Tingginya tekanan geopolitik yang disebabkan sejumlah perang seperti Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, membuat dinamika perekonomian global masih berada pada fase yang kurang menguntungkan seiring dengan turunnya permintaan agregrat.Akan tetapi, harapan percepatan pemulihan ekonomi dunia kembali muncul setelah produk domestik bruto global meningkat dengan laju tahunan sebesar 3,2% dalam 6 bulan pertama 2023 dibandingkan dengan paruh kedua tahun lalu. Kenaikan ini membawa perkiraan lembaga internasional seperti Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atas pertumbuhan PDB global pada 2023 menjadi 3%, naik dari estimasi 2,7% pada Juni lalu. Dalam laporan OECD, pertumbuhan ekonomi dunia hingga paruh pertama tahun ini bergerak cukup mengesankan dari perkiraan sebelumnya. Demikian halnya dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang merevisi naik pertumbuhan PDB global 2023 menjadi 3% pada September dari perkiraan sebelumnya di Juli sebesar 2,8%. Beberapa lembaga lain juga melakukan perbaikan proyeksi didasari ketahanan ekonomi yang relatif baik di Amerika Serikat, Jepang, dan pasar emerging market. Banyak indikator yang memperlihatkan kuatnya daya tahan perekonomian a.l. tecermin dari tingkat inflasi rendah, suku bunga yang stabil, Purchasing Managers’ Index manufaktur yang berada dalam level ekspansif, belanja masyarakat yang meningkat serta indeks penjualan riil yang tumbuh. Selain itu, dari sisi neraca perdagangan, Indonesia ternyata masih mampu mencatat surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.Berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada November 2023 tercatat surplus US$2,41 miliar. Surplus neraca perdagangan barang November ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas sebesar US$4,62 miliar dengan komoditas penyumbang surplus adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan atau nabati, kemudian besi dan baja. Secara kumulatif, hingga November 2023, total surplus neraca perdagangan barang Indonesia mencapai US$33,63 miliar atau lebih rendah US$16,91 miliar atau setara 33,46% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk menjaga prospek ekspor dan memitigasi seluruh tantangan ke depan, pemerintah perlu menyiapkan serangkaian strategi agar dapat memastikan ekspor terus tumbuh, seperti melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor dan mendorong kemudahan berbisnis yang bila perlu dibarengi serangkaian insentif tambahan.

Akselerasi pembayaran subsidi dan kompensasi akan menjadi kunci kinerja penyaluran belanja pemerintah di sisa tahun ini menyusul performanya yang masih melempem hingga pertengahan Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penurunan yang cukup dalam terjadi pada belanja pemerintah pusat melalui belanja nonkementerian/lembaga (K/L) yang terkontraksi 11,7%. “Belanja nonK/L yang menurun besar adalah subsidi BBM [bahan bakar minyak] karena harga BBM turun atau lebih rendah dari harga asumsi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita Desember 2023, Jumat (15/12).Pada APBN 2023, asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dipatok US$90 per barel. Sementara, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa rata-rata ICP sepanjang Januari-November 2023 bergerak di bawah level yang ditetapkan pada asumsi makro, kecuali untuk September yang dibanderol US$90,17 per barel. Bahkan, pada November 2023, ICP dipatok di level US$79,63 per barel.Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja non K/L, termasuk di dalamnya subsidi BBM, baru terealisasi 71,8% dari pagu APBN 2023, alias baru mencapai Rp894,3 triliun. Sri Mulyani memaparkan bahwa realisasi belanja negara hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp2.588,2 triliun atau 83% dari target revisi Rp3.117,2 triliun. Realisasi tersebut tercatat lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi hingga 4,1%. Sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah pusat mencapai Rp1.840,4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp747,8 triliun. “Belanja masih kontraksi 4,1% dibandingkan tahun lalu per 12 Desember.” Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendesak seluruh K/L hingga pemerintah daerah agar mendorong realisasi penyerapan anggaran APBN 2023 tercapai di angka 95%. Kepala Negara juga mengimbau agar jajaran K/L agar mempersiapkan realisasi anggaran APBN 2024 yang akan mulai berjalan pada Januari mendatang. Tak hanya di K/L, Presiden juga meminta agar di tingkat pemerintah daerah (pemda) untuk turut fokus mengenai penyerapan anggaran. Untuk itu, Kepala Negara juga telah meminta laporan dari Kementerian Keuangan mengenai perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023.Menanggapi permintaan Kepala Negara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara optimistis bahwa realisasi penyerapan anggaran APBN 2023 di angka 95% dapat tercapai. Pada perkembangan lain, pemda bahkan terancam tidak akan mendapatkan penyaluran Dana Perimbangan apabila tidak segera menyerahkan perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan bahwa pemda wajib menyampaikan APBD Tahun 2024 paling lambat pada 31 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam PP No. 65/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 231/PMK.07/2020. Terpisah, Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan penyusunan APBD harus memprioritaskan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.Dia mengatakan bahwa APBD 2024 harus berfokus terhadap program yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional.

PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) membuka opsi un-tuk melakukan aksi merger dan akuisisi pada 2024 guna menambah cadangan minyak dan gas bumi.Wakil Direktur Utama ENRG Edoardus Ardianto mengung-kapkan bahwa perseroan tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan akuisisi berbagai aset blok migas pada tahun depan, seiring dengan rencana pengembangan perse-roan secara organik maupun anorganik. “Untuk rencana 2024, kami tentu saja akan melihat ke-sempatan untuk melakukan akuisisi atau merger kembali kepada aset itu sendiri,” ujar-nya, dalam paparan pub-lik perseroan pada Jumat, (15/12). Pada 2024, persoan juga telah menyiapkan belanja modal(capital expenditure/capex) sebanyak US$150 juta, atau sekitar Rp2,52 triliun .Anggaran ini, imbuhnya, akan difokuskan untuk kegiat-an pengeboran (drilling) guna menambah cadangan minyak dan gas (migas) perseroan secara menyeluruh. “Anggaran capex tahun de-pan di kisaran US$150 juta. Fokus di tahun 2024 masih berada untuk kegiatan dril-ling untuk bisa menambah cadangan reserves persero-an secara menyeluruh dan meningkatkan produksi dari ENRG,” jelasnya.

PT Pertamina Power Indonesia menjalin kolaborasi dengan Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (Tepco HD) guna memanfaatkan potensi hidrogen dan amonia di hijau pada aset minyak dan gas bumi (migas) di Sulawesi.Kedua pihak melakukan penandatanganan perjanjian pengembangan bersama di Tokyo, Jumat (15/12). CEO Pertamina Power Indonesia Dannif Danusaputro mengungkapkan bahwa pihaknya memandang hidrogen rendah karbon sebagai komponen penting dalam bisnis di masa depan. Rencananya, Pertamina Power Indonesia, Tepco HD, dan Yamanishi Hydrogen Company Inc. bakal membangun fasilitas produksi hidrogen yang berdekatan dengan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Lahendong milik PT Pertamina Geo thermal Energy Tbk. yang berlokasi di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.Pertamina Power Indonesia dan tepco HD akan bekerja sama untuk memperluas dan mengkomersilkan lebih lanjut mengenai temuan-temuan dari kolaborasi bersama mereka sesuai dengan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang diumumkan pada 3 Maret 2023.

PM Jepang Fumio Kishida harus berjuang keras menjaga kursi dan pemerintahannya. Skandal dana kampanye membuat diri dan pemerintahannya disasar dari dalam dan luar partai. Dalam laporan pada Jumat (15/12) Asahi Shimbun menyebut kursi Kishida di partai dan pemerintahan diincar dua rekan separtainya, Shigeru Ishiba dan Seiko Noda. Ishiba pernah menjabat Sekjen Partai Demokrat Liberal (LDP). Sementara Noda pernah menjadi menteri di kabinet Kishida. Noda dilaporkan telah mengumpulkan lagi orang-orang yang pernah mendukungnya menjadi Ketua Umum LDP. Pada 2021, walau gagal, ia mencalonkan diri menjadi Ketum LDP. Kini, Kishida menjadi Ketum LDP dan karena itu sekaligus menjabat PM Jepang. Sementara Ishida malah menyatakan Kishida sudah tidak pantas memimpin. Ishida sudah empat kali coba menjadi Ketum LDP dan semuanya gagal. Pernyataan kali ini diduga upaya terbarunya menjadi Ketum LDP.

Pernyataan itu dilontarkan Ishida seiring semakin luasnya pemberitaan soal skandal dana kampanye LDP. Sebagian faksi di LDP, termasuk pimpinan Kishida, diduga tidak melaporkan sebagian hasil pengumpulan dana kampanye. Kejaksaan Tokyo tengah menyelidiki kasus itu. Faksi terbesar di LDP, Seiwaken, menjadi sasaran utama penyelidikan. Sebab, faksi itu diduga sengaja mendorong anggotanya menyembunyikan sebagian hasil pengumpulan dana kampanye. Faksi itu diduga tidak melaporkan dana kampanye hingga 54 juta yen. Seiwaken dituding memberi tahu cara menyembunyikan dana kampanye dari otoritas. Para petinggi Seiwaken dituding menerima dan memakai dana kampanye tidak sah. Disebut tidak sah karena dana itu tidak dilaporkan ke otoritas. Kasus itu membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kishida terpangkas menjadi hanya 17 %. Belum pernah ada pemerintahan dengan tingkat penerimaan seperti Kabinet Kishida sekarang. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Kishida terus terpangkas. Penyelidikan kasus itu akan menentukan kelanjutan pemerintahan dan karier politik Kishida. (Yoga)

Bank Sentral AS memproyeksikan akan ada penurunan suku bunga inti pada 2024 dan setelahnya, karena inflasi makin menurun. Suku bunga yang menurun diperlukan untuk mencegah resesi. Sejauh ini AS disebutkan beruntung karena kenaikan suku bunga sejak Maret 2022 tidak membawa perekonomian memasuki resesi, hanya penurunan kecil pertumbuhan atau soft landing. Namun, tak semua pihak yakin dengan skenario Bank Sentral AS (The Fed) tentang penurunan suku bunga dan soft landing. Kerapuhan tetap menjadi warna perekonomian AS, termasuk inflasi yang sewaktu-waktu bisa kembali menekan. Kerapuhan dalam perekonomian AS perlu diperhatikan. Efeknya besar pada kestabilan keuangan global. Hanya saja, di balik kerapuhan itu, Fed melihat sinyal baik untuk sementara waktu. Suku bunga inti (prime rate), yang juga disebut sebagai suku bunga acuan, saat ini di angka 5,25-5,5 %. Suku bunga inti ini dipertahankan di kisaran tersebut dalam pertemuan Komite Kebijakan Pasar Terbuka Fed (FOMC), Washington, Rabu (13/12).

Suku bunga inti tersebut diproyeksikan akan diturunkan perlahan ke level 4,6 % pada 2024. Alasannya, inflasi sepanjang 2024 diproyeksikan akan berkisar pada angka 2,4 % dan pada 2025 menjadi 2,2 % serta menuju target 2 % pada 2026. Meski direncanakan menurun pada 2024, suku bunga tetap relatif tergolong tinggi dan berefek negatif terhadap pertumbuhan. Fed memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS hanya akan tumbuh 1,4 % pada 2024. Pertumbuhan akan naik menjadi 1,8 % pada 2025 dan 1,9 % pada 2026 seiring dengan penurunan suku bunga secara bertahap. Menurut Gubernur Fed Jerome Powell, proyeksi penurunan suku bunga pada 2024 didasarkan pada gejala penurunan suku bunga yang terus terjadi hingga November 2023. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja AS, inflasi pada November 2023 sebesar 3,1 %. Ini merupakan penurunan dari inflasi pada Oktober 2023 sebesar 3,2 %. (Yoga)

Kesepakatan global untuk beralih dari bahan bakar fosil menjadi pencapaian bersejarah Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Saat ini krisis iklim di sejumlah negara di dunia memicu berbagai bencana alam, termasuk mencairnya lapisan es hingga kekeringan yang mengancam ketahanan pangan global. Seruan beralih dari bahan bakar fosil secara bertahap adalah yang pertama kali disepakati sepanjang sejarah KTT Perubahan Iklim PBB (COP). Komitmen yang disepakati 198 negara itu menekankan transisi bahan bakar fosil ke dalam sistem energi dengan cara yang adil, teratur, dan merata. Laman Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan iklim (UNFCCC) menyebut, dalam pertemuan yang dihadiri 154 kepala negara dan pemerintahan itu, para pihak menyepakati operasionalisasi dana kerugian dan pendanaan demi memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Panel Lintas Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) menyatakan, emisi gas rumah kaca global perlu dikurangi minimal 43 % pada 2030 dibandingkan dengan tingkat pada 2019 untuk menahan laju pemanasan global tidak melebihi 1,5 % celsius di atas suhu rata-rata era pra-industri.

Inventarisasi global mencatat para pihak berada di luar jalur mencapai tujuan Perjanjian Paris yang menyerukan negara-negara untuk berkontribusi pada upaya global menekan emisi karbon, termasuk beralih dari bahan bakar fosil dengan mempercepat aksi dalam dekade yang kritis ini. Para pihak didorong membuat target ambisius berskala ekonomi dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat dan efisiensi energi naik dua kali lipat tahun 2030, untuk mencapai nol emisi pada tahun 2050. Langkah itu mencakup percepatan upaya mengurangi penggunaan batubara dan penghapusan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap, subsidi bahan bakar, dan langkah lain yang mendorong transisi dari bahan bakar fosil ke dalam sistem energi dengan cara yang adil, teratur, dan merata. Perjanjian ini juga mengakui perlunya pendanaan global dari negara kaya ke negara miskin dan rentan terdampak krisis iklim untuk membantu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan transisi energi menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan. Hasil pertemuan itu merupakan awal dari upaya mengakhiri era penggunaan bahan bakar fosil. (Yoga)

Untuk mendorong investasi dan perkembangan ekosistem industri kendaraan listrik dalam negeri, pemerintah mengeluarkan insentif baru dalam payung hukum Perpres No 79 Tahun 2023. Aturan ini memberikan insentif pepajakan bagi pelaku industri kendaraan listrik yang hendak masuk ke Indonesia. Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin dalam jumpa pers di kantor Kemenko Marves, Jumat (15/12) mengatakan, keluarnya Perpres No 79/2023 tentang Perubahan Perpres No 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) memiliki semangat untuk mendorong investasi dan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik.

Dalam perpres yang telah diundangkan pada 9 Desember lalu pemerintah memberikan sejumlah insentif perpajakan pada kendaraan listrik, seperti insentif fiskal keringanan pajak bea masuk impor, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan pengurangan pajak daerah untuk KBLBB. Insentif itu berlaku untuk impor mobil dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) dan mobil yang diimpor dalam keadaan komponen (completely knock down/CKD) dengan tingkat kandungan dalam negeri di bawah 40 %. Insentif impor itu, lanjut Rachmat, bertujuan untuk meningkatkan populasi mobil listrik dengan harga yang kompetitif. Aturan insentif fiskal impor kendaraan listrik itu akan berlaku hingga akhir 2025. (Yoga)

PT Pertamina Hulu Energi baru saja menemukan cadangan minyak bumi baru di sebelah timur Kota Bekasi, Jabar. Temuan ini penting di tengah produksi minyak Indonesia sebagai negara pengimpor minyak neto cenderung turun. Kabar temuan cadangan minyak bumi baru ini disampaikan Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng dalam bincang-bincang bersama sejumlah pemimpin redaksi media nasional di dalam salah satu gerbong Kereta Luar Biasa dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, Jumat (15/12).

”Pada 6 Desember 2023, kita baru saja melakukan discovery minyak di Jabar. Tepatnya di sebelah timur Kota Bekasi, sekitar 22 km sebelah timur Kota Bekasi. Nama sumurnya adalah East Pondok Aren,” kata Muharram. Temuan itu, menurut Muharram, dihasilkan dari drill stem test (DST) 2. Hasil tes menunjukkan cadangan minyak baru tersebut diperkirakan memiliki deposit minyak 92,79 juta barel setara minyak (MMBOE). ”Saat ini masih progres untuk DST 3. DST 3 nanti, harapan saya, sama dengan DST 2 sehingga ini menjadi ruang kita untuk memperpanjang usia industri kita, terutama di Jabar,” kata Muharram. (Yoga)