BI Diperkirakan Tahan Suku Bunga Acuan di Akhir 2023
BPS: Remitensi Pekerja Migran Indonesia Turut Berperan Tekan Angka Kemiskinan
Transaksi TEI 2023 Capai US$ 30,5 Miliar
Kemenkominfo Diminta Hapus Aplikasi Binance
JAKARTA,ID-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) didesak segera menghapus aplikasi di website Binance agar tidak bisa diakses lagi di Indonesia. Langkah penghapusan perlu dilakukan agar potensi tambahan kerugian konsumsi/nasabah Binance di Tanah Air yang bisa ditekankan karena sudah merupakan aplikasi yang ilegal. Saat ini, Binance sudah diblokir oleh Kemenkominfo. Namun, aplikasinya masih tersedia di Google Playstore dan App Store, serta bisa dibisa menggunakan private network (VPN). Kemenkominfo pun bisa meminta Google Indonesia untuk menghapus aplikasi tersebut untuk melindungi masyarakat Indonesia. Binance bisa didakwa melakukan kejahatan dan CEO-nya, Changpeng Zhao, juga mengaku bersalah atas dakwaan pemerintah federal Amerika Serikat. Binance, bursa kripto terbesar di dunia, sudah mengakui terlibat dalam kejahatan pencucian uang, melakukan pengiriman uang tanpa izin, dan juga pelanggaran keuangan lainnya. (Yetede)
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Kian Mahal Harga Tiket Pesawat
Celah Masalah Pembatasan Elpiji
ANGGARAN PEMILU, PENGELUARAN ATAU INVESTASI NEGARA?
Secara pragmatis, anggaran pemilu disebut pengeluaran karena sekali pesta demokrasi usai, semua akan menjadi catatan sejarah. Namun, sudut pandang idealis menilai, anggaran pemilu adalah investasi yang menjamin stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. Setiap lima tahun se- kali dalam dua decade terakhir, anggaran yang besarnya 10 % anggaran belanja pendidikan nasional secara rutin dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemiu di Indonesia. Untuk penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, Kemenkeu mengalokasikan anggaran Rp 71,3 triliun dari usulan Rp 76,66 triliun. Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Kompas mencatat, anggaran untuk Pemilu 2024 mulai di- salurkan sejak jauh-jauh hari, 20 bulan sebelum pemilu terselenggara. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp 3,1 triliun. Tahun 2023, alokasinya bertambah menjadi Rp 30 triliun. Pada 2024, alokasinya naik lagi menjadi Rp 38,2 triliun, untuk membiayai berbagai kebutuhan teknis operasional penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengadaan serta pengelolaan logistik, dan lain sebagainya, termasuk mengantisipasi jika pemilu berjalan dua putaran.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menganalogikan alokasi anggaran jumbo itu sebagai investasi untuk tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia. Ia mengklaim keberhasilan Pemilu 2024 akan menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional dan stabilitas politik. Hal ini menggaransi keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor. Dari sisi penyelenggaraannya, pesta demokrasi akan merangsang sektor produksi dan distribusi karena adanya kebutuhan pengadaan logistik serta barang dan jasa. Kegiatan kampanye dari para peserta pemilu juga akan turut memutar roda perekonomian masyarakat. ”Jadi, yang akan ikut bergeliat adalah semua sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya sektor sosial dan politik, tetapi juga sektor ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN edisi Oktober 2023. Mantan Ketua KPU yang juga Guru Besar Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti, mengatakan, besarnya biaya politik, dana kampanye, dan peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik turut memberi sumbangsih pada perekonomian. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teuku Riefky, mengatakan ”Stabilitas politik yang dihasilkan pemilu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat membawa sentimen positif bagi masyarakat dan dunia usaha.” (Yoga)
Kemacetan di Tol pada Akhir Tahun Diantisipasi
Pergerakan angkutan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru berlipat ganda dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah mengantisipasi dengan berbagai upaya. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, pergerakan Natal dan Tahun Baru kali ini didominasi warga dengan tujuan wisata. Dari hasil identifikasi dan survei, ia melihat jalan tol hingga pelabuhan rawan kemacetan. Berdasarkan survei daring potensi pergerakan masyarakat pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang dilaksanakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat mencapai 107,63 juta orang atau meningkat 43 % dari tahun lalu. Rinciannya, mobil pribadi yang menjadi moda transportasi favorit 35,6 %, diikuti sepeda motor 17,9 %. Transportasi umum mengikuti, dengan kereta api 13,2 %, pesawat 11,9 %, bus 10,9 %, kapal penyeberangan 6 %, dan kapal laut 3,4 %.
”Pergerakan libur Natal dan Tahun Baru adalah fenomena sosial budaya dan keagamaan. Jadi, ini ujian semester kedua. Semester pertamanya adalah mudik Lebaran. Kita harus sama siaganya dengan saat Lebaran. Kita sudah mengantisipasi lonjakan-lonjakan dan kita juga mengevaluasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023,” kata Budi di sela pembukaan Posko Terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di Kemenhub, Jakarta, Selasa (19/12). Posko terpadu, lanjut Budi, memiliki fasilitas command center untuk koordinasi secara daring dengan petugas di lapangan dari daerah-daerah. Posko mampu memantau pergerakan arus penumpang di simpul-simpul transportasi, meliputi 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, 9 daerah operasi (daops) kereta api, 4 divisi regional (divre) kereta api, dan pergerakan kendaraan di sejumlah jalan nasional (tol dan nontol).
Ketua Gugus Tugas Natal dan Tahun Baru Astra Infra Group Renaldi mengatakan, lokasi-lokasi yang rawan kemacetan ialah Serang Timur dan Merak. Potensi arus kendaraan yang tinggi diantisipasi dengan pelebaran lajur ketiga, mulai dari Cikande sampai Serang Timur. ”Sudah diselesaikan tahun ini. Teknisi dan satgas juga bersiaga di gerbang-gerbang untuk mengurangi kepadatan,” ujarnya. Dari pantauan Kompas pada Jumat-Minggu (15-17) jalan tol yang menghubungkan Jakarta hingga Cirebon, Jabar, relatif masih lengang. Namun, pengelola jalan mulai berbenah dan meningkatkan sejumlah fasilitas. (Yoga)
PEMBERANTASAN KORUPSI, Jual Beli Jabatan Masih Jadi Momok
Penangkapan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sebagai
salah satu pihak yang diduga terlibat korupsi jual beli jabatan di pemerintahan
Maluku Utara menunjukkan praktik itu masih menjadi momok di pemerintahan
daerah. Praktik jual beli jabatan diperkirakan kian rentan terjadi dengan
dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN selaku lembaga pengawas
manajemen ASN dalam UU ASN yang baru. Abdul Gani merupakan satu dari 18 orang
dari kalangan pejabat Pemprov Maluku Utara dan swasta yang ditangkap dalam
operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Senin (18/12). Mereka ditangkap di
beberapa lokasi di Jakarta dan Ternate, Maluku Utara. Dari OTT, sejumlah barang
bukti disita.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi dari Jakarta,
Selasa (19/12), mengonfirmasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah
orang, termasuk Abdul Gani, terkait jual beli jabatan di Pemprov Malut. Meski
demikian, hingga Selasa malam, KPK belum menetapkan tersangka dari penangkapan
itu. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, sejauh ini 18 orang yang
ditangkap masih diperiksa KPK. Sejumlah barang bukti yang disita juga masih
dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap. ”Perkembangan selengkapnya akan
disampaikan pada Rabu (20/12),” kata Ali. Penangkapan Abdul Gani, menambah
jumlah kepala daerah yang terjerat kasus jual beli jabatan menjadi lima orang
dalam kurun waktu Oktober 2021-Desember 2023. Sebelumnya ada Bupati Probolinggo
Puput Tantriana, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo,
dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. (Yoga)









