Garis kemiskinan berpotensi terus naik seiring terjadinya anomali iklim yang makin ekstrem. Kondisi ini menuntut tersedianya anggaran perlindungan sosial yang adaptif untuk menekan angka kemiskinan akibat perubahan iklim. Anomali iklim yang dimaksud berupa El Nino, La Nina, dan Dipol Samudra Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD). Proyeksi Tim Jurnalisme Data Kompas, iklim La Nina atau IOD negatif yang berpotensi meningkatkan curah hujan membuat kebutuhan warga miskin lebih tinggi dibandingkan saat terjadi iklim El Nino ataupun IOD positif yang mengurangi curah hujan. Pada 2030, jika terjadi La Nina, garis kemiskinan menjadi Rp 742.222 per orang per bulan atau naik 39 % dibandingkan garis kemiskinan nasional 2022 dari olahan data BPS senilai Rp 535.547 per kapita per bulan. Garis kemiskinan yang dimaksud adalah pengeluaran minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) diperkirakan naik hampir dua kali lipat dari tahun 2022 menjadi Rp 485,8 miliar. Jika pada 2030 terjadi La Nina dan IOD negatif secara bersamaan, garis kemiskinan  berpotensi naik 32 % dari tahun 2022 menjadi Rp 711.059 per kapita per bulan. Peningkatan pengeluaran ini membuat alokasi anggaran perlinsos juga akan naik menjadi Rp 457,4 miliar. Anggaran perlinsos diproyeksikan dari data historis APBN 2005-2022. Proyeksi tersebut merupakan hasil analisis menggunakan metode regresi linier. Adapun data yang dipakai merujuk pada anggaran perlinsos dan garis kemiskinan nasional selama 2005-2022. Laporan Bank Dunia bertajuk ”Poverty and Shared Pros- perity 2020” menyebutkan, secara global, diperkirakan 1,47 miliar orang tinggal di daerah dengan rawan banjir tinggi. Sekitar separuhnya termasuk golongan miskin. (Yoga)

Alokasi belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang berasal dari pinjaman luar negeri untuk 2024 ditambah hingga mencapai lebih dari 4 miliar USD atau Rp 61,7 triliun. Penambahan dinilai tiba-tiba dan dilakukan saat Menhan Prabowo Subianto maju di Pemilihan Presiden 2024 sehingga bisa menuai kecurigaan publik bahwa uang akan digunakan untuk pemenangan pemilu. Pada Selasa (28/11) sore, Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam rapat yang dipimpin Presiden Jokowi itu dibahas soal anggaran untuk pembangunan sistem pertahanan.

Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11), menjelaskan, pertemuan tersebut membahas belanja alutsista yang menggunakan pinjaman luar negeri. Alokasi untuk sektor pertahanan keamanan selama ini terdiri dari dua sumber, yakni APBN dan pinjaman luar negeri. Alokasi belanja sektor pertahanan keamanan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dibagikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi, senilai Rp 331,9 triliun. Sumber lainnya adalah pinjaman luar negeri. ”Untuk (periode) tahun 2020-2024, waktu itu sudah disetujui Bapak  Presiden (alokasi) 20,75 miliar USD. Nah, kemarin, karena ada beberapa perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar USD.,” ujarnya kepada wartawan.  Kendati periode rencana strategis 2020-2024 mendapat kenaikan alokasi pinjaman luar negeri, alokasi sampai akhir 2034, menurut Sri, tak berubah, tetap seperti yang diputuskan oleh Presiden, yakni 55 miliar USD. (Yoga)

Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar anggaran negara digunakan secepatnya. Hingga kini, serapan anggaran pemda ataupun pemerintah pusat masih rendah. Realisasi anggaran belanja daerah sampai akhir November baru 64 %. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 74 %. Presiden Jokowi menyebutkan kedua angka tersebut dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11). Hadir dalam acara itu secara luring para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, kepala lembaga, dan beberapa gubernur. Selain itu, hadir pula sejumlah kepala daerah secara daring.

Dengan serapan anggaran yang masih rendah di pengujung tahun anggaran, belanja akan dilakukan secara besar-besaran di akhir tahun. ”Artinya, ada tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun rupiah dan ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” kata Presiden. Presiden sempat mengeluhkan keinginannya untuk mengubah lambannya realisasi serapan anggaran pemerintah. Namun, hal ini masih saja berulang. Selain itu, dipesankan pula agar anggaran digunakan secara disiplin, teliti, tepat sasaran, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Terkait rendahnya serapan anggaran di pengujung tahun, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, monitoring tetap dilakukan Kemenkeu bersama Kemendagri. ”Mendagri tadi juga lapor bahwa beliau selama minggu ini akan intensif memonitor daerah bottleneck-nya apa (yang menyebabkan serapan anggaran rendah),” ujarnya. (Yoga)

Sepertinya tidak ada sebuah generasi yang tertimpa tekanan bertubi-tubi seperti sekarang ini. Mereka mengalami disrupsi digital, pandemi Covid-19, krisis iklim, tekanan ekonomi, dan, khusus di Indonesia, berhadapan dengan dinamika politik yang aneh. Respons mereka mulai terasa di dunia kerja. Persoalan yang muncul adalah tuntutan keluwesan dalam dunia kerja. Silang pendapat soal ini kemudian memunculkan krisis produktivitas. Nike, Apple, Goldman Sachs, dan Zoom adalah contoh sejumlah perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk kembali masuk ke kantor setelah pandemi usai. Raksasa pakaian olahraga Nike baru-baru ini memberi tahu karyawannya bahwa mulai Januari 2024, mereka akan diminta untuk datang ke kantor pusat perusahaan empat hari dalam sepekan. Perusahaan tersebut, dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa ”ada kekuatan dan energi yang muncul dari kerja sama secara langsung”. Sebuah dorongan yang valid. Namun, beberapa karyawan khawatir bahwa kebijakan ini akan mengurangi fleksibilitas.

Krisis kemudian muncul karena tidak sedikit di antara manajemen dan karyawan tidak mencapai titik temu. Manajemen menuduh karyawan ingin tetap kerja santai, sedangkan karyawan melihat bahwa upaya manajemen ke cara-cara lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Mereka juga berargumen bahwa lebih penting hasil kerja dibanding sekadar wajib masuk ke kantor. Masalah selanjutnya adalah krisis produktivitas yang menimpa perusahaan. Sejumlah urusan dan target bisnis perusahaan tidak bisa tercapai karena masalah ini. Ekonom Mike Walden dari North Carolina State University mengatakan, salah satu ukuran perekonomian yang kurang dihargai adalah produktivitas pekerja yang mengukur seberapa banyak yang dicapai seorang pekerja. Pekerja yang lebih produktif akan lebih bernilai bagi bisnis dan biasanya, dibayar lebih tinggi, baik dalam bentuk upah maupun tunjangan. Inilah sebabnya mengapa peringatan baru-baru ini dibunyikan ketika angka-angka Pemerintah AS menunjukkan produktivitas pekerja menurun.

Pada pertengahan 2021 dan pertengahan 2023, produktivitas pekerja turun 2 %,  yang belum pernah terjadi dalam tujuh dekade terakhir. Kondisi seperti ini yang menyebabkan perusahaan mencari cara untuk menaikkan produktivitas pekerja. Salah satu penulis di Fast Company menyebutkan, solusi permasalahan krisis produktivitas bukan pada  meminta karyawan untuk datang ke kantor semata, melainkan pada apa yang bisa memotivasi karyawan bisa kerja produktif dan datang ke kantor apabila masalahnya adalah soal karyawan yang tidak datang ke kantor. Keluwesan di dunia kerja sepertinya dibutuhkan. Insentif yang cukup mungkin perlu dipertimbangkan. Meski demikian, perlu upaya lebih. Berbagai cara perlu dicoba. (Yoga)

Upaya industri asuransi jiwa mengembangkan kecerdasan buatan tertahan biaya dan kapasitas data. Pengembangan ini mempertimbangkan perubahan perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi yang tampak pada penurunan produk bancassurance. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon mengatakan, pihaknya tengah berupaya untuk meningkatkan kesadaran asuransi kepada generasi muda melalui platform digital. Sebab, generasi muda saat ini cenderung lebih menggandrungi teknologi berbasis digital.

”Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memiliki peluang yang sangat besar. Tapi, belum banyak perusahaan asuransi jiwa yang menerapkan itu karena tentunya butuh biaya yang besar. Apalagi, saat ini terdapat wacana dari regulator untuk meningkatkan kapasitas modal minimum perusahaan asuransi,” katanya saat ditemui di Rumah AAJI, di Jakarta, Rabu (29/11). Selain itu, pengembangan kecerdasan buatan dalam produk-produk asuransi juga membutuhkan ketersediaan sumber daya yang mendukung dan basis data yang kuat. Saat ini pendataan dalam industri asuransi jiwa belum terintegrasi dan masih terbatas. (Yoga)

PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) memanfaatkan momentum peningkatan laba dengan menggencarkan ekspansi dan diversifikasi produk. Selain akan segera meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kaltim, perusahaan juga telah memulai peletakan batu pertama pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Kompas mencatat, pada tahun 2021, PKT mencatatkan laba Rp 6,17 triliun, dan pada 2022, laba PKT melonjak  menjadi Rp 14,5 triliun. Kondisi ini tak lepas dari lonjakan harga komoditas dunia, selain juga buah pengelolaan keuangan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur Teguh Ismartono mengatakan, pada akhir tahun ini PKT bersama anak perusahaan PT Kaltim Amonium Nitrat akan meresmikan pembangunan pabrik  amonium nitrat berkapasitas 75.000 ton per tahun di kawasan industri Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Kaltim. PKT juga sedang membangun pabrik soda ash di Bontang dengan kapasitas 300.000 ton per tahun, yang ditargetkan rampung pada 2026. Soda ash merupakan bahan baku yang dibutuhkan sejumlah industri untuk membuat produk, seperti kaca, keramik, tekstil, kertas, dan aki. ”Pupuk Kaltim juga siap mewujudkan hilirisasi industri dengan pabrik soda ash dan amonium nitrat serta kemandirian pangan dengan pabrik pupuk di Fakfak,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/11). (Yoga)