Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan dana haji lebih inovatif. Badan Pengelola Keuangan Haji diminta tidak hanya fokus untuk menambal biaya haji calon jemaah. Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada peserta Rapat Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2023 dan Milad Ke-6 BPKH, Selasa (12/12) di Istana Negara, Jakarta, mengingatkan juga agar pengelolaan keuangan haji tetap mengutamakan kehati-hatian, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, Presiden Jokowi juga berharap BPKH tidak hanya memusatkan perhatian untuk mengisi kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat. ”Tidak hanya fokus untuk menambal biaya haji jemaah, tapi juga memberikan nilai manfaat lebih besar untuk jemaah yang menunggu antrean,” ujarnya.

BPKH juga diharapkan memperbesar kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Sebab, potensi ekonomi syariah, baik keuangan syariah maupun produk halal Indonesia, masih besar.  Arahan Presiden Jokowi ini sejalan dengan harapan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Yaqut menyebutkan, pada 2010, nilai manfaat hanya menyumbang 12,91 % dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau setara Rp 4,5 juta. Namun, angka tersebut terus naik hingga mencapai puncaknya pada 2022 dengan 59,21 % atau Rp 57,9 juta. Artinya, pada 2022, jemaah hanya terbebani pembayaran 40,79 % atau Rp 39,9 juta dari total biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat haji, yakni Rp 97,8 juta. Apabila hal ini diteruskan dalam  beberapa tahun mendatang, jemaah akan mengalami kenaikan pembayaran biaya haji yang akan meningkat tajam. Ini akibat nilai manfaat sudah tidak dapat lagi menopang BPIH. (Yoga)

Perdagangan lintas negara membuat produk impor mudah diperoleh konsumen. Persaingan dengan produk UMKM lokal terbuka. Kesepakatan bisnis antara Tiktok dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengawali pekan ini. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (11/12) kedua pihak mengumumkan kemitraan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, dengan fokus pada pemberdayaan serta perluasan pasar bagi pelaku UMKM nasional. Indonesia disebut sebagai pasar terbesar kedua Tiktok. Kolaborasi Tiktok dan Tokopedia akan saling melengkapi. Sekitar 125 juta pengguna aktif bulanan Tiktok di Indonesia merupakan target konsumen bagi Tokopedia dan GoTo. Bersamaan dengan Hari Belanja Online Nasional, Selasa (12/12), Tokopedia dan Tiktok  meluncurkan kampanye Beli Lokal 12.12. Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan harapannya agar e-dagang membantu pemerintah meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM Indonesia serta memberi ruang bagi produk Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2021 ada 67 juta UMKM di Indonesia, yang berkontribusi 61 % terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Belum semua UMKM menjangkau pasar melalui jejaring digital secara langsung. Ada yang bergabung dengan lokapasar atau memasarkan produk melalui pihak ketiga. Ruang bagi produk Indonesia, khususnya karya UMKM, di dalam ekosistem e-dagang, layak dicatat dengan huruftebal. Di tengah perdagangan global yang kian masif, suatu produk dapat dengan mudah dan murah melintasi batas negara. Jika tak dilindungi, produk UMKM Indonesia bisa tersingkir karena kalah bersaing dari produk impor berharga murah. Ekonomi digital di Indonesia berpotensi terus berkembang. Data e-Conomy South East Asia yang dirilis Google, Temasek, dan Bain and Company pada 1 November 2023 menunjukkan, e-dagang merupakan penopang utama ekonomi digital di Indonesia. Dari gross merchandise value (GMV) ekonomi digital di Indonesia senilai 76 miliar USD pada 2022, sebesar 58 miliar USD di antaranya dari e-dagang. (Yoga)

Hingga pertengahan 2023, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 229.000 unit senilai Rp 26,32 triliun. Subsidi untuk perumahan itu nantinya tidak hanya menyasar rumah tapak, tetapi juga rumah susun. Komisioner BP Tapera Adi Setianto, menyatakan, penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah memenuhi target tahun 2023 sesuai komitmen Kemenkeu. Penyaluran 229.000 rumah bersubsidi itu meliputi 228.914 rumah tapak senilai Rp 26,31 triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp 11,94 miliar.

”BP Tapera berharap ke depan semakin banyak bank penyalur yang berkomitmen menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak, tetapi juga rumah susun,” ujarnya, Selasa (12/12) dalam keterangan pers. Penyaluran dana FLPP tahun 2023 melibatkan 40 bank penyalur. Penyaluran tertinggi dilakukan Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 126.269 unit diikuti BTN Syariah 35.205 unit, BRI 22.076 unit, dan BNI 14.193 unit. Sepuluh bank penyalur tertinggi menyalurkan 95,63 % dari dana FLPP, sedangkan 30 bank penyalur lain sejumlah 4,37 %. Program rumah bersubsidi, mencakup pembebasan PPN, kredit pemilikan rumah dengan suku bunga tetap (fixed rate) berjangka waktu hingga 20 tahun, keringanan uang muka, dan bebas premi asuransi. (Yoga)

Kasus tertahannya ratusan kontainer barang milik pekerja migran Indonesia atau PMI ditengarai karena keterlambatan perusahaan jasa titipan atau jastip dalam memproses barang kiriman yang masuk. Perusahaan jastip terkait berupaya bergerak lebih cepat dengan cara menambah jumlah pegawai yang bertugas hingga menambah waktu kerja alias lembur. Kemenkeu mencatat, saat ini ada 13 perusahaan jastip di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, dan lima perusahaan jastip di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jateng, yang masih harus merampungkan urusan administrasi barang kiriman PMI tersebut. Perusahaan jastip di kedua pelabuhan itu perlu memproses 102 kontainer berisi barang kiriman milik PMI.

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Selasa (12/12) di Jakarta, menegaskan, barang-barang milik PMI itu masih dalam kewenangan perusahaan jastip. Sampai sekarang, masih ada beberapa perusahaan jastip yang belum melengkapi dokumen perjanjian pengiriman barang atau consignment note (CN) yang memang diwajibkan untuk setiap pengiriman barang dari luar negeri. Keterlambatan perusahaan jastip dalam memproses barang-barang kiriman PMI baru-baru ini disebabkan adanya perubahan aturan proses administrasi. Dengan munculnya aturan terbaru, yakni PMK No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, urusan dokumentasi barang kiriman dari luar negeri harus dilakukan secara mendetail per item barang. (Yoga)

Guna memperkuat pelindungan konsumen, OJK berkomitmen memberantas investasi ilegal dan aktivitas keuangan ilegal lainnya. Selain itu, OJK juga menargetkan peningkatan sekaligus memperkecil gap antara literasi dan inklusi keuangan. Komitmen dan langkah OJK tersebut merupakan bagian dari Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PPEK) Tahun 2023-2027 yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (12/12). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, Peta Jalan PPEK memiliki empat pilar, yakni peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pengawasan market conduct, pelindungan masyarakat, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal.

”Kami tentu saja menargetkan untuk menutup semua aktivitas keuangan ilegal. Jadi, targetnya, jangan sampai yang sudah ditutup itu muncul lagi dalam bentuk lain,” katanya saat peluncuran peta jalan tersebut. Sebagaimana diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mereka yang terbukti melakukan aktivitas keuangan ilegal dapat dijerat hukuman pidana hingga 10 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 1 triliun. Di sisi lain, OJK turut melakukan upaya penindakan dengan menutup situs terkait, bahkan memblokir nomor rekening dan nomor Whatsapp yang terindikasi dalam aktivitas keuangan ilegal. Sejak awal tahun hingga 30 November 2023, OJK bersama Satgas Pasti yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga telah menghentikan 1.641 entitas keuangan ilegal, antara lain investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, dan gadai ilegal. (Yoga)

Peradaban kemenyan hidup berabad-abad di Tanah Batak. Dalam jalan sunyi menjaga hutan, masyarakat adat menghasilkan triliunan rupiah. Semerbak kemenyan menyebar ke seluruh dunia. Kaum bapak dan pria dewasa Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, pergi ke hutan kemenyan sejak Senin (13/12). Bahkan, ada yang sudah hampir dua pekan belum pulang. November merupakan awal musim panen kemenyan di kawasan itu. Menjelang sore, Tulus Fransiskus Sinambela (24) pulang membawa bakul berisi kemenyan yang baru dipanen. ”Baru dua malam saya sudah pulang karena sudah dapat hasil kemenyan,” katanya. Tulus adalah generasi muda masyarakat adat yang konsisten melanjutkan peradaban kemenyan (marhaminjon). Mereka mewarisinya dari leluhur yang hidup dalam wilayah dan hukum masyarakat adat yang membentuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat. Hampir semua aspek kehidupan mereka dipengaruhi kemenyan.

Kemenyan membawa kemakmuran bagi petaninya. Dengan harga kemenyan kualitas 1 Rp 300.000 per kg, petani bisa mendapatkan Rp 45 juta saat musim panen, yang digunakan untuk membayar uang sekolah dan uang kuliah anak petani yang umumnya bersekolah di kota. Peneliti BRIN di Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Aswandi mengatakan, peradaban kemenyan berjalan berabad-abad di hutan adat kawasan Danau Toba. Perdagangan kemenyan dan kapur barus di Pelabuhan Barus, pantai barat Sumut, bahkan sudah tercatat lebih dari 1.000 tahun lalu. Menurut data Dinas Peternakan dan Perkebunan Sumut, produksi kemenyan pada 2021 mencapai 8.845 ton dengan luas 23.172 hektar. Produksinya pernah mencapai 11.000 ton. Dengan harga Rp 300.000 di tingkat petani, nilai ekonomi yang beredar di petani Rp 2,65 triliun. Kemenyan dikenal sebagai benzoin di perdagangan dunia. Benzoin digunakan untuk bahan obat, pengawet makanan, kosmetik, dan parfum. Harga 1 liter minyak benzoin mencapai Rp 5 juta. Biaya produksi 1 liter minyak benzoin hanya Rp 400.000. ”Produksinya bisa dibuat di tingkat petani dengan skala UMKM. Dengan hilirisasi ini, nilai tambah yang didapat bisa berkali lipat,” kata Aswandi. (Yoga)

JAKARTA,ID-Ketiga calon presiden (capres) yang akan terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang sepakat perlu dilakukannya pemiskinan koruptor melalui pengesahan RUU tentang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Langkah ini dinilai menjadi salah cara ampuh  untuk memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air yang masih tetap marak meski telah banyak koruptor yang dipenjarakan, termasuk pejabat tinggi hingga level menteri. Hal tersebut mengemuka dalam dalam debat perdana pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang digelar oleh KPU di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat kali ini mengangkat tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. Selanjutnya masih akan digelar empat debat lagi, baik capres maupun cawapres, dengan tema yang berbeda-beda. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sektor teknolgi informasi dan komunikasi (TIK/infokom) selalu tumbuh tinggi sejak 2018 hingga per September 2023 berkisar 6,81-10,41%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (PBS). Pertumbuhan  itu melampaui rata-rata  pertumbuhan produk domestik bruto  (PDB) nasional yang berkisar 4-5% pada periode tersebut. Ketika pandemi Covid-19 mencapai puncaknya melamda Tanah Air tahun 2021, sektor TIK sempat melambung sangat tinggi hingga 10,41% karena terjadi peningkatan lonjakan kebutuhan layanan telekomunikasi dan yang paling moncer di antara sektor yang ada. Pada 2023-2027, industri ini pun tetap diproyeksikan masih tumbuh positif rata-rata minimal 6% setiap tahun ditopang oleh sejumlah strategi dan inovasi para penyelenggara industrinya. (Yetede)