KILAU SAHAM ENERGI HIJAU
Tingginya gairah investor terhadap emiten-emiten sektor energi baru terbarukan atau EBT di pasar modal menjadi sinyal positif yang patut disyukuri. Sebab, dukungan investor menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya visi pemerintah untuk beralih ke energi bersih. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo turut semringah ketika harga saham emiten EBT di pasar modal melesat akhir-akhir ini, yakni PT PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO). Bahkan, kemarin saham BREN sempat melesat ke level Rp8.175 sehingga menjadikan nilai kapitalisasi pasarnya mencapai Rp1.094 triliun. Lonjakan tersebut menjadikan BREN sempat menyentuh tahta emiten dengan nilai market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalahkan penghuni lama yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang turun ke Rp1.078,66 triliun. Namun, di akhir perdagangan, saham BREN kembali turun ke posisi Rp8.050 sehingga nilai kapitalisasi pasarnya menjadi Rp1.076,98 triliun. Dengan posisi tersebut, saham BREN tercatat sudah melesat 932% dibanding harga perdananya saat tercatat pada 9 Oktober 2023 lalu yang senilai Rp780. Sementara itu, saham PGEO naik 7,34% ke level Rp1.170 dalam sehari. Meski tidak setinggi BREN, dengan posisi tersebut, saham PGEO kini juga sudah naik cukup tinggi, yakni 34% dari harga IPO pada 24 Februari 2023 lalu yang sebesar Rp875. Lonjakan saham emiten EBT ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Presiden Direktur Kiwoom Sekuritas Changkun Shin mengatakan target tersebut menjadikan bisnis EBT prospektif baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan faktor lain yang menopang sektor EBT adalah tren pembiayaan hijau yang terus meningkat di kalangan perbankan. Sementara itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus belum merekomendasikan saham-saham EBT untuk jangka panjang. Dia mengimbau investor untuk tetap memperhatikan momentum dan rasionalitas. Sementara itu, baik BREN maupun PGEO pun telihat agresif dalam mengembangkan investasi mereka di sektor EBT. Kemarin, BREN mengumumkan anak perusahaannya yakni PT Barito Wind Energy telah mencapai kesepakatan secara prinsip dengan UPC Renewables Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. dan ACEN Renewables untuk akuisisi 100% saham PT UPC Sidrap Bayu Energy (Sidrap). CEO Barito Renewables Hendra Tan mengatakan hal ini menandai awal dari jejak langkah BREN di bidang energi terbarukan selain panas bumi. Sementara itu, PGEO baru saja membentuk perusahaan patungan dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd. (Chevron) untuk pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Way Ratai, Lampung, yang akan dilaksanakan hingga 2028. Direktur Utama PGEO Julfi Hadi mengatakan perusahaan patungan tersebut adalah PT Cahaya Anagata Energy, dengan porsi kepemilikan PGEO sebesar 40%, sedangkan Chevron menggenggam 60%. “Semua ini berfokus dan sejalan dengan agenda pemerintah untuk mencapai net zero emission 2060,” ujar Julfi.
Mengawal Pasokan Batu Bara Domestik
Posisi Indonesia yang berada di jalur cincin api tak ubahnya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, seluruh negeri dituntut senantiasa waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. Di sisi lain, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan cadangan energi, khususnya batu bara yang luar biasa. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 3,2% cadangan batu bara dunia dimiliki oleh Indonesia. Tingginya cadangan batu bara tersebut tentu saja sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan energi domestik maupun luar negeri. Berdasarkan tren, produksi ‘emas hitam’ Indonesia terus meningkat. Masih berdasarkan sumber data yang sama, produksi batu bara pada 2022 mencapai 687 juta ton.
Upaya menjaga stabilitas produksi batu bara menjadi penting seperti halnya menjaga koordinasi antara sektor pertambangan dan perindustrian. Pertambangan merupakan proses hulu, yaitu pengambilan sumber daya alam berupa mineral dan batu bara (Minerba) di dalam perut bumi. Proses tersebut kemudian dilanjutkan industri sebagai proses penghiliran yang diwujudkan dalam bentuk pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.
Peningkatkan kebutuhan batu bara di dalam negeri ini seakan menjadi angin segar bagi sektor energi, termasuk subsektor industri pertambangan batu bara. Di tengah fluktuasi harga batu bara, manajemen perusahaan tambang mesti bersiasat untuk memperkuat daya saing perusahaan agar mampu untuk terus bertahan.
Pascapandemi Covid-19, sektor hulu tambang batu bara terus mengawal sekaligus mengandalkan pasar di dalam negeri. Menyeimbangkan serapan batu antara pasokan ke mancanegara dan nasional menjadi resep mujarab sektor pertambangan nasional untuk terus bertahan di tengah situasi yang sedemikian menantang.
Memperkuat Ekosistem Usaha Koperasi & UMKM
Tantangan ekonomi global datang silih berganti dan makin berat pada masa mendatang. Di antaranya terjadi disrupsi teknologi, residu pandemi Covid-19, perubahan iklim, perang Rusia-Ukraina, dan yang paling menyedihkan perang Israel dan Palestina. Patut kita syukuri, perekonomian Indonesia sudah kembali pulih dan stabil. Kendati pada kuartal III/2023 terjadi perlambatan, ekonomi masih tumbuh 4,9% YoY (BPS, 2023). Ini tidak lepas dari peran UMKM dan koperasi. Namun, kita patut waspada dengan terus menjaga inflasi jangan sampai melambung tinggi yang akan mengancam daya beli masyarakat. Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, jalan utama agar ekonomi Indonesia tetap kokoh adalah dengan pengembangan UMKM dan koperasi yang terintegrasi dan terencana, serta harus keluar dari jebakan pendekatan survival ke pendekatan kewirausahaan. Adanya PP No. 7/2021 makin berpihak kepada UMKM dan Koperasi, yakni perizinan sederhana, regulasi tidak tumpang-tindih, akses pembiayaan mudah dan murah, on boarding ke digital, perlindungan hukum, dan berbagai insentif lainnya. Pemerintah juga serius dalam pengembangan kewirausahaan nasional dengan menerbitkan Perpres No. 2/2022 tentang Kewirausahaan dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95% pada 2024 atau 8% pada 2045. Ini menjadi tantangan besar, karena rasio kewirausahaan kita masih di bawah 3%. Pada koperasi, ekosistem terus dibangun melalui pendampingan digitalisasi, berbasis komoditas, dan adanya pembiayaan murah. Pendampingan dilakukan melalui lembaga inkubator; kemudahan administrasi dan digitalisasi perizinan Koperasi; serta pengembangan sistem digitalisasi bagi Koperasi. Kemitraan diperkuat melalui pengembangan rantai nilai industri melalui kemitraan usaha kecil dengan usaha besar sesuai amanat UU Cipta Kerja. Kemitraan diperluas awalnya hanya enam BUMN menjadi 17 BUMN, begitupun dengan Swasta. Idealnya, produk UMKM haruslah menyuplai industri pada core bisnis utamanya. Misalnya di Jepang industri otomotifnya butuh baut, hal itu dikerjakan oleh UMKM-nya. Jangan usaha kesehatan, tapi yang dibina UMKM kerajinan, sehingga terkesan ini hanya pelepas tanggung jawab perusahaan. Tantangan besar kita bagaimana menggelorakan bangga dengan produk buatan sendiri. Jangan sampai anak-anak negeri bangga memakai baju buangan atau bekas dari luar negeri. Dari sisi pembiayaan dan investasi dilakukan melalui perluasan akses investasi UKM melalui securities crowd funding, saham dan sukuk, pendampingan KUR klaster dan kecil, serta pembiayaan ekspor UKM oleh BNI Xpora dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
PENGUATAN MODAL FINTECH : OJK RESTUI PINJOL MELANTAI DI BURSA
Otoritas Jasa Keuangan merestui platform financial technology peer-to-peer lending atau pinjaman online melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia untuk memperkuat permodalannya. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa penguatan permodalan di industri financial technology atau fintech peer-to-peer lending dapat dilakukan oleh pemegang saham. “Tidak ditutup kemungkinan melalui IPO di Bursa Efek Indonesia, dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya, dikutip Jumat (8/12). Berdasarkan data OJK per 30 November 2023, masih terdapat 23 penyelenggara pinjaman online atau pinjol yang belum memenuhi ketentuan pemenuhan ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar. Di sisi lain, Agusman menyebut bahwa sejauh ini belum ada pemain peer-to-peer lending yang mengajukan diri untuk melantai di Bursa. “Sampai dengan saat ini belum ada peer-to-peer lending yang melakukan IPO melalui bursa efek,” ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Edi Setijawan, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK mengatakan bahwa sejauh ini sebagian besar sumber pendanaan perusahaan fintech masih berasal dari investor korporasi, sehingga regulator mendorong pemain untuk meraih pendanaan dari investor ritel. “ we’ll see. Ada , we’ll see. Tergantung market-nya, karena kami maunya evaluasinya kami apa adanya,” kata Direktur Utama AdaKami Bernardino M. Vega beberapa waktu lalu. Meski demikian, Dino —panggilan akrabnya— enggan membeberkan kapan AdaKami akan melantai di pasar modal. Sebab, kata dia, untuk melantai di pasar modal memerlukan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan catatan Bisnis, usai OJK mengumumkan induk usaha fintech PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk. (AKSL) telah mengantongi pernyataan pra-efektif per 27 Juni 2023, manajemen AKSL memutuskan untuk menunda IPO hingga Juni 2024. Saat itu, perusahaan menyatakan tengah menjalani proses penawaran umum perdana saham dan berencana untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 9 Agustus 2023. Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengungkapkan bahwa penundaan IPO tersebut dikarenakan perusahaan membutuhkan waktu lebih panjang untuk mendapatkan strategic investor yang tepat untuk dapat mendukung rencana perusahaan di masa mendatang. Adapun, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut industri fintech lending membutuhkan momentum agar dapat melantai di pasar modal. Momentum itu pun dapat terlihat dari sisi kualitas pinjaman fintech yang harus menunjukkan perbaikan.
STRATEGI EKONOMI : Menangkis Dampak Geopolitik
Ekonom senior Chatib Basri menyampaikan, tensi geopolitik dan gejolak yang terjadi di pasar global akan memberikan berbagai dampak rambatan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai gejolak tersebut, mulai dari konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dan kelompok Hamas, hingga rivalitas di Laut China Selatan antara China dan Amerika Serikat akan terus menimbulkan dampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pertama, kata dia, berbagai risiko itu akan menimbulkan trilemma kebijakan. Tantangan kedua, menurut Chatib, yaitu kenaikan harga minyak dunia yang turut dipicu oleh eskalasi konflik Israel dan kelompok Hamas. Hal tersebut berpotensi mengerek belanja subsidi energi pemerintah. Ketiga, El Nino yang memengaruhi harga beras. Kemudian, keempat, dampak pada kebijakan fiskal. Oleh karena itu, Chatib menambahkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi berbagai situasi tersebut. Langkah-langkah kebijakan fiskal yang dapat diambil antara lain dari sisi penerimaan menaikkan tax ratio, administrative reform, mengurangi tax exemption, dan melakukan reviu belanja pajak. Sementara itu, dari sisi alokasi belanja, perlu ada penekanan pada outcomes, kualitas dan efisiensi belanja, serta reviu efektivitas belanja. Secara terpisah, Founder Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal menyatakan, ketegangan geopolitik akan terus memengaruhi aktivitas perekonomian global pada tahun depan, termasuk di Indonesia. “Dalam situasi ini, Indonesia perlu memiliki strategi kekuatan menengah, baik melalui penguatan posisi dengan Asean maupun dengan kelompok negara G77 atau negara berkembang. Kerja sama perdagangan dan investasi dengan berbagai pihak juga perlu terus diperluas,” tambahnya.
PERFORMA INDUSTRI TEKSTIL : Dampak Minim Pelaksanaan Pemilu
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak memberikan dampak signifikan terhadap industri tekstil. Pesanan yang masuk, kata dia, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan gelaran Pemilu 2019. Padahal, biasanya Pemilu bisa mengungkit kinerja sektor tekstil dan produk tekstil, karena meningkatnya kebutuhan kaos, jaket, dan syal untuk kampanye. Lesunya permintaan tekstil dan produk tekstil pada masa kampanye Pemilu kali ini pun menambah beban pelaku industri yang memang sedang mengalami masa sulit akibat menurunnya permintaan dan maraknya produk impor di pasar dalam negeri. Banyaknya produk impor, khususnya yang ilegal memang masih menjadi problem yang belum bisa dituntaskan hingga kini. Padahal, pemerintah telah melakukan pengawasan lintas batas untuk menahan produk impor di pasar dalam negeri. Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan bahwa pemerintah bakal memberikan insentif kepada pengusaha yang memiliki orientasi ekspor untuk penjualan barangnya dengan porsi hingga 50%, termasuk tekstil dan produk tekstil. Dengan begitu, kata Airlangga, ketika penjualan ekspor berada di bawah 50%, maka pengusaha akan diberikan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudahan yang diberikan kepada pelaku industri tekstil juga akan ditindak lanjuti oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan perbankan, di mana nantinya pengusaha akan diberikan restrukturisasi kredit agar bisa bersaing di dalam negeri. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan, peluang tersebut hadir dari peningkatan kebutuhan terhadap produk industri hijau, termasuk tekstil dan produk tekstil. Kementerian Perindustrian juga menyiapkan balai-balai sebagai mitra transformasi dari industri melalui penyediaan jasa industri sebagai infrastruktur mutu sekaligus infrastruktur sustainability.
CADANGAN MINERAL NASIONAL : Grasberg Masih Potensial
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, cadangan Freeport Indonesia saat ini memang terus menipis dan hanya cukup sampai dengan 2041. Namun, sebenarnya tambang bawah tanah yang digarap perusahaan masih menyimpan potensi sumber daya bijih yang cukup besar bila dilakukan eksplorasi lanjutan. “Grasberg iya , tapi yang di bawah itu lebih banyak . Grasberg itu ada beberapa lapisan, dan cukup 100 tahun lagi,” katanya, Jumat (8/12). Secara terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan kepastian perpanjangan kontrak Freeport Indonesia menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan produksi emas dan tembaga dari tambang Grasberg.









