Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah memperpanjang masa evaluasi ketentuan penempatan dana hasil ekspor dengan membuka opsi perluasan pemberian insentif.Pemangku kebijakan telah menyelesaikan evaluasi atas implementasi PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang berlaku sejak 1 Agustus 2023.Evaluasi tersebut terkait dengan ketentuan penempatan dana hasil ekspor atau Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) sumber daya alam (SDA).Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hasiil evaluasi DHE sejauh ini cukup menggembirakan.Dari evaluasi selama implementasi selama 3 bulan itu, pemerintah tidak menemukan adanya substansi yang mendesak untuk diperbaiki. Hal itu ditandai dengan terus mengalirnya modal eksportir ke rekening di dalam negeri."Sudah ada peningkatan cukup bagus dari sisi compliance [kepatuhan]. Jadi DHE dilanjutkan," kata Airlangga, Rabu (6/12).Berdasarkan data Kemenko Perekonomian yang diolah Bisnis, penempatan DHE SDA di dalam negeri memang cukup tinggi. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan penerimaan DHE, nilai yang diparkir di dalam negeri masih sangat terbatas. Dari sisi pemilihan tenor pun rata-rata eksportir memilih 3 bulan, sementara tenor 1 bulan dan 6 bulan relatif sepi peminat.Berkaca dari data tersebut, masih ada banyak DHE SDA yang belum ditempatkan di dalam negeri. Padahal, ketentuan ini disusun dalam rangka menopang cadangan devisa nasional agar tetap tangguh menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.PP No. 36/2023 juga telah mengatur soal sanksi dari eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor minimal US$250.000 atau ekuivalennya, yakni berupa penangguhan layanan ekspor. Sementara itu, kalangan pelaku usaha menyebut beberapa substansi yang menjadi penghambat terbatasnya penempatan DHE SDA di dalam negeri. Di antaranya ketentuan ambang batas nilai ekspor serta bentuk insentif. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Benny Soetrisno mengatakan idealnya mekanisme penempatan dana di dalam negeri didesain dengan lebih fleksibel. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Moelyono Soesilo menilai kenaikan ambang batas dibutuhkan dalam rangka menjaga cashfl ow perusahaan. Menurutnya, eksportir kecil dan menengah tidak perlu dibebankan dengan wajib mengikuti aturan DHE. "Mungkin bisa dipertimbangkan untuk nilai [minimum ekspor] ditingkatkan lagi untuk eksportir yang kena aturan DHE, misalnya US$500.000—US$1 juta," katanya.Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono, berujar bahwa para eksportir membutuhkan modal kerja. Devisa yang terlalu lama disimpan, membuat para eksportir terpaksa mencari dana dari pihak ketiga. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memandang kehadiran instrumen TD Valas DHE dapat membantu penguatan cadangan devisa karena menawarkan return kompetitif sehingga banyak yang kembali menempatkan dananya di dalam negeri.

Sumber daya nikel nasional terus mendapatkan momentum sejak pemerintah memutuskan untuk melakukan penghiliran dan industrialisasi pada Januari 2020. Besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari proses penghiliran nikel pun terbukti mampu mengompensasi luktuasi harga bahan baku penting baterai kendaraan listrik tersebut.Pemerintah terus ‘bergerilya’ agar penghiliran nikel terus bisa dilaksanakan, meski sejumlah negara dan lembaga internasional meminta Indonesia untuk membuka kembali keran ekspor bijih nikel. Sejumlah lobi pun dilaksanakan oleh pemerintah agar produk olahan nikel nasional bisa diterima di seluruh pasar internasional, termasuk Amerika Serikat yang terkenal ketat dengan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA)-nya.Di dalam negeri, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (Harita Nickel) terus mengagendakan ekspansi hingga 2025, dengan cara menyelesaikan pembangunan lini produksi refinery HPAL kedua yang diharapkan beroperasi pertengahan tahun depan.“Refinery HPAL itu nantinya berkapasitas 65.000 ton metalnikel per tahun, dan mencapai kapasitas produksi sebesar 120.000 ton metal untuk MHP pada akhir 2024,” kata Direktur Utama Harita NickelRoy Arman Arfandy, dikutip Rabu (6/12). “Peningkatan kondisi ekonomi global ke depan juga diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan permintaan produk turunan nikel, dan meningkatkan prospek industri nikel secara keseluruhan,” ujarnya.Meski begitu, Harita Nickel masih membutuhkan komitmen dari pemerintah terkait dengan penghiliran yang dilakukan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, sebagai objek vital nasional dan proyek strategis nasional. Agus Tjahajana Wirakusumah, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM mengatakan, pemerintah bakal mendorong pelaku pertambangan mineral di dalam negeri memperkuat environmental, social, and governance (ESG) agar produk nikel nasional bisa menembus seluruh pasar global. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal pun mengingatkan pemerintah mengenai persoalan ESG yang kerap mendapat perhatian penting dari kegiatan investasi AS untuk memastikan nikel Indonesia mendapatkan tempat di seluruh dunia.

Kabupaten Jembrana kini memulai langkah baru untuk penghiliran sektor pertanian menyusul hadirnya pabrik pengolahan kakao menjadi cokelat guna mendongkrak pamor UMKM wilayah ini. Apalagi, kabupaten ini merupakan jawara produsen kakao Bali. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana bakal merealisasikan penghiliran kakao dengan pembangunan pabrik cokelat di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan bahwa pembangunan pabrik cokelat akan direalisasikan melalui melalui factory sharing Jembrana. Factory sharing produksi pengolahan biji kakao menjadi cokelat ini, dibangun atas kerja sama sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dia memandang bahwa keberadaan factory sharing ini juga akan menguntungkan sektor hulu pertanian lantaran petani kakao Jembrana tidak akan bingung dalam pemasaran menyusul adanya tempat untuk menjual kakao tentunya dengan harga yang menguntungkan petani.Menurutnya, tujuan dari pembangunan factory sharing ini merupakan bagian dari penghiliran produksi kakao petani Jembrana. Oleh karena itu, Tamba memadang bahwa dengan berdirinya factory sharing ini, maka pembeli cokelat Jembrana tidak langsung ke petani, tetapi ke factory sharing. Sementara itu, biji cokelat petani itu akan dijual ke koperasi yang ada di factory sharing untuk diolah. Kendati belum diresmikan, Bupati Jembrana sudah mempunyai nama yang akan menjadi brand cokelat Jembrana yakni cokelat bahagia Jembrana, disingkat Cobana. Segmen pasar Cobana untuk kalangan anak muda. Produk lain diberi nama Coklat Pak Ngak dengan jenis bubuk darkcokelat. Adapun, Kabupaten Jembrana selama ini memang sudah dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi serta penghasil biji kakao kelas dunia. Bahkan, wilayah ini sudah mampu mengekspor ke beberapa negara dan dipercaya sebagai bahan baku pembuatan cokelat dari produk-produk cokelat ternama dunia. Ketua kelompok tani becik Yeh Embang Gede Kawi Astana mengaku bahwa baru kali ini fokus menanam kakao secara terarah setelah dia bersama 9 anggotanya mulai menanam 600 pohon di atas lahan satu hektare. “Ini penanaman tahap pertama, target kami bisa menghasilkan 4 ton. Dengan terarah seperti ini kami optimis bisa fokus dan menghasilkan kakao yang optimal,” jelasnya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Bali kala itu, Trisno Nugroho, menjelaskan bahwa Yeh Embang ini akan menjadi sentral kakao baru di Jembrana.Jika langkah tersebut sukses, maka hal tersebut dapat menjadi sumber ekonomi yang bagus bagi masyarakat sekitar.

Jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Marapi di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, mencapai 20 orang. Hingga Selasa (5/12) malam, tiga orang lainnya yang hilang masih dicari oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Kelas A Padang Abdul Malik di Agam, Selasa (5/12), mengatakan, hingga pukul 20.00, sebanyak 20 orang dipastikan tewas. Lima jenazah yang dievakuasi pada Senin (4/12) sudah teridentifikasi. Adapun 15 jenazah lain yang dievakuasi pada Selasa masih diidentifikasi. Dengan demikian, sebanyak 72 orang dari 75 pendaki telah dievakuasi. Dari jumlah itu, 52 orang selamat dan beberapa di antaranya mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan selanjutnya menunggu hasil identifikasi dari tim DVI Polda Sumbar di RSUD dr Achmad Mochtar Bukittinggi.

Data itu akan dicocokkan dengan data pendaki yang tercatat di BKSDA Sumbar sebagai pengelola Taman Wisata Alam Gunung Marapi. Di RSUD dr Achmad Mochtar, Selasa malam, puluhan keluarga korban menunggu hasil identifikasi. Jenazah yang sudah diketahui identitasnya diserahkan dan dibawa pulang keluarga dengan ambulans. Pencarian korban diwarnai hujan abu di sekitar Gunung Marapi, selain erupsi susulan dan kabut. Sementara pada malam hari, hujan turun dengan deras. ”Hujan abu beberapa kali terjadi sejak erupsi Marapi, Minggu (3/12). Sebelumnya juga disertai pasir, sekarang hanya abu halus,” kata Nun (70), pedagang pisang di Jalan Simpang Atas Ngarai, Bukit tinggi. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi Ahmad Rifandi mengatakan, pada Selasa, pukul 00.00 hingga pukul 18.00, tercatat enam kali letusan dan 108 kali embusan dari kawah Marapi. (Yoga)

CEO Open AI Sam Altman sempat dipecat dari perusahaannya, tetapi tak lama kemudian ia diminta kembali memimpin perusahaan tersebut pekan lalu. Kasus sejenis sudah banyak. Sejumlah CEO yang dipecat atau diminta mundur kemudian diajak kembali memimpin perusahaan yang sempat ditinggalkan, seperti Steve Jobs di Apple, Sean Red di Tinder, dan Jack Dorsey di Twitter. Ada CEO yang dipecat kemudian pindah ke perusahaan lain dan mampu berprestasi. Jamie Dimon yang dipecat sebagai Presiden Citigroup, tetapi kemudian menjadi CEO JPMorgan Chase. Pendiri Vanguard, Jack Bogle, yang dicopot dari jabatannya sebagai Presiden Wellington Management, tetapi kemudian menciptakan sebuah indeks dana dan menjadi tokoh yang dikenal untuk reformasi tata kelola. Mantan presiden Coca-Cola Steve Heyer yang secara mengejutkan tidak menduduki posisi CEO di Coke, tetapi kemudian dengan cepat diangkat menjadi bos jaringan Starwood Hotels.

Harvard Business Review dalam tulisan berjudul Firing Back: How Great Leaders Rebound After Career Disasters menyebut hal-hal yang menghalangi pemimpin yang digulingkan untuk kembali lagi. Pemimpin yang tidak bisa pulih cenderung menyalahkan diri sendiri dan sering kali tergoda memikirkan masa lalu daripada menatap masa depan. Dinamika ini biasanya diperkuat oleh rekan-rekan yang bermaksud baik. Sayangnya, nasihat mereka sering kali lebih merugikan daripada membantu. Sebaliknya, bagaimana de-ngan mereka yang bisa kembali mencapai karier puncak? Dalam setiap budaya, kemampuan untuk mengatasi kesulitan hidup merupakan ciri penting dari mereka sehingga mampu melahirkan seorang pemimpin yang hebat. CEO Hacker One Marten Mickos dalam sebuah tulisan di laman CNBC mengakui pernah dipecat dua kali. Kasus ini terjadi saat ia menjabat CEO Eucalyptus dan CEO MySQL, di mana keduanya adalah perusahaan teknologi. Salah satu alasan pemecatan adalah ketika dewan direksi ingin beralih dari target B2C ke B2B, ia malah menanggapi rencana ini dengan mengatakan perusahaan tidak memiliki cukup dasar untuk mengubah target pasar tersebut. Ia keluar dari rapat dewan sebagai mantan CEO. Pemecatan bukanlah masalah besar dan dipecat sebagai CEO bukan berarti aib sebagai seorang profesional bisnis. Ia menerima pemecatan itu dengan santai dan bisa menemukan dirinya kembali ketika ia kembali menjadi CEO. (Yoga)

Total realisasi dividen BUMN periode 2020-2024 secara konsolidasi diproyeksi akan lebih besar dari total penyertaan modal negara pada periode yang sama. Selain dividen, kontribusi BUMN dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak juga meningkat seiring perbaikan kinerja. Menteri BUMN ErickThohir mengatakan, terhitung sejak awal tahun hingga 19 November 2023, BUMN berhasil menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp 81,1 triliun, melampaui target Rp 35,3 triliun. Ia menargetkan dividen BUMN pada 2024 masih bertumbuh hingga Rp 85,2 triliun. Sementara total penyertaan modal negara (PMN) yang diterima BUMN pada periode yang sama mencapai Rp 35,3 triliun. Diproyeksikan nilai PMN yang diterima BUMN pada 2024 naik menjadi Rp 41,9 triliun.

”Pada 2019, target rasio antara PMN dan dividen pada 2024 bisa mencapai 50:50. Alhamdulillah di tahun 2023 performance BUMN bagus dan akan diupayakan tetap tumbuh tahun depan. Artinya, jika ditotal rasio antara dividen dan PMN tahun depan bisa 55:45,” ujar Erick saat dikonfirmasi pada Selasa (5/12). Secara rinci, total realisasi dan usulan PMN selama 2020-2024 mencapai Rp 226,1 triliun. Adapun realisasi dan usulan dividen di periode yang sama lebih besar, yakni Rp 279,4 triliun. Erick mengatakan, laporan tahunan keuangan BUMN yang terkonsolidasi dan transparan akan menjadi bahan pijakan untuk menentukan kebijakan ke depan. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/12), Erick menyebutkan, saat ini 90 % proyek strategis yang menjadi tanggung jawab BUMN telah selesai. Sisanya, 10 %, diproyeksikan baru rampung pada 2024 atau sebelum pemerintahan baru terbentuk. (Yoga)

Rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM merangkak naik menjelang berakhirnya masa restrukturisasi kredit Covid-19. Kendati demikian, industri perbankan dinilai cukup tangguh dalam memitigasi potensi yang muncul tersebut.  Mengutip data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Oktober 2023, penyaluran kredit UMKM oleh bank umum pada September 2023 tercatat tumbuh 8,33 % secara tahunan dengan outstanding mencapai Rp 1.426 triliun atau 20,65 % terhadap total kredit perbankan. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL) kredit UMKM selama periode tahun kalender terlihat merangkak naik hingga berada di level 3,87 % pada September 2023.  

Pada akhir tahun 2022, NPL kredit UMKM berada pada level 3,41 %. Ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, Selasa (5/12) berpendapat, kenaikan NPL kredit UMKM tersebut diduga akibat kinerja sektor UMKM yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis, terutama digitalisasi. Selain itu, kualitas produk turut berpengaruh terhadap daya saing pelaku UMKM. ”Semua itu berujung pada ketidakmampuan debitor UMKM memenuhi kewajibannya dan terjadilah NPL yang harus ditanggung oleh bank. Maka, bank harus membimbing dan membina debitor UMKM-nya agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sehingga pelaku usaha lebih tangguh dan mampu mencetak keuntungan,” tuturnya. (Yoga)