Menpora Sebut Piala Dunia U-17 Dongkrak Perputaran Ekonomi
Beban Baru IKN: Insentif Pajak
Bersih-bersih Setelah Bank Tumbang
Bom Waktu Lonjakan Petani Gurem
Tantangan Menanti Emiten Properti
Kinerja emiten properti di tahun 2024 diprediksi masih cenderung stagnan. Tergambar dari pencapaian pendapatan pra penjualan atau
marketing sales
sejumlah emiten properti. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei menilai, pendapatan prapenjualan alias
marketing sales
emiten properti di tahun 2023 rata-rata cenderung flat, bahkan beberapa menurun.
Salah satu penyebab adalah
high base effect. Yakni penjualan emiten properti tahun lalu melonjak karena ada insentif pajak dari pemerintah dan suku bunga yang masih rendah.
Sebagai gambaran, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) mengantongi
marketing sales
sebesar Rp 1,3 triliun hingga Oktober 2023. Pencapaian itu sekitar 73% dari target tahun 2023 yang sebesar Rp 1,8 triliun.
Lantas PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencatatkan
marketing sales
sebesar Rp 1,02 triliun hingga kuartal III 2023. Angka tersebut naik 39% secara kuartalan, yaitu Rp 420 miliar per kuartal II 2023.
Sedangkan menurut Direktur PT Intiland Development Tbk (DILD), Archied Noto Pradono, pihaknya mencatatkan
marketing sales
hingga bulan September 2023 mencapai Rp 550 miliar. Sementara, target pendapatan pra penjualan Intiland di tahun 2023 sebesar Rp 2 triliun.
Di sisi lain, pergantian pemerintahan setelah rangkaian Pemilu 2024 bisa mempengaruhi keputusan masyarakat untuk membeli properti baru. Sedangkan technical analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora justru melihat masih ada peluang b agi emiten properti bertumbuh. Penyebabnya, ada peluang penurunan suku bunga tahun depan yang bisa menjadikan sektor properti bergairah. Terlebih masih ada insentif pajak bagi sektor properti hingga pertengahan tahun depan.
Inilah yang membuat DILD, menurut Archied menargetkan
marketing sales
tahun depan sama dengan tahun ini yang sebesar Rp 2 triliun. Dan tahun depan, di tengah sejumlah proyek yang tengah berajan, Intiland tengah menyiapkan proyek hunian baru yang siap dirilis pada semester I-2024.
Perlambatan Ekonomi Global Membayangi IPO Tahun Depan
Pemain Pinjol Janji Jaga Rasio Kredit Macet
Harapan Baru Ketahanan Energi
Upaya membangun program ketahanan energi nasional dan meraih target produksi gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 yang sejalan dengan pencapaian target net zero emissions semakin mendekati titik terang setelah rencana pengembangan Blok Masela mendapat lampu hijau. Pemerintah secara resmi telah menyetujui Revisi 2 Rencana Pengembangan I (Plan of Development/ POD I) Lapangan Abadi, Blok atau Wilayah Kerja (WK) Masela di Laut Arafura, Maluku. Persetujuan Revisi 2 POD I ini termasuk untuk kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture & Storage/CCS). Harapan untuk menambah produksi gas ini merupakan babak baru mengingat Masela menjadi tumpuan harapan sumber gas penting dengan jumlah cadangan yang besar. Di sisi lain, pengembangan lapangan gas baru ini memiliki tantangan yang tidak mudah dengan kompleksitas tinggi, risiko besar mencakup pengeboran deepwater, fasilitas subsea, floating production storage and offloading, dan onshore LNG plant. Berdasarkan perhitungan, total investasi untuk pengembangan Lapangan Gas Bumi Abadi Masela mencapai US$20,95 miliar atau setara Rp323,86 triliun dengan asumsi kurs Rp15.462 per US$. Perkiraan investasi tersebut termasuk untuk biaya CCS US$1,08 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun. Penerapan teknologi CCS untuk menghasilkan clean LNG ini juga terbilang baru yang digadang-gadang pemerintah dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung sustainability pada era transisi energi. Selain itu, fasilitas CCS ini juga dapat memunculkan peluang bisnis dan investasi yang signifikan di dalam negeri. Seperti diketahui gas bumi memiliki peranan penting sebagai penopang transisi energi untuk mendukung penggunaan energi bersih. Dengan disetujuinya Revisi 2 POD I Blok Masela ini pemerintah berharap operator Blok Masela yakni Inpex Masela Ltd dapat segera melaksanakan aktivitas pengembangan. Adapun sasaran proyek ini dapat berjalan pada tahun 2030. Lapangan Abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter. Pemegang hak partisipasi di Blok Masela ini antara lain Inpex Masela Ltd sebesar 65% dan juga bertindak sebagai operator, kemudian ada PT Pertamina Hulu Energi Masela dengan porsi 20%, dan Petronas Masela Sdn Bhd sejumlah 15%.
Ekonomi Berbasis Sawit 2024
Kinerja ekonomi berbasis sawit pada 2023 masih penuh drama, walau tidak sedahsyat fenomena larangan ekspor minyak sawit metah (CPO) dan turunannya pada 2022. Masih segar dalam ingatan bahwa larangan ekspor CPO sekitar Ramadan 2022 itu telah membuat harga tandan buah segar (TBS) anjlok hingga di bawah Rp1.000 per kg. Kekeringan ekstrem El Nino 2023 sebenarnya tidak banyak berdampak pada kinerja produksi CPO. Produksi CPO 2023 diperkirakan 48,6 juta ton, minyak biji sawit (PKO) 4,6 juta ton, sehingga total produksi kelapa sawit 53,2 juta ton atau naik 3,81% dari total produksi 51,2 juta ton pada 2022.Drama ekonomi sawit diawali ketika Uni Eropa (UE) kembali menuduh sawit Indonesia menjadi penyebab deforestasi, melalui perubahan tata guna lahan secara tidak langsung (indirect land use changeILUC). Indonesia mengajukan gugatan tindakan diskriminatif kepada Badan Penyelesaian Sengketa (DSB/Dispute Settlement Body) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Keputusan akhir hasil gugatan tersebut seharusnya diumumkan pada Desember 2023 ini.
Produksi minyak sawit Indonesia banyak ditentukan oleh kinerja kebun dan industri sawit di Sumatra dan Kalimantan. Produksi sawit di Sulawesi dan Papua masih terbatas karena baru ‘belajar’, yang mungkin berperan penting 10 tahun mendatang. Kekeringan ekstrem El Nino berpengaruh pada presipitasi uap air di Sumatra dan Kalimantan, sehingga siklus produksi bergeser. Puncak produksi biasanya pada Agustus—September, kini bergeser ke April—Mei. Produktivitas rata-rata TBS pada 2023 turun hingga 15 ton per ha. Produktivitas perkebunan besar 18 ton per ha, sedangkan sawit rakyat hanya 11 ton per ha. Dunia usaha dan pemerintah sama-sama memiliki kewajiban untuk meningkatkan produktivitas TBS, setidaknya mendekati potensi produktivitas 30 ton per ha. Jika berhasil, maka peningkatan produksi sawit tidak harus melakukan ekspansi kebun, apalagi jika menyebabkan kerusakan hutan.
Prospek industri berbasis sawit 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Produksi sawit (CPO dan PKO) tumbuh 5%, hingga mencapai 56 juta ton. Konsumsi minyak sawit juga naik tinggi 9% dan mencapai 25 juta ton, karena alokasi konsumsi minyak goreng dan biofuelterus tumbuh. Akan tetapi, kinerja ekspor 2024 akan turun, terutama ekspor ke UE, mengingat persyaratan keberlanjutan makin rumit. Pelaku industri sawit dan Pemerintah perlu mewaspadai peningkatan stok sawit 5 juta ton karena penurunan harga telah di depan mata.
Commodity Market Outlookyang dirilis Bank Dunia (November 2023) memprakirakan bahwa harga CPO pada 2024 terus turun hingga US$900 per kg karena stok global cukup besar. Penurunan harga minyak bumi global hingga US$84 per ton tahun 2023 dan US$81 per ton tahun 2024 menjadi salah satu determinan penting pada turunnya harga CPO global. Bahkan, Bank Dunia memprakirakan penurunan harga CPO lebih rendah hingga US$850 per ton pada 2025.
KENDARAAN LISTRIK : SPKLU Swasta Mulai Dibangun di Bali
Perkembangan jumlah kendaraan listrik di Bali membuat perusahaan swasta penyedia Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Jevi Stroom berani berekspansi ke Pulau Dewata. Jevi Stroom mulai melakukan pemasangan SPKLU pertama di pusat perbelanjaan Plaza Renon, menjadikannya sebagai SPKLU pertama yang dipasang oleh swasta. Pasalnya, selama ini SPKLU di Bali dipasang oleh BUMN seperti PLN. Perwakilan Jevi Stroom, Yoki Unggara menjelaskan ada beberapa alasan Jevi Stroom memilih Bali sebagai lokasi ekspansi bisnis setelah Jakarta. Pertama, jumlah kendaraan listrik di Bali terus berkembang sehingga keberadaan SPKLU semakin dibutuhkan. Dia pun optimistis dengan perkembangan kendaraan listrik di Bali, bisnis SPKLU ini akan berjalan. Sebagai informasi, jumlah kendaraan listrik di Bali menurut catatan Dinas Perhubungan sekitar 3.000 unit, baik sepeda motor maupun mobil. Pemprov dan Pemkab di Bali memang mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk membangun pariwisata berkelanjutan, Bali menargetkan pada 2045 sudah bebas emisi.









