Bibit jagung berumur kurang dari dua minggu tersebar di hamparan bukit kering nan gersang pada ketinggian 1.000 meter lebih di atas permukaan laut. Lahan yang sebelumnya ditanami eukaliptus itu dibabat Masyarakat Adat Simenak Henak. Ketua Kelompok Masyarakat Adat Simenak Henak, Mangapul Samosir (68), memandang sisi perbukitan lain yang masih menjadi lahan masyarakat adatnya. Sejumlah bidang perkebunan eukaliptus milik PT Toba Pulp Lestari (TPL) masih berdiri tegak. Kondisi ini terjadi kendati lahan seluas 236 hektar di Kabupaten Toba, Sumut, itu dua tahun terakhir beralih ke masyarakat adat lewat SK Indikatif Hutan Adat. Presiden Jokowi menyerahkan langsung SK tersebut di Kabupaten Humbang Hasundutan pada 3 Februari 2022. ”Namun, kami belum bisa menikmati sepenuhnya hutan adat yang telah diberikan langsung oleh Presiden,” ujar warga Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, tersebut, Kamis (16/11).

Selain karena masih adanya kebun eukaliptus yang akan dipanen perusahaan, legalitas hutan adat mereka juga terganjal SK bupati terkait penetapan masyarakat adat yang belum keluar. Kebijakan itu kunci untuk finalisasi penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama puluhan tahun sejak 1992, hutan itu dikelola PT TPL. Awalnya, TPL menguasai areal konsesi seluas 269.060 hektar di Sumut. Sejak 2020, luasan konsesi tercatat 167.912 hektar di 11 kabupaten/kota di Sumut, termasuk Kabupaten Toba. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan, hingga saat ini belum mengeluarkan surat keputusan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Hal itu yang membuat Masyarakat Adat Janji Maria dan Simenak Henak tidak mendapat SK Hutan Adat definitif dari KLHK, tetapi hanya indikatif. Karena belum terbentuk sistem pemerintahan hukum adat. Hutan adat itu juga tidak dihuni dan diusahakan turun-temurun.

Direktur KSPPM Delima Silalahi menilai pengakuan hutan adat oleh negara setidaknya memberikan ketetapan hukum kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan di wilayah adatnya. ”Mungkin secara ekonomi belum bisa kita lihat (manfaatnya), tapi penerima SK Hutan Adat ini sudah merasa lebih nyaman untuk mengelola hutan mereka,” ujarnya. Delima mengatakan, masyarakat adat perlu secara partisipatif menentukan fungsi hutan mereka, terlebih karena sebagian memiliki lahan kritis bekas konsesi. Pengelolaan lahan kritis itu selain tak mudah, juga berbiaya tidak murah, untuk membersihkan 1 hektar lahan bekas kebun eukaliptus dibutuhkan dana sekitar Rp 15 juta untuk menyewa alat berat. Tantangan itu juga harus dijamin pemerintah. Apalagi, hal ini diamanatkan Pasal 67 Ayat 1 UU no 41 Tahun 1999 tentang Masyarakat Hukum Adat, di mana masyarakat adat yang diakui berhak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (Yoga)

Berbagai proyeksi menyebutkan bahwa perekonomian global belum akan pulih sepenuhnya pada 2024, termasuk di Indonesia. Berdasarkan survei BPS, biaya hidup di kota-kota di Indonesia naik dalam empat tahun terakhir, termasuk di 10 kota yang kenaikannya berkisar Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per bulan. Lantas, bagaimana warga menyikapi biaya hidup tinggi dan Strategi apa yang dilakukan demi mengencangkan ikat pinggang. Fita Pertiwi (36), ibu rumah tangga di Cilegon, Jabar menuturkan, tidak ada pos belanja yang dihilangkan karena hampir semua kebutuhan diperlukan. Harus lebih selektif dengan mencatat dan memprioritaskan kebutuhan yang diperlukan dan seberapa banyak yang harus disesuaikan. Tabungan berkurang, karena yang semula dialokasikan untuk tabungan, sekarang digunakan untuk menambah biaya sehari-hari. Untuk menambah penghasilan, saya jadikan hobi saya (menjahit) untuk mendapat penghasilan tambahan

Mitha Abdillah (32), karyawati di Sidoarjo, Jatim, mulai membatasi hal-hal yang tidak mendesak dan di luar kebutuhan pokok. Naiknya biaya hidup jelas membuatnya harus mengurangi pos belanja untuk kebutuhan sandang, seperti pakaian, tas, atau sepatu. Barang-barang itu akan dibeli jika memang dalam keadaan mendesak. Beruntung hobinya membuat kue kering yang bisa dijual dapat menghasilkan uang, selain mengandalkan penghasilan dari kantor. Marpendinata (35), karyawan di Tarakan, Kaltara mengatakan, belanja kebutuhan pokok tidak dikurangi, tetapi terdapat penyesuaian pada belanja kebutuhan sekunder dan tersier, sesuai dengan skala prioritas. Rencana untuk mencari penghasilan tambahan belum ada karena selain penghasilan bulanan masih mencukupi, waktu luang yang dimiliki juga terkuras habis pada pekerjaan utama. Namun, jangka panjang, keinginan mencari penghasilan tambahan memang ada, tetapi memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk mencapai target kemandirian finansial. (Yoga)

Saat semua pemeriksaan selesai dilakukan dan dokter menyatakan Maira (10) harus kembali lagi malam hari untuk bersiap operasi, matanya berbinar. ”Senang,” ucapnya malu-malu ketika ditanya bagaimana perasaannya akhirnya besok bisa dioperasi untuk mengangkat beberapa benjolan di tangan Maira. Operasi bakal menjadi yang pertama di Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II sejak pelayanan kesehatan pertama kali dibuka hari itu, Kamis (7/12/2023). Rumah sakit apung ini setara dengan rumah sakit darat tipe C. Pelayanan di RS Apung Nusa Waluya II, akan dibuka 45 hari untuk masyarakat sekitar Distrik Seget, Sorong, Papua Barat Daya, secara gratis. Beroperasinya RS apung di Sorong itu hasil kerja sama Yayasan Dokter Peduli (doctor Share) dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Yordan Sawarata (34), ayah Maira, menyampaikan, sebagai nelayan, penghasilan Yordan hanya cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Sekalipun semua anggota keluarganya sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung pemerintah, biaya yang besar masih harus dikeluarkan untuk mengakses rumah sakit terdekat di Kota Sorong, 2-4 jam jalur darat. Jika hujan, akses darat biasanya terputus. Satu-satunya akses hanya dengan kapal melalui jalur laut.

Sulitnya akses kesehatan bagi masyarakat di Distrik Seget juga dialami Siti Nafisah Wainsaf (64). Cucu Siti meninggal karena terlambat ditolong. Awalnya, cucu Siti yang ber- usia 1 tahun 3 bulan itu demam dan sempat dirawat di puskesmas terdekat. Namun, kondisinya tidak membaik. Setelah satu minggu demam tinggi, cucunya semakin buruk dan disertai kejang. Berbagai cara dilakukan untuk membawa cucunya ke rumah sakit di Kota Sorong. Namun, setelah sampai di rumah sakit, cucunya tidak tertolong dan meninggal. Kesulitan yang dialami keluarga Siti berlanjut saat harus membawa kembali jenazah sang cucu dari rumah sakit. Biaya untuk menyewa ambulans sangat mahal. Managing Director Yayasan Dokter Peduli Tutuk Utomo Nuradhy mengatakan, kehadiran rumah sakit apung adalah jawaban buat mengatasi keterbatasan akses kesehatan di wilayah kepulauan Indonesia. Menurut dia, biaya operasional rumah sakit apung dinilai lebih efisien jika dibandingkan dengan harus membangun rumah sakit tapak untuk menjangkau masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Sejumlah kalangan memprediksi 2024 menjadi tahun kejayan pasar modal Indonesia, setelah berflutuaksi sangat tajam tahun ini. Hal ini tak lepas dari berakhirnya era suku bunga tinggi  di level dunia dan solidnya fundamental Indonesia. Maka tak heran jika sejumlah analis memprediksi Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mampu menembus level 8.000, tertnggi sepanjang sejarah (all time high), pada 2024, melanjutkan tren positif kuartal IV tahun ini. Aktivitas pengalangan dana, (fund raising) di pasar modal juga diprediksi tetap marak pada 2024, kendati digelar pemilu, Otoritas bursa meyakini, pemilu tidak akan menyurutkan para perusahaan untuk berburu dana murah di pasar modal. Sepanjang 2023, pergerakan indeks lebih ditentukan oleh kondisi ekonomi global. (Yetede)

JAKARTA,ID-Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabumi Raka  mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)  merupakan awal pembangunan  yang merata di Indonesia. Gibran menekankan pentingnya pembangunan wilayah memiliki kekuatan infrastruktur yang sama. "Jika IKN benar-benar diberdayakan, ini akan secara otomatis memperluas dampaknya ke wilayah Indonesia Timur dan lainnya," kata Gibran. Dia menjelaskan, sejauh ini investasi di Pulau Jawa sebesar 53% itu yang membuat kawasan tersebut menjadi pusat pembangkit saat ini. Kondisi itu menurut Gibran, membuat daerah di Pulau jawa mengalami ketertinggian dari segi perekonomian, kualitas sumber daya manusia hingga pembangunan infrastruktur. "Jadi isu-isu seputar neo-orba hanya muncul menjelang pemilu, dan kami sangat mendukung pembangunan  yang berfokus pada seluruh Indonesia," jelas dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sejumlah kebijakan terkait pemberian fasilitas  perpajakan ataupun perlakuan  khusus, dinilai sudah saatnya dievaluasi  untuk selanjutnya dilakukan revisi yang diperlukan. Pasalnya, meski kebijakan terkait belanja perpajakan tersebut semua dirancang secara terarah dan terukur, namun dalam implementasinya banyak yang tidak lagi sesuai perkembangan, bahkan tidak tepat sasaran. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nilai belanja perpajakan tahun 2022 mencapai Rp 323,5 triliun atau sebesar 1,65% dari produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan tujuan kebijakannya, nilai belanja perpajakan terbesar adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencapai  Rp162,4 triliun atau sebesar 50,2% dari total belanja perpajakan tahun 2022. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke pasar keuangan  domestik (capital inflow) senilai Rp6,82 triliun  sepanjang 11-14 Desember 2023. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, aliran modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3,98 triliun, pasar saham Rp340 miliar dan intrusmen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 2,5 triliun. "Berdasarkan data transaksi 11-14  Desember 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik  tercatat beli neto Rp6,82 triliun, terdiri dari beli neto Rp 3,98 triliun di pasar SBN, beli Rp0,34 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 2,5 triliun di SRBI," ucap Erwin. Bila dilihat secara kumulatif, dari 1 Januari sampai dengan 14 Desember 2023 transaksi yang terjadi adalah non residen beli neto Rp76,66 triliun di pasar SBN,  jual neto Rp17,56 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 45,35 triliun di SRBI. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indonesia memperluas akses perdagangan ke Jepang melalui perundingan  Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan  Ekonomi Indonesia-Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA) pada Sabtu (16/12/2023). Dengan adanya kesepakatan baru IJEPA ini, ditargetkan  dapat diimplementasikan pada kuartal pertama 2024. Keberhasilan dalam menyelesaikan substansi perundingan tersebut ditandai dengan pernyataan bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko di sela-sela kunjungan kerja  ke Tokyo, Jepang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 50 Tahun Persahabatan dan Kerja Sama Asean-Jepang. Mendag mengatakan, IJEPA sebagai persetujuan perdagangan bilateral pertama Indonesia telah melalui proses General Review untuk meninjau manfaat pemberlakuan, sekaligus mengindentifikasi  peluang penyempurnaan. (Yetede)