Jumlah emiten baru yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini memang tokcer. Bahkan, telah mencapai rekor terbanyak, yakni 79 emiten baru. Tapi nyatanya, tak semuanya punya prospek bagus. Memang belakangan, BEI mendorong perusahaan dengan aset kecil dan menengah untuk melakukan initial public offering (IPO). Namun nyatanya, saham emiten menengah-kecil yang sahamnya dicatatkan di papan akselerasi ini banyak yang mangkrak, bahkan ambles. Catatan KONTAN, dari 79 emiten baru yang listing di BEI tahun ini, ada 14 emiten saham yang berkubang di kisaran Rp 50-an per saham. Lalu, sembilan emiten harganya di bawah gocap. Saham PT Lavender Bina Cendikia Tbk (BMBL) menjadi saham IPO tahun 2023 yang paling boncos, dengan penurunan harga hingga 90,43% dari harga IPO. Emiten jasa bimbingan akademik ini mulanya memasang harga IPO di harga Rp 188 per saham. Tapi per Selasa (12/12) harganya tersisa Rp 18 per saham. Produsen makanan bayi, PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) juga sahamnya ambles 85% dari Rp 100 menjadi Rp 15. Kemudian ada saham PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) dan PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN) masing-masing anjlok 80,91% dan 80,77% dari harga IPO. Muhammad Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengatakan, secara garis besar ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan harga saham-saham IPO tersebut. Pertama, penurunan kinerja keuangan emiten. Faktor kedua yang menekan ialah minimnya aksi korporasi yang dilakukan emiten-emiten ini. "Lalu, faktor ketiga ialah kurangnya implementasi good corporate governance (GCG) dari emiten pasca IPO," ucap Nafan saat Selasa (12/12). Head of Research Retail Sinarmas Sekuritas, Ike Widiati mengatakan, di tengah banyaknya saham-saham baru yang memiliki kinerja buruk, maka pelaku pasar sebaiknya lebih selektif dan bijaksana dalam melakukan investasi saham. "Jangan terjebak fear of missing out (FOMO) semata," kata Ike. Di sisi lain, saham-saham IPO yang telah turun ini bukan berarti tak punya peluang naik. Founder CTA Saham Andri Zakaria mengatakan, investor yang berani mengambil risiko dan tertarik untuk melirik saham di level gocap atau di bawahnya, tetap harus mencermati beberapa hal penting. Di antaranya, saham-saham itu harus didukung isu fundamental positif dan volume transaksi yang meningkat.

Bisnis bioskop diproyeksi akan terus melaju paska status pandemi Covid-19 dicabut pada pertengahan tahun ini. Makanya, para pebisnis bioskop semakin gencar melancarkan ekspansi bisnisnya di tahun depan. Salah satunya adalah PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ), emiten pengelola bioskop CGV. Direktur Graha Layar Prima, Haryani Suwirman mengatakan, BLTZ fokus melakukan ekspansi bioskop di tahun depan. Program lainnya adalah memaksimalkan alternative content movie & non movie, meningkatkan target penonton, dan memaksimalkan penjualan makanan dan minuman. Ia menjelaskan, BLTZ akan meningkatkan kerjasama dengan para distributor dan produser film, yang tentunya akan meningkatkan target penonton di tahun depan. Ia menambahkan, khusus untuk bisnis makanan dan minuman (F&B), BLTZ akan banyak melakukan inovasi dengan menghadirkan menu baru Selain juga memperkuat  kerja sama dengan perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya untuk memperluas bisnis F&B. Terkait kinerja keuangan, BLTZ mencatatkan pendapatan sebesar Rp 796,7 miliar hingga September 2023. Angka ini naik tipis 0,34% dari periode sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 794 miliar. Meskipun mencatatkan kenaikan pendapatan, BLTZ masih mencatat rugi bersih sebesar Rp 37,49 miliar per September 2023. Angka kerugian ini lebih dalam 60,44% dibandingkan dengan periode sama tahun 2022 yang sebesar Rp 14,83 miliar. Hingga Desember 2023 ini, BLTZ telah mengoperasikan 74 bioskop dan 422 layar. Adapun beberapa film terlaris di CGV hingga kuartal III-2023 adalah film Sewu Dino dengan 854.982 penonton, FasX 714.550 penonton, dan Transformers: Rise of The Beasts sebanyak 522.627 penonton.

Seluruh calon presiden berkomitmen apabila terpilih menjadi presiden 2024 akan memperkuat penegakan hukum terutama upaya pemberantasan korupsi. Komitmen itu disampaikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU RI Jakarta, Selasa (12/12) malam. Debat yang dipandu moderator jurnalis TVRI Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya itu mengangkat enam sub tema yakni pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Capres Anies Baswedan menyatakan bakal menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, kebermanfaatan, dan memperhatikan kepastian bagi semua. “Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasan baik di puncak dan seluruh jajaran, tetapi yang terjadi banyak aturan ditekuk oleh pemegang kekasaan. Apakah ini harus diteruskan? Tidak. Ini harus diubah,” katanya. Sementara itu, capres Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pendiri bangsa mendirikan sebuah republik didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Namun, tidak munafik bahwa dalam perjalanannya mengalami banyak kekurangan. Menurut Prabowo, kondisi saat ini harus disyukuri bahwa di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian di mana terjadi perang, kerusuhan, Indonesia masih aman. Prabowo mengajak kepada masyarakat bahwa kekurangan harus disikapi secara arif, dewasa, dan tidak munafik dengan segala macam kekurangan. Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa penegakan hukum sangat penting terutama dalam pemberantasan korupsi. Tren vonis pengadilan yang relatif rendah serta minimnya pengembalian aset, menurut Ganjar, perlu upaya pemiskinan koruptor dan perampasan aset melalui Undang-Undang Perampasan Aset. Sementara itu, pejabat yang korupsi perlu dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan agar memberikan efek jera. Namun, di sisi lain, perlu contoh seorang pemimpin harus hidup sederhana untuk mengajarkan integritas. Selain penegakan hukum, dalam debat tersebut sedikit memanas ketika pembahasan isu penguatan demokrasi terutama pembenahan tata kelola partai politik yang kepercayaan publiknya rendah. Capres Anies Baswedan menilai bahwa rakyat tidak percaya demokrasi. Menurutnya, ketika bicara parpol, kebebasan berbicara, oposisi, proses pemilu dan pilpres netral transparan jujur adil menjadi persoalan. "Persoalan demorasi lebih luas. Parpol saat ini baru mengembalikan kepercayaan, di sini peran negara. Masalah mendasar parpol membutuhkan biaya, selama ini tidak diperhatikan. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar, tranparansi," ujarnya. Pernyataan Anies tersebut dinilai berlebihan oleh capres Prabowo. Menurut Prabowo, Anies mengeluh terkait demokrasi tetapi berhasil terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah yang berkuasa.Suasana juga memanas ketika Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo terkait hilangnya 13 orang terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan sejumlah rekomendasi telah diberikan pada 2009. 

Ganjar menanyakan kepada Prabowo jika menjadi presiden apakah membentuk pengadilan HAM dan apakah akan menunjukkan makam kepada keluarga korban. Menurut Prabowo, kasus tersebut ditangani oleh Mahfud Md yang kini menjadi cawapre Ganjar Pranowo. "2009 itu sekian tahun lalu dan masalah ini ditangani wapres Anda. Jadi apa lagi mau ditanya kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau saya naik ditanya lagi soal itu," jelas Prabowo. Adapun, terkait dengan fenomena konstitusi kehakiman yang diintervensi turut menjadi isu yang menjadi prioritas para calon jika menjadi terpilih menjadi presiden. Prabowo setuju bahwa kehakiman harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Dia berkomitmen bahwa semua hakim dan pekerja di dipengadilan untuk diperbaiki kualitas hidupnya agar tidak diintervensi dan tidak bisa disogok. Sementara itu, Anies berpendapat bahwa ketika menjadi presiden maka akan ditegaskan bahwa di lingkar yudisial tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani dari aspek hukum memiliki tantangan dalam hal meningkatkan disiplin implementasi regulasi di lapangan karena saat ini Indonesia memiliki gap besar antara kebijakan di atas kertas dengan penerapan di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kemudian tantangan lainnya yakni peningkatan transparansi dan disiplin dalam penerapan good regulatory-making practices yang memadai, sistematis, dan berkelanjutan dalam proses pembuatan dan review kebijakan/regulasi. “Regulasi usaha masih menyulitkan baik karena high cost ataupun tidak efisien. Ujung-ujungnya menyebabkan kebingungan, dan uncertainty iklim usaha tetap tinggi bagi pelaku usaha,” jelasnya. Dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Shinta mengatakan perihal itu erat kaitannya dengan kepercayaan pengusaha terhadap sistem hukum Indonesia dan praktik ESG yang makin dituntut implementasinya. Terutama untuk memperoleh investasi asing dengan nilai yang lebih tinggi atau untuk memenangkan peran/partisipasi yang lebih besar dalam rantai pasok global. Dari aspek pemerintahan, sejumlah hal seperti tantangan reformasi birokrasi yang belum selesai khususnya dari segi efisiensi birokrasi, kualitas layanan birokrasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat sipil negara (ASN) ataupun pelaksana kebijakan di lapangan.

Target sasaran rasio pajak terus menyusut. Pelemahan harga komoditas sumber daya alam (SDA), ancaman inflasi, hingga prospek penerimaan cukai menjadi faktor yang mendukung moderasi target rasio pajak tahun depan. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, target rasio pajak pada 202 disasar cukup ambisius yakni 10,7%—12,3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Akan tetapi, dalam Perpres No. 52/2023 tentang Rencana Kerja Pemeirntah (RKP) Tahun 2024 yang diundangkan 6 September 2023, rasio pajak tahun depan hanya ditargetkan 10,0%—10,2%. Adapun, dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak yang terbit beberapa waktu lalu, rasio pajak tahun depan diestimasi hanya 8,59%—9,55%. Di sisi lain, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diyakini bakal memacu konsumsi di dalam negeri sehingga bakal mengakselerasi laju produk domestik bruto (PDB). Persoalannya, ada banyak fasilitas pembebasan dalam aktivitas konsumsi masyarakat sehingga gemuknya PDB tidak selalu linier dengan rasio pajak. Dalam kaitan ini, sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan dan otoritas pajak yang dihubungi Bisnis tidak bersedia memberikan tanggapan mengenai tantangan dan peluang dalam memacu rasio pajak pada tahun depan. Namun, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, tak memungkiri aneka kendala di atas menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan negara tahun depan. Terlebih di sektor bea dan cukai yang juga menghadapi kendala. Di antaranya downtrading konsumsi rokok ke golongan yang lebih murah, serta pelarangan ekspor mineral pada Juni 2024. Peluang untuk memacu rasio pajak makin berat lantaran otoritas fiskal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan atas PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan penundaan itu disebabkan oleh penyesuaian jadwal implementasi sistem inti perpajakan alias Coretax Administration System (CTAS). Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyiapkan sistem aplikasi dan melakukan pengujian sistem baru tersebut. Sementara itu, kalangan pemerhati pajak menyarankan pemerintah untuk membuat gebrakan agar rasio pajak dapat menanjak di tengah ketidakpastian ekonomi. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan RPJMN tidak bisa lagi dijadikan tolok ukur mengingat target itu dibuat berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada 2020. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang kunci dari akselerasi rasio pajak ada pada implementasi identitas tunggal wajib pajak.

PT Pertamina Hulu Rokan terus memburu formula dan bahan kimia yang tepat untuk digunakan dalam program chemical enhanced oil recovery di Lapangan Minas, Blok Rokan yang menjadi salah satu komitmen kerja pasti 5 tahun perusahaan saat mengambil alih wilayah kerja tersebut.n Hingga kini formula dan kandungan kimia yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan chemical enhanced oil recovery (EOR) masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pertamina Hulu Rokan sejak mengambil alih Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia pada 9 Agustus 2021. Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Wiko Migantoro mengatakan bahwa perusahaan masih mencari formula dan kandungan kimia yang sesuai dengan teknologi chemical EOR di Blok Rokan. Untuk memuluskan pelaksanaan chemical EOR di Blok Rokan, Wiko juga tetap membuka peluang untuk mengakuisisi formula kimia yang dimiliki Chevron, melalui anak usahanya Chevron Oronite. Selain itu, Pertamina aktif mengembangkan formula kimia yang mirip dengan buatan Chevron Oronite agar bisa segera melaksanakan chemical EOR di Lapangan Minas. Meski masih menghadapi tantangan dari bahan kimia yang akan digunakan, Pertamina Hulu Rokan tetap menargetkan chemical EOR bisa dilakukan pada akhir tahun depan. Artinya, rangkaian studi dan keputusan akhir investasi bisa dirampungkan pada awal 2024. Adapun, Deputi Eksplorasi, Pengebangan, dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Benny Lubiantara mengatakan bahwa rencana pengembangan atau plan of development (PoD) chemical EOR tahap 1 untuk Lapangan Minas akan segera disetujui sebelum tahun berganti. Pelaksanaan chemical EOR dinilai menjadi upaya penting dalam industri hulu migas nasional, karena menjadi salah satu penopang utama long term plan untuk mendukung upaya pencapaian target produksi 1 juta barel minyak per hari (bph), dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030. Metode chemical EOR umumnya diaplikasikan untuk meningkatkan produksi hidrokarbon dari reservoir minyak apabila metode primary recovery dan secondary recovery tidak efisien lagi untuk menguras minyak. Dari sisi keekonomian, investasi yang dikeluarkan oleh KKKS harus sebanding dengan tambahan hasil produksi yang diperoleh dari lapangan tersebut. Apalagi, pelaksanaan EOR memiliki risiko yang tinggi jika diterapkan di lapangan migas yang sudah matang. Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo mengatakan bahwa Pertamina Hulu Rokan berhasil menahan penurunan produksi minyak di level 167.000 barel minyak per hari (bopd). Sementara itu, produksi minyak dari Blok Cepu susut ke angka 140.000 bopd. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total komitmen investasi dari optimasi pengembangan lapangan (OPL) Banyu Urip tembus US$203,5 juta. Adapun, komitmen investasi pengeboran lanjutan itu diperkirakan dapat mengerek tambahan cadangan minyak ExxonMobil Cepu Limited ke level 42,92 juta barel minyak (MMBO). “First oil kalau tidak salah, setelah melakukan pengeboran 2 bulan. Lalu, mulai produksi Agustus tahun depan,” ujarnya. Untuk diketahui, ExxonMobil Cepu Limited berada di urutan pertama ihwal torehan produksi minyak sepanjang semester pertama 2023. Berdasarkan catatan SKK Migas, perusahaan berhasil menghimpun produksi minyak sebesar 165.265 bopd sepanjang paruh pertama tahun ini.

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memang menyimpan potensi ekonomi yang besar guna meningkatkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Akan tetapi, aturan main pemanfaatan teknologi perlu segera disusun guna memitigasi risiko yang ditimbulkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan bahwa potensi nilai ekonomi dari pemanfaatan AI di Indonesia diperkirakan mencapai US$366 miliar atau sekitar Rp5.371 triliun pada 2030. Angka ini setara dengan 40% produk domestik bruto (PDB) Asean.“RI adalah negara yang potensial dalam hal penggunaan AI. Pertama, karena populasi RI terbesar di Asean. Kedua, adopsi teknologi pesat terlihat dari suburnya industri startup,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (5/12).Laporan Access Partnership dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) 2023 menunjukkan bahwa teknologi generatif AI berpotensi menyumbangkan US$243,5 miliar terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi ini setara dengan 18% PDB Asean pada 2022.Oleh karena itu, potensi tersebut menuntut adanya pengelolaan yang baik agar manfaat dari teknologi AI dapat dimaksimalkan dengan mengurangi sebanyak mungkin risiko yang mungkin terjadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memandang bahwa terdapat tiga yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi ini.Pertama, kesalahan analisis dapat mengakibatkan bisa terhadap kelompok tertentu. Kedua, menjadi senjata terotomasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ketiga, memicu maraknya manipulasi audio, gambar, atau video yang menyerupai orang tertentu (deepfake). Dia menilai bahwa pemanfaatan kemampuan pemrograman berbasis AI mesti dilakukan sebagai pendukung aktivitas kerja, serta pengawasan terhadap pengembangan teknologi berbasis pemrograman AI untuk mencegah kejahatan dan penyalahgunaan. Nezar memandang bahwa dari sisi pertanggungjawaban, penggunaan AI wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan data pribadi serta memastikan AI tidak menggantikan eksistensi manusia. Di sisi lain, para pengembang teknologi berbasis AI juga harus memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan yang dilakukan untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan. Sementara itu, Peneliti Elsam Parasurama Pamungkas mengatakan bahwa terdapat sejumlah usulan yang disampaikan terkait dengan penyusunan beleid tentang penggunaan AI a.l penyelenggaraan AI dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mendiskriminasi serta mampu mengurangi risiko atau dampak buruk, terutama terhadap kelompok rentan. Di sisi lain, Director of Government Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi berharap bahwa regulasi yang berlaku di Indonesia juga turut mengadopsi prinsip-prinsip global tentang responsible AI.

Hasil survei berkala Kompas periode Desember 2023 secara umum menunjukkan, pada tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin terjadi sedikit penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Salah satu bidang yang menyumbang penurunan kepuasan adalah ekonomi. Kepuasan di bidang ini pada periode Desember 2023 turun 0,7 % menjadi 60,8 %, dipengaruhi kondisi perekonomian yang sedikit lesu dan berimbas pada hidup sehari-hari. Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan hal itu. Pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya stabil di level 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sejak pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, pada triwulan III tahun 2023 turun menjadi 4,94 %. Nilai tukar rupiah terhadap USD mengalami pelemahan, mendekati Rp 16.000 per USD, sejak akhir tahun lalu dan sekarang bertahan di angka Rp 15.600. Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat sejak 2022 berlanjut hingga sekarang. Hal itu terjadi meski pemerintah berhasil menekan inflasi menjadi kurang dari 3 % (2,86 % secara tahunan) pada November 2023. Pada awal tahun, angkanya masih di kisaran 5 %. Tingkat suku bunga acuan yang memengaruhi dunia usaha terpaksa dinaikkan BI pada Oktober menjadi 6 %.

Ketidakpuasan terhadap kinerja bidang ekonomi diungkapkan lebih besar oleh responden di kota (42 %). Ketidakpuasan meningkat seiring semakin tingginya pendidikan responden. Pada responden lulusan SD, ketidakpuasan 35 %. Pada responden lulusan sekolah menengah, ketidakpuasan 41,6 %, pada responden berpendidikan tinggi, ketidakpuasan 51,1 5. Dalam kondisi ekonomi lesu yang menyebabkan penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi, publik mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Survei Kompas periode ini menunjukkan kepuasan responden terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial naik cukup besar, yakni 3,7 % menjadi 80,1 %. Angka kepuasan bidang ini tertinggi selama pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Kepuasan terhadap kinerja kesejahteraan sosial terbanyak diutarakan responden di perdesaan (82,8 %), terutama dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga bawah. Semakin tinggi status sosial, kian berkurang tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kesejahteraan sosial. Pada kelompok masyarakat kelas bawah, kepuasan terhadap bidang kesejahteraan mencapai 79,8 %. Pada kelas menengah-bawah, 83,5 %. Di kalangan kelas menengah-atas, tingkat kepuasan berkurang menjadi 76,8 %. Angkanya mengecil lagi pada kelompok masyarakat kelas atas, yaitu 63,8 %. (Yoga)

Semakin banyak anak muda terbuka dan sadar akan potensi hutan adatnya. Kaum milenial perlu  terus merawat kelestarian hutan agar kelak dapat mewariskannya ke generasi berikutnya. Di usia yang masih kepala dua, Tulus Sinambela lega mendapatkan pengakuan atas hutan adat mereka. Seumur hidup ia menyaksikan orangtuanya berjuang merebut kembali hutan adat itu dari perusahaan monokultur. Tulus (24) bersama 76 pemuda lain dari Kabupaten Tapanuli Utara, Samosir, Toba, dan Humbang Hasundutan, Sumut, bergabung membentuk organisasi pemuda petani Naposo Pature Bona (NPB). ”Cikal bakalnya karena masih banyak ancaman dari perusahaan, juga dari pemerintah. Kalau enggak dilindungi sama anak muda, ya, hutannya selesai juga,” ungkap anggota Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta itu, Rabu (15/11). Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta di Humbang Hasundutan dua tahun lalu mendapatkan legalitas seluas 4.399 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka bersama lima kelompok masyarakat adat di Sumut bisa mengelola 7.224 hektar.

Lewat organisasi dampingan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), mereka mempelajari potensi hutan. Salah satunya dengan mengurus tanaman kemenyan warisan. Pohon kemenyan merupakan andalan ekonomi keluarganya meski mereka menggarap tanaman kebun lainnya untuk kebutuhan harian. Sejak konflik lahan dengan perusahaan, pohon mereka berkurang, produktivitasnya menurun. Lima tahun menjadi petani, Tulus merasakan penurunan hasil getah bernilai ekspor itu karena faktor iklim. ”Di luar masa panen raya, kami juga rutin ke hutan untuk ambil tahir (sisa getah panen). Tetapi, sehari di hutan paling dapat 2 kg, bahkan satu bakul saja enggak penuh. Padahal, dulu bisa dapat dua-tiga kalinya,” kata Tulus. Harga tahir kemenyan sekitar Rp 100.000 per kg, lebih murah dari getah panen Rp 300.000 per kg. Mereka mulai mencari cara meningkatkan nilai tambah daripada menjualnya langsung. Salah satunya dengan berlatih membuat minyak wangi dari getah kemenyan. Ia juga ingin lebih banyak pemuda yang lebih terbuka dan paham dengan potensi wilayah adat mereka. ”Makanya, NPB itu dibentuk bukan cuma untuk mengelola dan melindungi wilayah adat dan hutannya, tetapi juga mengembangkannya,” ujarnya. (Yoga)

Tiktok, aplikasi milik perusahaan raksasa teknologi China, ByteDance, berencana menyuntikkan investasi lebih dari 1,5 miliar USD atau Rp 23,38 triliun dalam jangka panjang ke Tokopedia sekaligus mengambil alih saham mayoritas aplikasi lokapasar itu. Sekretaris Perusahaan PT Goto GojekTokopediaTbk (Goto), grup perusahaan yang membawahi Tokopedia, RA Koesoemohadiani, seperti dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (11/12) mengatakan, rencana kemitraan strategis Goto melalui PT Tokopedia dimulai dengan konsultasi terlebih dulu dengan pemerintah. Adapun kampanye pertama Tokopedia dan Tiktok dilakukan dalam inisiatif Beli Lokal pada 12 Desember 2023, bersamaan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Bisnis Tokopedia dan Tiktok Shop Indonesia ini akan dikombinasikan di bawah entitas Tokopedia. Tiktok telah berkomitmen untuk memberikan investasi awal dalam bentuk dana tunai dan surat sanggup bayar (promissory notes) serta tambahan pendanaan untuk mendukung modal kerja yang dibutuhkan oleh Tokopedia.

Goto dan Tokopedia telah menandatangani beberapa perjanjian secara terpisah dengan Tiktok. Pertama, perjanjian pembelian aset tertanggal 10 Desember 2023. Aset yang diambil alih oleh Tokopedia berupa kontrak bisnis dan hak eksklusif untuk memiliki serta mengoperasikan Tiktok Shop di Indonesia dari Tiktok dengan nilai pembelian 340 juta USD atau Rp 5,338 triliun. Rencana pembelian asset ini diharapkan dapat diselesaikan pada triwulan pertama 2024. Kedua, perjanjian ambil bagian saham tertanggal 10 Desember 2023, sehubungan dengan rencana investasi Tiktok ke Tokopedia senilai 840 juta USD atau Rp 13,188 triliun. Dana itu digunakan untuk mengambil alih saham lama dan membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh Tokopedia. Pada saat penyelesaian rencana investasi ini, Tokopedia juga akan menerima promissory note dari Tiktok sebesar 1 miliar USD atau Rp 15,7 triliun. Siaran pers bersama Goto dan Tiktok menyatakan, mereka akan berkomitmen untuk memberi manfaatlebih luas kepada para pelaku UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan platform e-dagang dan mendorong penciptaan jutaan lapangan kerja baru dalam lima tahun mendatang, mereka menyatakan 90 % mitra pedagang merupakan UMKM. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong percepatan impor gula dan beras serta berencana memperpanjang persetujuan impor kedua komoditas itu karena harganya masih tinggi. Realisasi impor gula dan beras dinilai belum memadai untuk menurunkan harga secara signifikan. Hal itu mengemuka dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian secara hibrida di Jakarta, Senin (11/12). Rapat rutin yang melibatkan pemangku kepentingan terkait pangan tersebut dihadiri Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, harga rata-rata nasional gula konsumsi dan beras medium pada pekan I Desember 2023 masing-masing Rp 17.200 per kg dan Rp 13.180 per kg. Secara tahunan, harga gula naik 16,98 % dan beras medium 13,96 %. Rerata harga gula konsumsi atau kristal putih itu di atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen Rp 16.000 per kg dan Rp 17.000 per kg. Demikian juga beras medium.

Meskipun sudah turun, harga beras medium cenderung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, semua persetujuan impor (PI) gula mentah dan konsumsi untuk cadangan gula pemerintah telah diterbitkan. Volume gula mentah dan konsumsi yang diizinkan impornya masing-masing 796.000 ton dan 215.800 ton. Akan tetapi, realisasi impor kedua komoditas tersebut masih relatif belum optimal. Per pekan I Desember 2023, impor gula mentah baru terealisasi 79,15 % (630.000 ton), sedangkan gula konsumsi 57,82 % (124.781 ton), lantaran importir kesulitan mengimpor gula yang harganya di pasar internasional masih tinggi. Terkait impor beras, Kemendag telah menerbitkan semua PI sebanyak 3,8 juta ton, dimana 300.000 ton merupakan kuota impor beras carry over tahun lalu, sebanyak 2,5 juta ton kuota impor pada awal tahun ini, dan 1,8 juta ton tambahan kuota impor di tahun ini. Per pekan I Desember 2023 realisasinya baru 2,35 juta ton atau 61,91 %. (Yoga)