Akselerasi pembayaran subsidi dan kompensasi akan menjadi kunci kinerja penyaluran belanja pemerintah di sisa tahun ini menyusul performanya yang masih melempem hingga pertengahan Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penurunan yang cukup dalam terjadi pada belanja pemerintah pusat melalui belanja nonkementerian/lembaga (K/L) yang terkontraksi 11,7%. “Belanja nonK/L yang menurun besar adalah subsidi BBM [bahan bakar minyak] karena harga BBM turun atau lebih rendah dari harga asumsi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita Desember 2023, Jumat (15/12).Pada APBN 2023, asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dipatok US$90 per barel. Sementara, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa rata-rata ICP sepanjang Januari-November 2023 bergerak di bawah level yang ditetapkan pada asumsi makro, kecuali untuk September yang dibanderol US$90,17 per barel. Bahkan, pada November 2023, ICP dipatok di level US$79,63 per barel.Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja non K/L, termasuk di dalamnya subsidi BBM, baru terealisasi 71,8% dari pagu APBN 2023, alias baru mencapai Rp894,3 triliun. Sri Mulyani memaparkan bahwa realisasi belanja negara hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp2.588,2 triliun atau 83% dari target revisi Rp3.117,2 triliun. Realisasi tersebut tercatat lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi hingga 4,1%. Sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah pusat mencapai Rp1.840,4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp747,8 triliun. “Belanja masih kontraksi 4,1% dibandingkan tahun lalu per 12 Desember.” Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendesak seluruh K/L hingga pemerintah daerah agar mendorong realisasi penyerapan anggaran APBN 2023 tercapai di angka 95%. Kepala Negara juga mengimbau agar jajaran K/L agar mempersiapkan realisasi anggaran APBN 2024 yang akan mulai berjalan pada Januari mendatang. Tak hanya di K/L, Presiden juga meminta agar di tingkat pemerintah daerah (pemda) untuk turut fokus mengenai penyerapan anggaran. Untuk itu, Kepala Negara juga telah meminta laporan dari Kementerian Keuangan mengenai perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023.Menanggapi permintaan Kepala Negara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara optimistis bahwa realisasi penyerapan anggaran APBN 2023 di angka 95% dapat tercapai. Pada perkembangan lain, pemda bahkan terancam tidak akan mendapatkan penyaluran Dana Perimbangan apabila tidak segera menyerahkan perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan bahwa pemda wajib menyampaikan APBD Tahun 2024 paling lambat pada 31 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam PP No. 65/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 231/PMK.07/2020. Terpisah, Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan penyusunan APBD harus memprioritaskan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.Dia mengatakan bahwa APBD 2024 harus berfokus terhadap program yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional.