Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan pada lebih dari 6.000 rekening pengurus partai politik peserta Pemilu 2024 ataupun calon legislator. Transaksi keuangan itu mengarah pada dugaan politik uang di masa kampanye pemilu. Seorang pejabat PPATK menyebutkan beberapa contoh transaksi keuangan yang mengarah pada politik uang. Misalnya ada rekening pengurus partai politik mendapat aliran uang miliaran rupiah pada masa kampanye Pemilu 2024 ini. Tidak berselang lama, uang di rekening pengurus partai tersebut ditukar dengan mata uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu. “Ini jadi pertanyaan, untuk apa penukaran uang itu? Apakah untuk transportasi atau politik uang?” kata pejabat PPATK ini, kemarin. “Kejadiannya juga baru.” Contoh lain, ada rekening bendahara partai politik yang menampung uang ratusan miliar rupiah. Di samping itu, kata dia, PPATK mendapati pergerakan transaksi keuangan di rekening bendahara partai ataupun sejumlah calon legislator sangat masif. Padahal rekening khusus dana kampanye (RKDK) peserta pemilu sama sekali tidak bergerak alias tak ada transaksi keuangan dalam rekening tersebut.

Sesuai dengan aturan, RKDK untuk pemilu legislatif berbasis partai. Calon anggota legislatif tidak membuat rekening khusus dana kampanye. Dana kampanye mereka dikonsolidasikan lewat partai masing-masing. Lalu partai peserta pemilu yang melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum untuk diaudit. “Indikasi politik uang dan pelanggaran itu sudah kami sampaikan ke Bawaslu. Silakan tanya saja ke Bawaslu,” ujar sumber Tempo ini. Ia mengatakan data yang disampaikan ke Bawaslu ini sudah mencantumkan nama, partai, dan aliran dananya.Hasil analisis PPATK terhadap ribuan rekening peserta pemilu dan pengurus partai politik itu tak hanya mengenai indikasi politik uang. Mereka juga menduga transaksi keuangan yang mencapai triliunan rupiah pada ribuan rekening tersebut berasal dari kegiatan ilegal, seperti penambangan ilegal, perambahan hutan, penjualan satwa liar, pencucian uang, hingga indikasi korupsi. Selanjutnya, uang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut ditengarai, di antaranya, dipergunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. (Yoga)

Dana masyarakat di Indonesia makin deras mengalir ke surat berharga negara (SBN) sepanjang tahun ini. Gejala tersebut tercermin dari outstanding obligasi negara yang tumbuh melampaui pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Jumlah investor surat utang negara juga tercatat naik tertinggi sepanjang sebelas bulan pertama tahun ini dibanding instrumen investasi lainnya, meski trennya melambat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data KSEI, rekening investor SBN per November 2023 mencapai 992.787, tumbuh 19,4% secara tahunan. Jumlah investor reksadana naik 17,4% serta saham dan surat berharga lainnya naik 16,5%. Sedangkan rekening di bank hanya naik 8,3%. Head of Macroeconomic Outlook & Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengakui, penghimpunan DPK cukup menantang tahun ini. Sebaliknya dengan pasar obligasi. "Tren pertumbuhan di obligasi untuk tahun ini masih cukup baik," kata dia, Selasa (19/12). Direktur Distribution & Funding Bank BTN Jasmin mengatakan, penempatan dana nasabah melalui deposito masih di atas instrumen investasi non bank. Ini karena suku bunga masih cukup tinggi. "Penempatan dana nasabah BTN pada produk non-banking seperti reksadana, SBN, obligasi dan lain-lain hanya sekitar 27%-30% dari total Rp 47 triliun dana kelolaan BTN Prioritas saat ini," kata Jasmin, Senin (18/12). Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, dana kelolaan atau asset under management (AUM) wealth management BRI hingga 11 Desember 2023 sekitar Rp 205 triliun. AUM ini didominasi DPK, diikuti obligasi, saham dan reksadana. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, perlambatan pertumbuhan DPK perbankan lebih disebabkan oleh simpanan nasabah kecil. Banyak nasabah kecil sudah mulai makan tabungan karena terdampak perlambatan ekonomi dan inflasi.

Tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan pita cukai untuk kebutuhan awal tahun depan. Seperti diketahui, kenaikan CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022. Melalui beleid ini, pemerintah mengatur tarif cukai rokok beserta batasan harga jual eceran (HJE) dengan kenaikan rerata sebesar 10% masing-masing untuk tahun 2023 dan 2024. Khusus untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), kenaikan tarif cukainya lebih rendah, yakni maksimal 5%. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemkeu, Askolani mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 17 juta pita cukai untuk kebutuhan Januari 2024. Saat ini pita cukai desain 2024 telah siap dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Sejalan dengan naiknya tarif tahun ini, penerimaan CHT hingga 12 Desember 2023 terkontraksi 3,7% year on year (yoy). Adapun realisasi total penerimaan cukai pada periode tersebut mencapai Rp 196,7 triliun, turun 4,25% yoy. Di saat yang sama, produksi hasil tembakau juga turun 1,8% yoy. Di sisi lain, pada tahun 2024, pemerintah berencana menerapkan pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Sebab dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah memasang target penerimaan dari dua objek cukai tersebut masing-masing Rp 1,85 triliun dan Rp 4,39 triliun. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah tidak ambigu dalam mengenakan cukai terhadap produk plastik dan MBDK.  YLKI juga telah melakukan survei di 10 kota di Indonesia pada pertengahan Juni 2023. Sementara Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar masih ragu pemerintah akan memberlakukan ekstensifikasi cukai pada tahun politik.

Perekonomian Indonesia perlu segera beralih dari yang mengandalkan ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau. Sebab, ekonomi ekstraktif yang masif akan merusak lingkungan. Sementara saat ini Indonesia masuk dalam 10 negara penghasil emisi terbesar di dunia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan indeks ekonomi hijau pada 2045 mencapai 90,65%, dengan pangsa energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 70%. "Penerapan ekonomi hijau perlu perubahan dan harus didukung oleh ekosistem yang baik," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Selasa (19/12). Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, momentum pemilihan umum 2024 dapat digunakan sebagai katalis untuk mempercepat transisi ekonomi hijau di Indonesia. "Perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta calon presiden dan wakil presiden agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungannya terhadap industri ekstraktif," kata Leonard. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pendapatan masyarakat akan meningkat jika transisi ekonomi hijau dilakukan. Bhima bilang, pekerja di sektor konstruksi, perdagangan dan industri pengolahan serta pertanian akan mendapat manfaat paling besar dengan adanya transisi ekonomi hijau. Tak hanya itu, pendapatan dari sektor pengadaan listrik dan gas, industri pengolahan, juga akan terdorong. Berdasarkan hitungan Celios dan Greenpeace Indonesia, transisi ekonomi hijau diperkirakan memberikan peluang positif bagi output perekonomian dalam negeri sebesar Rp 4.376 triliun. Peralihan ini juga diprediksi memberikan tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 2.943 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Aksi korporasi salah satu lini bisnis Grup Astra, yakni PT United Tractors Tbk  di ranah energi baru terbarukan (EBT) masih terus berlangsung. Terbaru, perusahaan dengan kode saham UNTR ini menambah kepemilikan saham di perusahaan listrik panas bumi, yakni PT Supreme Energy Sriwijaya. Dalam keterbukaan informasi, di Bursa Efek Indonesia (BRI) Selasa (19/12), UNTR mengumumkan amandemen terhadap rencana perjanjian pengambilan bagian alias subscription agreement atas saham Supreme Energy Sriwijaya oleh perusahaan terkendali milik UNTR. Perusahaan tersebut yakni PT Energia Prima Nusantara (EPN). Pada 18 Desember 2023, Energia Prima Nusantara telah menandatangani amandemen terhadap subscription agreement dengan PT Supreme Energy dan PT Supreme Energy Sriwijaya. Ini terkait dengan perubahan rencana pengambil bagian saham. Berdasarkan amandemen, Energia Prima Nusantara berencana akan mengambil bagian saham-saham baru dalam Supreme Energy Sriwijaya sebanyak 984.127 saham baru. Nilai tersebut setara dengan 49,6% dari total saham yang dikeluarkan oleh Supreme Energy Sriwijaya kepada Energia Prima Nusantara. Adapun total nilai keseluruhan dari pengambil bagian ini sebesar US$ 51,87 juta atau setara Rp 804,01 miliar. Sara K. Loebis, Sekretaris Perusahaan United Tractors menyatakan, penambahan saham Supreme Energy Sriwijaya diputuskan berdasarkan pertimbangan bisnis. Yakni untuk meningkatkan keterlibatan United Tractor di bisnis listrik panas bumi alias geotermal. Adapun akuisisi ini menandakan masuknya UNTR ke bisnis panas bumi, sekaligus melebarkan sayap UNTR ke bisnis non batubara. Supreme Energy Sriwijaya merupakan salah satu pemegang saham PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD). Ini adalah perusahaan pemegang izin panas bumi dengan kapasitas 2 x 49 megawatt (MW) yang telah beroperasi. Lokasinya berada di Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam dan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan.

Teka-teki nama bank syariah yang akan dicaplok Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) untuk digabung dengan unit usaha syariahnya akhirnya terjawab sudah. Seperti diberitakan sebelumnya, unit syariah BTN akan digabung dengan Bank Muamalat. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah memproses rencana penggabungan tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pembicaraan merger tersebut kini sedang berlangsung. Jika tak ada aral melintang, penggabungan ditargetkan bisa rampung pada Maret 2024. Erick menyatakan, kementerian sudah mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama dan pemegang saham Bank Muamalat, yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). "Gabungan antara BTN Syariah dan Bank Muamalat akan menjadi alternatif bank syariah dengan kemungkinan aset bisa masuk dalam 16 besar secara global," kata Erick, Selasa (19/12). Penggabungan Bank Muamalat dan unit usaha syariah (UUS) BTN bakal menghasilkan bank syariah terbesar kedua di Indonesia, setelah Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengakui telah mengirimkan surat ketertarikan untuk mengakuisisi saham dua bank syariah sejak November lalu. Sementara itu, Kementerian BUMN juga masih terus melanjutkan pencarian calon investor baru untuk BSI. Dari roadshow yang sudah dilakukan ke negara-negara Timur Tengah, sudah ada calon investor yang berminat masuk ke bank tersebut. Erick mengatakan, Kementerian BUMN hanya menawarkan 10%-12% saham BSI. "Memang dalam roadshow ini, mereka ingin lebih dari 10%. Kalau bisa, mereka ingin 15% hingga 20% jadi strategic partner. Ini yang mungkin pemegang saham seperti BNI, BRI, Bank Mandiri masih perlu saling curhat," ungkapnya.

Prahara Dana Pensiun (Dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus memanas. Bahkan persoalan ini diperkirakan belum akan selesai dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pendiri Dapen BUMN harus bertanggung jawab untuk menambah modal (top up) ke perusahaannya yang tengah bermasalah. Proses top up ini bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun. Tapi Erick enggan membuka nama-nama Dapen BUMN bermasalah. Ia juga tidak menyebut berapa suntikan yang dibutuhkan. Erick saat ini juga masih menunggu proses audit dua perusahaan Dapen milik BUMN. Erick menjelaskan, ada dua Dapen BUMN yang tengah diaudit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Iya, ada dua Dapen BUMN mau dilaporkan, cuma audit-nya belum selesai," ujar dia. Erick menyebut, di tahun depan bisa jadi lebih banyak Dapen BUMN yang akan dilaporkan. Sebelumnya dia mengungkapkan, langkah ini demi menyehatkan Dapen BUMN, sehingga dalam tiga tahun ke depan Dapen pelat merah bisa lebih sehat. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi pun sepakat menyebut, butuh waktu paling tidak tiga tahun untuk menyelesaikan top up Dapen pelat merah ini. Tetapi, dia menyebut, perlu komitmen pendiri dalam hal pendanaan. Sebelumnya Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berujar perlu ada suntikan dana Rp 12 triliun ke Dapen BUMN. Pemerintah juga melakukan stress test terhadap Dapen BUMN.

Progress positif pembangunan smelter tembaga yang dicapai PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara tidak serta-merta membuat kedua perusahaan itu tenang menjalankan bisnisnya di dalam negeri. Perkara produksi smelter yang harus melalui peningkatan secara bertahap atau ramp-up hingga mencapai kapasitas penuh menjadi ganjalan bagi Freeport Indonesia dan Amman Mineral. Pasalnya, keduanya mesti memikirkan monetisasi konsentrat tembaga yang telah diproduksi, tetapi belum bisa diolah di smelter tersebut. Pemerintah dan kedua perusahaan tersebut perlu segera mencari jalan tengah agar penumpukan konsentrat yang belum bisa diolah tidak menimbulkan dampak luas bagi pendapatan negara dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga yang disertai dengan penyesuaian bea keluar bisa menjadi solusi yang diambil pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri hulu pertambangan mineral nasional. Menurut Kementerian ESDM, izin ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia dan Amman Mineral hanya berlaku mulai Juli 2023 hingga Mei 2024. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli berpendapat, pemerintah perlu memberikan tambahan waktu bagi Freeport Indonesia dan Amman Mineral Nusa Tenggara untuk mengekspor konsentrat tembaga hingga smelter yang dibangun oleh kedua perusahaan tersebut mencapai kapasitas produksi maksimal. Saat ini, sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Keuangan No. 71/2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Berdasarkan aturan yang ditandatangani pada 12 Juli 2023 itu, tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga bagi perusahaan dengan progres smelter 70%–90% dikenakan sebesar 7,5% pada periode 17 Juli–31 Desember 2023, dan naik menjadi 10% pada periode 1 Januari–31 Mei 2024. Sementara itu, untuk perusahaan dengan progres smelter di atas 90%, bea keluar yang dikenakan sebesar 5% pada periode 17 Juli–31 Desember 2023, dan naik menjadi 7,5% pada periode 1 Januari–31 Mei 2024. Di sisi lain, VP Corporate Communication Amman Mineral Nusa Tenggara Kartika Octaviana menjelaskan bahwa hingga kini perusahaan berupaya mengakselerasi pengerjaan smelternya agar bisa mencapai target pemerintah. Sementara itu, Freeport McMoran sejak jauh-jauh hari telah menyoroti perkara izin ekspor konsentrat tembaga yang bakal berakhir pada Mei 2024 dan bertepatan dengan tenggat perampungan smelternya. Dalam conference call yang dilakukan perusahaan, Presiden Freeport-McMoRan Inc. Kathleen Quirk mengatakan pihaknya masih perlu mengekspor konsentrat tembaga dalam jumlah tertentu saat periode ramp-up smelter Manyar di Gresik hingga akhir tahun depan. Di tempat terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas sempat berharap Pemerintah Indonesia mengerti dengan kondisi pembangunan smelter di lapangan, sehingga mau mengabulkan permintaan perusahaan untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga hingga akhir 2024. Anggawira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara, berharap ada win win solution terkait dengan persoalan ekspor konsentrat tembaga selepas 2024. Adapun, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengaku belum pernah melihat langsung permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Freeport Indonesia maupun Amman Mineral Nusa Tenggara. Hal itu membuat pemerintah enggan memberikan komentar lebih jauh terkait dengan hal tersebut.

Upaya pemerintah mempercepat kepemilikan kendaraan roda dua berbasis baterai dengan memberikan insentif agaknya belum sesuai dengan yang diharapkan. Minimnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pembelian. Padahal, untuk meningkatkan penjualan, pemerintah telah memperluas basis penerima insentif sebesar Rp7 juta sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Pada Permenperin 21/2023 disebutkan bahwa program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama. Bandingkan dengan aturan sebelumnya yang memberi syarat tertentu untuk para penerima insentif yaitu subsidi sepeda motor listrik diprioritaskan untuk masyarakat produktif, di antaranya penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), termasuk keluarga penerima subsidi listrik (450VA dan 900VA). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam hal ini Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyebutkan, penerima Bantuan Pemerintah melalui program tersebut pada 2023 diharapkan mampu mencapai 50.000 unit dan meningkat menjadi 150.000 pada 2024. Berdasarkan catatan Bisnis, sejak bergulir pada Maret 2023, program subsidi itu baru tersalurkan sebanyak 11.532 unit, masih jauh di bawah target yang ditetapkan baik oleh asosiasi maupun pemerintah. Banyak faktor menjadi penyebab. Aismoli menyebutkan sosialisasi kemudahan pemberian insentif masih minim, sementara Kementerian Perindustrian menilai perbedaan standar baterai yang digunakan oleh masing-masing merek kendaraan bermotor listrik roda dua yang menjadi penghambat. Terlepas dari beragam alasan yang disampaikan, langkah pemerintah mempercepat penetrasi kepemilikan kendaraan listrik harus dicarikan solusinya. Bila memang sosialisasi dinilai kurang, maka pemerintah bersama para pelaku usaha harus bersama-sama menyebarluaskan perihal kebijakan tersebut.