Masa bulan madu bisnis perdagangan online (e-commerce) di Indonesia sudah usai. Sejumlah lembaga memproyeksikan nilai transaksi e-commerce bergerak dalam tren menurun pada tahun ini. Bank Indonesia (BI) memangkas perkiraan total nilai transaksi e-commerce di sepanjang tahun 2023. Dalam laporan Pertemuan Tahunan BI 2023, bank sentral mempekirakan, total nilai transaksi e-commerce pada tahun ini senilai Rp 474 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi awal BI. Pada Januari 2023, bank sentral pernah mengungkapkan optimismenya bahwa total nilai transaksi e-commerce di sepanjang tahun 2023 berpotensi mencapai Rp 572,3 triliun, atau tumbuh 20,16% dari pencapaian 2022 yang sebesar Rp 476,3 triliun. Nah, dengan melihat perkiraan terbaru BI, berarti ada kemungkinan penurunan nilai total transaksi e-commerce sepanjang tahun 2023 menurun 0,5% dibandingkan pencapaian tahun lalu. Pada tahun depan, BI memperkirakan nilai total transaksi e-commerce mencapai Rp 487 triliun, atau tumbuh 2,74% dibandingkan outlook 2023.  Sedangkan pada 2025, bank sentral meyakini nilai total transaksi e-commerce akan kembali meningkat 3,29% dibandingkan prediksi 2024 menjadi Rp 503 triliun. Bukan cuma Bank Indonesia, tiga entitas global yakni Google, Temasek dan Bain & Company juga memperkirakan pertumbuhan nilai total transaksi e-commerce bruto Indonesia pada tahun 2023 melambat. Hasil pengamatan mereka memperlihatkan, beberapa alasan yang mendorong perlambatan pertumbuhan penjualan e-commerce pada tahun ini. Pertama, adanya peningkatan mobilitas fisik setelah pandemi Covid-19. Kedua, pemain e-commerce juga mulai mengurangi promosi dan insentif yang mereka tawarkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan profitabilitas. Faktor ketiga, pemerintah menerapkan aturan baru, yaitu larangan terhadap impor barang melalui e-commerce di bawah US$ 100 untuk mendukung pedagang lokal. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat, penurunan nilai penjualan e-commerce bisa disebabkan beberapa hal, salah satunya berkaitan dengan pemberian diskon besar-besaran. "Ada kaitan dengan era bakar uang (diskon) yang sebelumnya dilakukan. Sehingga dari segi harga menurun," terang dia.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunda implementasi papan pemantauan khusus tahap dua, yakni full call auction hingga enam bulan ke depan. Adapun BEI telah meluncurkan papan pemantauan khusus pada 12 Juli 2023. Pada tahap pertama, BEI menerapkan sistem hybrid call auction. Nah, tadinya tahap kedua atau full call auction akan diimplementasikan pada Desember 2023. Namun hasil evaluasi BEI menunjukkan para pelaku pasar masih belum siap. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan BEI soal penundaan implementasi ini. Inarno berharap dengan penundaan ini, kendala-kendala teknis yang sudah diidentifikasi oleh BEI dan OJK dapat diselesaikan. Penundaan implementasi ini juga telah dimuat dalam Surat Keputusan Direksi BEI. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya masih terus memantau kesiapan seluruh pelaku pasar termasuk anggota bursa (AB), data vendor dan para investor. Sejalan dengan itu, Jeffrey bilang, BEI akan memberikan perpanjangan waktu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan pada 1 Desember 2023. Otoritas bursa sejatinya telah meluncurkan papan pemantauan khusus pada 12 Juli 2023. Pada tahap pertama, BEI menerapkan sistem hybrid call auction. Di tahap awal tersebut, emiten yang masuk dalam kriteria tidak likuid akan masuk perdagangan call auction yang akan berlaku dua sesi dalam satu hari. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy  mencermati salah satu penyebab mundurnya implementasi full call auction ialah kurang sosialisasi. Direktur Infovesta Utama Parto Kawito menyadari kehadiran papan pemantauan khusus ini bisa membantu investor untuk mengetahui status saham tertentu. Tapi ia menyarankan kepada emiten yang masuk papan pengembangan untuk memperbaiki fundamentalnya. Supaya kenaikan saham sejalan dengan perbaikan kinerja.

Ada kabar gembira buat pemegang saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Operator jalan tol terbesar di Indonesia itu memastikan bakal menebar dividen kepada pemegang sahamnya. Porsinya setidaknya 20% dari laba tahun buku 2023. "Rentang pembagian dividen akan mencapai 20% dari core profit bersih JSMR," ujar Haning Pangastuty, Corporate Finance and Investor Relations Senior Group Head JSMR, Senin (4/12). Namun, perlu dicatat bahwa angka pay out ratio itu belum final karena masih bergantung dari hasil diskusi dengan Kementerian BUMN. Kinerja JSMR sejauh ini memang kinclong. Hingga akhir September 2023, laba bersih JSMR melonjak 497% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 5,97 triliun. Sedangkan pendapatan mencapai Rp 14,08 triliun, naik 20,13% secara tahunan. "Terkait dengan pembiayaan capex, akan berasal dari perbankan dan pasar modal. Kami lihat mana yang bisa memberikan yang terbaik untuk JSMR," ujar Atika Dara Prahita, Operation and Maintenance Management Group Head JSMR. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei mengatakan, kenaikan pendapatan JSMR dipengaruhi kenaikan trafik kendaraan dan tarif. "Sedangkan lonjakan laba disebabkan keuntungan nilai wajar investasi Rp 4 triliun," ujarnya.

Puncak pencapaian kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) memang telah berlalu pada 2021. Pada saat itu HEAL membukukan rekor pendapatan sebesar Rp 5,87 triliun atau meningkat 32,9% secara tahunan year on year (yoy). Namun, seiring meredanya kasus Covid-19, pendapatan emiten pengelola Rumah Sakit (RS) Hermina, itu turun 16,5% menjadi Rp 4,9 triliun pada 2022. Meskipun begitu, HEAL diyakini masih punya prospek yang positif. Analis Henan Putihrai Sekuritas Bryan Soetopo melihat, kenaikan jumlah kunjungan pasien dapat terus mendorong pertumbuhan pendapatan HEAL di masa mendatang. Pada sembilan bulan pertama 2023, HEAL membukukan pendapatan Rp 4,2 triliun dengan laba bersih Rp 349 miliar. Nah, pada periode itu pendapatan pasien rawat inap tumbuh 13,5% yoy dan pendapatan pasien rawat jalan meningkat 18,6% yoy. Bryan memproyeksi, pendapatan HEAL pada 2023 dapat mencapai Rp 5,69 triliun atau meningkat 16% yoy. Lalu, pada 2024, pendapatannya naik lagi sebesar 9,5% yoy menjadi Rp 6,22 triliun. Sejalan dengan itu, laba bersih HEAL tahun 2023 dan 2024 diprediksi mencapai Rp 473 miliar dan Rp 563 miliar atau masing-masing meningkat 58,5% dan 19,0%. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah rumah sakit, kapasitas tempat tidur akan semakin banyak. Tingkat keterisian tempat tidur diproyeksi terus meningkat menjadi 68,4% pada 2023 dan 69,2% pada 2024 berkat pemanfaatan dan efisiensi yang lebih besar dalam proses bisnis. "Fokus HEAL pada integrasi bisnisnya melalui digitalisasi yang akan meningkatkan margin kotor perusahaan dalam waktu dekat," ucap Bryan. Dalam riset tanggal 6 November 2023, Analis Sinarmas Sekuritas Michael Filbery pun menilai, ada ekspansi margin di kuartal-kuartal mendatang. Hal ini seiring dengan investasi IT yang akan menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Sementara Rudy mematok target harga HEAL Rp 1.720 per saham. Menurutnya, posisi keuangan HEAL yang stabil dan positioning brand yang kuat akan menjadi motor pertumbuhan. Pada perdagangan Senin (4/12), harga HEAL merosot 1,03% ke Rp 1.445 per saham.

Multifinance masih menggunakan obligasi sebagai sumber pendanaan di tahun ini. Pada tahun depan, multifinance juga masih menjadikan obligasi sebagai opsi utama pilihan pendanaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), surat berharga yang diterbitkan industri multifinance mencapai Rp 60 triliun pada periode Agustus 2023. Angka tersebut meningkat dibandingkan surat berharga yang dirilis multifinance pada Agustus 2022, sebesar Rp 53 triliun. PT BFI Finance Indonesia Tbk termasuk salah satu multifinance yang berniat menerbitkan obligasi tahun depan. Rencananya, perusahaan ini merilsi obligasi senilai Rp 3 triliun, sebagai bagian Obligasi Berkelanjutan VI, yang masih menyisakan Rp 6 triliun. "Hingga 30 September 2023, kami telah menerbitkan surat berharga senilai Rp 4,7 triliun. Sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp1,6 triliun," ujar Dian Ariffahmi, Corporate Communication Head BFI Finance, kemarin. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) telah menerbitkan obligasi Rp 1 triliun hingga Oktober 2023. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan, terakhir telah merilis sukuk wakalah Bi Al Ististmar di Februari 2023, dengan nilai Rp 1 triliun. CNAF akan menerbitan surat utang berkelanjutan Wakalah Bi Al Ististmar tahap I pada kuartal I-2024. "CNAF akan diversifikasi produk agar tidak tergantung di salah satu sumber pendanaan saja," jelas Ristiawan. Anak usaha Grup Astra, PT Federal International Finance (FIF) juga memilih diversifikasi pendanaan di 2024. Chief Marketing Officer FIF Group Daniel Hartono menyebut, cara ini agar bisa memilih sumber pendanaan dengan bunga kompetitif, sehingga bisa menekan biaya dana.

Kombinasi antara outlook pertumbuhan ekonomi, kebijakan suku bunga bank sentral, dan tahun politik membayangi prospek penggalangan dana di pasar modal pada 2024. Target moderat pun disematkan sejalan dengan sikap korporasi yang cenderung wait and see.Hingga akhir November 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penggalangan dana di pasar modal sudah mencapai Rp230,59 triliun dari 197 aksi korporasi initial public offering (IPO), penawaran umum terbatas atau rights issue, serta emisi obligasi dan sukuk korporasi.Realisasi itu termasuk rekor 78 emiten baru yang menghimpun total dana publik Rp53,92 triliun. Meski sudah menembus target Rp200 triliun yang dipatok OJK, realisasi penghimpunan dana itu belum melampaui capaian dalam 11 bulan 2022 yang tercatat sebanyak 210 penawaran umum senilai total Rp244,47 triliun.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan OJK optimistis tetapi konservatif memandang 2024 yang merupakan tahun Pemilu dengan menargetkan penghimpunan dana pada level sama seperti 2023. Inarno menjelaskan pandangan OJK itu mempertimbangkan prediksi IMF dan World Bank yang merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi global. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia juga memproyeksikan ekonomi tumbuh 5,2% pada 2024 atau di bawah outlooktahun ini sebesar 5,3%.Optimisme terhadap prospek penggalangan dana di pasar modal juga tecermin dalam pipeline yang digenggam OJK sebanyak 96 aksi penawaran umum dengan nilai indikatif Rp41,11 triliun. Pipeline itu, lanjutnya, termasuk rencana go public 64 perusahaan.Ditelisik secara historis, data OJK mencatat penghimpunan dana di pasar modal cenderung merosot pada tahun politik 2009, 2014, dan 2019. Terpisah, Direktur Utama BEI Iman Rachman berharap tren positif fundraisingdapat berlanjut pada 2024. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menambahkan BEI juga mengincar perusahaan berskala besar untuk melantai di bursa lewat IPO."Setiap tahun kami selalu targetkan paling tidak tiga termasuk lighthouse atau mercusuar, kategorinya market cap Rp15 triliun dan sisi free float 15%."Saat ini, BEI masih memiliki 26 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham. Mayoritas berasal dari sektor konsumer, industri, infrastruktur, dan basic materials. Senada, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) Yuddy Renaldi mengungkapkan penerbitan obligasi senilai kurang lebih Rp3 triliun sudah masuk dalam rencana bisnis perseroan pada 2024. Bisnis mencatat Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani telah menyatakan bahwa rencana IPO akan difokuskan usai subholding PalmCo dan SupportingCo terbentuk.Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan pola penurunan emisi saham pada tahun Pemilu diproyeksi kembali terjadi pada tahun depan.

Pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 yang siap digelar pada Februari, selain membawa optimisme atas tata kelola pemerintahan yang lebih baik, rupanya juga membawa dampak lain yang membuat kalangan pasar modal bersikap wait and see. Tidak seperti masa-masa jauh sebelum pemilu, ketika otoritas keuangan selalu membuka lembar kalender baru dengan penuh optimisme. Kali ini, sikap itu seakan-akan berkebalikan. Optimisme pasar modal seakan-akan sudah hanyut ditelan kegaduhan kampanye para kandidat presiden dan wakil presiden. Asumsi ini jelas terlihat dari target penggalangan dana di lantai bursa yang tidak terlalu muluk pada tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai the guardian of investors’ trust, memilih sedikit konservatif dengan menetapkan target penggalangan dana di pasar modal berkisar Rp175 triliun—Rp200 triliun. Sebagai target baru untuk tahun depan, jumlah itu sangatlah peanut. Alasannya, target 2024 yang dipatok OJK rupanya lebih rendah dari realisasi penghimpunan dana di pasar modal tahun ini, yang hingga 30 November saja sudah mencapai Rp230,59 triliun. Penggalangan dana ini berasal dari 197 aksi korporasi. Lebih terperinci, OJK mencatat ada 71 IPO degan nilai total Rp52,99 triliun pada tahun ini. Apalagi, berbasis pada kondisi pada tahun ini, situasi di pasar modal relatif stabil. Bahkan, jumlah emiten pada tahun ini memecahkan sepanjang sejarah keberadaan BEI. Meski tampak ada riak-riak kecil seperti adanya penurunan kualitas IPO dari sejumlah emiten baru, pada sisi lain, ini membuktikan partisipasi emiten di lantai bursa sepanjang 2023 meningkat. Selain itu, penghimpunan rights issue sudah mencapai Rp50,99 triliun, emisi surat utang korporasi Rp10,47 triliun, dan penawaran umum berkelanjutan Rp116,14 triliun. Menurut OJK, masih ada 96 rencana aksi korporasi dalam pipeline dengan estimasi nilai penggalangan dana Rp41,11 triliun pada tahun ini. Luar biasa. Belum lagi ketika mengintip pasar saham. Tanda-tanda penguatan makin terlihat dari laju IHSG sebesar 4,17% (YtD) ke level 7.132,57. Ini level tertinggi pada 2023. Hal itu terdorong oleh arus modal asing yang mulai kembali ke pasar modal pada bulan lalu menjelang window dressing.

Pemerintah telah mendapatkan ratusan data keuangan hasil pertukaran otomatis atau Automatic Exchange of Information bersama puluhan yurisdiksi. Hanya saja, tindak lanjut dari data keuangan tersebut sejauh ini amat terbatas. Sejak mengikuti atau Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018, data keuangan yang diterima oleh otoritas pajak sangat melimpah dan terus menanjak setiap tahun.Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Global Forum Annual Report yang dirilis 1 Desember 2023, pada tahun ini Indonesia mendapatkan 76 data dari AEOI hasil penelaahan pada 2022.Secara total, sejak 2018 pemerintah mengantongi 419 data yang sejatinya bisa ditindaklanjuti dan kemudian dikenai pajak. Maklum, mayoritas data keuangan hasil pertukaran itu belum termuat dalam Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan wajib pajak.Sebagai gambaran, berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, tahun pertama pemerintah mengikuti AEOI yakni pada 2018, nilai data yang diraih mencapai Rp2.742 triliun. Dari jumlah tersebut Ditjen Pajak melakukan penelitian sehingga ditemukan selisih setara kas pada SPT Tahunan 2018 dengan data AEOI senilai Rp670 triliun. Potensi Rp670 triliun itu hanya bersumber dari laporan satu tahun. Artinya, potensi dana yang bisa ditindaklanjuti oleh negara jauh lebih besar karena sejak 2019—2023 pemerintah belum mempublikasikan nilai data hasil AEOI.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, hingga berita ini ditulis masih belum memberikan nilai data hasil pertukaran otomatis tersebut. Komite Urusan Fiskal OECD Gael Perraud, mengatakan optimalisasi data AEOI merupakan bukti kolaborasi internasional untuk melawan praktik penggelapan dan penghindaran pajak.“Kami akan terus mendorong transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan,” katanya, Senin (4/12).Sementara itu, kalangan pemerhati pajak memandang potensi penerimaan yang bisa digali dari data hasil AEOI sangat besar. Akan tetapi, tindak lanjut itu bukannya tanpa kendala. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan program AEOI sangat penting dalam upaya memperluas basis pajak. Terutama untuk mengetahui potensi pajak yang belum tergali optimal. Meski demikian, menurutnya ada beberapa hal yang menjadi catatan yang membuat program ini belum bisa berjalan maksimal. Salah satunya belum maksimalnya pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP seluruh wajib pajak. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, menambahkan data AEOI memang tidak memiliki keseragaman informasi sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan deteksi penghindaran pajak.Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi keterbatasan lantaran ketentuan General Anti Avoidance Rule (GAAR) batal termuat di dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Selain itu juga integrasi NPWP dan NIK, serta kerja sama penagihan dengan negara mitra,” ujarnya.

Gerak cepat Indonesia memanfaatkan Conference of the Parties (COP) ke-28 the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk mengakselerasi transisi energi terganjal oleh sejumlah aturan yang perlu segera dibenahi. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) meminta ketentuan pinjaman pemegang saham atau shareholder loan kerja sama antara swasta dan PT PLN (Persero) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 14/2017 direvisi, karena berpotensi menghambat pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Fabby Tumiwa, Ketua Umum AESI, mengatakan bahwa selama ini badan usaha diminta untuk menyetor modal lebih tinggi dibandingkan dengan PLN, meski porsinya kepemilikan saham dalam pembangkit listrik tidak boleh lebih banyak dari perusahaan setrum pelat merah tersebut. Selisih antara modal yang harus diberikan dengan kepemilikan saham tersebut nantinya memang akan dikembalikan oleh PLN maupun anak usahanya dengan mekanisme dicicil. Akan tetapi, hal tersebut bakal memberatkan investor yang memang berminat untuk mengembangkan EBT di dalam negeri. “Persoalannya bagi banyak pengembang, mereka pemilik saham minoritas tetapi diminta menyetor modalnya yang lebih besar, karena memberikan shareholder loan untuk PLN. Sementara itu, anak perusahaan PLN walau punya kepemilikan 51%, tapi tidak punya kemampuan finansial untuk menyertakan modal setara 51%,” katanya, Senin (4/12). Alhasil, equity partners yang digandeng PLN untuk membangun pembangkit listrik mesti menanggung sebagian ekuitas yang tidak mampu disertakan oleh PLN untuk suatu proyek, sehingga berdampak kepada return on equity-nya. Selain itu, beban modal yang diserahkan sebagian kepada mitra PLN juga dianggap bakal membuat proyek pembangkit listrik berbasis EBT menjadi tidak layak untuk didanai. Keluhan terhadap regulasi juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia Riza Pasikki, yang mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 belum menggunakan asumsi yang tepat dalam menentukan harga pembelian listrik dari independent power producers (IPP) pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Padahal, fasilitas yang dijanjikan pemerintah, seperti government drilling, pinjaman lunak, serta pendanaan pengeboran eksplorasi dari skema Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) masih terbatas untuk digunakan oleh investor. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu mengatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk merevisi sejumlah aturan yang dianggap mengganjal pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT. Secara terpisah, PLN mengamankan empat kesepakatan penting ihwal percepatan peningkatan porsi dalam bauran energi nasional di ajang Cop ke-28. PLN pun diketahui berencana untuk mengebut pengembangan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) agar bisa mereduksi emisi hingga 127 juta ton CO2 pada 2030. “Kami mengerahkan best effort kami dalam menjalankan transisi energi. Kami tidak bisa berjalan sendiri, dan memerlukan kolaborasi global dari sisi kebijakan, teknologi, inovasi, serta investasi dalam menyelamatkan bumi,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Secara spesifik, kedua belah pihak akan mengkaji integrasi sistem jaringan Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Ketiga wilayah tersebut memiliki potensi EBT yang besar, sehingga diperlukan sistem jaringan terintegrasi agar seluruh pasokan listrik bisa dialirkan kepada masyarakat. Selanjutnya, PLN menyepakati kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untuk memanfaatkan project development facility yang dikelola oleh SMI untuk proyek-proyek pumped storage hydroelectric power plant dalam rangka percepatan transisi energi di Indonesia. Nantinya, KfW bersama SMI akan memberikan dukungan dalam bentuk feasibility study, serta environmental & social scoping pada tahapan persiapan proyek PLTA Grindulu Pumped Storage 4x250 MW dan PLTA Sumatera Pumped Storage 2x250 MW. Terakhir, PLN bersama PT Cirebon Electric Power, Asia Development Bank, dan Indonesia Investment Authority atau INA mengupayakan percepatan pemensiunan operasional PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035, lebih awal dari target awal yang ditetapkan pada Juli 2042. Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2.

Indonesia bakal memiliki dana pariwisata atau Indonesia tourism fund pada 2024 yang bertugas mendukung pembiayaan sektor pariwisata di Tanah Air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan bahwa pendirian Indonesia tourism fund (ITF) merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan ITF bertujuan mendukung penyelenggaraan ajang promosi pariwisata di Tanah Air. Untuk tahap awal, dana pariwisata yang dikelola sebesar Rp2 triliun. “Bapak Presiden memberikan arahan untuk mendirikan Indonesia tourism fund atau dana kepariwisataan Indonesia, yaitu sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia,” katanya seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (4/12). Selama ini, Sandiaga mengatakan banyak ajang internasional yang diselenggarakan di Indonesia telah sukses dan memberikan dampak ekonomi. Ajang tersebut antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, KTT ASEAN, dan ajang ekonomi kreatif seperti olahraga, musik, hingga seni budaya. Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya agar dana kepariwisataan Indonesia dikelola penuh dengan tata kelola yang baik dan penuh kehati-hatian. Sandiaga mengungkapkan bahwa Presiden juga berpesan agar jajarannya mampu menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sehingga kunjungan wisatawan meningkat.