Pemerintah Siapkan Rp 2 Triliun untuk Dana Pariwisata
Harga Cabai Ganggu Kestabilan Harga Pangan
Celah Mafia Tanah Ditutup
Pemerintah meluncurkan sertifikat tanah elektronik yang
diklaim lebih aman dari manipulasi, tumpang tindih, atau pencaplokan tanah oleh
mafia tanah. Peluncuran tersebut dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara,
Jakarta, Senin (4/12). Hadir dalam acara ini, Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menkominfo Budi Arie Setiadi,
serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. ”Saya rasa (sertifikat tanah elektronik)
ini penting untuk mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian, kerusakan dari
bencana, kebakaran, dan bencana lainnya serta meningkatkan kerahasiaan data,” kata
Presiden.
Presiden pun meminta Kementerian ATR/BPN dan jajarannya
menyosialisasikan layanan sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat, tidak
hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Dengan demikian, harapannya
masyarakat tidak bingung dengan kebijakan baru itu. Sertifikat tanah elektronik
ini kelanjutan dari implementasi konsep Digital Melayani yang dicanangkan
Presiden Jokowi tahun 2019. Karena itu, sebelum ini, Kementerian ATR/BPN telah
melaksanakan empat pelayanan perta ahan secara digital, yakni hak tanggungan elektronik,
pengecekan sertifikat elektronik, zona nilai tanah elektronik, dan surat
keterangan pendaftaran tanah (SKPT) elektronik. Dengan adanya sertifikat tanah
elektronik, masyarakat yang sudah memiliki sertifikat fisik konvensional akan
mengalami alih media. Ini akan dikerjakan pihak ketiga dan sertifikat
masyarakat otomatis diubah secara bertahap ke sertifikat elektronik. (Yoga)
ASA PETANI GORONTALO KARAM OLEH JAGUNG HIBRIDA
Petani di Gorontalo begitu bergantung pada jagung hibrida.
Namun, kenyataannya, jagung hibrida belum dapat memberikan kesejahteraan kepada
mereka. Siklus berulang pembelian benih jagung hibrida dan ketiadaan industri
pengolahan jagung membuat keuntungan petani menipis. Abdullah Isa (60) lega melihat
langit mendung pada Kamis (30/11). Belakangan ini, hujan sering turun di Desa
Pongongaila diKecamatan Pulubala, Gorontalo. Artinya, bibit-bibit jagung hibrida
yang ia tanam pasti akan tumbuh dan berbuah. ”Kalau tidak ada hujan, milu (jagung)
bakal kecil-kecil. Kalau cuma pupuk, tapi tidak ada hujan, hasilnya sedikit,”
kata Abdullah yang rutin bertani jagung hibrida bersama istrinya, Aminah Manoe
(60), sejak mereka menikah pada 1982. Sekarang Abdullah punya lahan jagung
hibrida seluas 2 hektar tak jauh dari rumahnya. Ia terdaftar dalam kelompok
tani sehingga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Satu dari empat anaknya juga
tergabung di kelompok tani dengan lahan 1,5 hektar.
Tanaman tersebut menjadi sumber penghasilan utama keluarga
Abdullah meski ia mengakui hasilnya tak seberapa. Di masa panen antara Oktober
dan awal November 2023, hasil dari kebunnya hanya 4 ton. Saat itu, enam gudang
yang tersebar di Kecamatan Pulubala hanya menghargai jagung hibrida Rp 3.800
per kg. Itu pun masih dipotong kadar air tinggi dalam pipilan jagung, di atas
17 %. Jika kadar air menurut penghitungan mesin di gudang mencapai, 22 %,
setiap 100 kg harus dikurangi 22 kg sehingga gudang hanya membayar 78 kg. ”Keuntunganbersih
Cuma Rp 5 juta, tipis. Padahal kalau mau hitung dari tanam, pupuk, semprot obat
(pembasmi) rumput, sampai panen dan bawa ke gudang, bisa habis Rp 10 juta.”
kata Abdullah. Setiap 5 kg bibit perlu 100 kg pupuk. ”Sekarang pupuk sulit.
Biasanya dapat 500 kg Phonska (NPK) dan 500 kg urea, sekarang ureanya cuma
dapat 300 kg,” keluh Aminah. Sudah begitu pun, mereka tak menjemur jagung
terlebih dahulu, sebab petani di perdesaan butuh uang cepat untuk membiayai
kehidupan yang sulit di Provinsi Gorontalo yang sepertiga dari 1,2 juta hektar
wilayah daratannya ditanami jagung hibrida.
Jagung hibrida menjadi komoditas unggulan Gorontalo sejak
pemerintahan gubernur pertama, yakni Fadel Muhammad, sampai hari ini. Akhir tahun
ini, BPS memperkirakan panen jagung pipilan kering berkadar air (JPK KA) 14 5
dari Gorontalo akan mencapai 531.780 ton, terbesar kedelapan di Indonesia, tetapi,
petani jagung seperti Abdullah dan Aminah nyatanya tak bisa benar-benar sejahtera.
Menanam jagung pun menjadi siklus berbiaya besar yang menguras kocek petani demi
penghasilan Rp 5 juta per 3-4 bulan untuk membiayai seluruh kebutuhan keluarga.
Mereka harus bertahan hidup dengan pengeluaran kurang dari Rp 442.194 per
bulan. Ketika tegakan jagung rebah, mereka tetap setia membeli bibit jagung hibrida
lagi dari toko tani dengan harga Rp 2 juta per 20 kg. Mereka juga membeli pupuk
kimia, obat, dan perangsang tumbuh. Setelah panen, mereka akan kembali ke nol. (Yoga)
Ekonomi Bisa Tumbuh 5,4%
Pendidikan, Bonus Demografi, dan Digitalisasi
2024, Pemerintah Optimistis 30 Juta UMKM Lakukan Transformasi Digital
Oktober, Kredit Himbara Tumbuh 11,76%
Indonesia Belum Sepakati Komitmen Energi Terbarukan
Indonesia belum menyepakati ajakan Uni Eropa untuk meneken
komitmen peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat dalam
Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-28 atau COP28 di Dubai, Uni
Emirat Arab. Pasalnya, target transisi energi Indonesia yang telah disesuaikan
dengan Perjanjian Paris masih menemukan banyak hambatan. Daftar 118 negara yang
telah menyepakati komitmen peningkatan kapasitas energi terbarukan tiga kali
lipat atau tripling renewable per Sabtu (2/12) beredar di tengah penyelenggaraan
COP28. Indonesia tidak masuk daftar itu. Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM HarrisYahya,
salah satu utusan Indonesia dalam bidang energi di COP28, Minggu (3/12),
menjelaskan, tawaran itu muncul sekitar sebulan lalu lewat surat yang
disampaikan Uni Eropa melalui Kemenlu. Selain meningkatkan kapasitas energi
terbarukan, mereka juga mengajak untuk menggandakan target efisiensi energi
atau doubling energy efficiency. Sampai saat ini, Indonesia belum memutuskan
untuk bergabung.
”Di situ ada target triple dan double sampai 2030 untuk renewable
energy. Apakah kita mampu, yang ada sekarang saja, enggak usah triple, double
pun untuk renewable energy belum tentu bisa berjalan,” ujarnya saat ditemui di
lokasi penyelenggaraan COP28. Indonesia saat ini masih berkomitmen dengan
Perjanjian Paris, melalui revisi dokumen kontribusi nasional atau Enhanced
Nationally Determined Contribution (ENDC) pada 2022, untuk menurunkan emisi
karbon penyebab perubahan iklim sampai 2030. Dokumen itu, antara lain,
mengatur, 37 % penurunan emisi gas rumah kaca diperoleh dari kegiatan efisiensi
energi dan lebih dari 50 % dengan penerapan energi terbarukan. ”Kita sudah sejalan
dengan semangatnya. Namun, kita juga harus melihat bahwa saat ini kita sedang
bertransisi,” katanya. (Yoga)









