IHSG Sentuh Rekor Tertinggi di 2023
Suku Bunga Rendah, Fintech Bakal Diserbu UMKM
Martinus Hukom: Narkotik Membunuh Lebih Dahsyat dari Teroris
Goto Ungkap Kemitraan Strategis dengan TikTok
Enam Tahun, Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 306 Ribu Ha
Lima bendungan PSN Siap Diresmikan Awal 2024
Minim Minat Swasta di Skema KPBU
Belum Surut Impor Produk Murah
INVESTASI, Masalah Perizinan Perlu Pembenahan
Presiden Jokowi menilai, hal yang perlu diurus saat ini
bukanlah pemasaran potensi investasi Indonesia ke luar negeri. Hal yang perlu
diurus adalah persoalan investasi di dalam negeri, misalnya soal pembebasan lahan
dan perizinan. ”Jadi, urusan investasi di kita bukan urusan memasarkannya,
ndak. Tapi, urusan di dalam negeri, (seperti) urusan pembebasan lahan, urusan
perizinan yang harus diikuti, dan harus selesai. Di situ kuncinya,” kata
Presiden seusai peresmian Pembukaan UMKM Expo (rt) Brilianpreneur 2023 di Jakarta
Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12). Presiden pun menyebutkan, merupakan
kesia-siaan ketika memasarkan ke sejumlah negara, tetapi persoalan terkait investasi
di dalam negeritidak terselesaikan. ”Enggak usah kita ngomong me-marketing-i di
negara-negara, muter ke negara-negara lain, tetapi di dalam negerinya kita
enggak bisa menyelesaikan. Percuma,” ujarnya.
Saat memberikan sambutan pada peresmian Pembukaan Rapat
Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini,
Jakarta, Presiden Jokowi menuturkan, merujuk IMD World Competitiveness Ranking
di 2023, Indonesia melompat dari peringkat ke-44 ke peringkat ke-34. ”Saya kira
kita harus mengejar lagi agar peringkat kita semakin baik. Kalau dibandingkan,
misalnya, dengan Filipina itu di angka 52, kita masih menang. Tetapi, kalau
dibandingkan dengan Thailand, kita kalah karena Thailand di angka 30. Ini yang
harus dikejar. Kalau dibandingkan dengan Singapura,jauh lagi, Singapura di
ranking ke-4,” ucap Presiden. Kepala Negara meminta semua pihak bekerja keras
untuk memperbaiki peringkat daya saing investasi. (Yoga)
Biaya Politik Membengkak
Sejumlah calon anggota legislatif memprediksi anggaran yang
harus dikeluarkan untuk bertarung pada pemilu
2024 lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya. Ketatnya persaingan dan antisipasi
kecurangan menjadi sejumlah faktor yang berpengaruh. Meski biaya tinggi tidak bisa
dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka, hal tersebut perlu
ditekan dengan menggerus watak transaksional dalam kontestasi. Besarnya
anggaran yang dibutuhkan saat mengikuti pemilihan anggota legislatif salah satunya
diakui Habiburokhman, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum
Gerindra itu mengeluarkan dana kampanye hingga Rp 2 miliar saat berkontestasi
di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta I pada Pemilu 2019. Dari total dana
tersebut, sebagian untuk membeli alat peraga. Di luar kebutuhan kampanye, caleg
harus menyiapkan anggaran untuk perekrutan saksi yang akan ditugaskan mengawal
suara di hari-H pemungutan suara.
”Biaya paling besar yang keluar itu untuk mengawal suara,
membiayai operasional saksi di kecamatan. Itu bisa mencapai Rp 1 miliar totalnya
karena pengeluarannya sampai Rp 30 juta per hari,” kata Habiburokhman, saat
dihubungi, Kamis (7/12). Biaya besar untuk saksi ini tak bisa ditangguhkan.
Peran para saksi krusial di tengah potensi kecurangan pemilu. Tidak hanya pada
Pemilu 2019, tetapi juga pada Pemilu 2024.”Menurut saya, lebih tinggi biaya
pemilu 2024. Harga nasi pada 2019 dengan 2024, kan, beda. Harga kaus juga,”
tambahnya. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, sejumlah caleg lain umumnya
mengeluarkan dana dalam rentang Rp 20 miliar-Rp 25 miliar. ”Tetapi, kan, biaya
setiap orang itu berbeda-beda ya. Sangat mungkin juga ada yang jauh lebih kecil
dari saya,” ungkap Habiburokhman. Ia menilai tingginya anggaran yang dibutuhkan
tak bisa dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka. Selain para
caleg perlu berkontestasi secara individual, tidak ada larangan berkampanye
secara mandiri dengan pembiayaan sendiri. (Yoga)









