;

BI Diperkirakan Tahan Suku Bunga Acuan di Akhir 2023

Yuniati Turjandini 21 Dec 2023 Investor Daily
JAKARTA,ID-Kalangan ekonomi memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan, BI7-Day Reserve Repo Rate (B17DRR), sebesar 6% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20-21 2023. Ikhtiar BI menahan suku bunga acuan dilakukan berdasarkan tingkat inflasi  yang cukup terkendali dan performa nilai tukar rupiah selama  bulan November 2023. Peneliti Center of Reform on Ecomomics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan  BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan di 6%. Namun seiring dengan potensi inflasi yang disumbangkan oleh harga pangan dan potensi dari peningkatan permintaan di kuartal I-2024, BI masih memiliki peluang  untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2024. "Hal ini akan tergantung pada kondisi inflasi  pangan yang terjadi dan kondisi geopolitik berkembang di tahun depan," tutur Yusuf saat dihubung Investor Daily. (Yetede)

BPS: Remitensi Pekerja Migran Indonesia Turut Berperan Tekan Angka Kemiskinan

Yuniati Turjandini 21 Dec 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya atau disebut remitensi berperan efektif mengurangi kemiskinan di negara asal terutama di wilayah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Bank Dunia mencatat upaya  remitensi warga negara Indonesia dalam 5 tahun terakhir ternyata meningkat dari yang tadinya 0,8%, meningkatnya sekitar 0,8 sampai 1,07% kepada PDB. "Remitensi ini mendorong pada peningkatan kesejahteraan penduduk terutama di wilayah kantong-kantong migran," ucap Amalia. Dia mengatakan rumah tangga yang menerima remitensi memiliki kemungkinan lebih kecil untuk  jatuh menjadi kelompok miskin dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. (Yetede)

Transaksi TEI 2023 Capai US$ 30,5 Miliar

Yuniati Turjandini 21 Dec 2023 Investor Daily
JAKARTA,ID-Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 berhasil meraih potensi transaksi mencapai US$ 30,5 miliar atau senilai Rp472,8 triliun. Nilai ini jauh melampau target yang ditetapkan, yakni sebesar US$ 11 miliar. Direktur jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Mendag) Didi Sumedi menerangkan, potensi transaksi tersebut mencakup transaksi dagang secara daring, luring, dan investasi. Pencapaian TEI 2023 lanjut dia, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia  terbukti tangguh ditengah tantangan ekonomi global. "Transaksi global yang dilakukan melalui perencanaan TEI tahun ini menjadi cerminan bahwa produk Indonesia masih menjadi favorit negara-negara mitra dagang," jelas Didi. Dia mengatakan, peningkatan nilai transaksi tersebut seiring dengan meningkatnya kualitas dari produk-produk dari dalam serta upaya hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah. (Yetede)

Kemenkominfo Diminta Hapus Aplikasi Binance

Yuniati Turjandini 21 Dec 2023 Investor Daily

JAKARTA,ID-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) didesak segera menghapus aplikasi di website Binance agar tidak bisa diakses lagi di Indonesia. Langkah penghapusan perlu dilakukan agar potensi tambahan kerugian konsumsi/nasabah Binance di Tanah Air yang bisa ditekankan karena sudah merupakan aplikasi yang ilegal. Saat ini, Binance sudah diblokir oleh Kemenkominfo. Namun, aplikasinya masih tersedia di Google Playstore dan App Store, serta bisa dibisa menggunakan private network (VPN). Kemenkominfo pun bisa meminta Google Indonesia untuk menghapus aplikasi tersebut untuk melindungi masyarakat Indonesia. Binance bisa didakwa melakukan kejahatan dan CEO-nya, Changpeng Zhao, juga mengaku bersalah atas dakwaan pemerintah federal Amerika Serikat. Binance, bursa kripto terbesar di dunia, sudah mengakui terlibat dalam kejahatan pencucian uang, melakukan pengiriman uang tanpa izin, dan juga pelanggaran keuangan lainnya. (Yetede)

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Yuniati Turjandini 21 Dec 2023 Investor Daily
JAKARTA,ID-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Surabaya akan lebih mudah berkat kesuksesan  kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. "Kita letakkan agar dasar-dasar itu akan lebih mudah karena  kita sudah mengalami susah mudahnya membangun, mendesign, membebaskan tanah, meng-install, mengoperasikan, mengkomunikasikan kepada masyarakat. InsyaAllah bisa kita lakukan," kata Menhub. Adapun untuk pembiayaannya, Menhub mengakui bahwa akan sulit jika dibiayai sepenuhnya oleh anggaran negara. Oleh karenanya, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan creative financing. Artinya, akan ada investor yang menghubungkan Jakarta sampai Surabaya dengan kereta cepat," kata dia. Budi mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan terlebih dahulu melakukan didesign engineering bersama investor kereta cepat Jakarta-Surabaya. (Yetede)

Kian Mahal Harga Tiket Pesawat

Yuniati Turjandini 21 Dec 2023 Tempo
LONJAKAN harga tiket pesawat hingga dua kali lipat dari biasanya membuat Maria Rianti batal merayakan Natal di kampung halamannya di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Juni lalu, saat ia membeli tiket pesawat tujuan Jakarta-Maumere buat saudaranya, harganya sekitar Rp 2,6 juta untuk pergi-pulang. Harga ini tergolong normal. Namun, dua pekan lalu, saat ia berencana membeli tiket yang sama untuk pulang kampung, harganya sudah melambung hingga di atas Rp 4 juta. “Kali ini keluarga saya natalan di Jakarta saja,” ujar Maria kepada Tempo, kemarin.  

Saat Tempo mengecek ke sejumlah platform penjualan tiket daring, harga tiket pesawat Jakarta-Maumere memang tak banyak tersedia. Terpantau hanya Lion Air yang menyediakan dua penerbangan dari Jakarta menuju Bandara Frans Seda. Untuk keberangkatan dari Jakarta pada 24 Desember 2023, baik di jam keberangkatan pukul 03.40 WIB maupun 09.30 WIB, harganya sama-sama Rp 4,08 juta. Jika mengecek ke tanggal lainnya, pilihannya bertambah. Misalnya, pada 23 Desember 2023, ada pesawat dari Jakarta langsung menuju Maumere yang dilayani Batik Air. Tapi harganya mencapai Rp 4,57 juta. “Biasanya memang hanya dilayani satu maskapai. Maksimal dua, tapi jarang,” kata Maria. (Yetede)

Celah Masalah Pembatasan Elpiji

Yuniati Turjandini 21 Dec 2023 Tempo
JAKARTA - Rencana pemerintah membatasi penjualan elpiji kemasan 3 kilogram hanya kepada masyarakat yang sudah terdaftar di Pertamina mulai awal tahun depan dinilai belum bisa menyelesaikan masalah penyaluran subsidi gas melon yang tidak tepat sasaran. Bahkan rencana itu dianggap menyisakan berbagai celah permasalahan dalam tataran eksekusi.  Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan kendala pada pembatasan dengan model yang direncanakan pemerintah saat ini adalah perkara efektivitas. Musababnya, konsumen harus mendatangi agen resmi Pertamina untuk mendaftar. Padahal pangkalan tersebut jumlahnya terbatas dan kemungkinan besar jauh dari tempat tinggal konsumen. 

Kewajiban menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) untuk kebutuhan pencocokan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) juga berpotensi menghambat para calon pembeli yang tidak memiliki dokumen kependudukan resmi. "Dengan biaya yang kini lebih tinggi, hal ini akan mematahkan semangat kelompok miskin yang seharusnya paling berhak atas elpiji 3 kg bersubsidi," ujar Yusuf kepada Tempo, kemarin. Pemerintah sebelumnya mengumumkan bahwa pembelian elpiji 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna elpiji tertentu yang telah terdata mulai 1 Januari 2024. Pengguna yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna wajib mendaftar atau memeriksa data diri di pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan langkah tersebut merupakan upaya mentransformasi pendistribusian gas melon agar tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu. (Yetede)

ANGGARAN PEMILU, PENGELUARAN ATAU INVESTASI NEGARA?

Yoga 20 Dec 2023 Kompas

Secara pragmatis, anggaran pemilu disebut pengeluaran karena sekali pesta demokrasi usai, semua akan menjadi catatan sejarah. Namun, sudut pandang idealis menilai, anggaran pemilu adalah investasi yang menjamin stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. Setiap lima tahun se- kali dalam dua decade terakhir, anggaran yang besarnya 10 % anggaran belanja pendidikan nasional secara rutin dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemiu di Indonesia. Untuk penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, Kemenkeu mengalokasikan anggaran Rp 71,3 triliun dari usulan Rp 76,66 triliun. Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Kompas mencatat, anggaran untuk Pemilu 2024 mulai di- salurkan sejak jauh-jauh hari, 20 bulan sebelum pemilu terselenggara. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp 3,1 triliun. Tahun 2023, alokasinya bertambah menjadi Rp 30 triliun. Pada 2024, alokasinya naik lagi menjadi Rp 38,2 triliun, untuk membiayai berbagai kebutuhan teknis operasional penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengadaan serta pengelolaan logistik, dan lain sebagainya, termasuk mengantisipasi jika pemilu berjalan dua putaran.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menganalogikan alokasi anggaran jumbo itu sebagai investasi untuk tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia. Ia mengklaim keberhasilan Pemilu 2024 akan menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional dan stabilitas politik. Hal ini menggaransi keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor. Dari sisi penyelenggaraannya, pesta demokrasi akan merangsang sektor produksi dan distribusi karena adanya kebutuhan pengadaan logistik serta barang dan jasa. Kegiatan kampanye dari para peserta pemilu juga akan turut memutar roda perekonomian masyarakat. ”Jadi, yang akan ikut bergeliat adalah semua sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya sektor sosial dan politik, tetapi juga sektor ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN edisi Oktober 2023. Mantan Ketua KPU yang juga Guru Besar Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti, mengatakan, besarnya biaya politik, dana kampanye, dan peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik turut memberi sumbangsih pada perekonomian. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teuku Riefky, mengatakan ”Stabilitas politik yang dihasilkan pemilu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat membawa sentimen positif bagi masyarakat dan dunia usaha.”  (Yoga)

Kemacetan di Tol pada Akhir Tahun Diantisipasi

Yoga 20 Dec 2023 Kompas (H)

Pergerakan angkutan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru berlipat ganda dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah mengantisipasi dengan berbagai upaya. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, pergerakan Natal dan Tahun Baru kali ini didominasi warga dengan tujuan wisata. Dari hasil identifikasi dan survei, ia melihat jalan tol hingga pelabuhan rawan kemacetan. Berdasarkan survei daring potensi pergerakan masyarakat pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang dilaksanakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat mencapai 107,63 juta orang atau meningkat 43 % dari tahun lalu. Rinciannya, mobil pribadi yang menjadi moda transportasi favorit 35,6 %, diikuti sepeda motor 17,9 %. Transportasi umum mengikuti, dengan kereta api 13,2 %, pesawat 11,9 %, bus 10,9 %, kapal penyeberangan 6 %, dan kapal laut 3,4 %.

”Pergerakan libur Natal dan Tahun Baru adalah fenomena sosial budaya dan keagamaan. Jadi, ini ujian semester kedua. Semester pertamanya adalah mudik Lebaran. Kita harus sama siaganya dengan saat Lebaran. Kita sudah mengantisipasi lonjakan-lonjakan dan kita juga mengevaluasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023,” kata Budi di sela pembukaan Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di Kemenhub, Jakarta, Selasa (19/12). Posko terpadu, lanjut Budi, memiliki fasilitas command center untuk koordinasi secara daring dengan petugas di lapangan dari daerah-daerah. Posko mampu memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi, meliputi 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, 9 daerah operasi (daops) kereta api, 4 divisi regional (divre) kereta api, dan pergerakan kendaraan di sejumlah jalan nasional (tol dan nontol).

Ketua Gugus Tugas Natal dan Tahun Baru Astra Infra Group Renaldi mengatakan, lokasi-lokasi yang rawan kemacetan ialah Serang Timur dan Merak. Potensi arus kendaraan yang tinggi diantisipasi dengan pelebaran lajur ketiga, mulai dari Cikande sampai Serang Timur. ”Sudah diselesaikan tahun ini. Teknisi dan satgas juga bersiaga di gerbang-gerbang untuk mengurangi kepadatan,” ujarnya. Dari pantauan Kompas pada Jumat-Minggu (15-17) jalan tol yang menghubungkan Jakarta hingga Cirebon, Jabar, relatif masih lengang. Namun, pengelola jalan mulai berbenah dan meningkatkan sejumlah fasilitas. (Yoga)

PEMBERANTASAN KORUPSI, Jual Beli Jabatan Masih Jadi Momok

Yoga 20 Dec 2023 Kompas (H)

Penangkapan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat korupsi jual beli jabatan di pemerintahan Maluku Utara menunjukkan praktik itu masih menjadi momok di pemerintahan daerah. Praktik jual beli jabatan diperkirakan kian rentan terjadi dengan dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN selaku lembaga pengawas manajemen ASN dalam UU ASN yang baru. Abdul Gani merupakan satu dari 18 orang dari kalangan pejabat Pemprov Maluku Utara dan swasta yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Senin (18/12). Mereka ditangkap di beberapa lokasi di Jakarta dan Ternate, Maluku Utara. Dari OTT, sejumlah barang bukti disita.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (19/12), mengonfirmasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah orang, termasuk Abdul Gani, terkait jual beli jabatan di Pemprov Malut. Meski demikian, hingga Selasa malam, KPK belum menetapkan tersangka dari penangkapan itu. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, sejauh ini 18 orang yang ditangkap masih diperiksa KPK. Sejumlah barang bukti yang disita juga masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap. ”Perkembangan selengkapnya akan disampaikan pada Rabu (20/12),” kata Ali. Penangkapan Abdul Gani, menambah jumlah kepala daerah yang terjerat kasus jual beli jabatan menjadi lima orang dalam kurun waktu Oktober 2021-Desember 2023. Sebelumnya ada Bupati Probolinggo Puput Tantriana, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. (Yoga)

Pilihan Editor