Alokasi Capex Telko RI Tertinggi Kedua di Asean
Bising di Udara Seusai Debat
Jalan Panjang Realisasi Investasi
KONSUMSI RUMAH TANGGA Dalam Empat Tahun Terakhir, Biaya Hidup Naik Rp 1 Juta-Rp 1,5 Juta
Konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan
di Indonesia naik Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Hal itu tecermin dari 10 kota
dengan biaya hidup tertinggi. Dalam periode perbandingan survei biaya hidup
(SBH) 2018 dengan SBH 2022, konsumsi rumah tangga Indonesia juga mulai bergeser
dan semakin beragam. Fenomena itu terindikasi dari perubahan sebagian barang/jasa
yang dikonsumsi masyarakat. Hal itu mengemuka dalam acara Sosialisasi Hasil SBH
2022 yang digelar BPS secara hibrida di Jakarta, Selasa (12/12). Survei
dilakukan pada 240.000 rumah tangga dan 847 komoditas di 150 kabupaten/kota.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan,
berdasarkan hasil SBH 2022,terdapat 10 kota
dengan biaya hidup rumah tangga per bulan tertinggi di Indonesia, yaitu DKI
Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang, Bogor, Kendari, Batam,
dan Balikpapan. ”Kota dengan biaya hidup rumah tangga paling tinggi adalah DKI
Jakarta. Biaya hidup di ibu kota Indonesia itu naik Rp 1,43 juta per bulan
menjadi Rp 14,88 juta per bulan pada SBH 2022 dari Rp 13,45 juta per bulan pada
SBH 2018,” katanya.
Berdasarkan SBH 2022, empat komoditas barang/jasa di DKI
Jakarta dengan bobot nilai konsumsi terbesar adalah tarif listrik (6,58 %),
kontrak rumah (5,56 %), bensin (4,86 %), dan sewa rumah (4,34 %). Survei juga menggambarkan
perubahan jumlah dan jenis komoditas barang/jasa dalam empattahun terkakhir. Jumlah
komoditas barang/jasa dalam SBH 2022 bertambah menjadi 847 komoditas dari 835
komoditas pada SBH 2018. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI
Wahyu Agung Nugroho menekankan perlunya mencermati pergerakan pola konsumsi
masyarakat dari barang ke jasa. Hal ini penting mengingat perubahan demografi
Indonesia ke depan lebih banyak didominasi oleh generasi muda. Ia menjelaskan,
pola konsumsi generasi muda cenderung ke jasa ketimbang barang. Mereka juga
memiliki sumber pendanaan yang berbeda karena sudah terbiasa dengan gawai sehingga
bisa mengakses pembiayaan-pembiayan digital seperti teknologi finansial dan
urun dana. (Yoga)
Presiden: Segera Bahas RUU Perampasan Aset
Inggris Fokus Basmi Kemiskinan
Pengelolaan Dana Haji agar Lebih Inovatif
Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan dana haji lebih inovatif. Badan Pengelola Keuangan Haji diminta tidak hanya fokus untuk menambal biaya haji calon jemaah. Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada peserta Rapat Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2023 dan Milad Ke-6 BPKH, Selasa (12/12) di Istana Negara, Jakarta, mengingatkan juga agar pengelolaan keuangan haji tetap mengutamakan kehati-hatian, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, Presiden Jokowi juga berharap BPKH tidak hanya memusatkan perhatian untuk mengisi kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat. ”Tidak hanya fokus untuk menambal biaya haji jemaah, tapi juga memberikan nilai manfaat lebih besar untuk jemaah yang menunggu antrean,” ujarnya.
BPKH juga diharapkan memperbesar kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Sebab, potensi ekonomi syariah, baik keuangan syariah maupun produk halal Indonesia, masih besar. Arahan Presiden Jokowi ini sejalan dengan harapan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Yaqut menyebutkan, pada 2010, nilai manfaat hanya menyumbang 12,91 % dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau setara Rp 4,5 juta. Namun, angka tersebut terus naik hingga mencapai puncaknya pada 2022 dengan 59,21 % atau Rp 57,9 juta. Artinya, pada 2022, jemaah hanya terbebani pembayaran 40,79 % atau Rp 39,9 juta dari total biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat haji, yakni Rp 97,8 juta. Apabila hal ini diteruskan dalam beberapa tahun mendatang, jemaah akan mengalami kenaikan pembayaran biaya haji yang akan meningkat tajam. Ini akibat nilai manfaat sudah tidak dapat lagi menopang BPIH. (Yoga)
Janji untuk UMKM Indonesia
Perdagangan lintas negara membuat produk impor mudah diperoleh
konsumen. Persaingan dengan produk UMKM lokal terbuka. Kesepakatan bisnis
antara Tiktok dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengawali pekan ini. Dalam
keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (11/12) kedua pihak
mengumumkan kemitraan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital
Indonesia, dengan fokus pada pemberdayaan serta perluasan pasar bagi pelaku UMKM
nasional. Indonesia disebut sebagai pasar terbesar kedua Tiktok. Kolaborasi
Tiktok dan Tokopedia akan saling melengkapi. Sekitar 125 juta pengguna aktif
bulanan Tiktok di Indonesia merupakan target konsumen bagi Tokopedia dan GoTo. Bersamaan
dengan Hari Belanja Online Nasional, Selasa (12/12), Tokopedia dan Tiktok meluncurkan kampanye Beli Lokal 12.12. Mendag
Zulkifli Hasan menyampaikan harapannya agar e-dagang membantu pemerintah
meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM Indonesia serta memberi ruang bagi
produk Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2021 ada
67 juta UMKM di Indonesia, yang berkontribusi 61 % terhadap produk domestik
bruto (PDB) Indonesia. Belum semua UMKM menjangkau pasar melalui jejaring digital
secara langsung. Ada yang bergabung dengan lokapasar atau memasarkan produk
melalui pihak ketiga. Ruang bagi produk Indonesia, khususnya karya UMKM, di dalam
ekosistem e-dagang, layak dicatat dengan huruftebal. Di tengah perdagangan
global yang kian masif, suatu produk dapat dengan mudah dan murah melintasi
batas negara. Jika tak dilindungi, produk UMKM Indonesia bisa tersingkir karena
kalah bersaing dari produk impor berharga murah. Ekonomi digital di Indonesia
berpotensi terus berkembang. Data e-Conomy South East Asia yang dirilis Google,
Temasek, dan Bain and Company pada 1 November 2023 menunjukkan, e-dagang merupakan
penopang utama ekonomi digital di Indonesia. Dari gross merchandise value (GMV)
ekonomi digital di Indonesia senilai 76 miliar USD pada 2022, sebesar 58 miliar
USD di antaranya dari e-dagang. (Yoga)
Subsidi Mulai Bidik Rumah Susun
Hingga pertengahan 2023, Badan Pengelola Tabungan Perumahan
Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sebanyak 229.000 unit senilai Rp 26,32 triliun. Subsidi untuk
perumahan itu nantinya tidak hanya menyasar rumah tapak, tetapi juga rumah susun.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto, menyatakan, penyaluran dana fasilitas
likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah memenuhi target tahun 2023 sesuai
komitmen Kemenkeu. Penyaluran 229.000 rumah bersubsidi itu meliputi 228.914
rumah tapak senilai Rp 26,31 triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp 11,94
miliar.
”BP Tapera berharap ke depan semakin banyak bank penyalur
yang berkomitmen menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak, tetapi
juga rumah susun,” ujarnya, Selasa (12/12) dalam keterangan pers. Penyaluran
dana FLPP tahun 2023 melibatkan 40 bank penyalur. Penyaluran tertinggi
dilakukan Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 126.269 unit diikuti BTN Syariah
35.205 unit, BRI 22.076 unit, dan BNI 14.193 unit. Sepuluh bank penyalur
tertinggi menyalurkan 95,63 % dari dana FLPP, sedangkan 30 bank penyalur lain
sejumlah 4,37 %. Program rumah bersubsidi, mencakup pembebasan PPN, kredit
pemilikan rumah dengan suku bunga tetap (fixed rate) berjangka waktu hingga 20 tahun,
keringanan uang muka, dan bebas premi asuransi. (Yoga)









