Segala upaya berupa restrukturisasi utang hingga suntikan dana dari pemerintah untuk sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya masih belum membuahkan hasil. Sejumlah emiten itu masih rugi seusai menuntaskan restrukturisasi. Misalnya, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun pada akhir tahun lalu melalui skema rights issue. Namun suntikan itu belum mampu mendongkrak kinerja GIAA. Kondisi serupa juga terjadi di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Kemudian ada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang harus rela mengembalikan PMN tahun anggaran 2022 senilai Rp 3 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut dialihkan kepada PT Hutama Karya untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis milik WSKT. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Roger MM menjelaskan, masalah dari beberapa emiten pelat merah seperti GIAA hingga WSKT disebabkan oleh utang yang menumpuk tinggi. Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat melihat masalah restrukturisasi BUMN terletak pada manajemen atau sumber daya manusia (SDM) di emiten pelat merah itu sendiri. Menurut Teguh, Kementerian BUMN perlu mengambil peran lebih besar dari sisi internal emiten pelat merah. Dia menandaskan, pemerintah sebaiknya tak hanya memberikan suntikan dana, melainkan juga membenahi jajaran direksi dari BUMN sakit. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani menilai isu soal restrukturisasi emiten BUMN sudah menjadi bahasan lama di pasar modal sehingga dampaknya minim ke saham BUMN yang bersangkutan. Meski sejumlah emiten BUMN tengah menghadapi masalah, namun Arjun menyebut masih ada BUMN non perbankan dari sektor lain yang menarik. Misalnya saja PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Teguh juga menilai Telkom masih menarik untuk dicermati. Bisnis Telkom masih akan tetap bertumbuh karena berkaitan dengan teknologi dan internet yang memang punya prospek positif. Selain itu BUMN di sektor energi baru terbarukan juga menarik untuk dicermati, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGEO).

Situasi ekonomi domestik yang kian pulih mendorong pertumbuhan kinerja Bank Mandiri Tbk (BMRI). Penyaluran kredit bank pelat merah itu terus bertumbuh seiring dengan perbaikan kualitas aset. Bank Mandiri berhasil menyalurkan kredit secara konsolidasi sebesar Rp 1.315,92 triliun dari awal tahun hingga September 2023 atau tumbuh 12,71% secara tahunan (yoy). Analis Ciptadana Sekuritas Asia Erni Marsella Siahaan dalam riset 31 Oktober 2023 mengatakan, pertumbuhan pinjaman BMRI telah melampaui panduan manajemen sebesar 10%-12% secara tahunan dan pertumbuhan industri sebesar 9%. Penggerak utama pertumbuhan pinjaman tersebut berasal dari segmen komersial. Tren ini diproyeksi masih akan berlanjut. Head of Investment Reswara Gian Investa Kiswoyo Adi Joe melihat pertumbuhan kredit BMRI didukung oleh perekonomian yang lebih baik pasca Covid-19. Potensi konsumsi masyarakat yang meningkat di akhir tahun serta musim kampanye pemilihan umum (pemilu) diyakini dapat meningkatkan konsumsi domestik. Pada akhirnya ini akan berdampak positif kepada penyaluran kredit BMRI di tahun depan. Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi mengungkapkan, manajemen BMRI tetap mempertahankan panduan pertumbuhan pinjaman di kisaran 10%-12% dan merevisi panduan biaya kredit menjadi di bawah 1,1% untuk tahun 2023. Proyeksi itu mengingat BMRI sudah memiliki tingkat coverage yang memadai dan pengelolaan risiko kualitas aset yang lebih baik dibanding sejumlah bank lain. Samuel Sekuritas meyakini BMRI mampu membukukan cost to income ratio (CIR) 36% dalam jangka panjang. Ini didukung oleh akuisisi digital yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi. Namun pengetatan likuiditas akan menjadi tantangan utama bagi sektor perbankan pada kuartal IV-2023. BMRI tetap optimistis tingkat Net Interest Margin (NIM) bisa berada di kisaran 5,3%-5,6% pada 2023. Hal itu karena Bank Mandiri masih memiliki ruang untuk repricing imbal hasil pinjaman korporasi, dan BMRI akan terus fokus menyalurkan pinjaman ke segmen dengan imbal hasil tinggi, seperti segmen komersial dan segmen UKM. Analis RHB Sekuritas David Chong mengerek proyeksi laba BMRI untuk 2023-2025 sekitar 2-3% karena asumsi biaya kredit yang lebih rendah yang ditopang oleh disiplin biaya yang baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan industri perbankan syariah. Bahkan, regulator ini mengharapkan setidaknya bisa ada dua hingga tiga bank syariah besar di Tanah Air agar industrinya semakin kompetitif. Untuk itu, OJK meluncurkan roadmap atau peta jalan perbankan syariah untuk periode 2023-2027 dengan lima pilar. Peta jalan ini akan jadi acuan dalam melakukan tranformasi pada perbankan syariah, yang pangsa pasarnya masih kecil. Per September 2023, aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 831,95 triliun. Walau tumbuh 10,94% secara tahunan, namun pangsa pasarnya baru 7,27%. Padahal, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar harusnya bisa lebih tinggi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar berharap peta jalan ini bisa mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. "Harapannya, ini membuat bank fokus terhadap pembangunan berbasis kaidah dan kekuatan dari jajaran stakeholder," kata dia, Senin (27/11). Mahendra bercerita ada satu bank yang pada awal tahun ini melakukan konversi dari konvensional jadi syariah. Sayangnya, bank tersebut justru mengalami perlambatan pertumbuhan pembiayaan. Menurut Mahendra, ini disebabkan karena sistem dan manajemen bank belum benar-benar siap ketika dilakukan konversi. Seperti diketahui, tahun ini BPD Kepulauan Riau sudah melakukan konversi jadi bank syariah. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, skala usaha industri perbankan syariah saat ini masih kecil. Secara rinci, baru ada tiga bank syariah dan satu UUS dengan aset sekitar Rp 20 triliun-Rp 40 triliun.

Akhir tahun ini menjadi momentum bagi korporasi untuk mempertajam strategi dalam mengarungi 2024. Tak terkecuali, sederet emiten pelat merah yang membidik pertumbuhan kinerja dan cuan yang lebih tebal di tengah prospek akselerasi ekonomi dan tahun politik. Racikan strategi telah dimatangkan oleh emiten BUMN dari berbagai sektor mulai dari perbankan, pertambangan, infrastruktur, hingga konstruksi. Di sektor perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) optimistis dapat melanjutkan kinerja positif di tengah tren tingginya suku bunga dan risiko pengetatan likuiditas. Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan bank pelat merah itu akan mempertahankan current account saving account (CASA) di level yang tinggi. Dengan biaya dana yang rendah, lanjutnya, BMRI dapat meningkatkan laba. Terkait dengan kualitas kredit, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin menyebut BMRI memitigasi ketidakpastian eksternal dengan melakukan analisis sensitivitas dampak gejolak harga komoditas, dinamika pasar ekspor, hingga imbas konflik geopolitik terhadap debitur. BNI juga berambisi untuk meningkatkan profitabilitas yang lebih optimal. Hal itu tecermin pada target BNI untuk meningkatkan rasio return on equity (ROE) dari 15,5% per September 2023 menjadi 18% pada 2025. Untuk menggapai target tersebut, Direktur Human Capital & Compliance BNI Mucharom mengatakan BNI merancang empat langkah strategis. Langkah tersebut ialah mengoptimalkan jaringan kantor luar negeri, mendiversifikasi kredit, perbaikan struktur dana pihak ketiga (DPK), dan mengelola manajemen risiko yang prudent.

Optimisme menatap 2024 juga disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Direktur Keuangan Jasa Marga Prami­tha Wulanjani menyebut emiten BUMN jalan tol itu menargetkan kenaikan pendapatan sekitar 8%—10% pada 2024. Pramitha menambahkan mobilitas masyarakat yang meningkat, penyesuaian tarif tol, dan operasional jalan tol baru menjadi faktor pendorong kinerja top line JSMR. Meski demikian, target kenaikan pendapatan jalan tol JSMR itu tak setinggi estimasi pertumbuhan lebih dari 10% pada tahun ini. Sementara itu, dua emiten BUMN karya punya pandangan berbeda terkait dengan prospek kinerja pada 2024. ADHI masih percaya diri dapat meraih kenaikan nilai kontrak baru (NKB) sejalan dengan realisasi per Oktober 2023 yang mencapai Rp30,3 triliun atau melampaui target tahun ini Rp27 triliun. “Kami menganggarkan pertumbuhan 5%—10% dengan komposisi utamanya proyek-proyek besar, termasuk berasal dari Badan Usaha Jalan Tol , atau dari pengelolaan air,” kata Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson. Entus mengakui bahwa tahun politik atau periode pemilihan umum (Pemilu) 2024 dapat berimbas kepada penurunan omzet kontrak baru. Di sisi lain, kenaikan anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 masih memberikan optimisme kepada ADHI. Seirama, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan perusahaan konstruksi biasanya menghadapi siklus perlambatan pada tahun politik. Sejalan dengan itu, emiten BUMN yang tengah mengupayakan restrukturisasi utang bank senilai Rp13 triliun itu memperkirakan NKB pada 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Beranjak ke sektor pertambangan, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mengindikasikan peningkatan produksi pada 2024 seiring dengan pertumbuhan kapasitas angkutan kereta batu bara hingga 52 juta ton. Dihubungi terpisah, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai prospek indeks saham BUMN pada tahun depan masih akan ditopang oleh sektor finansial ataupun infrastruktur yang memiliki performa baik. Ke depan, IDX BUMN 20 mendapat sentimen positif dari aksi window dressing pada akhir 2023, serta stabilitas ekonomi dan euforia pemilihan presiden 2024. Mirae Asset Sekuritas Indonesia memandang sejumlah saham BUMN yang menarik untuk dicermati pada 2024 ialah BBNI dengan target harga Rp5.850, BBRI yang disematkan target Rp5.575, saham BMRI Rp6.600, dan TLKM ditargetkan menembus level Rp4.140 per saham. CEO Edvisor.id Praska Putrantyo memandang emiten BUMN yang akan memiliki prospek cerah pada 2024 ialah sektor telekomunikasi infrastruktur.

Reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak di persimpangan, menyusul terus mundurnya implementasi dua agenda besar yang akan memperkuat potensi penerimaan pajak yakni core tax system atau sistem inti perpajakan dan penggunaan identitas tunggal. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, kedua agenda besar itu akan diimplementasikan secara serempak yakni pada 1 Juli 2024. Dengan demikian, perluasan basis pajak lagi-lagi harus tertunda.Faktanya, penggunaan identitas tunggal melalui pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seharusnya mulai berlaku pada 1 Januari 2024.Adapun, implementasi core tax systemsedianya telah direncanakan sejak 2019. Sayangnya, penggunaan sistem baru yang diklaim mampu meningkatkan efi siensi administrasi itu terus mundur.Di sisi lain, realisasi pemadanan NIK-NPWP sejauh ini memang masih jauh panggang dari api. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, per 20 November lalu realisasi pemadanan baru 59,31 juta.Angka itu baru setara dengan 82,40% dari target total yang mencapai 71,97 juta wajib pajak orang pribadi di dalam negeri.Sementara itu, 2023 hanya menyisakan sekitar satu setengah bulan sehingga pemerintah butuh napas tambahan untuk merealisasikan target pemadanan tersebut.Dari sisi teknis, implementasi serempak antara core tax system dan identitas tunggal wajib pajak memang lebih efi sien. Hal ini pun diamini oleh pemangku kebijakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan bahwa sebelum dilakukan implementasi penuh core tax system, otoritas pajak akan melakukan tiga langkah awal. Pertama, melakukan pengujian sistem inti perpajakan tersebut. Kedua, memberikan habituasi atau pembiasaan pada wajib pajak. Ketiga, memberikan kesempatan pemutakhiran NIK bagi wajib pajak orang pribadi dalam sistem Ditjen Pajak. Sejalan dengan itu, Ditjen Pajak pun meminta kepada wajib pajak badan untuk membantu pemadanan NIK dan NPWP karyawan sehingga identitas tunggal wajib pajak segera terlaksana. Sementara itu soal core tax system, diklaim menjadi solusi dari banyaknya praktik penghindaran pajak melalui aktivitas ekonomi yang tak tercatat alias shadow economy.Sistem inti ini mengubah sistem informasi DJP menjadi sistem informasi terintegrasi yang mencakup seluruh proses bisnis perpajakan berdasarkan basis data yang luas dan akurat. Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan bagian dari implementasi penggunaan identitas tunggal atau single identity number. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, menambahkan integrasi NIK dan NPWP akan efektif memacu penerimaan apabila tingkat penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga diturunkan.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti efektivitas Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional menyusul berlanjutnya penurunan nilai ekspor di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menyatakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional justru berbanding terbalik dengan nilai ekspor. Dia juga bingung dengan banyaknya satgas yang dibentuk pemerintah. “Saya bingung dengan Satgas Peningkatan Ekspor ini, tugasnya nanti seperti apa supaya efektif,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan di DPR, Senin (27/11). Selain Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, pemerintah juga membentuk Satgas Penertiban Impor. Darmadi menekankan agar peran satgas tersebut perlu diperjelas kerjanya agar efektif dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sepanjang Ja­nua­ri—Oktober 2023 sebesar US$214,41 miliar atau mengalami penurunan 12% (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$244,06 miliar. (Lihat infografik) Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Harris Turino juga menyoroti masih lemahnya upaya Kementerian Perdagangan menggarap pasar ekspor nontradisional terutama di Eropa. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Nasdem Subardi justru melihat ada tren kenaikan impor bahan pangan dan bahan pokok di tengah penurunan ekspor. Menurutnya, komoditas bahan pangan yang paling banyak impor adalah gula. “Saya melihat kalau ini didiamkan terus bisa taka da perubah­an,” kata Subardi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penurunan volume dan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2023 disebabkan perlambatan ekspor dan penurunan harga komoditas di pasar global. Zulkifli menegaskan perlambatan ekspor juga terjadi lantaran adanya perlambatan ekonomi di negara mitra utama seperti China dan Uni Eropa. Oleh karena itu, Mendag mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan upaya untuk menekan perlambatan ekspor tersebut yakni melalui pembentukan satgas percepatan ekspor melalui Keputusan Presiden No. 24/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional pada September 2023. Zulkifli juga mengungkapkan pemerintah tidak mendukung aksi boikot produk diduga pro-Israel secara masif terjadi di masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak pernah membuat daftar produk untuk diboikot oleh masyarakat terkait dengan konflik Israel-Palestina. Namun, Mendag membiarkan sikap masyarakat yang memang ingin menghindari produk-produk yang diduga pro-Israel tersebut.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah dipastikan bakal mengumumkan divestasi 10% saham Freeport Indonesia dalam 2 pekan ke depan, karena proses yang harus dilewati kali ini tidak serumit sebelumnya. “Freeport Indonesia itu penambahan saham 10%. sekecil itu pasti akan lebih murah, dan angkanya akan saya umumkan 2 pekan lagi,” katanya, Senin (27/11). Pemerintah memang telah memastikan bakal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041. Banyaknya cadangan mineral di Grasberg, Papua, menjadi alasan utama pemerintah menyetujui permintaan perusahaan. “Karena mereka sudah sekian puluh tahun , dan dalam persyaratan ini ada cadangan. Masa kami mau putus , nanti mencari investor lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif. Sementara itu, VP Corporate Communication Freeport Indonesia Katri Krisnati memastikan, Freeport Indonesia berkomitmen untuk menjalankan seluruh persyaratan dalam proses perpanjangan izin, termasuk pembangunan smelter di Papua dan divestasi 10% saham perusahaan. “Pembangunan smelter di Papua, serta penambahan saham pemerintah sebesar 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK Freeport Indonesia.”

Menjelang masa kampanye Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Selasa (28/11) selama 75 hari, para kandidat, baik di pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif, berhadapan dengan calon pemilih yang ingin mendapat informasi soal program ekonomi. Solusi yang ditawarkan masing-masing kandidat bisa menjadi pertimbangan calon pemilih dalam menentukan pilihan. Jajak pendapat Litbang Kompas pada 20-23 November melibatkan 506 responden dari 34 provinsi, menunjukkan isu ekonomi masih menjadi materi kampanye yang paling banyak dinanti pemilih. Program terkait harga bahan pokok terjangkau (22,7 %), lapangan pekerjaan (21,6), dan pemberantasan kemiskinan (10,2) menjadi tiga materi teratas yang diharapkan disampaikan capres-cawapres.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Noor, Minggu (26/11), mengatakan, harapan publik kepada capres-cawapres dan caleg untuk membawa materi ekonomi dalam kampanye mesti dijawab seluruh kontestan. Solusi yang ditawarkan kandidat bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih. Terlebih pemilih yang berpendidikan tinggi terus meningkat sehingga mereka ingin mengetahui terobosan yang ditawarkan kontestan. ”Meskipun model kampanye  konvensional menggunakan gimik masih akan ada di Pemilu 2024, kampanye dengan membawa gagasan dalam menyelesaikan masalah rakyat masih dinantikan, terutama bagi pemilih rasional,” tutur Firman. (Yoga)

Tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,5 % untuk sebagian UMKM, yang berlaku sejak 2018, akan selesai masa berlakunya akhir Desember 2023. Pemerintah akan menerapkan tarif normal mulai awal 2024. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemerintah akan menerapkan tarif normal Pajak Penghasilan (PPh) final bagi sebagian UMKM mulai 2024. Untuk itu, pemerintah mulai melakukan edukasi dan sosialisasi. ”Kami berusaha konsisten menjalankan yang sudah diatur dalam PP (peraturan pemerintah). Pada masanya, UMKM harus naik kelas mengikuti model penghitungan pajak secara normal, dan ini yang sedang terus kami lakukan edukasi dan penjelasannya,” kata Suryo, Minggu (26/11).

PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, serta PP No 55 Tahun 2022, mengatur ketentuan tarif pajak final terhadap UMKM berikut periodenya. Melalui kebijakan yang berlaku sejak 2018 ini, UMKM mendapat pengurangan tarif PPh final dari sebelumnya 1 % menjadi 0,5 %. Keringanan ini diberikan untuk wajib pajak UMKM yang memiliki omzet usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Sejak 2022, UMKM yang omzet usahanya di bawah Rp 500 juta dibebaskan sama sekali dari PPh. Adapun sebagian UMKM akan kembali dikenai tarif PPh final normal mulai tahun depan, bisa berupa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, seperti koperasi, firma, CV, PT, dan perseroan perseorangan. (Yoga)