Kementerian ESDM langsung tancap gas melakukan survei terhadap potensi mineral yang ada di laut, setelah Peraturan Pemerintah No. 80/2023 yang membuka peluang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya lepas pantai terbit.Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL) Kementerian ESDM memburu potensi logam tanah jarang di perairan Indonesia, karena banyak diburu untuk dijadikan bahan baku produk kendaraan listrik maupun elektronik lainnya.“Kami sudah memperoleh data, tetapi survei yang kami lakukan masih mencakup 10% dari total seluruh wilayah Indonesia. Artinya, pekerjaan rumahnya masih banyak,” kata Kepala BBSPGL Hadi Wijaya, dikutip Senin (18/12).Dalam survei tersebut, lembaga itu melakukan pemetaan terhadap 1.820 sampel dari 12 komoditas di 30 lokasi perairan Indonesia. Sampel itu juga diambil dari sedimen dasar laut hingga kedalaman lebih dari 500 meter. Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengakui, laut memiliki potensi mineral yang sekarang juga menjadi fokus negara lain.Hanya saja, penambangan bawah laut dalam merupakan hal yang baru di Indonesia. Padahal, beberapa negara telah mengembangkan teknologi untuk melakukan eksploitasi mineral di dasar laut dalam.

Penyelenggara, pengawas pemilu, dan penegak hukum diminta  serius menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai transaksi  mencurigakan di rekening bendahara-bendahara partai politik yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Aparat diingatkan tidak hanya terpaku pada UU Pemilu, tetapi juga menggunakan instrumen hukum lain untuk menindak pelanggaran. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, di Jakarta, Minggu (17/12) mengatakan, pihaknya menerima surat berisi laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Bawaslu masih mendalami data transaksi yang diberikan PPATK. Hasil analisis Bawaslu akan segera disampaikan kepada publik pekan ini. ”Jika nanti hasil kajian internal kami menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, tentu akan  diproses di Sentra Gakkumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Namun, saat ini prosesnya masih dalam kajian internal Bawaslu,” ujarnya.

Pada Kamis (14/12), PPATK mengungkap temuan peningkatan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK). Arus transaksi di RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun, saat ini, transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru diduga terjadi pada rekening lain. Sebelum masuk masa kampanye, peserta pemilu wajib membuat RKDK. Rekening itu digunakan hanya untuk menampung kebutuhan dana kampanye yang harus dipisahkan dari rekening keuangan parpol atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu. Transaksi keuangan selama masa kampanye harus disampaikan dalam laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ivan mengatakan, pemberian informasi mengenai transaksi mencurigakan di rekening bendahara parpol kepada KPU dan Bawaslu dilakukan dalam rangka menjaga proses pemilu yang sesuai aturan. PPATK berharap tak ada tindak pidana pencucian uang atau masuknya uang-uang ilegal yang berasal dari tindak pidana untuk membiayai kontestasi, apalagi jual-beli suara. (Yoga)

Biaya hidup di Indonesia kian tinggi. Upah, gaji, atau penghasilan seakan tak mengejar lagi. Kondisi ini akan menempatkan kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia pada fase ekonomi cukup atau sak madya. Saat ini kecemasan masyarakat Indonesia, terutama yang berpenghasilan menengah dan rendah, tengah bergeser dari pandemi Covid-19 ke biaya hidup. Biaya hidup di Indonesia semakin tinggi seiring kenaikan harga komoditas pangan dan nonpangan. Dalam empat tahun terakhir (2018-2022), biaya hidup per bulan di 10 kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia naik di kisaran Rp 1 juta-Rp 1,5 juta. Sepuluh kota itu adalah DKI Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang, Bogor, Kendari, Batam, dan Balikpapan. Di Jakarta, hasil survei biaya hidup (SBH) 2022 menunjukkan, nilai konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan di ibu kota Indonesia itu Rp 14,88 juta, naik Rp 1,43 juta dibandingkan SBH 2018 di Rp 13,45 juta per bulan.

BPS menghitung besaran biaya hidup berdasarkan pengeluaran konsumsi komoditas makanan dan nonmakanan setiap rumah tangga dengan anggota 2-6 orang. Lima komoditas barang/jasa di Jakarta yang bobot nilai konsumsinya terbesar adalah tarif listrik (6,58 %), kontrak rumah (5,56 %), bensin (4,86 %), sewa rumah (4,34 %), dan nasi dengan lauk (2,67 %). Jika biaya hidup itu ditakar dengan upah minimum dan rata-rata upah/gaji pekerja formal di Jakarta saja, jelas besar pasak daripada tiang. Apalagi jika ditimbang dengan penghasilan pekerja di sektor informal. Pada 2022, upah minimum dan rata-rata per bulan upah/gaji pekerja formal di DKI Jakarta masing-masing Rp 4,57 juta dan Rp 5,91 juta. Kondisi tersebut membuat masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, memasuki fase ekonomi cukup atau sak madya. Cukup atau dalam bahasa Jawa sak madya berarti tidak rakus atau berlebihan. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran perorangan atau rumah tangga harus secukupnya sesuai kebutuhan. Dalam fase ini, masyarakat akan semakin mengencangkan ikat pinggang dan menentukan prioritas dalam berbelanja. (Yoga)

Batubara dan minyak sawit diperkirakan menopang ekspor Indonesia pada 2024. Meski demikian, total ekspor pada tahun depan diproyeksikan melambat sebagai dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede di Jakarta, Minggu (17/12) menyatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan memengaruhi ekspor Indonesia. Perlambatan di China dan AS sebagai mitra dagang utama Indonesia merupakan variabel utamanya. Mengutip data BPS, China menjadi tujuan 25,49 % dari total ekspor Indonesia pada Januari-November 2023.

Adapun ekspor ke AS, Jepang, dan Uni Eropa sebesar 9,54 %, 7,79 %, dan 6,84 %. Dengan demikian, melemahnya perekonomian negara-negara itu akan menurunkan permintaan mereka terhadap barang-barang dari Indonesia. Artinya, ekspor akan tertekan. Dalam situasi itu, Josua melanjutkan, ekspor Indonesia akan tertopang oleh komoditas batubara dan minyak sawit. Alasannya, harga kedua komoditas ini diperkirakan masih akan terjaga pada 2024. Adapun kinerja ekspor produk manufaktur akan melambat lantaran barang ini sifatnya bukan kebutuhan primer. ”Ini pentingnya juga mendorong investasi ke sektor manufaktur agar tercipta peningkatan kualitas dan daya saing sehingga ekspor sektor ini tetap bertumbuh,” ujar Josua. (Yoga)

Bibit jagung berumur kurang dari dua minggu tersebar di hamparan bukit kering nan gersang pada ketinggian 1.000 meter lebih di atas permukaan laut. Lahan yang sebelumnya ditanami eukaliptus itu dibabat Masyarakat Adat Simenak Henak. Ketua Kelompok Masyarakat Adat Simenak Henak, Mangapul Samosir (68), memandang sisi perbukitan lain yang masih menjadi lahan masyarakat adatnya. Sejumlah bidang perkebunan eukaliptus milik PT Toba Pulp Lestari (TPL) masih berdiri tegak. Kondisi ini terjadi kendati lahan seluas 236 hektar di Kabupaten Toba, Sumut, itu dua tahun terakhir beralih ke masyarakat adat lewat SK Indikatif Hutan Adat. Presiden Jokowi menyerahkan langsung SK tersebut di Kabupaten Humbang Hasundutan pada 3 Februari 2022. ”Namun, kami belum bisa menikmati sepenuhnya hutan adat yang telah diberikan langsung oleh Presiden,” ujar warga Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, tersebut, Kamis (16/11).

Selain karena masih adanya kebun eukaliptus yang akan dipanen perusahaan, legalitas hutan adat mereka juga terganjal SK bupati terkait penetapan masyarakat adat yang belum keluar. Kebijakan itu kunci untuk finalisasi penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama puluhan tahun sejak 1992, hutan itu dikelola PT TPL. Awalnya, TPL menguasai areal konsesi seluas 269.060 hektar di Sumut. Sejak 2020, luasan konsesi tercatat 167.912 hektar di 11 kabupaten/kota di Sumut, termasuk Kabupaten Toba. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan, hingga saat ini belum mengeluarkan surat keputusan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Hal itu yang membuat Masyarakat Adat Janji Maria dan Simenak Henak tidak mendapat SK Hutan Adat definitif dari KLHK, tetapi hanya indikatif. Karena belum terbentuk sistem pemerintahan hukum adat. Hutan adat itu juga tidak dihuni dan diusahakan turun-temurun.

Direktur KSPPM Delima Silalahi menilai pengakuan hutan adat oleh negara setidaknya memberikan ketetapan hukum kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan di wilayah adatnya. ”Mungkin secara ekonomi belum bisa kita lihat (manfaatnya), tapi penerima SK Hutan Adat ini sudah merasa lebih nyaman untuk mengelola hutan mereka,” ujarnya. Delima mengatakan, masyarakat adat perlu secara partisipatif menentukan fungsi hutan mereka, terlebih karena sebagian memiliki lahan kritis bekas konsesi. Pengelolaan lahan kritis itu selain tak mudah, juga berbiaya tidak murah, untuk membersihkan 1 hektar lahan bekas kebun eukaliptus dibutuhkan dana sekitar Rp 15 juta untuk menyewa alat berat. Tantangan itu juga harus dijamin pemerintah. Apalagi, hal ini diamanatkan Pasal 67 Ayat 1 UU no 41 Tahun 1999 tentang Masyarakat Hukum Adat, di mana masyarakat adat yang diakui berhak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (Yoga)

Berbagai proyeksi menyebutkan bahwa perekonomian global belum akan pulih sepenuhnya pada 2024, termasuk di Indonesia. Berdasarkan survei BPS, biaya hidup di kota-kota di Indonesia naik dalam empat tahun terakhir, termasuk di 10 kota yang kenaikannya berkisar Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per bulan. Lantas, bagaimana warga menyikapi biaya hidup tinggi dan Strategi apa yang dilakukan demi mengencangkan ikat pinggang. Fita Pertiwi (36), ibu rumah tangga di Cilegon, Jabar menuturkan, tidak ada pos belanja yang dihilangkan karena hampir semua kebutuhan diperlukan. Harus lebih selektif dengan mencatat dan memprioritaskan kebutuhan yang diperlukan dan seberapa banyak yang harus disesuaikan. Tabungan berkurang, karena yang semula dialokasikan untuk tabungan, sekarang digunakan untuk menambah biaya sehari-hari. Untuk menambah penghasilan, saya jadikan hobi saya (menjahit) untuk mendapat penghasilan tambahan

Mitha Abdillah (32), karyawati di Sidoarjo, Jatim, mulai membatasi hal-hal yang tidak mendesak dan di luar kebutuhan pokok. Naiknya biaya hidup jelas membuatnya harus mengurangi pos belanja untuk kebutuhan sandang, seperti pakaian, tas, atau sepatu. Barang-barang itu akan dibeli jika memang dalam keadaan mendesak. Beruntung hobinya membuat kue kering yang bisa dijual dapat menghasilkan uang, selain mengandalkan penghasilan dari kantor. Marpendinata (35), karyawan di Tarakan, Kaltara mengatakan, belanja kebutuhan pokok tidak dikurangi, tetapi terdapat penyesuaian pada belanja kebutuhan sekunder dan tersier, sesuai dengan skala prioritas. Rencana untuk mencari penghasilan tambahan belum ada karena selain penghasilan bulanan masih mencukupi, waktu luang yang dimiliki juga terkuras habis pada pekerjaan utama. Namun, jangka panjang, keinginan mencari penghasilan tambahan memang ada, tetapi memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk mencapai target kemandirian finansial. (Yoga)

Saat semua pemeriksaan selesai dilakukan dan dokter menyatakan Maira (10) harus kembali lagi malam hari untuk bersiap operasi, matanya berbinar. ”Senang,” ucapnya malu-malu ketika ditanya bagaimana perasaannya akhirnya besok bisa dioperasi untuk mengangkat beberapa benjolan di tangan Maira. Operasi bakal menjadi yang pertama di Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II sejak pelayanan kesehatan pertama kali dibuka hari itu, Kamis (7/12/2023). Rumah sakit apung ini setara dengan rumah sakit darat tipe C. Pelayanan di RS Apung Nusa Waluya II, akan dibuka 45 hari untuk masyarakat sekitar Distrik Seget, Sorong, Papua Barat Daya, secara gratis. Beroperasinya RS apung di Sorong itu hasil kerja sama Yayasan Dokter Peduli (doctor Share) dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Yordan Sawarata (34), ayah Maira, menyampaikan, sebagai nelayan, penghasilan Yordan hanya cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Sekalipun semua anggota keluarganya sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung pemerintah, biaya yang besar masih harus dikeluarkan untuk mengakses rumah sakit terdekat di Kota Sorong, 2-4 jam jalur darat. Jika hujan, akses darat biasanya terputus. Satu-satunya akses hanya dengan kapal melalui jalur laut.

Sulitnya akses kesehatan bagi masyarakat di Distrik Seget juga dialami Siti Nafisah Wainsaf (64). Cucu Siti meninggal karena terlambat ditolong. Awalnya, cucu Siti yang ber- usia 1 tahun 3 bulan itu demam dan sempat dirawat di puskesmas terdekat. Namun, kondisinya tidak membaik. Setelah satu minggu demam tinggi, cucunya semakin buruk dan disertai kejang. Berbagai cara dilakukan untuk membawa cucunya ke rumah sakit di Kota Sorong. Namun, setelah sampai di rumah sakit, cucunya tidak tertolong dan meninggal. Kesulitan yang dialami keluarga Siti berlanjut saat harus membawa kembali jenazah sang cucu dari rumah sakit. Biaya untuk menyewa ambulans sangat mahal. Managing Director Yayasan Dokter Peduli Tutuk Utomo Nuradhy mengatakan, kehadiran rumah sakit apung adalah jawaban buat mengatasi keterbatasan akses kesehatan di wilayah kepulauan Indonesia. Menurut dia, biaya operasional rumah sakit apung dinilai lebih efisien jika dibandingkan dengan harus membangun rumah sakit tapak untuk menjangkau masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Sejumlah kalangan memprediksi 2024 menjadi tahun kejayan pasar modal Indonesia, setelah berflutuaksi sangat tajam tahun ini. Hal ini tak lepas dari berakhirnya era suku bunga tinggi  di level dunia dan solidnya fundamental Indonesia. Maka tak heran jika sejumlah analis memprediksi Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mampu menembus level 8.000, tertnggi sepanjang sejarah (all time high), pada 2024, melanjutkan tren positif kuartal IV tahun ini. Aktivitas pengalangan dana, (fund raising) di pasar modal juga diprediksi tetap marak pada 2024, kendati digelar pemilu, Otoritas bursa meyakini, pemilu tidak akan menyurutkan para perusahaan untuk berburu dana murah di pasar modal. Sepanjang 2023, pergerakan indeks lebih ditentukan oleh kondisi ekonomi global. (Yetede)