Partai-partai berkuasa di AS dan Jepang diguncang dugaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye. Sebagian penyumbang berusaha membeli pengaruh politik lewat sumbangan kampanye dalam jumlah besar. AS-Jepang sejak lama punya aturan pendanaan kampanye. Secara resmi, partai dan politisi bisa mengumpulkan sumbangan kampanye. Syaratnya, sumbangan dan pemberi kategori tertentu dlaporkan ke otoritas. Kelompok penggalangan dana kampanye juga sekaligus berfungsi sebagai kelompok lobi. Hal itu, antara lain, terbukti pada American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan sejumlah kelompok aksi politik (PAC) di AS. Secara terbuka, AIPAC dan sejumlah PAC mendanai politisi yang mau mendukung agenda politik mereka. Semua itu diizinkan dalam aturan AS. Sejumlah politisi, staf kampanye, dan penyumbang telah didakwa atau divonis soal pelanggaran dana kampanye. Mantan anggota DPR AS, George Santos, dan mantan bendaharanya, Nancy Marks, dijerat dakwaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye. Departemen Kehakiman AS juga tengah menuntut Sam Bankman-Fried. Mantan pendiri dan pemimpin FTX, bursa perdagangan kripto, itu didakwa melanggar aturan dana kampanye dengan mengucurkan 100 juta dollar AS kepada politisi Demokrat dan Republikan.

Di Jepang, dugaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye melanda Partai Demokrat Liberal (LDP). Dilaporkan kantor berita Kyodo pada Jumat (8/12) politisi LDP sekaligus jubir kabinet, Hirokazu Matsuno, dituding menerima 10 juta yen. Matsuno menyebut faksinya di LDP sedang menyelidiki tudingan itu. Ia menegaskan tak akan mengundurkan diri dari kabinet. Kasus itu mulai diselidiki Kejaksaan Tokyo.  Sebagian anggota parlemen dari LDP secara sukarela memberi keterangan ke kejaksaan. Pemeriksaan besar-besaran direncanakan pekan depan saat masa reses parlemen dimulai. Dosen pidana pada Kobe Gakuin University, Hiroshi Kamiwaki, telah memeriksa isu itu. Karena itu, ia melaporkannya kepada aparat. Sejumlah akuntan yang mengaudit keuangan LDP telah dilaporkan. Para akuntan itu dituding terlibat pelanggaran UU Pengendalian Pendanaan Politik. Pelanggaran diduga terjadi pada 2018-2021. Faksi terbesar di LDP, Seiwaken, mengaku menerima 660 juta yen dalam lima tahun terakhir. Dana itu, dibagi kepada 100 anggota faksi tersebut. Sebagian, termasuk Matsuno, dituding menerima sedikitnya 10 juta yen. Dana untuk Matsuno dan politisi lain dipersoalkan karena tak dilaporkan. (Yoga)

Jumlah kelas menengah di Indonesia terus meningkat. Namun, status ekonomi yang tanggung alias tidak miskin, tetapi tidak kaya membuat mereka nyaris terabaikan dan rentan kembali jatuh miskin.  Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan kelompok ini akan ekonomi yang lebih berkualitas sebelum keresahan sosial memuncak. Menurut Laporan Bank Dunia ”Aspiring Indonesia:Expanding the Middle Class”, kelas menengah di Indonesia tumbuh 10 % setiap tahun selama periode 2002-2016. Bank Dunia mengidentifikasi kelas menengah di Indonesia sebagai orang yang pengeluarannya Rp 1,2 juta hingga Rp 6 juta per bulan. Jumlah kelas menengah RI per tahun 2020 diperkirakan ada 52 juta orang atau 19 % dari total populasi. Sebagian besar adalah kelas menengah-bawah. Ada pula kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) alias sudah lepas dari jerat kemiskinan,tetapi belum seaman kelas menengah. Jumlahnya 115 juta orang atau 45 % dari total populasi.

Mantan Menkeu Chatib Basri mengatakan, jumlah kelas menengah RI akan terus naik seiring naiknya pendapatan per kapita nasional. ”Ada gejala middle class semakin naik pesat. Apalagi, tahun 2045 nanti saat Indonesia ditargetkan jadi negara maju,” katanya dalam Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/12). Kelas menengah adalah masyarakat yang sudah tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan,tetapi masih rentan jatuh miskin jika sewaktu-waktu terjadi guncangan. Pandemi Covid-19 adalah masa-masa di mana banyak kelas menengah kembali miskin karena kehilangan mata pencarian, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penghasilannya dipotong. Chatib mengatakan, meski rentan, kelompok ini tidak tersentuh program perlindungan sosial (perlinsos) yang saat ini lebih difokuskan bagi mereka yang miskin dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). (Yoga)

Jumlah restriksi atau pembatasan ekspor dan impor di negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin meningkat. Kondisi itu memperburuk perdagangan global tahun ini dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan sektor tersebut tahun depan. WTO, Kamis (7/12) waktu setempat, melaporkan, dalam periode 16 Oktober 2022-15 Oktober 2023, terdapat 193 pembatasan perdagangan barang. Dari total tersebut, dua di antaranya berupa restriksi ekspor sebanyak 99 pembatasan (51 %) dan impor 93 pembatasan (48 %). Total nilai pembatasan barang ekspor dan impor itu 337,1 miliar USD, meningkat dibandingkan medio Oktober 2021-medio Oktober 2022 yang mencapai 278 miliar USD. Pembatasan ekspor dilakukan untuk mengamankan stok dan kebutuhan dalam negeri, sedangkan pembatasan impor terutama guna melindungi produk dan industri domestik. Restriksi ekspor pangan, pakan, dan pupuk juga masih banyak, yakni 75 pembatasan dari 122 tindakan serupa yang muncul sejak perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022.

Negara-negara yang membatasi ekspor komoditas-komoditas itu, antara lain, Rusia dan Ukraina (pupuk dan gandum); India, Mesir, dan Kirgistan (beras); serta Maroko (bawang, tomat, dan kentang). Sementara itu, dalam periode yang sama, langkah-langkah fasilitasi perdagangan justru turun dari 406 upaya menjadi 303 upaya. Total nilai barang yang diurai hambatan perdagangannya juga turun dari 1.160,5 miliar USD menjadi 977,2 miliar USD. Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, di tengah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global pascapandemi Covid-19, fasilitasi perdagangan sangat penting dilakukan. Melalui fasilitasi dagang itu, semua negara dapat mengakses berbagai jenis komoditas global, terutama pangan, pakan, dan pupuk. Fasilitasi perdagangan juga dapat menekan biaya ekspor dan impor serta menjadi alat berharga melawan tekanan inflasi. Oleh karena itu, restriksi ekspor komoditas-komoditas penting, termasuk pangan, perlu dihapus. (Yoga)

Indonesia menjadi negara berkembang yang bersaing untuk menjadi lokasi pembangunan fasilitas pusat data baru di kawasan Asia Pasifik. Selain Jabodetabek, Batam dan Bintan di Kepri belakangan menjadi opsi lokasi pembangunan. Ketua Bidang Aplikasi Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Djarot Subiantoro, Kamis (7/12) di Jakarta, mengatakan, pembangunan fasilitas di luar Singapura atau di wilayah negara terdekat, seperti Batam dan Bintan, menjanjikan biaya yang lebih efisien. Selain itu, lahan di wilayah tersebut juga masih cukup luas untuk dipakai membangun fasilitas pusat data dengan penerapan energi terbarukan. ”Singapura selama ini menjadi tujuan populer pembangunan fasilitas pusat data bagi operator pusat data ataupun perusahaan teknologi global. Akan tetapi, lahan mereka terbatas dan peruntukan lahan di sana semakin ditingkatkan untuk nilai tambah yang lebih besar.

Maka, pilihan operator pusat data membangun fasilitas pusat data di luar dan di sekitar Singapura menjadi masuk akal,” ucapnya. Indonesia diproyeksikan berkontribusi 40 % dari ekonomi digital di kawasan ASEAN. Penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari setengah populasi penduduk. Regulasi terkait lokalisasi dan proteksi data juga mendukung pengembangan bisnis ekonomi digital Indonesia. Menurut Djarot, pembangunan fasilitas pusat data baru di daerah lain di Indonesia amat memungkinkan. Hanya, hal yang perlu dicek kembali adalah kualitas kondisi konektivitas jaringan telekomunikasi, listrik, dan sumber daya manusia. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom sudah melakukan peletakan batu pertama Neutra DC Hyperscale Data Center Batam pada Desember 2023. Direktur Wholesale and International Service Telkom Bogi Witjaksono mengatakan, NeutraDC Hyperscale Data Center Batam menjadi bagian dari ekosistem fasilitas pusat data Grup Telkom. Artinya, fasilitas itu akan terhubung dengan fasilitas pusat data Telkom yang berada di Cikarang (Bekasi, Jabar) dan luar negeri, seperti Hong Kong. (Yoga)

Perahu fiber berisi enam perempuan pemulung lintas pulau, Kamis (16/11) sore itu pulang ke Kampung Air Mas, Pulau Tanjung Sauh, Batam, Kepri. Di tempat tujuan pendaratan, anak-anak berlarian menyambut perahu. Normah, yang tertua, turun paling belakangan. Ia mengomel kepada anak-anak yang cerewet memanggil-manggil. ”Enggak ada buah. Enggak ada makanan. Enggak ada mainan. Cuma kain-kain sobek saja,” ucapnya ketus. Anak-anak bubar dengan kecewa. Kampung mereka yang dihuni 40 keluarga suku Laut terletak di Pulau Tanjung Sauh, terpisah 3 km dari Pulau Batam. Suku Laut adalah penduduk asli Kepri yang dulu mengembara di laut dengan sampan dayung beratap daun nipah Orang-orang nomaden itu terkenal sebagai pelaut yang ahli membaca cuaca dan arus laut. Mereka juga arif dalam menjaga kelestarian laut. Warga di Kampung Air Mas mulai hidup menetap sejak 2010 dan mendapat bantuan rumah panggung kayu dari pemerintah. Waktu musim angin selatan, saat ombak tenang pada Juni-Oktober, mereka mengembara ke Pulau Bintan.

Normah yang hidup sebatang kara sepeninggal suaminya, dikenal sebagai perempuan pemberani dan pelaut ulung. Sewaktu muda, ia mampu mendayung sampai ke laut perbatasan Malaysia dan Singapura. Ia juga terkenal karena pandai menemukan lokasi karang yang banyak ikannya. ”Sekarang nenek bisanya cuma memancing ikan dan cari gamat (teripang) saja. Nenek sudah tua, jadi enggak sanggup kerja laut yang lain,” katanya. Pada musim angin utara, Normah dulu bisa mencari ikan di sekitar Pulau Tanjung Sauh. Namun, reklamasi yang masif di Batam membuat perairan itu tercemar dan tak lagi bisa menghidupi seperti dulu. Ikan selar yang jadi incaran nelayan pancing kini makin sulit didapat karena dikeruk habis oleh kapal-kapal yang menggunakan pukat teri. Sejak beberapa tahun lalu, saat musim angin utara, mayoritas perempuan suku Laut  di kampung itu harus bertahan hidup dengan mengais sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur, Batam. Tiga kali dalam sepekan mereka menyeberang ke Batam. ”Buah dan makanan dari TPA buat nenek makan sendiri. Kalau pakaian bisa dijual Rp 2.000 per lembar,” kata Normah. Perempuan suku Laut lain di Kampung Air Mas, Saikim, mengatakan sudah lebih dari lima tahun memulung di TPA Punggur, ia juga mengumpulkan sabun dan sampo kedaluwarsa. ”Kalau sabun yang masih bagus bisa dijual Rp 15.000 satu tumpuk. Harganya enggak pasti, tergantung yang beli saja,” kata perempuan berusia sekitar 40 tahun itu. (Yoga)

Berbagai rencana tentunya sudah disusun untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru, mulai rencana mudik, beli kado natal dan tahun baru untuk orang terkasih, hingga wisata bersama keluarga. Agar tidak boncos setelah liburan Natal dan Tahun Baru, perlu dilakukan perencanaan keuangan yang baik. Alokasi anggaran selama liburan pun memiliki sedikit perbedaan apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran bulanan. Ada tujuh tips perencanaan keuangan selama masa liburan Natal dan Tahun Baru yang dapat diterapkan, yaitu : 1. Sebelum melakukan penganggaran biaya liburan, pastikan pembayaran kewajiban bulanan telah diselesaikan, misalnya utang cicilan, biaya sekolah anak,tagihan listrik dan sebagainya. 2. Tetap melakukan investasi dengan pertimbangan matang. 3. Jangan gunakan dana darurat untuk memenuhi keinginan dan kepuasan hati sesaat ini. Dana darurat hanya boleh digunakan ketika kondisi darurat, seperti sakit dan PHK.

4. Rencanakan pengeluaran selama liburan untuk meminimalkan pengeluaran overbudgeting dan overspending pada saat liburan, merencanakan aktivitas dan besaran anggaran yang akan digunakan. 5. Catat pengeluaran selama liburan, untuk membantu melihat jumlah uang yang telah digunakan sehingga akan meminimalkan pengeluaran di luar anggaran yang sudah disusun. 6. Manfaatkan promo dan diskon dengan bijak, baik saat pembelian tiket transportasi, akomodasi, maupun wahana permainan. 7. Jangan berutang untuk liburan. Berutang untuk berlibur artinya berutang untuk kebutuhan konsumtif dan akan membebani keuangan di masa depan. Jangan terjebak prinsip You Only Live Once (YOLO) dan Fear of Missing Out (FOMO) saat berlibur. Kedua prinsip ini cenderung mendorong untuk konsumtif. Berliburlah sesuai dengan kemampuan keuangan yang Anda miliki sehingga tidak akan menghasilkan masalah baru setelah liburan selesai. (Yoga)

Salah satu sektor yang telah memanfaatkan teknologi digital berkaitan dengan perbedaan kurs mata uang adalah bidang jasa pariwisata. Para wisatawan tidak perlu lagi antre panjang untuk mengurus pemesanan tiket transportasi hingga akomodasi. Beragam platform digital telah menyediakan layanan pemesanan tersebut secara inklusif. Bisa diakses dari mana pun, kapan pun, serta dapat diakses dengan satuan mata uang yang berbeda. Bahkan, untuk tujuan wisata luar negeri destinasi tertentu, wisatawan tak perlu lagi antre menukarkan mata uang local negara tujuan. Pasalnya, Bank Indonesia bersama bank sentral dan otoritas moneter di sejumlah negara ASEAN telah menyepakati kerja sama pembayaran lintas negara berbasis QR code. Program kerja sama ini dikenal dengan sebutan QRIS cross-border. QRIS sendiri merupakan standar QR code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik.

Kolaborasi tersebut bermula dari kesepakatan Bank Indonesia dan Bank of Thailand (BoT) yang meluncurkan QRIS cross-border pada Agustus 2022. Selanjutnya, penggunaan QRIS cross-border juga turut diadopsi bersama Bank Negara Malaysia (BNM). Program ini terus meluas dan menjalin kerja sama dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Tak hanya di ASEAN, penjajakan kerja sama dengan Jepang tampaknya juga membuahkan hasil dan akan diperluas hingga China dan Korsel. Dengan QRIS cross-border, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke sejumlah negara tersebut tetap dapat membayar menggunakan rupiah. Caranya dengan memindai barcode menggunakan platform pembayaran digital, seperti DANA, LinkAja, dan mobile banking. Begitu pula sebaliknya dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Mereka tetap dapat  bertransaksi menggunakan mata uang negara asalnya.

Teknis transaksi dalam QRIS cross-border itu relatif sederhana. Cukup menggunakan aplikasi yang direkomendasikan dalam program tersebut sehingga konsumen tinggal melakukan pemindaian atau scanning. Setelah proses pemindaian, secara otomatis platform pembayaran digital tersebut akan mengonversikan nilai transaksi ke mata uang yang digunakan wisatawan. Dengan demikian, wisatawan tidak perlu repot-repot membawa uang dalam bentuk fisik ke mana pun mereka pergi. Penggunaan QRIS cross-border diharapkan juga mampu meningkatkan geliat dunia wisata. Pasalnya, kemudahan yang ditawarkan berpotensi membuat wisatawan semakin banyak berbelanja baik berupa barang maupun jasa sehingga secara tidak langsung meningkatkan daya tarik suatu daerah. Obyek wisata, akomodasi, serta oleh-oleh khas daerah tujuan turis itu semakin banyak dikenal dan dikabarkan secara luas. Alhasil, kunjungan para turis semakin meningkat dan nilai ekonomi wisatanya juga melonjak signifikan. (Yoga)

Layanan bus sleeper seat dan kompartemen kereta mewah membuat perjalanan dengan fasilitas premium kerap menjadi tujuan wisata itu sendiri. Kurang sebulan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2024, masyarakat mulai mencari destinasi liburan dan akomodasi yang hendak dituju bersama teman ataupun keluarga. Tidak hanya menentukan tujuan, memilih moda transportasi untuk perjalanan wisata juga tak kalah penting. Pasangan suami-istri Ilham (28) dan Ariesta (29) asal Bekasi, Jabar, selain akan menghabiskan malam tahun baru di Bukittinggi, Sumbar, juga sudah membeli dua tiket bus antar kota antar provinsi (AKAP) eksekutif PO Sembodo dengan fasilitas sleeper seat. Justru, prioritas mereka dalam perjalanan wisata kali ini adalah menikmati sensasi menggunakan sleeper seat bersama orang terkasih. ”Kami sudah merencanakan (perjalanan) sejak pertengahan tahun ini. Saya dan istri pernah nonton konten review bus luxury di Youtube. Terus kayaknya bakal seru dan romantis kalau kami berdua rebahan di sleeper seat selama puluhan jam perjalanan,” ujar Ilham kepada Kompas, Rabu (6/12).

Ini pertama kali mereka melakukan perjalanan darat dari Jakarta menuju Bukittinggi, selama sedikitnya 33 jam dari Terminal Kampung Rambutan, Jaktim, menuju Terminal Aur Kuning, Bukittinggi, dengan harga satu tiket sleeper seat Rp 880.000. Sleeper bus di Indonesia mulai popular pada 2016. Saat pertama kali muncul, bus ini mengoperasikan rute Jakarta-Purwokerto-Purbalingga dengan harga tiket Rp 400.000-Rp 600.000. Semenjak itu, banyak PO yang meluncurkan bus suite class dengan berbagai fasilitas dengan harga tiket yang ditawarkan mencapai dua hingga tiga kali lipat dari tiket bus kelas biasa. Menjamurnya PO yang menyediakan bus suite class dengan beragam rute perjalanan didorong oleh bertumbuhnya permintaan masyarakat Indonesia terhadap layanan bus ini, sejalan dengan data Bank Dunia pada 2020 yang mencatat dalam 15 tahun terakhir, persentase masyarakat kelas menengah di Indonesia tumbuh dari 7 % menjadi 20 %, dengan pengeluaran Rp 1,2 juta-Rp 6 juta per orang sebulan. Pada 2020, Bank Dunia mencatat 52 juta dari total 273 juta penduduk Indonesia merupakan masyarakat kelas menengah.  (Yoga)