Mulai besok, Selasa (28/11) hingga 10 Februari 2024, tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 memasuki fase kampanye. Masa-masa ketika beragam ajakan untuk memilih melalui berbagai media seperti baliho, poster, hingga bagi-bagi kaus demi melenggang meraih ke kursi kuasa. Widhi Maulana, pengelola Smula Printing yang beroperasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sudah menanti proyek-proyek terkait dengan pemilu. Aktivitas pemilu dengan segala pernak-perniknya dapat memengaruhi omzet bisnisnya.“Sudah puluhan juta masuk dari order atribut terkait printing digital maupun offset, seperti amplop, flyer, brosur, stiker, banner, dan surat suara. Kebanyakan dari calon legislatif [caleg],” ujarnya kepada Bisnis. Menurut Widhi, order pemilu kali ini terbilang lebih ramai ketimbang sebelumnya, karena efek pemilu serentak. Namun, dampak nyata dari sisi order baru mulai dia rasakan seminggu belakangan. Bukan hanya di kota besar, Rian Andriana selaku pegiat kaus sablon Saung Print di perdesaan Majalengka, Jawa Barat, pun antusias dengan perhelatan pesta demokrasi, karena turut mengusung konsep bagi-bagi rezeki. Pengalaman memutar uang untuk belanja kampanye pernah pula diceritakan oleh Johan Budi Sapto Pribowo yang memulai karier di parlemen pada Pemilu 2019. Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu terpilih sebagai Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Satu faktor yang membuat ongkos kampanye terlihat mahal yakni dari sisi pengeluaran untuk membuat alat peraga kampanye (APK) seperti kaus, baliho, banner, spanduk, dan lain sebagainya. Belum lagi, biaya untuk membayar saksi saat penghitungan suara, juga menjadi tanggungan caleg. Pengeluaran oleh caleg dan partai politik (parpol) selama masa kampanye pemilu memberikan efek bagi ekonomi masyarakat. Berbagai aktivitas usaha yang terkait dengan kampanye politik, roda ekonominya bergerak kencang.Aktivitas itu terekam dalam Neraca Lembaga Nonprofi t yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Klasifi kasi LNPRT mencakup perumahan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan, pendidikan, jaminan sosial, keagamaan, partai politik, organisasi buruh, dan organisasi profesi, lingkungan hidup hingga jasa. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, aktivitas pemilu berdampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB).Dia menuturkan pelaksanaan pesta demokrasi cukup positif untuk perekonomian Indonesia, setidaknya untuk beberapa sektor seperti konveksi, percetakan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, jasa hiburan, dan kampanye dengan berbagai panggung rakyat dan lain-lainnya. Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman menyatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilu senilai Rp11,52 triliun pada 2023 dan Rp15,87 triliun pada 2024. Besarnya anggaran itu diharapkan mampu mengalir sampai ke daerah, sehingga akan ikut mendorong daya beli masyarakat.“Selain itu, infl asi diproyeksi terkendali, sehingga daya beli akan bagus. Terlihat, konsumsi masyarakat di kuartal III/2023 kemarin masing tinggi, tumbuh 5,1%, padahal pertumbuhan ekonominya 4,94%. Jadi kalau dari sisi domestik, ekonomi masih sangat kuat,” katanya kepada Bisnis. Dalam perkembangan lain, Bank Indonesia memastikan pasokan uang tunai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan, termasuk untuk kebutuhan Natal, Tahun Baru, dan Ramadan hingga Idulfi tri yang berdekatan waktunya dengan pelaksanaan pemilu. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono mengatakan bahwa BI telah melakukan distribusi atau front loading uang layak edar, termasuk uang baru untuk 5 bulan ke depan.Langkah tersebut turut mempertimbangkan periode jelang Pemilu 2024.

Dua hajatan politik bakal dirayakan oleh masyarakat pada 2024. Paling dekat tentu saja Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah pada kuartal III/2024. Jelang mengakhiri sambutan dalam ajang Bisnis Indonesia Business Challenges (BIBC) 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang telah diatur, sepatutnya tidak menganggu agenda pembangunan nasional.“Indonesia adalah negara demokrasi, di mana mekanisme pemilihan umum itu tidak boleh menggangu agenda pembangunan. Jadi meskipun disebut tahun politik, tapi kita banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu diperkuat, sementara APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] akan terus menjadi tools atau instrumen yang menjaga ekonomi dan masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani, Kamis (23/11). Pemerintah, katanya berupaya menyelesaikan pembangunan fondasi menuju cita-cita menjadi high income countryatau negara maju. Selain itu, komitmen untuk terus membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan yang lebih sederhana. Dari sisi domestik, dia menekankan bahwa ekonomi dalam negeri masih resilien dengan tingkat konsumsi yang tinggi, seperti listrik dan semen yang menunjukkan adanya pertumbuhan. Secara spasial, seluruh wilayah masih tumbuh kuat, tertinggi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik pada kuartal terakhir tahun ini. Hal itu tecermin dari beberapa indikator dini seperti keyakinan konsumen, ekspektasi penghasilan, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur. Dalam perkembangan lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan akan terus mengawasi kinerja para menteri pada tahun politik, khususnya yang terlibat kegiatan politik praktis. Apalagi, Wapres menilai menjelang Pemilu 2024, terdapat sejumlah tokoh yang melayangkan pernyataan untuk mendukung sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk para menteri yang berasal dari partai politik. “Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat, kapan dia harus mendukung calonnya, kapan dia bekerja. Kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, bisa juga tidak terganggu [kinerjanya]. Jadi tergantung, menteri ini nanti melakukan, menggunakan kesempatannya yang ada [atau tidak],” ujarnya.Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo terus melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.

JAKARTA,ID-Sejumlah pengamat menilai perpanjangan konsensi PT Freeport Indonesia (PTFI) harus disertai dengan kepastian peralihan pengendalian operasional tambang Grasberg. Pasalnya saat ini Freeport McMoRan masih sebagai pengendali operasional tambang meski mengantongi 49% saham. PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) yang memegangi 51% saham harus jadi pengendali PTFI pasca 2041. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Rahdi mengatakan perpanjangan operasi PTFI hingga 2061 itu menambah porsi kepemilikan saham Indonesia sebesar 10%. Dengan begitu  Holding BUMN Pertambangan yakni MIND.ID akan mengantongi 61% saham PTFI. "Memang pada saat itu (2041) akan memperkuat Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas hingga 61%, namun sebagai pemegang  saham mayoritas tidak otomatis menjadi pengendali operasional tambang Freeport," kata Fahmy. (Yetede)

Anak usaha PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) mengantongi fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp1,5 triliun yang akan digunakan untuk refi nancing, serta pengembangan Subang Smartpolitan.Direktur Surya Semesta Internusa The Jok Tung menjabarkan, dua anak usaha perseroan yang memperoleh pijaman berjangka senior dari BCA dan SMI ialah PT Suryacipta Swadaya (SCS) dan PT Jaya Semesta Utama (JSU). Hal itu tertuang dalam perjanjian yang diteken pada 22 November 2023. “Pinjaman akan digunakan untuk pelunasan utang perseroan kepada International Finance Corporation dan pengembangan Subang Smartpolitan,” katanya. Per 30 September 2023, SSIA mencatat utang berbunga mencapai Rp2,33 triliun atau naik 2,2% dari Rp2,27 triliun pada kuartal sebelumnya. Pada 9 bulan 2023, rasio utang per ekuitas (gearing ratio) SSIA sebesar 54,9%.Pada perkembangan lain, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) baru-baru ini juga menandatangani fasilitas baru. Pada 20 November 2023, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Iforte Solusi Infotek (Iforte) telah menandatangani perjanjian fasilitas dengan komitmen Rp240 miliar dari PT Bank CTBC Indonesia. Fasilitas itu akan jatuh tempo pada 20 November 2024.

JAKARTA,ID-Aksi memoles portfolio oleh manajer investasi (window dressing) berlangsung lebih cepat tahun ini, yakni pada akhir November dari biasanya Desember pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat pada keberhasilan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menembus level psikologis 7.000 pada akhir pekan lalu. Selama November 2023, indeks naik 3,8% ke level 7.009. Adapun sepanjang tahun ini (year on date/ytd), indeks tumbuh 2,3%, dengan net sell asing Rp16,5 triliun, merujuk data RTI. Analis menilai, window dressing akan kian intens memasuki Desember 2023. Tak ayal lagi, aksi ini akan membawa indeks  ke level 7.150-7.300 di pengujung tahun. Sejauh ini, sentimen global dan domestik mendukung terjadinya window dressing di bursa saham. Dari global, bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), diprediksi mengakhiri kenaikan suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) yang kini mencapai 5,25-5,5% dan mulai menurunkan FFR pertengahan tahun depan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Otoritas jasa keuangan (OJK  menilai banyaknya aksi korporasi beberapa Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN)  merupakan bagian dari global startegic direction dari  masing-masing kantor pusat. OJK menyambut baik aksi korporasi yang dilakukan secara business to business tersebut. Kepala Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, beberapa KCBLN yang melakukan aksi korporasi antara lain Citibank, N.N., KC Indonesia (Citi) dan Standard Chartered Bank, Indonesia (SCBI) terkait pengalihan portfolio bisnis consumer perbankan kepada Bank PT UOB Indonesia (UOBI) dan PT Bank Danamon Tbk (Bank Danamon) serta penjualan kepemilikan Commonwealth (PBC) kepada PT bank OCBC NISP Tbk (OCBC). "OJK menyambut baik aksi korporasi yang dilakukan secara business to business tersebut dan mengharapkan Citi, SCBI, OCBI dapat lebih fokus dalam meningkatkan fungsi intermediasi melalui kredit yang lebih berdaya saing. Dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," papar Dian kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. (Yetede)

JAKARTA,ID-Telkomsel Mitra Inovasi, anak usaha Telkomsel di bidang permodalan ventura, memperbaharui nama menjadi Telkomsel Ventures dan logo. Pembaharuan tersebut menjadi simbol dimulainya babak baru dalam mendukung pertumbuhan dan inovasi startup di Indonesia, melalui dana kelolaan utama (flagship) fund) yang kedua. Sebelumnya, TMI telah sukses menyelesaikan investasi flagship fund pertama tahun 2020 dengan total pendanaan US$ 40 juta yang telah diinvestasikan ke 17 perusahaan di Asia tenggara dan Amerika Utara, antara lain Evermos,Halodoc, PrivyID, Sekolahmu, Edafarm, dan Finaccel. "Selaras dengan semangat Telkomsel dapat menggerekkan kemajuan yang terinspirasi semangat bangsa, pembaharuan identitas yang kami lakukan merupakan salah satu upaya Telkomsel Ventures untuk tetap relevan dan adaptif seiring perkembangan zaman, terutama dalam mendukung pertumbuhan startup," ujar CEO Telkomsel ventures Mia Melinda. (Yetede)

JAKARTA,ID-Potensi bisnis pusat data (data center) di Tanah Air sangat besar dan nilainya diproyeksikan bisa mencapai 47 miliar. Mordor Inteligence, lembaga riset dan konsultan industri asal India, memproyeksikan industri pusat data Indonesia punya tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate/CAGR) 14% dari US$ 2,06 miliar tahun 2023 naik menjadi US$ 3,98 miliar pada 2028. Sementara itu, pada 2022, bisnis data center senilai US$ 1,67 miliar. Pertumbuhan pesatnya terjadi seiring peningkatan ekonomi internet/digital Indonesia yang diprediksi tembus US$ 210-360 miliar pada 2030 dan keperluan penyimpanan data dalam jumlah besar. "Potensi pusat data di Indonesia saat ini sangat besar, nilainya diperkirakan sekitar US$ 47 miliar. Saya harap pengelola data center bisa melayani masyarakat, khususnya dalam ekosistem digital supaya menumbuhkan dan memberikan sumbangsih bagi tranformasi digital di Indonesia," kata Budi Arie. (Yetede)

JAKARTA,Sengkarut masalah keuangan yang membelit PT Waskita Karya (Persero) Tbk memasuki babak baru. Gagal bayar bunga sekaligus pelunasan obligasi perseroan yang jatuh tempo pada Mei 2023 dan 6 Agustus 2023 berisiko menyeret banyak perusahaan asuransi atau dana pensiun swasta dan BUMN. Mereka diketahui sudah lama mengoleksi obligasi Waskita. Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan perusahaan asuransi serta dana pensiun domestik menjadi investor terbesar dalam sepuluh seri obligasi Waskita Karya Beton Precast, sejak 2018. Secara total, nilai sepuluh seri obligasi emiten berkode WSKT dan WSBP ini mencapai Rp 8,942 triliun. (Yetede)

Keputusan pemerintah perihal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 bukan saja mengecawakan  kaum buruh, tapi juga beresiko membuat kehidupan mereka tahun depan menjadi lebih sulit. Kaum buruh menuntut kenaikan upah hingga 15%. Nyatanya, kenaikan upah buruh yang diketuk pemerintah terentang 1,2-7,5%. Jika diekuivalenkan dalam jumlah uang, rentang kenaikan upah buruh hanya Rp35.750-223/280. Kenaikan ini jauh dari harapan. Kenaikan UMP yang hanya single digit tidak akan memperkuat daya beli dan daya tahan kaum buruh. Sejak lama, kaum buruh dan masyarakat hanya menanggung efek domino kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga beras, misalnya, dalam beberapa bulan terakhir, bahkan sudah mencapai lebih dari 20%, belum lagi kenaikan harga telur, cabai, minyak goreng, dan harga berbagai komoditas lain yang harus dibayar masyarakat. (Yetede)