JAKARTA, ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, tingkat suku bunga layanan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) alias pinjaman online (pinjol) mulai turun secara bertahap sejak Januari 2024. Ini tentu akan merangsang minta konsumen terutama UMKM untuk memanfaatkan fasilitas bunga rendah tersebut. Jika UMKM mampu berkembang menjadi lebih besar akan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga bisa semakin besar. "Proyeksi kami, penurunan bunga tersebut  akan berdampak positif  terhadap pertumbuhan atau perkembangan  industri fintech. Karena pembatasan maksimum manfaat ekonomi (bunga) ini sedang ditunggu  masyarakat  luas dan juga untuk melindungi konsumen kita secara keseluruhan." kata Kepala Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Model Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman, baru-baru ini, (Yetede)

JAKARTA,ID-Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Martinus Hukom menilai narkotika membunuh lebih dahsyat dari teroris karena dapat menyerang siapa saja. Untuk itu, dia akan terus berupaya  terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotik, salah satunya dengan memutuskan mata rantai peredaran narkoba dengan memberhentikan suplai, serta menyadarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk mengecilkan atau mengurangi permintaan. "Kita tahu narkotik menyerang manusia, bahkan kalau saya bilang membunuh manusia lebih dahsyat dari teoris," kata Marthinus usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala BNN di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Mathius Hukom sebelumnya merupakan Kepala Datasemen Khusus 88, ia menjabat sejak 1 Mei 2020. Menurutnya baik Densus maupun BNN memiliki tiga pendekatan  yakni pendekatan hukum, pendekatan pencegahan dan pendekatan rehabilitasi, namun dengan menggunakan dua patron yang bereda. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT GoTo Gojek Indonesia Tbk (GOTO) mengatakan bahwa perseroan  bersama PT Tokopedia dan Bytedance Ltd tengah melakukan pembicaraan  untuk menjajaki peluang kemitraan strategis di bisnis e-commerce di Indonesia. Bytedance merupakan perusahaaan teknologi asal China  yang juga induk usaha TikTok.  "Kami memahami bahwa telah  beredar berbagai berita di ranah republik yang memberikan spekulasi terhadap rencana kemitraan antara perseroan, PT Tokopedia, dan Bytedance  Ltd atau TikTok. Perseroan ingin menyampaikan bahwa dilakukan berbagai diskusi  antara perseroan, PT Tokopedia, dan TikTok sehubungan dengan potensi yang dilakukannya kemitraan dalam bisnis e-commerce di Indonesia di antara para pihak," kata Corporate Secretary Go To RA Koesoemohadiani dalam keterangan resminya. Meskipun demikian, menurut Koesmoehadiani, hingga tanggal surat keterangan resmi tersebut  dibuat, belum ada keputusan, atau kesepakatan final yang dicapai oleh para pihak. (Yetede)

JAKARTA,ID-Guna meningkatkan produktivitas  kebun sawit rakyat, pemerintah telah melaksanakan program  Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam kurun waktu 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai  306 ribu hektare (ha) untuk 134 ribu petani dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp 8,5 triliun. "Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi," jelas Menteri Koordinator  Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (08/12/2023). Upaya lain yang dilakukan pemerintah yang dilakukan antara lain melalui program, Sarana, Prasarana yang berupaya pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Dari sisi peningkatan  sumber daya manusia pekebun sawit, pemerintah juga telah memberi bantuan program pendidikan  dan pelatihan dengan  jumah penerimanaan selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp 127 miliar. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) menargetkan lima bendungan yang merupakan Proyek Startegis Nasional (PSN) diresmikan pada awal 2024. Kelima bendungan yang siap diresmikan di awal 2024 yaitu bendungan Karian, Cipanas, Sipaku Semoi, Tiu Suntuk, dan Lolak. Hal ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk menambah tampungan air di berbagai wilayah guna ketahanan air dan pangan kita, sekaligus  mitigasi terhadap dampak perubahan iklim," ujar Juru Bicara Kementerian PURP Endra S Atmawijaya di Jakarta, Jumat (08/12/2023). Endra menambahkan, Kementerian PURP melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air terus melakukan pembangunan infrastruktur  sumber daya air untuk mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan di Indonesia, salah satunya bendungan. (Yetede)

Presiden Jokowi menilai, hal yang perlu diurus saat ini bukanlah pemasaran potensi investasi Indonesia ke luar negeri. Hal yang perlu diurus adalah persoalan investasi di dalam negeri, misalnya soal pembebasan lahan dan perizinan. ”Jadi, urusan investasi di kita bukan urusan memasarkannya, ndak. Tapi, urusan di dalam negeri, (seperti) urusan pembebasan lahan, urusan perizinan yang harus diikuti, dan harus selesai. Di situ kuncinya,” kata Presiden seusai peresmian Pembukaan UMKM Expo (rt) Brilianpreneur 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12). Presiden pun menyebutkan, merupakan kesia-siaan ketika memasarkan ke sejumlah negara, tetapi persoalan terkait investasi di dalam negeritidak terselesaikan. ”Enggak usah kita ngomong me-marketing-i di negara-negara, muter ke negara-negara lain, tetapi di dalam negerinya kita enggak bisa menyelesaikan. Percuma,” ujarnya.

Saat memberikan sambutan pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta, Presiden Jokowi menuturkan, merujuk IMD World Competitiveness Ranking di 2023, Indonesia melompat dari peringkat ke-44 ke peringkat ke-34. ”Saya kira kita harus mengejar lagi agar peringkat kita semakin baik. Kalau dibandingkan, misalnya, dengan Filipina itu di angka 52, kita masih menang. Tetapi, kalau dibandingkan dengan Thailand, kita kalah karena Thailand di angka 30. Ini yang harus dikejar. Kalau dibandingkan dengan Singapura,jauh lagi, Singapura di ranking ke-4,” ucap Presiden. Kepala Negara meminta semua pihak bekerja keras untuk memperbaiki peringkat daya saing investasi. (Yoga)

Sejumlah calon anggota legislatif memprediksi anggaran yang harus dikeluarkan untuk bertarung pada  pemilu 2024 lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya. Ketatnya persaingan dan antisipasi kecurangan menjadi sejumlah faktor yang berpengaruh. Meski biaya tinggi tidak bisa dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka, hal tersebut perlu ditekan dengan menggerus watak transaksional dalam kontestasi. Besarnya anggaran yang dibutuhkan saat mengikuti pemilihan anggota legislatif salah satunya diakui Habiburokhman, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengeluarkan dana kampanye hingga Rp 2 miliar saat berkontestasi di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta I pada Pemilu 2019. Dari total dana tersebut, sebagian untuk membeli alat peraga. Di luar kebutuhan kampanye, caleg harus menyiapkan anggaran untuk perekrutan saksi yang akan ditugaskan mengawal suara di hari-H pemungutan suara.

”Biaya paling besar yang keluar itu untuk mengawal suara, membiayai operasional saksi di kecamatan. Itu bisa mencapai Rp 1 miliar totalnya karena pengeluarannya sampai Rp 30 juta per hari,” kata Habiburokhman, saat dihubungi, Kamis (7/12). Biaya besar untuk saksi ini tak bisa ditangguhkan. Peran para saksi krusial di tengah potensi kecurangan pemilu. Tidak hanya pada Pemilu 2019, tetapi juga pada Pemilu 2024.”Menurut saya, lebih tinggi biaya pemilu 2024. Harga nasi pada 2019 dengan 2024, kan, beda. Harga kaus juga,” tambahnya. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, sejumlah caleg lain umumnya mengeluarkan dana dalam rentang Rp 20 miliar-Rp 25 miliar. ”Tetapi, kan, biaya setiap orang itu berbeda-beda ya. Sangat mungkin juga ada yang jauh lebih kecil dari saya,” ungkap Habiburokhman. Ia menilai tingginya anggaran yang dibutuhkan tak bisa dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka. Selain para caleg perlu berkontestasi secara individual, tidak ada larangan berkampanye secara mandiri dengan pembiayaan sendiri. (Yoga)

Indonesia dan dunia tengah dihadapkan pada tiga isu prioritas pangan. Hal itu akan membuat pemba ngunan ketahanan pangan nasional pada 2024 semakin menantang. Ketiga isu prioritas itu juga perlu ditangani secara berkesinambungan, termasuk nanti pada periodisasi kepemimpinan baru. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto, Kamis (7/12) mengatakan, isu-isu prioritas pangan itu mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), krisis pangan, dan keaneka ragaman pangan lokal. Saat ini dunia dan Indonesia tinggal memiliki waktu tujuh tahun untuk mencapai SDGs. Urgensi pangan dan pertanian dalam SDGs itu sangat penting karena menyangkut ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mencari bentuk-bentuk percepatan dan transformasi konkret agar SDGs itu tercapai pada 2030. ”Apalagi, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyerukan pentingnya mengatasi hidden cost (biaya tersembunyi) yang berpotensi membebani pengeluaran masyarakat dan negara,” katanya dalam Rakornas Ketahanan Pangan 2023 yang digelar Bapanas secara hibrida.

Tiga komponen terbesar yang menyumbang biaya tersembunyi adalah bidang lingkungan, yaitu emisi nitrogen senilai 79,986 juta USD dan gas rumah kaca 42,123 juta USD. Disusul bidang sosial, terkait kemiskinan, terutama pada kelompok pekerja sektor pertanian, yang biaya tersembunyinya mencapai 11,670 juta USD. Isu prioritas kedua, adalah krisis pangan yang menyebabkan bencana kelaparan, tidak hanya akibat dampak perubahan iklim, juga lantaran guncangan stabilitas politik dan ekonomi. Isu prioritas ketiga terkait keanekaragaman pangan lokal. Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I menunjukkan, komoditas-komoditas pangan yang dijadikan usaha pertanian belum mencerminkan komoditas khas daerah atau pangan lokal. Padahal, Indonesia kaya sumber pangan lokal, seperti sagu, sorgum, ubi jalar, talas, garut, ganyong, sukun, hanjeli, dan porang. (Yoga)