PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN : ‘BOLA PANAS’ DIVESTASI INCO
Proses divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) terus bergulir menjadi ‘bola panas’, meski sudah ada head of agreement mengenai proses tersebut, dan ditargetkan bisa rampung pada tahun depan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendesak agar PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID sebagai pihak yang akan melakukan akuisisi 14% saham INCO mendapatkan harga yang lebih murah.Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah bakal mengambil sebagian konsesi perusahaan, apabila INCO tetap mematok harga yang dinilai kemahalan untuk proses divestasi tersebut. Terlebih, proses divestasi itu juga merupakan salah satu syarat agar perusahaan mendapatkan perpanjangan izin untuk bisa terus beroperasi di Indonesia.“Masalah valuasi [saham INCO] saya bertahan, dan kalau angkanya tidak ketemu, maka direlinquish saja, toh ada beberapa yang tidak perform dari Vale Indonesia,” katanya, Rabu (13/12).
Hanya saja, lewat pengajuan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), INCO mengganti komitmen tersebut menjadi pembangunan pabrik high pressure acid leaching (HPAL) kapasitas produksi kurang lebih 60.000 mixed hydroxide precipitate (MHP).Pergeseran fokus investasi pada proyek Sorowako itu sudah disampaikan INCO kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai tahapan konversi KK INCO menjadi IUPK. Arifin pun menyetujui proposal tersebut melalui pengesahan rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) pada 10 April 2023.INCO juga diketahui telah resmi mengajukan permohonan IUPK ke Kementerian ESDM pada 17 April 2023.
Proses divestasi 14% saham INCO kepada MIND ID sendiri sebenarnya ditargetkan rampung pada 2024 bergantung kepada kondisi penutupan yang lazim. Setelah itu, MIND ID akan menjadi pengendali INCO dengan kepemilikan saham 34%.Adapun, Vale Canada Limited selaku anak usaha Vale Base Metals Limited akan menggenggam sekitar 33,9% saham INCO, sedangkan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd mengempit 11,5% saham perusahaan. Sementara itu, Menteri ESDM Arifin tasrif memastikan MIND ID bakal memiliki kendali yang kuat dalam struktur baru INCO setelah proses divestasi rampung.
Dalam kesempatan terpisah, INCO berencana untuk mempertahankan jumlah produksi nikelnya sebesar 70.800 ton nikel matte pada tahun depan.Chief Financial Offi cer Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan, untuk produksi nikel pada 2024, perseroan akan tetap mempertahankan jumlah produksi setara dengan tahun ini. Penyebab utama mandeknya produksi nikel INCO adalah pemeliharaan alat produksi yang memakan waktu lama.
Bernardus menambahkan, alasan kedua adalah perusahaan akan berupaya mempertahankan kualitas nikel yang diproduksi. Dengan begitu, target tahun depan ditetapkan tidak jauh berbeda dengan hasil 2023.Menurutnya, pemeliharaan alat adalah salah satu kunci perseroan bisa tetap menjaga kualitas dan efi siensi produksi. Pasalnya dengan alat-alat produksi yang mumpuni.
Penguasa Baru E-Commerce
Stabilitas harga Beras Jadi Prioritas
2024, BTN Proyeksi Laba Bersih Tumbuh 10%
KEK Bisa Jadi Destinasi Investasi Besar Dunia
Alokasi Capex Telko RI Tertinggi Kedua di Asean
Bising di Udara Seusai Debat
Jalan Panjang Realisasi Investasi
KONSUMSI RUMAH TANGGA Dalam Empat Tahun Terakhir, Biaya Hidup Naik Rp 1 Juta-Rp 1,5 Juta
Konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan
di Indonesia naik Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Hal itu tecermin dari 10 kota
dengan biaya hidup tertinggi. Dalam periode perbandingan survei biaya hidup
(SBH) 2018 dengan SBH 2022, konsumsi rumah tangga Indonesia juga mulai bergeser
dan semakin beragam. Fenomena itu terindikasi dari perubahan sebagian barang/jasa
yang dikonsumsi masyarakat. Hal itu mengemuka dalam acara Sosialisasi Hasil SBH
2022 yang digelar BPS secara hibrida di Jakarta, Selasa (12/12). Survei
dilakukan pada 240.000 rumah tangga dan 847 komoditas di 150 kabupaten/kota.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan,
berdasarkan hasil SBH 2022,terdapat 10 kota
dengan biaya hidup rumah tangga per bulan tertinggi di Indonesia, yaitu DKI
Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang, Bogor, Kendari, Batam,
dan Balikpapan. ”Kota dengan biaya hidup rumah tangga paling tinggi adalah DKI
Jakarta. Biaya hidup di ibu kota Indonesia itu naik Rp 1,43 juta per bulan
menjadi Rp 14,88 juta per bulan pada SBH 2022 dari Rp 13,45 juta per bulan pada
SBH 2018,” katanya.
Berdasarkan SBH 2022, empat komoditas barang/jasa di DKI
Jakarta dengan bobot nilai konsumsi terbesar adalah tarif listrik (6,58 %),
kontrak rumah (5,56 %), bensin (4,86 %), dan sewa rumah (4,34 %). Survei juga menggambarkan
perubahan jumlah dan jenis komoditas barang/jasa dalam empattahun terkakhir. Jumlah
komoditas barang/jasa dalam SBH 2022 bertambah menjadi 847 komoditas dari 835
komoditas pada SBH 2018. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI
Wahyu Agung Nugroho menekankan perlunya mencermati pergerakan pola konsumsi
masyarakat dari barang ke jasa. Hal ini penting mengingat perubahan demografi
Indonesia ke depan lebih banyak didominasi oleh generasi muda. Ia menjelaskan,
pola konsumsi generasi muda cenderung ke jasa ketimbang barang. Mereka juga
memiliki sumber pendanaan yang berbeda karena sudah terbiasa dengan gawai sehingga
bisa mengakses pembiayaan-pembiayan digital seperti teknologi finansial dan
urun dana. (Yoga)









