Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo bagi daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara pada 2024. Peningkatan pagu itu dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah penunjang ibu kota baru tersebut sehingga mampu memberikan dampak optimal bagi perekonomian daerah. Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Balikpapan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebanyak Rp32,03 triliun pada tahun depan. Angka ini, naik 39,62% dari Rp22,94 triliun pada tahun ini.Kepala KPPN Balikpapan Fitra Riadian mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan ini adalah adanya rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.Dia menjelaskan bahwa dari total anggaran sebanyak Rp32,03 triliun itu, belanja pemerintah pusat sebanyak Rp25,75 triliun yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp22,95 triliun, belanja pegawai sebesar Rp1,49 triliun, dan belanja barang sebesar Rp1,28 triliun.Menurutnya, belanja pemerintah pusat ini akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pemilikan kepala daerah (pilkada).Sementara itu, imbuhynya, sebanyak Rp6,28 triliun merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dibagikan kepada tiga pemerintah kabupaten/kota di lingkup wilayah KPPN Balikpapan. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim M. Syaibani menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada kepala daerah bupati/wali kota dan pimpinan unit satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi Kaltim, pada pekan lalu.Adapun, lewat penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 itu terungkap bahwa lokasi belanja negara untuk Provinsi Kaltim sebesar Rp83,59 triliun, yang terdiri dari belanja DIPA sebesar Rp44,8 triliun dan dana TKD sebesar Rp39 triliun. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa dana alokasi transfer 2024 yang mengalami peningkatan signifikan ini harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Benua Etam. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltim M. Syaibani menjelaskan bahwa alokasi belanja negara 2024 yang disalurkan ke Provinsi Kaltim dalam bentuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp44,59 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp39 triliun. Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi mengatakan bahwa anggaran 2024 harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah sebagai penunjang IKN. “Anggaran 2024 harus berasal dari aspirasi bottom up, bukan hanya perpindahan dana dari pusat ke daerah,” ujarnya. Pasalnya, digitalisasi DIPA jangan digunakan sebagai instrumen satu-satunya untuk menjamin kualitas penyerapan anggaran.“Digitalisasi DIPA tidak cukup untuk menjamin kualitas penyerapan dana. Perlu ada regulasi yang jelas dan transparan, serta kepala daerah yang mampu mengelola dana secara akuntabel. Yang paling penting adalah tidak ada tumpang tindih anggaran, sehingga dapat menghindari proyek-proyek fiktif,” jelasnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sendiri mengeklaim bahwa penyerapan belanja daerah hingga akhir November 2023 telah mencapai 72% dari pagu yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjda Daerah (APBD) Kaltim 2023.Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan capaian wilayah ini yang berada di atas rata-rata nasional saat itu yang hanya 62%.