Judi daring merebak di Indonesia karena penggunaan rekening bank yang marak diperjual belikan. Kompas menemukan praktik jual beli rekening untuk menampung uang judi dan dipakai sebagai rekening samaran sindikat judi daring. Kaki tangan sindikat membeli berbagai rekening bank beridentitas asli untuk menampung uang deposit pejudi dan dicantumkan di situs-situs judi. Rekening-rekening samaran itulah yang menjadi tulang punggung judi daring di Indonesia. Senin malam (30/10) Agus merogoh buku tabungan BCA dan kartu ATM, dari sakunya lalu segera menyorongkannya. Agus menjual rekening itu seharga Rp 500.000, termasuk buku tabungan dan kartu ATM berikut PIN. Saat dicek di ATM, rekening masih aktif. Malam itu, Agus juga menyebut beberapa rekening berbagai bank di Indonesia lain yang dijual. Agus menyediakan rekening bank untuk berbagai keperluan, khususnya judi daring. Sindikat judi daring memanfaatkan berbagai rekening yang dibeli dari warga sebagai penampung awal uang deposit dari pemain judi. Rekening-rekening itulah yang dicantumkan di situs judi. Uang deposit (depo) adalah setoran saldo sejumlah uang yang ditransfer ke rekening di situs judi sebelum seseorang bermain judi. Besarnya bervariasi, mulai Rp 5.000 hingga jutaan rupiah. Setelah pemain mentransfer sejumlah uang ke rekening deposit, nominalnya tercatat di akun pemain di situs judi.

Rekening deposit yang menjadi penampung awal uang deposit tersebut diistilahkan sebagai rekening level ”bandar angkringan”. Dari situ uang yang terkumpul kemudian disetorkan ke bandar-bandar di level berikutnya. Rekening-rekening penampung uang deposit di level ”bandar angkringan” itu juga terpantau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sepanjang 2023, PPATK mendeteksi ada 12.079 rekening penampungan deposit judi daring. Ribuan rekening itu dihimpun dari warga melalui praktik jual beli. Laporan dari penyelenggara dompet digital ke PPATK menyebutkan, 7.577 dompet digital dipakai sebagai penampung deposit judi daring. Analisis PPATK, pada periode tahun 2022-2023 saja, total uang deposit yang diraup situs-situs judi warga Indonesia Rp 34,5 triliun. Jumlah itu berasal dari 3.295.310 orang Indonesia yang berpartisipasi da- lam permainan judi daring dalam periode waktu yang sama. Saat ini PPATK telah menghentikan sementara transaksi atas 1.322 pihak yang terdiri atas 3.236 rekening, dengan total nilai saldo yang dihentikan transaksinya tersebut mencapai Rp 138 miliar. Menurut Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, pihak yang menyampaikan surat keberatan atas pemblokiran tersebut kepada PPATK tidak lebih dari 1 %. Hal itu mengindikasikan pemblokiran PPATK tepat sasaran, yakni rekening terkait aktivitas ilegal judi daring. (Yoga)

Pemerintah akan menekankan kebijakan pariwisata berkelanjutan pada 2024. Masyarakat setempat diharapkan tetap dilibatkan untuk mewujudkannya. Menparekraf / Kepala Baparekraf Sandiaga Uno mengemukakan kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam diskusi Tiket.com, Rabu (13/12). Diskusi bertema ”Tourism Industry Roadmap in 2024-2029”. Seperti dikutip Kompas.id dan harian Kompas, konsep ini bertumpu pada pilar pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial ekonomi keberlanjutan budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Selain tidak berfokus pada kuantitas, kualitas pariwisata yang menargetkan durasi kunjungan wisatawan yang lebih lama patut diperhatikan. Kebijakan pariwisata berkelanjutan ini telah dibuat pedomannya oleh Sandiaga sejak 2021. Kebijakan dituangkan melalui Permenparekraf RI No 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Peraturan tersebut mengacu pada UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyebutkan, pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dalam peraturan, pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, saat ini dan masa depan. Selain itu, pariwisata berkelanjutan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan juga dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Kita berharap, selain mewujudkan pariwisata yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan berdampak pada ekonomi negara, tak kalah penting peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (Yoga)

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih berkutat dengan persoalan data yang belum akurat. Akibatnya, penyaluran bantuan sosial atau bansos tidak optimal lantaran masih ada kelompok masyarakat miskin yang belum menerima program bansos secara lengkap. Sepanjang 2022, program bansos terdiri dari bantuan reguler dan bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bantuan reguler terdiri dari program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan langsung tunai daerah (BLTD), dan bansos daerah. Adapun bantuan stimulus PEN terdiri dari bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan bantuan pro-duktif usaha mikro (BPUM). Dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, hanya 0,37 % rumah tangga di desil 1 yang menerima lima sampai delapan program tersebut. Sisanya hanya menerima satu sampai empat program saja. Desil 1 adalah 10 % keluarga yang termasuk dalam kondisi ekonomi terlemah.

”Kalau dimonitor ke lapangan, sangat sedikit yang mendapatkan lima sampai delapan program,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi, Kamis (14/12) di Jakarta. Penyaluran program perlindungan sosial ini, menurut Suprayoga, masih menghadapi masalah data. Saat ini, data kemiskinan ekstrem masih menggunakan beberapa data, yakni data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos, data pengendalian kemiskinan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), serta data registrasi sosial ekonomi (regsosek) dari Bappenas. Karena itu, TNP2K menyebut tantangan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024 masih berkutat dengan data, baik penyempurnaan basis data, perbaikan kelompok yang belum termasuk dalam daftar penerima (exclusion error), perbaikan data kelompok yang termasuk dalam daftar, tetapi semestinya tidak berhak (inclusion error), serta perbaikan kelembagaan pelaksana program dan penetapan sasaran. (Yoga)

Pelaku usaha Indonesia yang akan berdagang dan berinvestasi di Korsel ataupun sebaliknya bisa menggunakan mata uang lokal masing-masing serta tak lagi  wajib menggunakan dollar AS mulai 2024. Situasi ini diyakini bisa membuat kegiatan ekonomi kedua negara lebih efisien karena pelaku usaha tak perlu repot bertukar kurs sehingga terhindar dari potensi rugi kurs. Wakil Ketua Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, terjalinnya kerja sama transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) antara Indonesia dan Korsel memungkinkan aktivitas perdagangan kedua negara menggunakan mata uang lokal masing-masing, yakni rupiah dan won Korea.

Shinta menjelaskan, dunia usaha sangat mendukung kebijakan ini karena bisa menciptakan efisiensi. Pelaku usaha tidak perlu repot menukarkan mata uang sehingga bisa terhindar dari potensi rugi kurs. ”Beban biaya transaksi bisa lebih rendah,” ujar Shinta saat dihubungi pada Kamis (14/12) di Jakarta. Dari aspek makroekonomi, LCT mengurangi ketergantungan Indonesia akan dollar AS sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil. Hal ini, lanjut Shinta, disukai pengusaha karena menciptakan kepastian usaha yang lebih mantap. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, kerja sama ini akan meningkatkan efisiensi karena baik eksportir maupun importir tak perlu repot-repot menukarkan dulu uangnya ke dollar AS saat bertransaksi dan cukup menggunakan mata uang lokal. (Yoga)

PT Freeport Indonesia menambah kapasitas serapan konsentrat tembaga pada PT Smelting di Gresik, Jatim, dari 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton per tahun. Ekspansi atau peningkatan kapasitas tersebut menjadi salah satu langkah yang diharapkan mendatangkan investasi di produk yang lebih hilir lagi, seperti foil tembaga. Peresmian ekspansi pada smelter PT Smelting itu dilakukan Presiden Jokowi di Gresik, Kamis (14/12).Dengan ekspansi itu, PT Smelting, yang juga kerja sama PTFI dengan Mitsubishi Materials Corporation (MMC), serta pertama kali beroperasi pada 1998, total sudah lima kali ekspansi. Kini, dengan pendanaan ekspansi senilai 250 juta USD, yang sepenuhnya oleh PTFI, membuat saham PTFI di PT Smelting meningkat dari 39,5 % menjadi lebih dari 60 %. Presiden Jokowi mengatakan, ekspansi tersebut merupakan bagian dari komitmen PTFI dalam membangun hilirisasi. Dengan demikian, nilai tambah yang didapat Indonesia kian meningkat.

Belum lagi jika pembangunan smelter baru di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, sudah rampung dan beroperasi. Nantinya, dari dua smelter akan dihasilkan total 942.000 ton katoda tembaga per tahun. ”Kita harapkan dengan smelter di  JIIPE, Gresik, ada tambahan lagi. Artinya, (total) smelter kita bisa berproduksi (menyerap) 3 juta ton (konsentrat tembaga) per tahun. Nilai tambahnya ada semua di Indonesia karena dengan itu akan muncul industri baru, seperti yang sedang dalam proses pembangunan, yakni copper foil. Turunan-turunan lainnya juga harus ditarik ke negara kita,” katanya. Presiden menekankan, hilirisasi mineral tak hanya pada tembaga, nikel, bauksit, dan timah, tetapi juga di luar bahan tambang mineral. Semuanya harus dihilirisasikan agar ada nilai tambah serta terbukanya kesempatan kerja. Baik di sektor perkebunan, pertanian, maupun perikanan. Jangan sampai Indonesia mengirim kembali mineral serta komoditas per-tanian dan perkebunan dalam bentuk mentah. (Yoga)