Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terberkati dengan kekayaan alam yang luar biasa. Pulau itu memiliki tanah dengan kandungan nikel yang tinggi. Komoditas yang begitu bernilai saat ini. Tak terbayang dalam benak Fandi Noferdi Padapak (33) di kawasan Salam Kawasi, Rabu (29/11), warga Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Halmahera Selatan, bahwa wilayah tempatnya tinggal akan menjadi salah satu sentra nikel. Di pulau seluas 2.500 kilometer persegi itu, jutaan metrik ton tanah yang terkandung nikel dikeruk serta diproses lebih lanjut menjadi baja nirkarat (stainless steel) dan bahan baku baterai. Kawasan yang berlokasi 5 km dari pusat industri pertambangan nikel Harita Nickel, dinamai Salam Kawasi atau kependekan dari Bersama Belajar pada Alam Kawasi, yang juga bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Harita Nickel, satu dari beberapa perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Pulau Obi. Menurut data Kementerian ESDM, sumber daya nikel di Indonesia 17,3 miliar ton dengan cadangan 5 miliar ton. Produksi tahun 2022 mencapai 106,3 juta ton bijih nikel, 516.700 ton feronikel, dan 76.000 nikel matte. Industri nikel yang telah dijalankan Indonesia ialah baja nirkarat dan baterai ion litium.

Smelter hidrometalurgi pertama di Indonesia berada di Pulau Obi oleh Harita Nickel yang berproduksi pada 2021. Rico Wirdy Albert, Head of Technical Support Harita Group Smelter, mengatakan, setiap tahun Harita menghasilkan sedikitnya 1,4 juta ton FeNi, 365.000 ton MHP, 120.000 ton nikel sulfat, dan 30.000 ton kobal sulfat. Deputy Head Nickel Sulfate and Acid Plant HPL Roy Martua Sigiro menjelaskan, produksi saat ini ialah 340 ton nikel sulfat per hari dan 70 ton kobal sulfat per hari. ”Dalam setahun, kami harapkan nantinya produksi mencapai 160.000 ton nikel sulfat dan 32.000 ton kobal sulfat. Itu baru tahap satu dan kami optimalisasi dulu. Nanti, tahap dua, produksi akan ditingkatkan,” kata Roy. Ekspansi bisnis Harita Nickel menjadi gambaran besarnya potensi nikel di Pulau Obi. Angka itu belum termasuk produksi perusahaan pemegang IUP lain di pulau berjarak 240 km dari Ternate itu. Nikel, harta karun Obi, kini dimanfaatkan untuk energi terbarukan. Kepala Urusan Kesejahteraan Pemerintah Desa Kawasi Bambang Bakir mengatakan, sebelumnya, warga Obi tidak tahu-menahu tentang kekayaan alam tersebut. Barulah saat dimulai eksploitasi pertambangan nikel, mereka menyadari bahwa Pulau Obi ternyata menyimpan harta karun yang kini sangat dibutuhkan dunia. (Yoga)

Bukan hanya bagi Indonesia, tahun 2024 menjadi tahun politik global. Berdasarkan riset JP Morgan yang dirilis baru-baru ini, ada 27 negara yang menggelar pemilihan umum (pemilu) pada tahun depan. Pesta demokrasi ini bakal mempengaruhi psikologis pasar, karena tingkat ketidakpastian yang tinggi. Para pelaku pasar dan emiten lebih berhati-hati dan menahan diri untuk berekspansi. JP Morgan menyematkan peringkat overweight terhadap pasar Indonesia. Perusahaan jasa keuangan dari Amerika Serikat (AS)  memproyeksikan indeks MSCI Indonesia bisa naik 6% di tahun 2024. Tak hanya JP Morgan, Maybank Sekuritas juga memasang target yang optimistis pada pasar saham Indonesia. Hal ini didukung beberapa faktor makro dalam negeri yang dinilai kondusif. Pertama, pertumbuhan PDB Indonesia akan kuat tahun depan. Kedua, inflasi domestik masih bisa dijaga dengan baik. Ketiga, gelontoran belanja pemerintah akan mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal III-2023 hingga kuartal I-2024. Head of Research Maybank Sekuritas, Jeffrosenberg Chen Lim menyarankan investor berhati-hati di semester I-2024. Terlebih pasar berpotensi bearish akibat perlambatan ekonomi global. Direktur Utama Kiwoom Sekuritas, Chang-kun Shin menilai, investor wait and see selama kampanye. Namun usai pemilihan presiden bursa saham berpotensi berfluktuasi. "Investor menunggu hingga presiden terpilih," katanya, Rabu (13/12). Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Robertus Hardy memperkirakan, masih ada potensi peningkatan volatilitas IHSG di sisa 2023 hingga semester I-2024. Sepanjang 2023  hingga kemarin investor asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp 16,7 triliun. Maybank Sekuritas memproyeksi, IHSG bisa tembus level 8.000. Dengan catatan, pemilu berjalan lancar dan presiden terpilih bisa menjaga lingkungan yang kondusif bagi investor. Untuk separuh pertama tahun depan, Maybank Sekuritas melihat MYOR dan HMSP bisa menjadi pilihan. Jika bank sentral menunjukkan sikap dovish, BSDE, CTRA, PWON dan SMRA bisa dilirik. Pada separuh kedua 2024, ada peluang permintaan logam efek pemulihan ekonomi China, berimbas ke MDKA dan INCO.

Kebijakan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai telah berlaku. Pemerintah bisa memperoleh penerimaan negara dari kebijakan itu. Kebijakan penghentian penyidikan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54/2023 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dan berlaku sejak 22 November 2023. Pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri atau pejabat, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan, PP 54/2023 merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari tinjauan yang dilakukan Bea Cukai, aspek penerimaan menjadi salah satu pertimbangan untuk mengajukan ultimum remedium (UR) di bidang cukai. Askolani menekankan, keputusan diberikannya ultimum remedium masih ditentukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara Ditjen Bea Cukai hanya memberikan usulan. "Usulan disampaikan Kemenkeu kepada Kejaksaan Agung, yang nanti akan menetapkan, apakah disetujui atau tidak, usulan UR tersebut," ujar Askolani belum lama ini. Namun, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto membantah lahirnya PP tersebut lantaran penerimaan cukai yang mulai merosot. Melainkan, untuk menerapkan hukum yang lebih efektif dan efisien. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, asas ultimum remedium di pidana cukai tidak tepat. Jika pidana cukai menggunakan ultimum remedium, maka ditakutkan tidak memberi efek jera.

Tren energi bersih  memicu para penambang nikel semakin bergairah. Misalnya PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) membuka opsi  mengakuisisi tambang nikel lain. Akuisisi ini untuk menambah cadangan nickel ore perusahaan tersebut. Lukito Gozali, Hubungan Investor NCKL menyebutkan, ada sejumlah pertimbangan NCKL mengakuisisi tambang nikel. Seperti harga dan kandungan nikel yang ada dalam tambang tersebut. Saat ini, emiten terafiliasi Grup Harita tersebut memiliki lima konsesi tambang. Lukito menyebut, ada satu tambang lagi yang sedang dalam proses untuk masuk ke daftar konsesi milik NCKL. Pada akhir November 2023, NCKL mengakuisisi 99% saham PT Gane Tambang Sentosa. Ini adalah perusahaan tambang nikel yang berlokasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Akuisisi sebesar Rp 7,9 miliar ini akan meningkatkan sumber daya dan cadangan bijih nikel NCKL menjadi 302 juta wet metric ton (wmt). Sehingga menjadikan Harita Nickel sebagai perusahaan tambang nikel terbesar kelima di Indonesia berdasarkan sumber daya. Ia berharap, akuisisi ini bisa meningkatkan produksi nikel perusahaan. Sebab kenaikan kinerja  NCKL hingga 30 September 2023 berkat lonjakan produksi nikel anak perusahaan. Yakni  PT Halmahera Persada Lygend dan PT Harita Jayaraya Feronikel. Dari sisi kinerja, emiten pertambangan nikel ini membukukan laba bersih senilai Rp 4,64 triliun. Realisasi ini naik 23,8% dari laba bersih NCKL di periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 3,60 triliun. Selama periode sembilan bulan pertama 2023, anak usaha NCKL di bisnis pertambangan itu telah memproduksi sekitar 10 juta bijih nikel limonite dan 4,4 juta bijih nikel saprolite. Jika ditotal, produksi bijih nikel NCKL mencapai 14,48 juta ton, melesat 119% secara year-on-year (yoy). Analis Samuel Sekuritas Indonesia Juan Harahap dalam risetnya menyematkan rating buy saham NCKL dengan target harga Rp 1.500 per saham. Menurut Juan  akuisisi akan menjadi katalis yang positif bagi NCKL.

PT PP Tbk (PTPP) menyiapkan sejumlah agenda bisnis di tahun depan. Emiten konstruksi pelat merah ini menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) hingga Rp 1,5 triliun pada 2024 mendatang. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTPP Agus Purbianto mengatakan, dana capex tersebut akan diperoleh melalui obligasi yang akan diterbitkan pada April atau Mei 2024. Selain untuk capex, hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kembali utang atau refinancing. Direktur Strategi Korporasi dan HCM PTPP, Sinur Linda Gustina, memaparkan, belanja modal di tahun depan kemungkinan besar tidak akan digunakan untuk investasi proyek baru. "Kami hanya melanjutkan beberapa proyek yang sudah berlangsung. Kalau yang baru tidak ada," ujarnya dalam konferensi pers usai RUPSLB di Jakarta, Rabu (13/12). PTPP juga masih berencana untuk melepas aset atau divestasi dan membidik perolehan dana Rp 1,4 triliun pada tahun ini. Divestasi anak usaha nilainya ditargetkan hampir Rp 1 triliun dan divestasi aset terafiliasi senilai Rp 450 miliar. "Kami harapkan selesai tahun ini," ungkapnya. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei mengatakan, kinerja PTPP dapat terdorong oleh proyek baru dan rencana divestasi aset. Sementara itu, Technical Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora mengatakan, prospek PTPP akan baik tahun depan jika presiden terpilih akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Karena masih ada ketidakpastian, Andhika menyarankan wait and see dahulu untuk saham PTPP.

Jelang akhir tahun, konsumsi masyarakat meningkat. Permintaan pembiayaan pada sejumlah fintech peer to peer (P2P) lending juga ikut meningkat. Apalagi, ada beberapa momentum belanja bagi konsumen jelang akhir tahun, termasuk hari belanja nasional (harbolnas) dan libur natal hingga tahun baru. Momen ini biasanya mengerek permintaan kebutuhan dana. PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menyebut, bagi AdaKami harbolnas tidak membawa dampak besar. Tapi Brand Manager AdaKami Jonathan Kriss berujar, biasanya permintaan pembiayaan naik untuk libur akhir tahun. "Tren penyaluran di AdaKami juga meningkat pada periode Ramadan," ujar dia, kemarin. Hingga November 2023, AdaKami telah menyalurkan pembiayaan Rp 12,7 triliun.  Menurut Jonathan jumlah tersebut telah sesuai dengan target yang diincar di 2023. Sementara Maucash menyebut permintaan pembiayaan saat akhir tahun, termasuk di harbolnas, kerap meningkat. Menurut Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan, permintaan tidak hanya di segmen konsumtif tapi juga produktif. Indra bilang, peningkatan belanja online ini meningkatkan omzet sehingga sektor produktif juga memperbesar kapasitas usaha. PT Sahabat Mikro Fintek (SAMIR) juga sepakat mengatakan permintaan pembiayaan akan tumbuh. Ini sejalan dengan kebutuhan dana tunai masyarakat. Public & Government Relation Samir Balqis menyebut, kenaikan signifikan penyaluran terjadi didorong permintaan produk dana tunai (cash loan) yang baru diluncurkan Samir pada Juli 2022.

Menjelang pergantian warsa, pemerintah makin royal memberikan diskon pajak kepada dunia usaha. Setelah memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti, kini giliran diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disajikan kepada pelaku usaha. Diskon pajak pun cukup besar, yakni mencapai maksimal 75% dan 100% bergantung pada profil dari wajib pajak. Sektor penerima fasilitas itu pun makin beragam dibandingkan dengan sebelumnya. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 129/2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diundangkan 30 November 2023, pemerintah menetapkan lima lini bisnis yang berhak mengajukan diskon. Kelimanya yaitu perkebunan, perhutanan yang menyangkut hutan alam dan hutan tanaman, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, serta pertambangan mineral atau batu bara. Di luar itu, sektor lain yang bisa mendapatkan diskon adalah lini usaha selain perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan yang terdapat hasil produksi. Ada pula faktor bencana alam dan peristiwa luar biasa nonalam yang juga dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan diskon PBB tersebut. Jika dicermati, pemberian diskon untuk sektor-sektor strategis itu memang cukup krusial lantaran daya dorongnya yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Sektor kehutanan misalnya, distribusi terhadap PDB mencapai 13%, sedangkan pertambangan di angka 10%. Dengan demikian, diskon pajak itu digadang-gadang dapat menjaga laju ekonomi tetap tinggi. Akan tetapi dalam kaitan dengan fiskal, beberapa sektor itu tidak secara maksimal berkontribusi pada penerimaan pajak, yang salah satunya disebabkan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final. Tercatat hanya pertambangan yang memberikan sumbangsih lumayan terhadap penerimaan pajak yakni 10% per Oktober 2023. Namun, sektor ini amat bergantung pada harga komoditas di pasar global. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, pun mengapresiasi pemerintah atas terbitnya regulasi baru tersebut. Menurutnya, beleid itu menunjukkan bahwa pemangku kebijakan telah memiliki mitigasi risiko tatkala terjadi guncangan di luar dugaan sehingga mengancam arah panah ekonomi nasional. Sementara itu, kalangan ekonom dan pemerhati pajak memandang insentif ini tidak akan memberikan efek signifikan terhadap porsi belanja perpajakan. Justru, hal ini berpeluang memacu ekonomi karena kontribusi sektor penerima yang besar terhadap PDB. Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, efek ke ruang fiskal pun relatif terbatas. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan pemerintah memang perlu memberikan dukungan fiskal kepada dunia usaha untuk memacu ekonomi.

Soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, Bank Dunia rupanya tak seoptimistis Pemerintah RI. Teranyar, Bank Dunia meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di angka 4,9%.Angka itu masih berada di bawah target pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni, sebesar 5,2%.Menurut Bank Dunia, risiko eksternal akan lebih menantang, utamanya pada kinerja perdagangan serta tekanan pembiayaan global. Hal itu tak lepas kondisi higher for longer suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.Belajar dari pengalaman, rezim suku bunga tinggi The Fed, lazimnya akan menekan pasar keuangan negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.Alhasil, beragam langkah antisipasi semestinya diterapkan dari sekarang, agar ekonomi tak kalang kabut diterjang berbagai tekanan. Tentu saja, insentif tersebut diharapkan dapat memompa kinerja dunia usaha, yang pada gilirannya bakal ikut mendongkrak ekonomi nasional.Oktober lalu, pemerintah mengumumkan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) ke sektor properti.Kebijakan itu berlaku untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar, di mana PPN DTP 100% sampai Juni 2024. Adapun, mulai Juni sampai Desember 2024, PPN DTP tetap diterapkan, tetapi hanya 50%. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta. Insentif yang bertebaran memang amat mungkin mendongkrak geliat sektor usaha yang menerimanya. Hal itu nyata terjadi manakala pemerintah mengobral insentif fiskal untuk sejumlah sektor industri guna memacu aktivitas bisnis pascapandemi Covid-19.Contohnya saat insentif diberikan ke sektor properti pada 2021 dan 2022. Kala itu penjualan properti melejit dan turut menyokong pemulihan sektor ini. Kendati demikian, insentif tak bisa menjadi satu-satunya cara untuk mendongkrak kinerja dunia usaha. Terlebih pemberian insentif juga lazim dibarengi dengan penurunan penerimaan negara dari setoran pajak.Bahkan, sebagian penerima keringanan PBB tersebut, selama ini dikenakan pajak penghasilan final, yang berarti penerimaan negara sukar bertambah berlipat-lipat.

Investor menantikan keseriusan pemerintah terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan agar merasa aman dalam menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar untuk membangun pembangkit listrik berbasis tenaga angin dan surya di Tanah Air.Dalam laporan bertajuk Understanding Barriers to Financing Solar and Wind Energy Project in Asia yang disusun oleh Ernst & Young diketahui bahwa banyak calon investor energi baru terbarukan (EBT) yang merasa bahwa pembuat kebijakan di Indonesia masih kurang serius mendukung pengembangan energi bersih.Gilles Pascual, Energy Transition and Climate Partner Ernst & Young Singapura mengatakan, harga listrik dari EBT bakal lebih kompetitif apabila Pemerintah Indonesia menyelesaikan berbagai hambatan struktural di sisi kebijakan, dan menyediakan lebih banyak proyek energi bersih di dalam negeri. Padahal, laporan Net Zero Pathways International Energy Agency menyebut Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas tenaga surya dan angin hingga tiga kali lipat pada 2030.Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan ebragam regulasi yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air.

Proses divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) terus bergulir menjadi ‘bola panas’, meski sudah ada head of agreement mengenai proses tersebut, dan ditargetkan bisa rampung pada tahun depan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendesak agar PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID sebagai pihak yang akan melakukan akuisisi 14% saham INCO mendapatkan harga yang lebih murah.Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah bakal mengambil sebagian konsesi perusahaan, apabila INCO tetap mematok harga yang dinilai kemahalan untuk proses divestasi tersebut. Terlebih, proses divestasi itu juga merupakan salah satu syarat agar perusahaan mendapatkan perpanjangan izin untuk bisa terus beroperasi di Indonesia.“Masalah valuasi [saham INCO] saya bertahan, dan kalau angkanya tidak ketemu, maka direlinquish saja, toh ada beberapa yang tidak perform dari Vale Indonesia,” katanya, Rabu (13/12). Hanya saja, lewat pengajuan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), INCO mengganti komitmen tersebut menjadi pembangunan pabrik high pressure acid leaching (HPAL) kapasitas produksi kurang lebih 60.000 mixed hydroxide precipitate (MHP).Pergeseran fokus investasi pada proyek Sorowako itu sudah disampaikan INCO kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai tahapan konversi KK INCO menjadi IUPK. Arifin pun menyetujui proposal tersebut melalui pengesahan rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) pada 10 April 2023.INCO juga diketahui telah resmi mengajukan permohonan IUPK ke Kementerian ESDM pada 17 April 2023. Proses divestasi 14% saham INCO kepada MIND ID sendiri sebenarnya ditargetkan rampung pada 2024 bergantung kepada kondisi penutupan yang lazim. Setelah itu, MIND ID akan menjadi pengendali INCO dengan kepemilikan saham 34%.Adapun, Vale Canada Limited selaku anak usaha Vale Base Metals Limited akan menggenggam sekitar 33,9% saham INCO, sedangkan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd mengempit 11,5% saham perusahaan. Sementara itu, Menteri ESDM Arifin tasrif memastikan MIND ID bakal memiliki kendali yang kuat dalam struktur baru INCO setelah proses divestasi rampung. Dalam kesempatan terpisah, INCO berencana untuk mempertahankan jumlah produksi nikelnya sebesar 70.800 ton nikel matte pada tahun depan.Chief Financial Offi cer Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan, untuk produksi nikel pada 2024, perseroan akan tetap mempertahankan jumlah produksi setara dengan tahun ini. Penyebab utama mandeknya produksi nikel INCO adalah pemeliharaan alat produksi yang memakan waktu lama. Bernardus menambahkan, alasan kedua adalah perusahaan akan berupaya mempertahankan kualitas nikel yang diproduksi. Dengan begitu, target tahun depan ditetapkan tidak jauh berbeda dengan hasil 2023.Menurutnya, pemeliharaan alat adalah salah satu kunci perseroan bisa tetap menjaga kualitas dan efi siensi produksi. Pasalnya dengan alat-alat produksi yang mumpuni.