JAKARTA,ID-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) menargetkan lima bendungan yang merupakan Proyek Startegis Nasional (PSN) diresmikan pada awal 2024. Kelima bendungan yang siap diresmikan di awal 2024 yaitu bendungan Karian, Cipanas, Sipaku Semoi, Tiu Suntuk, dan Lolak. Hal ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk menambah tampungan air di berbagai wilayah guna ketahanan air dan pangan kita, sekaligus  mitigasi terhadap dampak perubahan iklim," ujar Juru Bicara Kementerian PURP Endra S Atmawijaya di Jakarta, Jumat (08/12/2023). Endra menambahkan, Kementerian PURP melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air terus melakukan pembangunan infrastruktur  sumber daya air untuk mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan di Indonesia, salah satunya bendungan. (Yetede)

Presiden Jokowi menilai, hal yang perlu diurus saat ini bukanlah pemasaran potensi investasi Indonesia ke luar negeri. Hal yang perlu diurus adalah persoalan investasi di dalam negeri, misalnya soal pembebasan lahan dan perizinan. ”Jadi, urusan investasi di kita bukan urusan memasarkannya, ndak. Tapi, urusan di dalam negeri, (seperti) urusan pembebasan lahan, urusan perizinan yang harus diikuti, dan harus selesai. Di situ kuncinya,” kata Presiden seusai peresmian Pembukaan UMKM Expo (rt) Brilianpreneur 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12). Presiden pun menyebutkan, merupakan kesia-siaan ketika memasarkan ke sejumlah negara, tetapi persoalan terkait investasi di dalam negeritidak terselesaikan. ”Enggak usah kita ngomong me-marketing-i di negara-negara, muter ke negara-negara lain, tetapi di dalam negerinya kita enggak bisa menyelesaikan. Percuma,” ujarnya.

Saat memberikan sambutan pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta, Presiden Jokowi menuturkan, merujuk IMD World Competitiveness Ranking di 2023, Indonesia melompat dari peringkat ke-44 ke peringkat ke-34. ”Saya kira kita harus mengejar lagi agar peringkat kita semakin baik. Kalau dibandingkan, misalnya, dengan Filipina itu di angka 52, kita masih menang. Tetapi, kalau dibandingkan dengan Thailand, kita kalah karena Thailand di angka 30. Ini yang harus dikejar. Kalau dibandingkan dengan Singapura,jauh lagi, Singapura di ranking ke-4,” ucap Presiden. Kepala Negara meminta semua pihak bekerja keras untuk memperbaiki peringkat daya saing investasi. (Yoga)

Sejumlah calon anggota legislatif memprediksi anggaran yang harus dikeluarkan untuk bertarung pada  pemilu 2024 lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya. Ketatnya persaingan dan antisipasi kecurangan menjadi sejumlah faktor yang berpengaruh. Meski biaya tinggi tidak bisa dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka, hal tersebut perlu ditekan dengan menggerus watak transaksional dalam kontestasi. Besarnya anggaran yang dibutuhkan saat mengikuti pemilihan anggota legislatif salah satunya diakui Habiburokhman, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengeluarkan dana kampanye hingga Rp 2 miliar saat berkontestasi di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta I pada Pemilu 2019. Dari total dana tersebut, sebagian untuk membeli alat peraga. Di luar kebutuhan kampanye, caleg harus menyiapkan anggaran untuk perekrutan saksi yang akan ditugaskan mengawal suara di hari-H pemungutan suara.

”Biaya paling besar yang keluar itu untuk mengawal suara, membiayai operasional saksi di kecamatan. Itu bisa mencapai Rp 1 miliar totalnya karena pengeluarannya sampai Rp 30 juta per hari,” kata Habiburokhman, saat dihubungi, Kamis (7/12). Biaya besar untuk saksi ini tak bisa ditangguhkan. Peran para saksi krusial di tengah potensi kecurangan pemilu. Tidak hanya pada Pemilu 2019, tetapi juga pada Pemilu 2024.”Menurut saya, lebih tinggi biaya pemilu 2024. Harga nasi pada 2019 dengan 2024, kan, beda. Harga kaus juga,” tambahnya. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, sejumlah caleg lain umumnya mengeluarkan dana dalam rentang Rp 20 miliar-Rp 25 miliar. ”Tetapi, kan, biaya setiap orang itu berbeda-beda ya. Sangat mungkin juga ada yang jauh lebih kecil dari saya,” ungkap Habiburokhman. Ia menilai tingginya anggaran yang dibutuhkan tak bisa dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka. Selain para caleg perlu berkontestasi secara individual, tidak ada larangan berkampanye secara mandiri dengan pembiayaan sendiri. (Yoga)

Indonesia dan dunia tengah dihadapkan pada tiga isu prioritas pangan. Hal itu akan membuat pemba ngunan ketahanan pangan nasional pada 2024 semakin menantang. Ketiga isu prioritas itu juga perlu ditangani secara berkesinambungan, termasuk nanti pada periodisasi kepemimpinan baru. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto, Kamis (7/12) mengatakan, isu-isu prioritas pangan itu mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), krisis pangan, dan keaneka ragaman pangan lokal. Saat ini dunia dan Indonesia tinggal memiliki waktu tujuh tahun untuk mencapai SDGs. Urgensi pangan dan pertanian dalam SDGs itu sangat penting karena menyangkut ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mencari bentuk-bentuk percepatan dan transformasi konkret agar SDGs itu tercapai pada 2030. ”Apalagi, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyerukan pentingnya mengatasi hidden cost (biaya tersembunyi) yang berpotensi membebani pengeluaran masyarakat dan negara,” katanya dalam Rakornas Ketahanan Pangan 2023 yang digelar Bapanas secara hibrida.

Tiga komponen terbesar yang menyumbang biaya tersembunyi adalah bidang lingkungan, yaitu emisi nitrogen senilai 79,986 juta USD dan gas rumah kaca 42,123 juta USD. Disusul bidang sosial, terkait kemiskinan, terutama pada kelompok pekerja sektor pertanian, yang biaya tersembunyinya mencapai 11,670 juta USD. Isu prioritas kedua, adalah krisis pangan yang menyebabkan bencana kelaparan, tidak hanya akibat dampak perubahan iklim, juga lantaran guncangan stabilitas politik dan ekonomi. Isu prioritas ketiga terkait keanekaragaman pangan lokal. Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I menunjukkan, komoditas-komoditas pangan yang dijadikan usaha pertanian belum mencerminkan komoditas khas daerah atau pangan lokal. Padahal, Indonesia kaya sumber pangan lokal, seperti sagu, sorgum, ubi jalar, talas, garut, ganyong, sukun, hanjeli, dan porang. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan UKM akan mengkaji dampak penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR terhadap perekonomian nasional. Hal ini menjadi tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap penyaluran KUR yang belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan ketentuan dan mencapai target. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan penyaluran KUR Rp 297 triliun. Hingga 6 Desember 2023, KUR yang telah tersalur mencapai 78,17 % dari target yang ditetapkan kepada 4,15 juta debitor. Pada 2024, Kemenkop dan UKM memperkirakan target penyaluran KUR mencapai Rp 300 triliun. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM Yulius menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, penyaluran KUR pada 2023 terindikasi belum sesuai aturan dan ketentuan pedoman penyaluran. Salah satunya ditemukan adanya agunan tambahan yang seharusnya tidak dikenai kepada debitor dengan plafon di bawah Rp 100 juta.

”Sebagai tindak lanjut, kami akan melakukan kajian terhadap dampak penyaluran KUR pada tahun depan. Evaluasi ini terutama untuk mengukur dampak terhadap pembangunan ekonomi nasional dan terhadap UMKM. Salah satunya dapat diukur melalui kontribusi terhadap PDB, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/12). Evaluasi dan pemantauan dilakukan dengan mengambil sampel 1.047 debitor KUR yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Dari hasil survei ditemukan 16,1 % debitor KUR dengan skema mikro dan supermikro dimintai agunan tambahan untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta. Beberapa pelanggaran lain yang ditemukan, antara lain, penyalahgunaan KUR oleh debitor, penerima KUR adalah guru dan ASN, pinjaman KUR melebihi jangka waktu, serta debitor KUR tidak memiliki NPWP. (Yoga)

Mantan Mendag Mari Elka Pangestu dalam Annual International Forum of Economic Development and Public Policy atau AIFED ke-12 mengatakan, tren proteksionisme hijau oleh negara maju akan semakin intens. Tidak hanya dilakukan oleh Uni Eropa dan AS, tetapi juga negara maju lainnya. ”Jangan harap tensi perdagangan global akan mereda dalam waktu dekat. Selain fragmentasi geoekonomi, kita juga  menghadapi restriksi karena komoditas kita dianggap menghasilkan karbon tinggi. Ke depan akan lebih kompleks. Kita harus belajar hidup dengan situasi ini dan mencari strategi baru untuk bertahan di rantai pasok,” katanya, Kamis (7/12), di Nusa Dua, Bali.

Menurut dia, tren tersebut tidak bisa dihindari. Agar bisa kompetitif, suatu negara harus jadi bagian dari rantai pasok yang berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia mesti konsisten dengan komitmennya melakukan dekarbonisasi. Saat ini 25 % ekonomi Indonesia masih menghasilkan karbon yang cukup tinggi, seperti pertambangan (14,07 %), agrikultur (9,22 %), perikanan (2,58 %), dan kehutanan (0,6 %). Namun, bukan berarti Indonesia hanya diam. Menurut Mari, lobi-lobi perlu lebih digencarkan agar standar ”kehijauan” yang diterapkan negara maju itu bisa diturunkan sesuai kapasitas negara berkembang. (Yoga)