnya berupa Akademi UKM ASEAN dan US-ABC ikut mengelolanya. Sejauh ini, 4.200 pelaku UKM ASEAN memanfaatkan fasilitas itu. (Yoga)

Pemerintah baru saja menetapkan kenaikan biaya ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Langkah ini perlu diikuti dengan peningkatan layanan bagi jemaah. Penetapan tersebut diambil dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (27/11). Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi per anggota jemaah Rp 93,4 juta. Dari jumlah itu, 60 % biaya (Rp 56 juta) dibebankan langsung kepada calon anggota Jemaah, 40 % sisanya (Rp 37,3 juta) ditanggung dana nilai manfaat dari setoran awal.Dengan perhitungan itu, setiap calon jemaah haji yang mendapat giliran berangkat tahun 2024 perlu melunasi sisa biaya haji Rp 31 juta per orang. Sebelumnya, mereka telah memberikan setoran awal sebesar Rp 25 juta saat awal pendaftaran reguler (Kompas, 28/11). Dibandingkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp 90,5 juta, BPIH 2024 naik Rp 2,9 juta.

Pada 2023, biaya yang ditanggung jemaah Rp 49,8 juta, sementara tahun 2024 menjadi Rp 56 juta. Selisihnya, Rp 6,2 juta. Kenaikan biaya haji dapat dipahami mengingat berbagai komponen penyelenggaraan ibadah itu memang tinggi. Salah satunya, biaya layanan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang ditangani oleh konsorsium perusahaan di Arab Saudi. Pertimbangan lain, adanya kenaikan kurs dollar dan riyal terhadap rupiah yang berdampak pada harga akomodasi dan konsumsi. Berapa pun kenaikan biaya haji, tentu menambah beban bagi jemaah. Seiring kenaikan biaya, Kemenag dituntut untuk meningkatkan layanan bagi jemaah haji sejak di Tanah Air, selama perjalanan dan beribadah di Tanah Suci, hingga pulang. Semua kebutuhan jemaah hendaknya dipenuhi, mencakup transportasi (pesawat dan darat), pemondokan, konsumsi, pendampingan ibadah, dan kesehatan. (Yoga)

Dua tahun terakhir ini, jumlah investasi di Indonesia naik cukup signifikan. Sebagian besar, sampai 92 %, didominasi usaha skala mikro dan kecil. Meski kalah dari segi nilai, investasi UMK ini dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dari usaha menengah dan besar. Berdasarkan data Kementerian  Investasi / BKPM, selama periode 4 Agustus 2021 sampai 27 November 2023, sejak diterapkan sistem perizinan  usaha daring yang terintegrasi dan berbasis risiko (online single submission risk based approach/OSS-RBA), total ada 12,71 juta investasi yang terdaftar di Indonesia. Sebanyak 92 % merupakan investasi di UMK. Jumlah itu terdiri dari 7,13 juta investasi UMK perseorangan (56,10 % dari total investasi yang masuk) dan 4,54 juta investasi UMK berbadan usaha (35,78 %). Adapun investasi oleh usaha skala menengah dan besar hanya 8,11 % dari total investasi yang terdiri dari 50,18 juta usaha non-UMK perseorangan (0,39 %) dan 981.000 usaha non-UMK badan usaha (7,72 %).

Sejalan dengan itu, NIB yang diterbitkan pun didominasi UMK. Dari total 6,59 juta NIB yang keluar pada periode yang sama, sebesar 98,96 % adalah NIB untuk UMK. Mayoritas merupakan NIB usaha mikro (96,2 %) dan usaha kecil (2,76 %). Mayoritas investasi UMK yang masuk bergerak di sector perdagangan eceran yang risiko usahanya rendah, sector jasa lainnya, konstruksi, atau investasi manufaktur kecil dan sederhana, seperti alas kaki dan tekstil rumahan. Direktur Deregulasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Dendy Apriandi, Selasa (28/11) seusai diskusi bertema ”OSS-RBA Terkini: Upaya Perbaikan dan Tantangan Implementasi di Daerah” yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). di Jakarta, mengatakan, investasi UMK hanya banyak dari segi jumlah, tetapi nilainya tidak terlalu besar. (Yoga)

Kontestasi perpolitikan Indonesia membahana di tengah ketidakpastian ekonomi yang terindikasi dari sikap wait and see investor hingga perlambatan pasar modal. Masyarakat berharap presiden selanjutnya akan membawa perbaikan. Kemenkeu memproyeksikan, rangkaian aktivitas pemilu dapat memberikan kontribusi masing-masing 0,2 % dan 0,25 % terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024. Adapun anggaran pemilu yang telah digelontorkan mencapai Rp 11,5 triliun untuk tahun 2023 dan Rp 15,9 triliun untuk 2024. Sementara itu, di tengah ketidakpastian global dan kemelut geopolitik, ekonomi ikut bergejolak. Situasi tersebut terindikasi dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Pasar Modal Indonesia yang fluktuatif lebih dari dua bulan terakhir. IHSG sempat merosot meninggalkan level 7.000 sejak pertengahan September 2023. Hal tersebut diikuti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Setelah sempat menyentuh puncak terlemah di sekitar Rp 16.000 pada awal November, kurs rupiah saat ini terus menguat di posisi terakhir sekitar Rp 15.500, Jumat (24/11).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI) Teguh Dartanto menjelaskan, pemilu sendiri bisa berdampak negatif pada kinerja perekonomian dari indikator IHSG. Berdasarkan studi yang ia lakukan dengan rekannya di 2014, IHSG akan alami penurunan sejak sebulan sebelum hari pemilu hingga momen perhitungan cepat. Bersamaan dengan itu, ada juga pola konsumsi, uang beredar, dan investasi yang berubah karena aktivitas kampanye, mobilisasi masa, pencetakan dan distribusi surat suara, serta kegiatan pencoblosan. Konsumsi dan uang beredar akan naik di triwulan sebelum dan pada periode terjadinya Pemilu. Sementara itu, seperti investasi di pasar modal, investasi secara makro juga akan mengalami penurunan di triwulan terjadinya pemilu karena investor menunggu hasil dari pemilu. Namun, pemulihan investasi akan berjalan lebih lambat karena baru mengalami kenaikan setahun setelah pemilu. ”Proyeksi saya terkait dampak Pemilu 2024 akan mengikuti pola yang mirip-mirip dengan studi tersebut. Namun, dampaknya akan lebih panjang karena di 2024 berlangsung pemilu serentak, baik legislatif maupun presiden dalam dua putaran, serta pilkada,” tuturnya, Minggu (26/11). (Yoga)