PERDAGANGAN INTERNASIONAL : KINERJA EKSPOR DISOROT WAKIL RAKYAT
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti efektivitas Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional menyusul berlanjutnya penurunan nilai ekspor di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menyatakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional justru berbanding terbalik dengan nilai ekspor. Dia juga bingung dengan banyaknya satgas yang dibentuk pemerintah. “Saya bingung dengan Satgas Peningkatan Ekspor ini, tugasnya nanti seperti apa supaya efektif,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan di DPR, Senin (27/11). Selain Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, pemerintah juga membentuk Satgas Penertiban Impor. Darmadi menekankan agar peran satgas tersebut perlu diperjelas kerjanya agar efektif dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2023 sebesar US$214,41 miliar atau mengalami penurunan 12% (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$244,06 miliar. (Lihat infografik) Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Harris Turino juga menyoroti masih lemahnya upaya Kementerian Perdagangan menggarap pasar ekspor nontradisional terutama di Eropa. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Nasdem Subardi justru melihat ada tren kenaikan impor bahan pangan dan bahan pokok di tengah penurunan ekspor. Menurutnya, komoditas bahan pangan yang paling banyak impor adalah gula. “Saya melihat kalau ini didiamkan terus bisa taka da perubahan,” kata Subardi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penurunan volume dan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2023 disebabkan perlambatan ekspor dan penurunan harga komoditas di pasar global. Zulkifli menegaskan perlambatan ekspor juga terjadi lantaran adanya perlambatan ekonomi di negara mitra utama seperti China dan Uni Eropa. Oleh karena itu, Mendag mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan upaya untuk menekan perlambatan ekspor tersebut yakni melalui pembentukan satgas percepatan ekspor melalui Keputusan Presiden No. 24/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional pada September 2023. Zulkifli juga mengungkapkan pemerintah tidak mendukung aksi boikot produk diduga pro-Israel secara masif terjadi di masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak pernah membuat daftar produk untuk diboikot oleh masyarakat terkait dengan konflik Israel-Palestina. Namun, Mendag membiarkan sikap masyarakat yang memang ingin menghindari produk-produk yang diduga pro-Israel tersebut.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023