Uni Eropa berusaha mengatur penggunaan kecerdasan buatan yang mencakup penggunaan data biometrik. Kesepakatan pun tercapai pada Jumat (8/12) malam waktu Brussels, Belgia, atau Sabtu pagi WIB. Komisioner Perdagangan Dalam Negeri Eropa, Thierry Breton, mengumumkan kesepakatan itu. Kesepakatan dicapai setelah perwakilan Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa berunding hampir dua hari penuh. Perundingan lanjutan untuk mematangkan aspek teknis RUU akan dilakukan pekan depan. Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk pengesahan RUU itu pada Januari 2024. Aturan diharapkan mulai berlaku pada 2026. Diumumkan pertama kali pada 2021, naskah RUU dikenal sebagai AI Act. Para pihak menyebutnya sudah menyeimbangkan semua kepentingan. Di satu sisi, RUU menjadi landasan perusahaan rintisan dan peneliti UE untuk mengembangkan kecerdasan buatan (artificialintelligence/AI). Di sisi lain, RUU mendorong kepercayaan konsumen terhadap para pengembang dan peneliti AI. Perkembangan masif AI beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran. Bahkan, sejumlah tokoh mendesak pembatasan pengembangan AI sampai potensi bahaya diketahui.

Kekhawatiran, antara lain, dipicu kemampuan AI merekayasa tulisan, suara, dan citra digital. Berbagai mesin AI bisa menghasilkan citra, tulisan, dan suara rekaan berdasarkan pesanan penggunanya. Pada tahap lanjut, AI juga dapat menyusun kode dasar untuk pembuatan perangkat lunak komputer. Kemajuan beberapa tahun terakhir membuat AI bisa digunakan banyak orang. Karena itu, ada kekhawatiran aneka produk hasil rekayasa AI dipakai untuk kejahatan. Sebagian pihak cemas, AI digunakan untuk melancarkan serangan siber. Ada pula kecemasan atas kemampuan AI berjalan sendiri atau otonom. Kemampuan itu dinilai membuat AI tidak dapat dikendalikan manusia. Di sisi lain, AI diakui memudahkan produksi aneka materi komersial dan sosial. Pembuatan materi pembelajaran yang menarik lebih mudah dilakukan berkat AI. Lewat AI Act, UE coba menyeimbangkan semuanya. Parlemen Eropa mendorong pengaturan hingga ke model dasar untuk pengembangan AI. Rancangan AI Act mewajibkan setiap pengembang AI menyerahkan model dasarnya untuk ditinjau otoritas UE. Peninjauan dilakukan sebelum aplikasiAI dikeluarkan ke pasar. Pengembang juga diwajibkan melapor ke Komisi Eropa jika menemukan indikasi bahaya pada model atau aplikasi mereka. Rancangan AI Act juga mengatur penggunaan data biometrik di ruang publik. Pengawasan yang memanfaatkan pengolahan data biometrik dengan AI hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu. (Yoga)

Anak muda menjadi pengisi relung kafe atau kedai kopi modern yang menjamur satu dekade terakhir. Mereka yang dating sebagian besar berstatus mahasiswa. Di sana mereka tenggelam untuk mengerjakan tugas atau sekadar bercengkerama. Di salah satu meja di sebuah kafe di Menteng, Jakpus, Siti Aulya Azzahra (21), mahasiswi Jurusan Administrasi Bisnis Otomotif, Politeknik Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta, asyik berdiskusi dengan beberapa temannya. Siang itu, Aulya memilih mengerjakan tugas di kafe itu ketimbang di rumah karena perlu suasana baru. ”Kalau di rumah, sedikit-sedikit dipanggil, Aul... Aul..,” kata Aulya dengan nada ceria, Rabu (29/11). Ia merasa nyaman mengerjakan tugas dan akan terus datang ke kafe atau kedai yang sama tanpa merasa bosan apalagi suasananya relatif hening. Ia bisa di sana, tiga sampai lima jam, jajanan kesukaannya adalah ice chocolate atau greentea yang manis. Setiap datang ke kafe ia bisa memesan dua gelas minuman jenis itu dengan harga per gelas Rp 30.000-Rp 40.000.

Ditambah dengan makanan pendamping, rata-rata ia merogoh kocek Rp 100.000 per kedatangan. Ia sendiri kerap kaget begitu sadar uang yang ia keluarkan cukup banyak setiap berkunjung ke kafe. Apalagi jika dibandingkan dengan uang yang Aulya keluarkan untuk makan yang ”hanya” Rp 50.000 per hari. Tetapi, jika diakumulasikan per bulan, uang yang ia keluarkan untuk mengerjakan tugas di kafe itu tergolong kecil. Sebab ia hanya ke kafe 1-2 kali dalam seminggu. Kedai kopi, kafe, dan kehidupan kini nyaris tak terpisahkan dengan keseharian anak muda urban. Sebagai ruang mengerjakan tugas, diskusi atau sekadar tempat nongkrong, kedai kopi atau kafe berhasil menyediakan suasana yang khas selaras dengan gaya hidup masa kini. Bagi beberapa anak muda, kedekatan mereka dengan kafe atau kedai kopi bahkan sudah menyentuh ranah emosi. Aulya mengatakan, ”Kisah-kisah yang terjadi di coffee shop membuat perasaan menjadi hangat. Kisah tentang pertemanan, ngedate dengan pasangan terbangun di sana.” (Yoga)

 Prajogo Pangestu kian kokoh di posisi orang terkaya di Indonesia dan dunia. Forbes mencatat, kemarin (8/12), pria 79 tahun ini memiliki harta sekitar US$ 58,3 miliar atau sekitar Rp 903,65 triliun. Ia berada di posisi 23 orang terkaya sejagat raya. Pendorong utama kenaikan kekayaan Prajogo adalah lonjakan harga saham lima  emiten yang dia kendalikan. Kini, nilai kapitalisasi pasar ( market cap ) emiten-emiten milik Prajogo Pangestu  mencapai Rp 1.788,81 triliun atau menopang 15,51% total market cap Bursa Efek Indonesia (BEI) yang senilai Rp 11.506,11 triliun pada akhir perdagangan, Jumat (8/12). Lima saham tersebut terdiri dari PT Barito Pacific Tbk (BRPT) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BRPT), dan PT Petrosea Tbk (PTRO). Kini, empat dari lima emiten itu memiliki market cap di atas Rp 100 triliun.Bahkan kemarin (8/12), BREN sempat memiliki market cap Rp 1.090,36 triliun dan di posisi jawara terbesar menggeser posisi BBCA. Namun di penutupan bursa saham, market cap BREN kembali turun ke posisi kedua dengan nilai Rp 1.076,98 triliun. Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta, Hasan Zein Mahmud mengatakan, jika  kapitalisasi pasar emiten Prajogo dikeluarkan, BEI bisa oleng bagai pesawat terbang di hampa udara.  "Pemegang saham yang beruntung memiliki perusahaan milik Prajogo Pangestu ikut terangkat ke tingkat lebih tinggi secara materi," kata Hasan. Yang pusing tujuh keliling dengan melejitnya harga saham milik Prajogo adalah manajer investasi.MI menghadapi dilema. Saham BREN bukan LQ45, tapi kapitalisasi pasarnya mendekati Bank Central Asia Tbk (BBCA). "Banyak MI tidak mengoleksi saham ini,  kinerjanya di bawah pasar," kata Budi. CEO Pinnacle Investment Indonesia. Guntur Putra membuka peluang menambah saham BREN dan saham lain. Hanya saja, BREN atau CUAN belum masuk portofolio. "Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian  terhadap potensi risiko dan return," jelas Guntur.

Investor asal Korea Selatan siap memperkuat bisnis mereka di industri perbankan Indonesia. Beberapa rencana aksi korporasi penguatan modal sedang disiapkan untuk dilakukan mulai awal tahun depan. Bank Woori Saudara Indonesia Tbk (SDRA) misalnya akan right issue sebanyak-banyaknya 6,4 miliar saham. Rencana ini akan dimintakan persetujuan lewat RUPSLB pada 10 Januari 2024. Woori Bank Korea, sebagai pemilik 84,2% saham SDRA, bakal menyerap selruh haknya. "Peningkatan porsi hanya akan terjadi bila pemegang saham lain tak mengambil haknya. Tetapi berdasarkan perhitungan kami, tidak akanterjadi penambahan porsi signifikan kepemilikan Woori Bank," kata Tim Rights Issue SDRA, Kamis (8/12). Sementara itu, Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) tengah fokus melakukan transformasi. Guna menghilangkan citra kurang baik di masa lalu, BBKP akan mengganti nama tahun depan. Nama baru diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan nasabah dan mendorong kinerja. Sepanjang sembilan bulan pertama 2023, bank yang dikendalikan Kookmin Bank ini menanggung kerugian sebesar Rp 3,37 triliun. "Untuk laba bersih, kami sedang berupaya keras meneuju tren positif, kemungkinan di 2025.," ujar Woo Yeul Lee, Direktur Utama BBKP, Selasa (5/12). Tak mau kalah, CEO Bank KEB Hana Indonesia Park Jong Jin bilang akan mempertimbangkan aksi korporasi berupa merger atau akuisisi perusahaan di sektor keuangan. "Ini dilakukan bila secara finansial dimungkinkan dan menguntungkan keberlangsungan bisnis Bank," ujarnya, Jumat (8/12).

PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) terus ekspansif menambah gerai baru sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2023, tercatat sudah ada 504 gerai baru yang telah dibuka oleh Erajaya. Head of Legal & Corporate Secretary Erajaya Swasembada, Amelia Allen menyatakan, sampai akhir September 2023, Erajaya sudah memiliki 2.046 gerai yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan penambahan 504 gerai baru selama periode sembilan bulan pertama tahun 2023. Sebagai modal ekspansi gerai baru tersebut, ERAA sudah mengeluarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 712 miliar. Dana capex sebagian besarnya digunakan untuk pembukaan gerai-gerai baru. Sebagai Apple reseller alias gerai penjualan produk Apple terbesar di Indonesia, ERAA juga melihat tren penjualan Apple terus bertumbuh di Indonesia. Meski tak membeberkan secara detail, pihaknya mengklaim produk Apple ini cukup memberikan kontribusi yang positif terhadap total penjualan ERAA sepanjang tahun ini. Seperti diketahui, bulan November 2023 lalu, ERAA baru saja mengoperasikan gerai penjualan produk Apple (iBox) ke-100 yang berlokasi i Erajaya Digital Complex, antai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang. Tak berhenti sampai di situ, rencananya ERAA masih akan menambah dua gerai baru iBox lagi hingga akhir tahun 2023. Sementara itu, Manajemen Erajaya optimistis dengan prospek bisnis di tahun depan. Optimisme ini didorong oleh perkembangan teknologi dan juga agresifnya para pemilik merek meluncurkan beragam produk baru setelah periode Covid-19 usai pertengahan tahun ini. Sebagian besar penjualan neto ERAA per kuartal III-2023 masih berasal dari bisnis telepon seluler dan tablet sebesar Rp 34,57 triliun. Meski penjualannya naik, laba bersih ERAA tersebut mengalami penurunan 27,26% YoY menjadi Rp 494,84 miliar per akhir kuartal III-2023.

Partai-partai berkuasa di AS dan Jepang diguncang dugaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye. Sebagian penyumbang berusaha membeli pengaruh politik lewat sumbangan kampanye dalam jumlah besar. AS-Jepang sejak lama punya aturan pendanaan kampanye. Secara resmi, partai dan politisi bisa mengumpulkan sumbangan kampanye. Syaratnya, sumbangan dan pemberi kategori tertentu dlaporkan ke otoritas. Kelompok penggalangan dana kampanye juga sekaligus berfungsi sebagai kelompok lobi. Hal itu, antara lain, terbukti pada American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan sejumlah kelompok aksi politik (PAC) di AS. Secara terbuka, AIPAC dan sejumlah PAC mendanai politisi yang mau mendukung agenda politik mereka. Semua itu diizinkan dalam aturan AS. Sejumlah politisi, staf kampanye, dan penyumbang telah didakwa atau divonis soal pelanggaran dana kampanye. Mantan anggota DPR AS, George Santos, dan mantan bendaharanya, Nancy Marks, dijerat dakwaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye. Departemen Kehakiman AS juga tengah menuntut Sam Bankman-Fried. Mantan pendiri dan pemimpin FTX, bursa perdagangan kripto, itu didakwa melanggar aturan dana kampanye dengan mengucurkan 100 juta dollar AS kepada politisi Demokrat dan Republikan.

Di Jepang, dugaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye melanda Partai Demokrat Liberal (LDP). Dilaporkan kantor berita Kyodo pada Jumat (8/12) politisi LDP sekaligus jubir kabinet, Hirokazu Matsuno, dituding menerima 10 juta yen. Matsuno menyebut faksinya di LDP sedang menyelidiki tudingan itu. Ia menegaskan tak akan mengundurkan diri dari kabinet. Kasus itu mulai diselidiki Kejaksaan Tokyo.  Sebagian anggota parlemen dari LDP secara sukarela memberi keterangan ke kejaksaan. Pemeriksaan besar-besaran direncanakan pekan depan saat masa reses parlemen dimulai. Dosen pidana pada Kobe Gakuin University, Hiroshi Kamiwaki, telah memeriksa isu itu. Karena itu, ia melaporkannya kepada aparat. Sejumlah akuntan yang mengaudit keuangan LDP telah dilaporkan. Para akuntan itu dituding terlibat pelanggaran UU Pengendalian Pendanaan Politik. Pelanggaran diduga terjadi pada 2018-2021. Faksi terbesar di LDP, Seiwaken, mengaku menerima 660 juta yen dalam lima tahun terakhir. Dana itu, dibagi kepada 100 anggota faksi tersebut. Sebagian, termasuk Matsuno, dituding menerima sedikitnya 10 juta yen. Dana untuk Matsuno dan politisi lain dipersoalkan karena tak dilaporkan. (Yoga)

Jumlah kelas menengah di Indonesia terus meningkat. Namun, status ekonomi yang tanggung alias tidak miskin, tetapi tidak kaya membuat mereka nyaris terabaikan dan rentan kembali jatuh miskin.  Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan kelompok ini akan ekonomi yang lebih berkualitas sebelum keresahan sosial memuncak. Menurut Laporan Bank Dunia ”Aspiring Indonesia:Expanding the Middle Class”, kelas menengah di Indonesia tumbuh 10 % setiap tahun selama periode 2002-2016. Bank Dunia mengidentifikasi kelas menengah di Indonesia sebagai orang yang pengeluarannya Rp 1,2 juta hingga Rp 6 juta per bulan. Jumlah kelas menengah RI per tahun 2020 diperkirakan ada 52 juta orang atau 19 % dari total populasi. Sebagian besar adalah kelas menengah-bawah. Ada pula kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) alias sudah lepas dari jerat kemiskinan,tetapi belum seaman kelas menengah. Jumlahnya 115 juta orang atau 45 % dari total populasi.

Mantan Menkeu Chatib Basri mengatakan, jumlah kelas menengah RI akan terus naik seiring naiknya pendapatan per kapita nasional. ”Ada gejala middle class semakin naik pesat. Apalagi, tahun 2045 nanti saat Indonesia ditargetkan jadi negara maju,” katanya dalam Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/12). Kelas menengah adalah masyarakat yang sudah tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan,tetapi masih rentan jatuh miskin jika sewaktu-waktu terjadi guncangan. Pandemi Covid-19 adalah masa-masa di mana banyak kelas menengah kembali miskin karena kehilangan mata pencarian, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penghasilannya dipotong. Chatib mengatakan, meski rentan, kelompok ini tidak tersentuh program perlindungan sosial (perlinsos) yang saat ini lebih difokuskan bagi mereka yang miskin dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). (Yoga)

Jumlah restriksi atau pembatasan ekspor dan impor di negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin meningkat. Kondisi itu memperburuk perdagangan global tahun ini dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan sektor tersebut tahun depan. WTO, Kamis (7/12) waktu setempat, melaporkan, dalam periode 16 Oktober 2022-15 Oktober 2023, terdapat 193 pembatasan perdagangan barang. Dari total tersebut, dua di antaranya berupa restriksi ekspor sebanyak 99 pembatasan (51 %) dan impor 93 pembatasan (48 %). Total nilai pembatasan barang ekspor dan impor itu 337,1 miliar USD, meningkat dibandingkan medio Oktober 2021-medio Oktober 2022 yang mencapai 278 miliar USD. Pembatasan ekspor dilakukan untuk mengamankan stok dan kebutuhan dalam negeri, sedangkan pembatasan impor terutama guna melindungi produk dan industri domestik. Restriksi ekspor pangan, pakan, dan pupuk juga masih banyak, yakni 75 pembatasan dari 122 tindakan serupa yang muncul sejak perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022.

Negara-negara yang membatasi ekspor komoditas-komoditas itu, antara lain, Rusia dan Ukraina (pupuk dan gandum); India, Mesir, dan Kirgistan (beras); serta Maroko (bawang, tomat, dan kentang). Sementara itu, dalam periode yang sama, langkah-langkah fasilitasi perdagangan justru turun dari 406 upaya menjadi 303 upaya. Total nilai barang yang diurai hambatan perdagangannya juga turun dari 1.160,5 miliar USD menjadi 977,2 miliar USD. Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, di tengah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global pascapandemi Covid-19, fasilitasi perdagangan sangat penting dilakukan. Melalui fasilitasi dagang itu, semua negara dapat mengakses berbagai jenis komoditas global, terutama pangan, pakan, dan pupuk. Fasilitasi perdagangan juga dapat menekan biaya ekspor dan impor serta menjadi alat berharga melawan tekanan inflasi. Oleh karena itu, restriksi ekspor komoditas-komoditas penting, termasuk pangan, perlu dihapus. (Yoga)

Indonesia menjadi negara berkembang yang bersaing untuk menjadi lokasi pembangunan fasilitas pusat data baru di kawasan Asia Pasifik. Selain Jabodetabek, Batam dan Bintan di Kepri belakangan menjadi opsi lokasi pembangunan. Ketua Bidang Aplikasi Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Djarot Subiantoro, Kamis (7/12) di Jakarta, mengatakan, pembangunan fasilitas di luar Singapura atau di wilayah negara terdekat, seperti Batam dan Bintan, menjanjikan biaya yang lebih efisien. Selain itu, lahan di wilayah tersebut juga masih cukup luas untuk dipakai membangun fasilitas pusat data dengan penerapan energi terbarukan. ”Singapura selama ini menjadi tujuan populer pembangunan fasilitas pusat data bagi operator pusat data ataupun perusahaan teknologi global. Akan tetapi, lahan mereka terbatas dan peruntukan lahan di sana semakin ditingkatkan untuk nilai tambah yang lebih besar.

Maka, pilihan operator pusat data membangun fasilitas pusat data di luar dan di sekitar Singapura menjadi masuk akal,” ucapnya. Indonesia diproyeksikan berkontribusi 40 % dari ekonomi digital di kawasan ASEAN. Penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari setengah populasi penduduk. Regulasi terkait lokalisasi dan proteksi data juga mendukung pengembangan bisnis ekonomi digital Indonesia. Menurut Djarot, pembangunan fasilitas pusat data baru di daerah lain di Indonesia amat memungkinkan. Hanya, hal yang perlu dicek kembali adalah kualitas kondisi konektivitas jaringan telekomunikasi, listrik, dan sumber daya manusia. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom sudah melakukan peletakan batu pertama Neutra DC Hyperscale Data Center Batam pada Desember 2023. Direktur Wholesale and International Service Telkom Bogi Witjaksono mengatakan, NeutraDC Hyperscale Data Center Batam menjadi bagian dari ekosistem fasilitas pusat data Grup Telkom. Artinya, fasilitas itu akan terhubung dengan fasilitas pusat data Telkom yang berada di Cikarang (Bekasi, Jabar) dan luar negeri, seperti Hong Kong. (Yoga)