INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI : INVESTOR GARAP KA CEPAT KE SURABAYA
Pemerintah merancang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya sepanjang 900 kilometer menggunakan skema pembiayaan kreatif atau creative financing dengan menggandeng investor.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan skema pembiayaan kreatif tepat untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur transportasi seiring dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).“Artinya akan ada investor yang menghubungkan kereta cepat dari Jakarta sampai Surabaya,” katanya dalam acara Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (20/12).Pada tahap awal, Budi Karya menyatakan pemerintah akan menggelar perancangan desain struktur atau design engineeringbersama investor pemrakarsa. Selanjutnya, pemerintah bakal membuka tender untuk menentukan pemenang kontrak pembangunan perpanjangan kereta cepat Bandung—Surabaya.
Sejak awal, visi Presiden Joko Widodo adalah meraih Indonesia Emas 2045 dan menjadi lima besar dunia. “Effort kami sangat besar untuk menyukseskan creative financing,” kata Budi Karya. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, tren pagu APBN makin menurun. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020—2024 mencapai Rp1.288 triliun dan kemampuan APBN hanya 20%.Menhub mengungkapkan terdapat 12 proyek KPBU dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp53,6 triliun, di antaranya Pelabuhan Patimban, Kereta Api Makassar–Parepare, Proving Ground Bekasi, serta Bandara Dhoho Kediri.
Terkait dengan proyek kereta cepat hingga Surabaya, Budi Karya optimistis bisa berprogres dengan baik. Alasannya, Indonesia telah memiliki pengalaman dalam membangun dan mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta—Bandung bernama WHOOSH.
Rencananya, trase Bandung-Surabaya melalui pantai selatan (pansela) Jawa. Namun, prastudi kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya dibuat dengan trase melalui jalur pantai utara (pantura) Jawa.
Sejauh ini, Kereta Cepat WHOOSH diklaim setara dengan moda transportasi sejenis di negara lain seperti Shinkansen di Jepang atau TGV di Prancis. “Kalau kita jalan ke Singapura, Malaysia, atau Thailand, mereka bertanya WHOOSHnya gimana, sama populernya dengan Shinkansen dan TGV,” jelas Budi Karya.Budi Karya menegaskan Kereta Cepat WHOOSH menjadi sebuah kebanggan bagi masyarakat Indonesia. “Tidak ada orang yang mengatakan kok ini WHOOSH jelek. Sekarang tinggal kita kawal saja agar ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti menyatakan KCIC menyediakan lebih dari 20.000 tiket per harinya guna mendukung operasional selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.
BELANJA KALTIM 2024 : ALOKASI JUMBO PENYANGGA IKN
Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo bagi daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara pada 2024. Peningkatan pagu itu dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah penunjang ibu kota baru tersebut sehingga mampu memberikan dampak optimal bagi perekonomian daerah.
Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Balikpapan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebanyak Rp32,03 triliun pada tahun depan. Angka ini, naik 39,62% dari Rp22,94 triliun pada tahun ini.Kepala KPPN Balikpapan Fitra Riadian mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan ini adalah adanya rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.Dia menjelaskan bahwa dari total anggaran sebanyak Rp32,03 triliun itu, belanja pemerintah pusat sebanyak Rp25,75 triliun yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp22,95 triliun, belanja pegawai sebesar Rp1,49 triliun, dan belanja barang sebesar Rp1,28 triliun.Menurutnya, belanja pemerintah pusat ini akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pemilikan kepala daerah (pilkada).Sementara itu, imbuhynya, sebanyak Rp6,28 triliun merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dibagikan kepada tiga pemerintah kabupaten/kota di lingkup wilayah KPPN Balikpapan.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim M. Syaibani menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada kepala daerah bupati/wali kota dan pimpinan unit satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi Kaltim, pada pekan lalu.Adapun, lewat penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 itu terungkap bahwa lokasi belanja negara untuk Provinsi Kaltim sebesar Rp83,59 triliun, yang terdiri dari belanja DIPA sebesar Rp44,8 triliun dan dana TKD sebesar Rp39 triliun.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa dana alokasi transfer 2024 yang mengalami peningkatan signifikan ini harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Benua Etam.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltim M. Syaibani menjelaskan bahwa alokasi belanja negara 2024 yang disalurkan ke Provinsi Kaltim dalam bentuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp44,59 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp39 triliun.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi mengatakan bahwa anggaran 2024 harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah sebagai penunjang IKN. “Anggaran 2024 harus berasal dari aspirasi bottom up, bukan hanya perpindahan dana dari pusat ke daerah,” ujarnya.
Pasalnya, digitalisasi DIPA jangan digunakan sebagai instrumen satu-satunya untuk menjamin kualitas penyerapan anggaran.“Digitalisasi DIPA tidak cukup untuk menjamin kualitas penyerapan dana. Perlu ada regulasi yang jelas dan transparan, serta kepala daerah yang mampu mengelola dana secara akuntabel. Yang paling penting adalah tidak ada tumpang tindih anggaran, sehingga dapat menghindari proyek-proyek fiktif,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sendiri mengeklaim bahwa penyerapan belanja daerah hingga akhir November 2023 telah mencapai 72% dari pagu yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjda Daerah (APBD) Kaltim 2023.Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan capaian wilayah ini yang berada di atas rata-rata nasional saat itu yang hanya 62%.
IKN Kebanjiran Minat Investor
Dibutuhkan Kota Berkelanjutan dan Antisipatif
JAKARTA,ID-Masalah perkotaan menjadi salah satu tema dari enam klaster tema yang akan dibahas dalam debat pasangan calon Presiden (cawapres) pada Jumat (22/12/2023) yang merupakan debat calon wakil presiden dan cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lima klaster tema lainnya adalah ekonomi (kerakyatan dan digital); keuangan, pajak, dan tata kelola APBN/APBN;investasi;perdagangan, dan infrastruktur. Debat kali akan menampilkan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar yang merupakan pasangan dari capres Anies Rasyid Baswedan, cawapres Gibran Rakabuming Raka yang merupakan pasangan dari capres Prabowo Subianto, dan cawapres Mahfud MD yang merupakan cawapres dari Ganjar Pranowo. Pengawal tata kelola dari Universitas Trisakti Nirwowno Joya mengatakan, menghadapi tantangan yang makin kompleks kedepan, dibutuhkan calon pemimpin (capres-cawapres) yang memiliki visi pengembangan kota yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. (Yetede)
Kuartal IV, Penyaluran Kredit Baru Melambat
Lima Tahun Freeport Indonesia Berlisensi IUPK
BI Diperkirakan Tahan Suku Bunga Acuan di Akhir 2023
BPS: Remitensi Pekerja Migran Indonesia Turut Berperan Tekan Angka Kemiskinan
Transaksi TEI 2023 Capai US$ 30,5 Miliar
Kemenkominfo Diminta Hapus Aplikasi Binance
JAKARTA,ID-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) didesak segera menghapus aplikasi di website Binance agar tidak bisa diakses lagi di Indonesia. Langkah penghapusan perlu dilakukan agar potensi tambahan kerugian konsumsi/nasabah Binance di Tanah Air yang bisa ditekankan karena sudah merupakan aplikasi yang ilegal. Saat ini, Binance sudah diblokir oleh Kemenkominfo. Namun, aplikasinya masih tersedia di Google Playstore dan App Store, serta bisa dibisa menggunakan private network (VPN). Kemenkominfo pun bisa meminta Google Indonesia untuk menghapus aplikasi tersebut untuk melindungi masyarakat Indonesia. Binance bisa didakwa melakukan kejahatan dan CEO-nya, Changpeng Zhao, juga mengaku bersalah atas dakwaan pemerintah federal Amerika Serikat. Binance, bursa kripto terbesar di dunia, sudah mengakui terlibat dalam kejahatan pencucian uang, melakukan pengiriman uang tanpa izin, dan juga pelanggaran keuangan lainnya. (Yetede)









