Perdagangan ritel mulai terdampak oleh gerakan sebagian masyarakat yang memboikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Pelaku di sektor ritel meminta pemerintah jangan hanya tinggal diam atas persoalan ini, tetapi bersikap dengan jelas demi kepentingan perekonomian dalam negeri. Seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga berkaitan dengan Israel mengemuka sejak eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza menjelma menjaditragedi kemanusiaan. Salah satunya adalah gerakan sosial global bernama Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, dan sanksi. Sebagai bentuk simpati, sebagian masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam gerakan yang didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana pada 8 November mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dengan rekomendasi agar umat menghindari transaksi produk terafiliasi dengan Israel.

Dampak gerakan boikot berimbas pada sektor ritel domestik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan, penjualan produk kebutuhan harian turun 15-20 % dalam sebulan terakhir. Data ini didasarkan atas laporan anggota Aprindo. ”Sejumlah perusahaan ritel telah mengalami penurunan omzet untuk penjualan produk-produk kebutuhan harian, karena beredar informasi di media sosial bahwa banyak produk kebutuhan harian yang terafiliasi dengan Israel,” ujarnya, Minggu (26/11). Kendati tidak menyebut nama perusahaannya,Roy mengatakan sedikitnya terdapat 10 perusahaan ritel yang melapor telah mengalami penurunan omzet penjualan produk harian. Adanya penjualan yang merosot akibat aksi boikot berisiko membuat proyeksi pertumbuhan kinerja ritel triwulan IV-2023 menjadi lebih rendah dari target sebelumnya. (Yoga)

Masih hangat perbincangan masyarakat Distrik Arguni, Papua Barat, lokasi kawasan industri pupuk yang menjadi proyek investasi dari PT Pupuk Kalimantan Timur, tentang kedatangan Presiden Jokowi untuk meresmikan dimulainya pembangunan kawasan industri Fakfak, Kamis (23/11). Proyek Strategis Nasional yang ditargetkan beroperasi pada 2028 itu diharapkan bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat, daerah, dan negara. Kawasan industri pupuk Fakfak ini nantinya bisa memproduksi pupuk urea sebanyak 1,15 juta ton per tahun dan amonia 825.000 ton per tahun. Dengan demikian, Pupuk Kaltim, BUMN di bawah PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), akan menopang kebutuhan pupuk urea nasional sekitar 6 juta ton per tahun. Saat ini, Pupuk Kaltim memproduksi 3,2 juta ton urea. Di lokasi pembangunan, seusai peletakan batu pertama, pembangunan kawasan industri yang akan mencapai 500 hektar tersebut terus dikebut.

Ke depan, proyek dengan total investasi Rp 30 triliun tersebut akan melibatkan hingga 10.000 pekerja pada masa puncak konstruksi. Diproyeksikan ada 400 pekerja saat beroperasi penuh sebagai kawasan industri. Angka ini diharapkan bisa berkontribusi pada angka kondisi ketenagakerjaan di Fakfak. Masyarakat banyak memupuk harapan keyakinan positif, tetapi turut diiringi kecemasan dari ”tunas” yang akan muncul dari kehadiran kawasan industri tersebut. Masyarakat lima kampung di distrik tersebut, yakni Arguni, Tafer, Andamata, Fior, dan Furir, ingin kehadiran kawasan ini harus bisa tetap  menjaga laut dan darat yang telah dijaga masyarakat secara turun temurun. Kawasan industri yang terletak di antara Kampung Fior dan Andamata tersebut diharapkan akan sejalan dengan berbagai kesepakatan yang telah dilakukan pemerintah dan investor.  

Jafar Gwasgwas (41), warga Kampung Andamata, berharap anak dan cucunya di masa depan tidak hanya menjadi penonton ketika industri tersebut beroperasi penuh. ”Ada ketakutan seperti di tempat (kawasan industri) lain, anak-anaknya tidak punya keterampilan. Kami butuh pendampingan. Nanti ketika perusahaan sudah beroperasi di sana 4-5 tahun lagi, anak-anak kami sudah siap,” ucap Jafar. Akademisi Universitas Papua, Agus Sumule, mengatakan, kehadiran industri pupuk yang baru akan meningkatkan nilai tambah potensi sumber daya alam Indonesia. Di sisi lain, berbagai upaya perlu dipersiapkan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Kesempatan kerja bisa menjadi peluang besar, khususnya bagi orang asli Papua di Fakfak dan sekitarnya, seperti Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. (Yoga)

BPS pada awal November 2023 melansir tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2023 sebesar 5,32 % atau turun 0,54 % dibandingkan Agustus 2022. Dibandingkan kondisi Februari 2023 pun tingkat pengangguran turun 0,13 %. Secara nominal, jumlah pengangguran terbuka per Agustus 2023 tercatat 7,86 juta orang, turun 560.000 orang dibandingkan Agustus tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Februari 2023 juga terjadi penurunan 130.000 orang. Penurunan pengangguran ini cukup menggembirakan karena menjadi indikator pulihnya perekonomian setelah didera pandemi Covid-19. Perekonomian yang mulai berputar normal telah meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Produksi meningkat sehingga SDM sebagai faktor produksi dibutuhkan lebih banyak. Terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, jumlah pengangguran yang turun disebabkan berkurangnya tingkat pengangguran di kalangan yang berpendidikan rendah dan menengah. Sementara tingkat pengangguran di kalangan berpendidikan tinggi justru bertambah.

Tingkat pengangguran pada kelompok yang pendidikan terakhirnya tamat SD dan SMP turun sekitar masing-masing 1 % dibanding setahun yang lalu. Penurunan pada kelompok yang pendidikan terakhirnya SMA angkanya lebih rendah, yaitu 0,4 %. Sementara pada kelompok pendidikan diploma, pengangguran meningkat 0,2 % dan pada kelompok pendidikan terakhirnya sarjana universitas meningkat 0,38 %. Hal ini menunjukkan lapangan kerja yang tersedia lebih banyak yang diisi oleh kalangan yang berpendidikan rendah, bagi lulusan SMA ke bawah. Hal ini bisa diartikan kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja memang bukan untuk kalangan yang berpendidikan diploma ke atas. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2023 (4,94 %) harus diwaspadai akan semakin menurunkan permintaan akan tenaga kerja. Terutama bagi kalangan terdidik yang umumnya mengharapkan upah atau gaji yang lebih tinggi. Berkurangnya permintaan akan tenaga kerja itu diperparah oleh kondisi meningkatnya biaya produksi yang memberatkan perusahaan atau disrupsi teknologi yang menyebabkan bisnis proses menjadi lebih terdigitalisasi. (Yoga)

Setiap tahun, NTT menaikkan upah minimum provinsi (UMP), bahkan lebih tinggi ketimbang UMP daerah lain, seperti DI Yogyakarta, Jateng, dan Jatim. Namun realitasnya, keputusan UMP NTT itu masih sebatas formalitas dan tidak dinikmati sebagian besar buruh. Marince Nope (24) bekerja di supermarket di Kupang, NTT, Sabtu (25/11/2023) sejak 3 tahun 7 bulan lalu, dengan upah Rp 1,3 juta per bulan, jauh di bawah UMP NTT 2023, yakni Rp 2.123.994 per bulan. Lulusan SMA ini mengaku tidak mengerti apa itu UMP, apalagi detail besarannya. Rekan kerjanya sebagian besar juga tidak tahu tentang UMP, apalagi membahasnya. ”Yang penting dapat kerja. Banyak pencari kerja setiap hari memasukkan lamaran ke sini. Masuk di sini saja harus pakai sistem keluarga atau kenalan. Beta masuk di sini atas bantuan teman yang kakaknya manajer di sini,” kata Marince.

Saat diberi tahu UMP NTT 2023 senilai Rp 2.123.994 per bulan, ia terkejut. Apalagi saat mengetahui bahwa UMP merupakan upah dasar dan wajib dipenuhi pengusaha. Saat mengumumkan UMP NTT tahun 2024, Kamis (23/11), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah NTT Bernadetha Usboko menyatakan, besaran UMP itu mempertimbangkan masukan dari pihak pengusaha maupun pekerja. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTT Stanislaus Tefa mengatakan, UMP merupakan upah dasar atau upah paling rendah bagi pekerja yang baru bekerja di bawah satu tahun. Meski setiap tahun UMP di NTT meningkat, di lapangan nyaris tidak pernah terealisasi. ”Nilai UMP itu hanya menghiasi administrasi belaka. UMP NTT boleh jadi tinggi, tetapi tingkat kemiskinannya nomor tiga nasional,” katanya. (Yoga)

Siap-siap, sejumlah wajib pajak mesti merogoh kantong lebih dalam untuk menyetor pajak, mulai awal tahun depan. Sebab, masa berlaku sejumlah insentif pajak yang ditebar pemerintah demi menggenjot ekonomi bakal berakhir. Ini memicu kekhawatiran para pelaku usaha. Apalagi, daya beli masyarakat belum sepenuhnya membaik. Setidaknya, ada empat insentif pajak yang akan berakhir pada tahun ini, juga tahun depan. Baik insentif untuk sektor otomotif, properti, juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pertama, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10% untuk pembelian kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai roda empat dan bus dengan tingkat kandungan dalam negeri minimal 40%. Kedua, PPN DTP 5% untuk KBL berbasis baterai bus dengan TKDN minimal 20% hingga kurang dari 40%, sehingga PPN yang harus dibayar 6%. Mulai tahun depan, pembeli juga harus kembali ke tarif PPN normal yakni 11%. Ketiga, tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto Rp 4,8 miliar per tahun yang berlaku selama tujuh tahun sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan. Keempat, PPN DTP 100% untuk pembelian rumah harga Rp 2 hingga Rp 5 miliar periode Januari-Juni 2024 dan PPN DTP 50% untuk periode Juli-Desember 2024. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto berharap, insentif PPN DTP pembelian mobil listrik diperpanjang untuk menarik minat konsumen. Meski dampak insentif ini belum signifikan. "Angka penjualan BEV (battery electric vehicle) yang mendapat PPN DTP tidak terlalu besar," kata Jongkie, Minggu (26/11). Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai atau BEV pada Januari-Oktober 2023 mencapai 11.896 unit. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero menilai wajar UMKM kembali dikenakan tarif 1%. Pasalnya, yang menikmati insentif tersebut, yakni dengan omzet Rp 500 juta lebih per tahun.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergulir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan per 1 November 2023 progres pembangunan fisik IKN telah mencapai 22,1%. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Daniel A. Widjaja menilai, sejumlah emiten akan diuntungkan dari berlanjutnya proyek IKN Nusantara ini. Salah satunya sektor semen, karena akan ada kenaikan permintaan semen untuk keperluan pembangunan. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) telah menyuplai 71% dari total kebutuhan semen di IKN. Sebagai BUMN, posisi SMGR lebih diuntungkan. "Sehingga diprioritaskan dibanding swasta, kata Daniel kepada KONTAN, kemarin. Selain sektor semen, pembangunan IKN juga akan menjadi katalis bagi sektor konstruksi. Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya mengatakan, pencapaian kontrak baru dari IKN akan berdampak positif bagi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), keduanya mempunyai permasalahan leverage . Sehingga, memenangkan kontrak baru akan meningkatkan arus kas WIKA dan WSKT. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya bilang, proyek-proyek di IKN garapan WIKA masih berlangsung dengan baik di tengah upaya penyehatan keuangan WIKA. Emiten properti juga banyak yang terlibat di proyek IKN. Namun, RHB Sekuritas menilai, dampak IKN terhadap sektor properti masih netral.

Musim perayaan Natal dan tahun baru merupakan momentum besar bagi emiten sektor ritel. Khususnya, emiten ritel yang memiliki fokus bisnis pada penjualan perlengkapan rumah tangga dan produk gaya hidup. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, pergerakan emiten ritel pada libur Natal dan Tahun Baru berpotensi positif di akhir tahun 2023 ini seiring peningkatan daya beli masyarakat. Belum lagi pemilihan umum (pemilu) diproyeksi bakal mendorong tingkat konsumsi masyarakat di akhir tahun 2023 hingga pemilu dilangsungkan. Ini sejalan dengan potensi perputaran uang yang lebih besar di masyarakat selama masa kampanye pemilihan umum. “Kinerja emiten ritel fesyen dan emiten ritel kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkat,” jelas Azis ke KONTAN, Sabtu (25/11). Meski Azis tak menampik penjualan ritel saat ini memang masih cenderung flat atau datar. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa penjualan eceran yang tercermin dari Indeks Penjualan Rill (IPR) mengalami kontraksi 1,5% secara bulanan pada September 2023. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan menjagokan sektor ritel bersama sektor lain seperti konsumer, telekomunikasi, minyak & gas, serta batubara untuk mencari kantong pertumbuhan di akhir tahun. Analis Mirae Asset Sekuritas, Rut Yesika Simak menyoroti, emiten sektor ritel juga disokong insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan dapat memacu penjualan ritel, khususnya bagi perusahaan menjual produk perbaikan rumah seperti PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Dia merekomendasikan trading buy ACES dengan target harga Rp 950 per saham. Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi pada kuartal IV-2023 karena faktor musiman yang biasanya mendorong pertumbuhan pada periode tersebut, yaitu memasuki musim liburan pada bulan Desember. Namun, penting untuk dicatat bahwa situasi ekonomi global masih belum menentu dan dapat menimbulkan risiko yang signifikan menjelang tahun 2024. Sementara Azis memilih PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI) dengan rekomendasi buy masing-masing target harga sebesar Rp 3.250 per saham dan Rp 2.030 per saham.

Tingkat kesehatan (solvabilitas) alias risk based capital (RBC) perusahaan asuransi jiwa di Tanah Air mengalami penurunan. Namun, RBC industri asuransi jiwa masih di atas ambang batas ketentuan regulator. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio solvabilitas asuransi jiwa hingga September 2023 berada di 451,23% menurun jika dibandingkan Desember 2022 yang sebesar 480,63%. Meski mengalami penurunan, permodalan industri asuransi masih terjaga dan jauh di atas treshold sebesar 120%. Para pemain asuransi jiwa pun masih mampu menjaga kondisi kesehatan permodalan. Salah satunya ada PT BNI Life Insurance (BNI Life) yang mencatat RBC sebesar 692,34% di Oktober 2023. "Pergerakan RBC BNI Life pada tahun 2021 sebesar 717,33% dan 666,18% pada 2022. Lalu mulai meningkat kembali sepanjang 2023, sampai dengan posisi per Oktober 692,34%," ujar Plt. Direktur Utama BNI Life, Eben Eser Nainggolan. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia juga masih menjaga tingkat RBC di level 327%. "Di Generali, tren RBC cenderung stabil karena kami berkomitmen secara konsisten untuk terus menjaga kesehatan keuangan perusahaan dengan menerapkan strategi secara komprehensif yang meliputi aspek-aspek finansial untuk menjaga solvabilitas," kata Chief Marketing Officer Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama.

Riuh rendah kampanye yang merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mulai berlangsung pada Selasa besok hingga 10 Februari 2024.Puluhan triliun anggaran negara yang dialokasikan untuk menyukseskan Pemilu 2024 siap digelontorkan untuk memastikan pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar.Selain momentum menawarkan berbagai program dan gagasan, kampanye pemilu mengantarkan tambahan belanja dari partai politik, calon anggota legislatif, hingga calon presiden dan calon wakilpresiden, masukke kantong usaha milik masyarakatdan memutar roda ekonomi.