Dianggap Tak Lazim, Tambahan Belanja Alutsista Dipertanyakan

;

Dianggap Tak Lazim, Tambahan Belanja Alutsista Dipertanyakan

Politik dan Birokrasi Yoga 02 Dec 2023 Kompas

Tambahan alokasi Rp 61,7 triliun untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista bagi Kemhan yang berasal dari pinjaman luar negeri dianggap tidak lazim dan rawan disalahgunakan menjelang pemilu. Apalagi, tata kelola anggaran untuk sektor pertahanan selama ini tidak pernah dilakukan secara terbuka dengan dalih kerahasiaan negara. Pemerintah baru-baru ini menambah pagu alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista Kemhan pada periode 2020-2024 sebesar 4,25 miliar USD atau Rp 61,7 triliun. Keputusan itu diambil setelah rapat tertutup dihadiri Menhan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menkeu Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, pinjaman pengadaan alutsista untuk periode 2020-2034 dilakukan dalam tiga tahap, yakni 2020-2024, 2025-2029, dan 2030-2034.

Penambahan pagu pinjaman 4,25 miliar USD untuk belanja alutsista periode 2020-2024 tersebut bersumber dari alokasi pagu pinjaman untuk 2025-2029 (Kompas, 30/11/2023). Ekonom UI, Fithra Faisal, Jumat (1/12) menilai, mekanisme penarikan pembiayaan di awal sebenarnya lazim dilakukan untuk menutupi kekurangan pembiayaan di awal tahun anggaran. Namun, praktik itu biasanya hanya dilakukan dalam waktu satu tahun anggaran yang sama, bukan melintasi tahun anggaran. Dalam situasi tertentu, mekanisme penarikan pembiayaan di awal bisa saja dibenarkan dengan syarat ada kebutuhan prioritas yang mendesak. Ia mencontohkan, momen mendesak seperti pandemi yang membutuhkan pembiayaan besar, dapat menggunakan pagu pinjaman dari tahun anggaran berikutnya. Ia menilai, kondisi saat ini tidak bisa dikatakan mendesak. Direktur Imparsial Al Araf menilai, tambahan alokasi pagu pinjaman luar negeri itu akan sulit dipertanggungjawabkan efektivitasnya di tengah masa pemerintahan yang sudah mau berakhir. Terlebih, Prabowo tengah maju menjadi kandidat bakal calon presiden di Pemilihan Umum 2024 sehingga dinilaitidak akan fokus mengurusi kementerian yang diampu. (Yoga)