PT PP Tbk (PTPP) menyiapkan sejumlah agenda bisnis di tahun depan. Emiten konstruksi pelat merah ini menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) hingga Rp 1,5 triliun pada 2024 mendatang. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTPP Agus Purbianto mengatakan, dana capex tersebut akan diperoleh melalui obligasi yang akan diterbitkan pada April atau Mei 2024. Selain untuk capex, hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kembali utang atau refinancing. Direktur Strategi Korporasi dan HCM PTPP, Sinur Linda Gustina, memaparkan, belanja modal di tahun depan kemungkinan besar tidak akan digunakan untuk investasi proyek baru. "Kami hanya melanjutkan beberapa proyek yang sudah berlangsung. Kalau yang baru tidak ada," ujarnya dalam konferensi pers usai RUPSLB di Jakarta, Rabu (13/12). PTPP juga masih berencana untuk melepas aset atau divestasi dan membidik perolehan dana Rp 1,4 triliun pada tahun ini. Divestasi anak usaha nilainya ditargetkan hampir Rp 1 triliun dan divestasi aset terafiliasi senilai Rp 450 miliar. "Kami harapkan selesai tahun ini," ungkapnya. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei mengatakan, kinerja PTPP dapat terdorong oleh proyek baru dan rencana divestasi aset. Sementara itu, Technical Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora mengatakan, prospek PTPP akan baik tahun depan jika presiden terpilih akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Karena masih ada ketidakpastian, Andhika menyarankan wait and see dahulu untuk saham PTPP.

Jelang akhir tahun, konsumsi masyarakat meningkat. Permintaan pembiayaan pada sejumlah fintech peer to peer (P2P) lending juga ikut meningkat. Apalagi, ada beberapa momentum belanja bagi konsumen jelang akhir tahun, termasuk hari belanja nasional (harbolnas) dan libur natal hingga tahun baru. Momen ini biasanya mengerek permintaan kebutuhan dana. PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menyebut, bagi AdaKami harbolnas tidak membawa dampak besar. Tapi Brand Manager AdaKami Jonathan Kriss berujar, biasanya permintaan pembiayaan naik untuk libur akhir tahun. "Tren penyaluran di AdaKami juga meningkat pada periode Ramadan," ujar dia, kemarin. Hingga November 2023, AdaKami telah menyalurkan pembiayaan Rp 12,7 triliun.  Menurut Jonathan jumlah tersebut telah sesuai dengan target yang diincar di 2023. Sementara Maucash menyebut permintaan pembiayaan saat akhir tahun, termasuk di harbolnas, kerap meningkat. Menurut Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan, permintaan tidak hanya di segmen konsumtif tapi juga produktif. Indra bilang, peningkatan belanja online ini meningkatkan omzet sehingga sektor produktif juga memperbesar kapasitas usaha. PT Sahabat Mikro Fintek (SAMIR) juga sepakat mengatakan permintaan pembiayaan akan tumbuh. Ini sejalan dengan kebutuhan dana tunai masyarakat. Public & Government Relation Samir Balqis menyebut, kenaikan signifikan penyaluran terjadi didorong permintaan produk dana tunai (cash loan) yang baru diluncurkan Samir pada Juli 2022.

Menjelang pergantian warsa, pemerintah makin royal memberikan diskon pajak kepada dunia usaha. Setelah memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti, kini giliran diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disajikan kepada pelaku usaha. Diskon pajak pun cukup besar, yakni mencapai maksimal 75% dan 100% bergantung pada profil dari wajib pajak. Sektor penerima fasilitas itu pun makin beragam dibandingkan dengan sebelumnya. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 129/2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diundangkan 30 November 2023, pemerintah menetapkan lima lini bisnis yang berhak mengajukan diskon. Kelimanya yaitu perkebunan, perhutanan yang menyangkut hutan alam dan hutan tanaman, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, serta pertambangan mineral atau batu bara. Di luar itu, sektor lain yang bisa mendapatkan diskon adalah lini usaha selain perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan yang terdapat hasil produksi. Ada pula faktor bencana alam dan peristiwa luar biasa nonalam yang juga dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan diskon PBB tersebut. Jika dicermati, pemberian diskon untuk sektor-sektor strategis itu memang cukup krusial lantaran daya dorongnya yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Sektor kehutanan misalnya, distribusi terhadap PDB mencapai 13%, sedangkan pertambangan di angka 10%. Dengan demikian, diskon pajak itu digadang-gadang dapat menjaga laju ekonomi tetap tinggi. Akan tetapi dalam kaitan dengan fiskal, beberapa sektor itu tidak secara maksimal berkontribusi pada penerimaan pajak, yang salah satunya disebabkan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final. Tercatat hanya pertambangan yang memberikan sumbangsih lumayan terhadap penerimaan pajak yakni 10% per Oktober 2023. Namun, sektor ini amat bergantung pada harga komoditas di pasar global. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, pun mengapresiasi pemerintah atas terbitnya regulasi baru tersebut. Menurutnya, beleid itu menunjukkan bahwa pemangku kebijakan telah memiliki mitigasi risiko tatkala terjadi guncangan di luar dugaan sehingga mengancam arah panah ekonomi nasional. Sementara itu, kalangan ekonom dan pemerhati pajak memandang insentif ini tidak akan memberikan efek signifikan terhadap porsi belanja perpajakan. Justru, hal ini berpeluang memacu ekonomi karena kontribusi sektor penerima yang besar terhadap PDB. Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, efek ke ruang fiskal pun relatif terbatas. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan pemerintah memang perlu memberikan dukungan fiskal kepada dunia usaha untuk memacu ekonomi.

Soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, Bank Dunia rupanya tak seoptimistis Pemerintah RI. Teranyar, Bank Dunia meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di angka 4,9%.Angka itu masih berada di bawah target pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni, sebesar 5,2%.Menurut Bank Dunia, risiko eksternal akan lebih menantang, utamanya pada kinerja perdagangan serta tekanan pembiayaan global. Hal itu tak lepas kondisi higher for longer suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.Belajar dari pengalaman, rezim suku bunga tinggi The Fed, lazimnya akan menekan pasar keuangan negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.Alhasil, beragam langkah antisipasi semestinya diterapkan dari sekarang, agar ekonomi tak kalang kabut diterjang berbagai tekanan. Tentu saja, insentif tersebut diharapkan dapat memompa kinerja dunia usaha, yang pada gilirannya bakal ikut mendongkrak ekonomi nasional.Oktober lalu, pemerintah mengumumkan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) ke sektor properti.Kebijakan itu berlaku untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar, di mana PPN DTP 100% sampai Juni 2024. Adapun, mulai Juni sampai Desember 2024, PPN DTP tetap diterapkan, tetapi hanya 50%. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta. Insentif yang bertebaran memang amat mungkin mendongkrak geliat sektor usaha yang menerimanya. Hal itu nyata terjadi manakala pemerintah mengobral insentif fiskal untuk sejumlah sektor industri guna memacu aktivitas bisnis pascapandemi Covid-19.Contohnya saat insentif diberikan ke sektor properti pada 2021 dan 2022. Kala itu penjualan properti melejit dan turut menyokong pemulihan sektor ini. Kendati demikian, insentif tak bisa menjadi satu-satunya cara untuk mendongkrak kinerja dunia usaha. Terlebih pemberian insentif juga lazim dibarengi dengan penurunan penerimaan negara dari setoran pajak.Bahkan, sebagian penerima keringanan PBB tersebut, selama ini dikenakan pajak penghasilan final, yang berarti penerimaan negara sukar bertambah berlipat-lipat.

Investor menantikan keseriusan pemerintah terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan agar merasa aman dalam menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar untuk membangun pembangkit listrik berbasis tenaga angin dan surya di Tanah Air.Dalam laporan bertajuk Understanding Barriers to Financing Solar and Wind Energy Project in Asia yang disusun oleh Ernst & Young diketahui bahwa banyak calon investor energi baru terbarukan (EBT) yang merasa bahwa pembuat kebijakan di Indonesia masih kurang serius mendukung pengembangan energi bersih.Gilles Pascual, Energy Transition and Climate Partner Ernst & Young Singapura mengatakan, harga listrik dari EBT bakal lebih kompetitif apabila Pemerintah Indonesia menyelesaikan berbagai hambatan struktural di sisi kebijakan, dan menyediakan lebih banyak proyek energi bersih di dalam negeri. Padahal, laporan Net Zero Pathways International Energy Agency menyebut Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas tenaga surya dan angin hingga tiga kali lipat pada 2030.Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan ebragam regulasi yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air.

Proses divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) terus bergulir menjadi ‘bola panas’, meski sudah ada head of agreement mengenai proses tersebut, dan ditargetkan bisa rampung pada tahun depan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendesak agar PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID sebagai pihak yang akan melakukan akuisisi 14% saham INCO mendapatkan harga yang lebih murah.Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah bakal mengambil sebagian konsesi perusahaan, apabila INCO tetap mematok harga yang dinilai kemahalan untuk proses divestasi tersebut. Terlebih, proses divestasi itu juga merupakan salah satu syarat agar perusahaan mendapatkan perpanjangan izin untuk bisa terus beroperasi di Indonesia.“Masalah valuasi [saham INCO] saya bertahan, dan kalau angkanya tidak ketemu, maka direlinquish saja, toh ada beberapa yang tidak perform dari Vale Indonesia,” katanya, Rabu (13/12). Hanya saja, lewat pengajuan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), INCO mengganti komitmen tersebut menjadi pembangunan pabrik high pressure acid leaching (HPAL) kapasitas produksi kurang lebih 60.000 mixed hydroxide precipitate (MHP).Pergeseran fokus investasi pada proyek Sorowako itu sudah disampaikan INCO kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai tahapan konversi KK INCO menjadi IUPK. Arifin pun menyetujui proposal tersebut melalui pengesahan rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) pada 10 April 2023.INCO juga diketahui telah resmi mengajukan permohonan IUPK ke Kementerian ESDM pada 17 April 2023. Proses divestasi 14% saham INCO kepada MIND ID sendiri sebenarnya ditargetkan rampung pada 2024 bergantung kepada kondisi penutupan yang lazim. Setelah itu, MIND ID akan menjadi pengendali INCO dengan kepemilikan saham 34%.Adapun, Vale Canada Limited selaku anak usaha Vale Base Metals Limited akan menggenggam sekitar 33,9% saham INCO, sedangkan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd mengempit 11,5% saham perusahaan. Sementara itu, Menteri ESDM Arifin tasrif memastikan MIND ID bakal memiliki kendali yang kuat dalam struktur baru INCO setelah proses divestasi rampung. Dalam kesempatan terpisah, INCO berencana untuk mempertahankan jumlah produksi nikelnya sebesar 70.800 ton nikel matte pada tahun depan.Chief Financial Offi cer Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan, untuk produksi nikel pada 2024, perseroan akan tetap mempertahankan jumlah produksi setara dengan tahun ini. Penyebab utama mandeknya produksi nikel INCO adalah pemeliharaan alat produksi yang memakan waktu lama. Bernardus menambahkan, alasan kedua adalah perusahaan akan berupaya mempertahankan kualitas nikel yang diproduksi. Dengan begitu, target tahun depan ditetapkan tidak jauh berbeda dengan hasil 2023.Menurutnya, pemeliharaan alat adalah salah satu kunci perseroan bisa tetap menjaga kualitas dan efi siensi produksi. Pasalnya dengan alat-alat produksi yang mumpuni.

JAKARTA,ID-Landskap industri e-commerce Indonesia berubah drastis begitu TikTok dan PT Goto Gojek Tokepedia Tbk (Goto) bersepakat kongsi di Tokopedia. Pascatransaksi ini, Tokopedia bakal menjadi penguasa baru pasar e-commerce nasional dengan pangsa pasar 50-60%, menggusur Shopee di posisi puncak.  Dengan estimasi pasar e-commerce 2024 menembus Rp1.000 triliun, Tokopedia bakal meraup pasar Rp500-600 triliun. Tokopedia bisa memomenetasi kue pasar sebesar itu dengan menerapkan take rate. Sejalan dengan itu Goto diprediksi mendapatkan tambahan EBITDA US$ 40 juta dari Tokopedia, Namun, gross merchandise  value (GMV) Tokopedia akan didekonsolidasi dari Goto. Awal pekan ini, Goto dan TikTok mengumumkan tiga kesepakatan penting. Pertama, Tokopedia akan membeli kontrak bisnis dan hak eksklusif untuk memiliki dan mengoperasikan TikTok Shop dari TikTok senilai US$ 340 Juta. Tokopedia akan mendirikan perusahaan baru untuk mengoperasikan TikTok Shop. Rencana ini diharapkan selesai kuartal I-2024. (Yetede)

JAKARTA,ID-Menjaga stabilitas harga beras domestik menjadi prioritas pemerintah pada 2024, salah satunya melalui instrumen penyaluran bantuan pangan beras  (BPB) hingga Juni. Stabilitas harga beras tersebut tidak hanya  penting untuk menyikapi peluang lonjakan harga akibat panen raya padi yang mundur 1-2  bulan dari biasanya Maret-April, tapi demi juga meminimalkan munculnya potensi gejolak sosial pada periode pemilu tahun depan. Beras merupakan komoditas pangan utama dan strategis. Berdasarkan data susenas Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, sebanyak 98,52% penduduk Indonesia pada 2022 menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Di sisi lain, merujuk Survei Pertanian Antarsensus 2018, mayoritas usaha rumah tangga pertanian di Tanah Air berada di sektor pertanian padi. Artinya, beras bagi Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, fluktuasi harga pada beras akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan masyarakat. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis kinerja tahun depan bakal tumbuh positif melanjutkan perbaikan  tahun ini. Terutama dari sisi profitabilitas yang diharapkan tumbuh dua digit pada 2024 yakni sekitar 10% secara tahunan (year on year/yoy). Merujuk data presentasi perseroan, bank yang fokus pada segmen perumahan ini memproyeksikan pertumbuhan laba bersih sepanjang 2023 sekitar 8% dibandingkan pencapaian 2022. Pada September 2023, laba bersih BTN sebesar Rp 2,31 triliun, tumbuh 1,67% (yoy). Di sisi kredit, pada kuartal III-2023 tumbuh 9,87% (yoy) dengan target 10-11% yoy sepanjang 2023. "Laba (2024) naik 10% dulu deh,  kita lihat kondisi dari 2023 ke 2024 dengan growth bisnis kredit 10-12%, ekspektasi enggak jauh dari laba," kata Direktur keuangan BTN Nofry Rony Poetra kepada Investor Daily. Salah satu strategi bank bersandi BBTN ini dalam meningkatkan profitabilitas adalah dari sisi penyaluran kredit. (Yetede)

JAKARTA,ID- Pemerintah optimistis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjadi destinasi dari investasi besar dunia. Dalam perkembangan yang terjadi KEK menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, ditunjuk dengan berbagai pencapaian KEK mulai dari penerapan hilirisasi, realisasi investasi, hingga  penambahan jumlah pelaku usaha dan penerapan tenaga kerja yang signifikan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Plt Sekretrais Jenderal Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso mengatakan, 20 KEK yang beroperasi sudah  memberikan kontribusi dengan capaian investai secara kumulatif hingga kuartal ke IV-2023 sebesar Rp 167,2 triliun, dan membuka lapangan kerja sebanyak 113.038 orang secara kumulatif. "Dengan menguatkan kebijakan yang berlaku KEK yang menghadirkan kepastian kejelasan, dan kemudahan implementasi kebijakan, diharapkan bisa  meningkatkan kualitas iklim invetasi di KEK dan mendorong semakin banyaknya investor yang masuk ke KEK Indonesia, terutama penanaman modal asing," Jelas Susiwijono. (Yetede)