Respons Hasil COP28, Kadin Bentuk ”Sustainable Task Force”
Arus Laut untuk Transisi Energi di Kepulauan
Subsidi dan KPJ untuk Atasi Biaya Hidup
Mencapai Tingkat Kesejahteraan Finansial Tertinggi
Sebuah penelitian mengungkap 3 keresahan finansial yang
dialami banyak karyawan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masa depan, bagaimana
bertahan hidup dengan kondisi saat ini, dan bagaimana memenuhi kebutuhan pengeluaran
biaya kesehatan di masa nanti. Hal ini berdampak pada peningkatan level stres
keuangan seseorang. Menurut data dari PwC 2023 Employee Wellness Survey,
seorang karyawan yang mengalami kondisi stres dan keresahan finansial mengalami
gejala ; kesulitan tidur, gangguan kesehatan mental, gangguan rasa percaya
diri, kesehatan fisik menurun terutama masalah pencernaan, dan memburuknya hubungan
keluarga. Dengan menyadari pentingnya mencapai kesejahteraan finansial terutama
bagi karyawan, maka usaha untuk meningkatkan literasi keuangan perlu dilakukan.
Kesejahteraan finansial atau financial wellness adalah keadaan sejahtera di
mana seseorang memiliki pola pikir positif tentang kehidupan finansialnya. Hierarki
Kebutuhan Maslow digunakan sebagai perencana keuangan, yang menyatakan bahwa setiap
kebutuhan yang berada di bagian bawah piramida harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum
memenuhi kebutuhan apa pun yang berada di bagian atas piramida. Pada tingkat
paling dasar, seseorang menukar waktu, keterampilan, pengalaman, energi, dan
kreativitas dengan uang, kemudian menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan
berdasarkan kepentingan.
Ada empat tingkatan kesejahteraan finansial. Pertama,
financial survival, yaitu bagaimana seseorang memiliki cukup uang untuk
memenuhi kebutuhan minimum, misalnya biaya hidup dasar, makanan, tempat tinggal,
dan pakaian. Kondisi ini umum dialami pekerja dengan upah minimum ataupun pekerja
yang baru memasuki angkatan kerja. Kedua, financial security, yaitu kondisi
saat seorang karyawan tidak perlu lagi khawatir untuk menutup biaya hidup dasar
bulanan mau pun tahunan. Karyawan memiliki simpanan uang untuk keadaan darurat
dan mulai dapat menabung untuk membuat tujuan keuangan masa depan. Ketiga,
financial flexibility, yaitu kondisi yang memungkinkan seorang karyawan berbuat
lebih banyak dengan uang yang ia miliki. Mereka memiliki banyak opsi untuk pilihan
belanja, perjalanan, atau hiburan, dan memiliki uang ekstra untuk dinikmati bahkan
setelah menabung untuk masa depannya. Keempat, financial freedom, yaitu kondisi
saat seorang karyawan memiliki level kesejahteraan finansial tertinggi, dimana
karyawan memiliki cukup tabungan, investasi, dan uang tunai untuk menjalani kehidupan
lebih dari layak. Sumber daya keuangan juga cukup untuk melakukan apa yang
diinginkan dengan keluarga, karier, dan masa depan. Kesejahteraan finansial merupakan
sebuah perjalanan dan harus selalu dijaga. Masa produktif hanya sekali, oleh
sebab itu penting dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan
hidup sejahtera dan bermanfaat serta
bahagia. (Yoga)
SIASAT HIDUP WARGA DI TENGAH PROYEK IKN
Sibukdin (60) mengendarai kendaraan berkelir hitam menuju sebuah pelabuhan. Di bagian tengah dan belakang mobilnya terisi penuh oleh kardus mi instan, galon, hingga kotak berisi aneka kue. Sibukdin bercerita, mobil dibeli dengan uang ganti rugi kebun miliknya. Beberapa hektar lahannya digunakan untuk proyek pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Intake Sepaku, untuk menyuplai air bersih ke ibu kota baru. ”Ganti rugi lahan dapat Rp 500 juta. Saya belikan mobil ini dan sisanya untuk modal usaha,” kata Sibukdin, Selasa (5/12) siang itu. Rumah Sibukdin berada di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, berjarak 13 km dari Titik Nol IKN. Sibukdin membeli mobil karena ia butuh mobil untuk mobilitas keluarga. Tiga anaknya bekerja dan berkuliah di luar kampung, lantaran tak ada transportasi publik di Sepaku, ia biasanya menyewa mobil untuk mengunjungi anaknya, Rp 1,5 juta untuk sewa mobil, bensin, dan cuci mobil.
Sebagai Ketua Adat Suku Balik di Kelurahan Sepaku, ia kerap diundang rapat, sosialisasi, ataupun menghadiri pertemuan mengenai IKN, yang kadang dilaksanakan di Balikpapan, Samarinda, atau di Penajam Paser Utara. Uang transpor dari pengundang kerap habis untuk sewa mobil. Sibukdin dan ratusan warga Balik lainnya kini hidup seperti masyarakat lain, yang tak punya hutan adat yang diakui pemerintah. Untuk itu, Sibukdin bersiasat agar hidupnya terus berjalan, ia menggunakan mobilnya untuk berjualan di salah satu pelabuhan bongkar muat material IKN, di antara hutan mangrove yang jauh dari permukiman. Konsumennya sopir truk, operator ekskavator, atau anak buah kapal. Sebagai satu-satunya pedagang di sana, Sibukdin memenuhi hampir seluruh kebutuhan mereka, mulai dari rokok, makan siang, camilan, hingga minuman dingin.
Cara lain menghadapi proyek pembangunan IKN ditempuh Thomas Tasib, karib disapa Thomy. Lelaki 47 tahun warga asal NTT, sejak tahun 1990-an di Sepaku. Lahan dan rumahnya masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pe-merintahan IKN. Luas kebun Thomy yang terdampak 2.600 meter persegi. Adapun lahan rumah yang terdampak 9.700 meter persegi. Ia bersikukuh ada yang salah dengan penilaian ganti rugi lahan dan rumahnya. Untuk itu, ia menempuh jalur hukum ke pengadilan. ”Tadinya tanah saya dinilai Rp 400.000 per meter. Setelah proses di pengadilan jadi Rp 600.000 per meter. Itu pun masih jauh dari harga pasaran sini,” tutur Thomy. Harga pasaran lahan di Sepaku memang melonjak tinggi setelah adanya IKN. Saat ini, rata-rata lahan di tepi jalan ditawarkan Rp 1 juta per meter. Melihat itu, tentu Thomy tak bisa membeli lahan baru yang luasnya sama dengan lahannya terdahulu. ”Saya sekarang urus sisa kebun sawit saja. Bayangan saya itu keluarga aman, damai, dan tempat tinggal kami berkembang. Bayangan kami ingin selamanya di sini (Sepaku),” ujarnya. Kisah Thomy dan Sibukdin adalah bagaimana dua contoh warga di sekitar proyek IKN menjalani hidup. (Yoga)









