ADU STRATEGI BENAHI EKONOMI
Seluruh calon wakil presiden sepakat untuk membenahi dan mengakselerasi laju ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang makin menantang. Masing-masing cawapres dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memaparkan strateginya dalam debat yang digelar di Jakarta, Jumat (22/12) malam. Sejumlah strategi a.l. pengelolaan anggaran, peningkatan investasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga literasi keuangan dan digital menjadi perhatian para kandidat wakil presiden. Kalangan pebisnis menilai visi misi yang disampaikan para cawapres dalam debat menjadi titik tolak dalam melakukan kalkulasi bisnis. Kendati beberapa jawaban cawapres tidak sesuai dengan tema, pebisnis mengharapkan strategi yang disampaikan dapat diperdalam sehingga mengungkit kinerja sektoral yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, para pelaku usaha berharap strategi tersebut dapat diimplementasikan secara nyata.
Gagasan dan Janji
Indonesia tengah memasuki masa transisi politik seiring dengan berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2024. Tahun 2024 menjadi tahun yang fenomenal karena masyarakat tak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak 2024 adalah pemilu pertama nasional yang akan menyelenggarakan lima jenis pemilu sekaligus, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan pilkada serentak untuk memilih 37 Gubernur (kecuali DIY) dan kepala daerah di 514 kabupaten/kota. Ini adalah pengalaman pertama yang menjadi legenda sekaligus catatan sejarah bangsa Indonesia, dan bahkan mungkin secara global, di mana lima pemilu sekaligus dilakukan di tahun yang sama. Dalam rangkaian Pemilu 2024, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang tinggal 51 hari lagi, menjadi sorotan utama, baik di dalam dan luar negeri. Gegap gempita perhelatan pemilu ini bisa dimaklumi mengingat, jumlah penduduk Indonesia sendiri cukup besar, yaitu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih, terdiri dari pemilih dalam negeri 203.056.748 dan pemilih dari luar negeri 1.750.474. Prospek pemulihan ekonomi global sampai dengan akhir 2023 diperkirakan masih akan tertahan. Beberapa faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi global adalah tekanan sektor keuangan, kesulitan pembayaran utang (debt distress), dampak eskalasi konflik Ukraina-Rusia, Israel-Hamas, tingkat inflasi serta suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama. Di tengah ketidakpastian global tersebut, Indonesia diperkirakan termasuk sebagai salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat pada 2023, melanjutkan momentum positif periode sebelumnya. Tak heran, masyarakat antusias dengan sejumlah program ekonomi para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Adapun, tiga kandidat capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang berada di nomor urut 3. Ketiga capres juga telah menawarkan gagasan untuk merespons tantangan tersebut dengan platform-nya masing-masing. Gagasan itu pun juga sudah disampaikan secara lebih formal dalam debat, yang dijadwalkan berlangsung dalam lima tahap dimulai sejak 12 Desember dan berakhir pada 4 Februari. Debat capres dan cawapres, dengan segala gegap gempita maupun pro dan kontranya, setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai gagasan dan janji para kandidat. Inilah yang seharusnya menjadi titik kritis bagi lebih dari 204 juta pemilih. Gagasan yang bisa dan dapat direalisasikan.
MOMENTUM PEMILU 2024 : Uang Beredar Kian Tebal
Jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 kian tebal tiga bulan jelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Bank Indonesia (BI) menyampaikan likuiditas perekonomian melanjutkan tren positif. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melaporkan, posisi M2 mencapai Rp8.573,6 triliun atau tumbuh 3,3% secara tahunan (year-on-year/YoY). Erwin menilai, pertumbuhan tersebut relatif stabil dari bulan sebelumnya yang tumbuh 3,4% YoY ke Rp8.505,4 triliun. Artinya, dalam kurun waktu sebulan, peredaran M2 naik senilai Rp68,2 triliun.
Kinerja uang beredar ditopang oleh penyaluran kredit moncer. Penyaluran kredit pada November 2023 tumbuh sebesar 9,7% YoY yang lebih pesat dibandingkan dengan realisasi pada Oktober 2023 dengan pertumbuhan 8,7% YoY. Berbeda dengan pertumbuhan kredit, tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi sebesar 15% YoY. Tagihan bersih pemerintah pusat ini melanjutkan kontraksi sebulan sebelumnya yakni 11,7% YoY. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 0,3% YoY atau melambat dari 6,1% YoY pada Oktober 2023.
Uang kuasi yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan lainnya, baik rupiah maupun valuta asing atau valas, serta simpanan giro valas tumbuh 4,9% YoY yakni menyentuh Rp3.820 triliun. Realisasi tersebut naik dari posisi bulan sebelumnya di angka Rp3.788,5 triliun. Kondisi uang beredar sejalan dengan proyeksi ekonom yang menggambarkan efek penyelenggaraan Pemilu. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro meramal selama empat bulan sebelum pemilu dan satu bulan setelah pemilu, tren M2 sejak Pemilu 2004 selalu meningkat.
PRODUKSI FARMASI : Dexa Group Produksi Pembalut Luka
Pelaku industri farmasi dan alat kesehatan Dexa Group mulai memproduksi pembalut luka, menyusul rampungnya pabrik alat kesehatan atau alkes pertamanya. Dengan dibangunnya fasilitas industri ini, Indonesia diharapkan mampu menyediakan produk alat kesehatan pembalut luka atau wound dressing yang kebutuhannya berada di urutan ke-5 alat kesehatan paling banyak ditransaksikan dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP).Fasilitas industri alat kesehatan PT Deca Metric Medica, anak perusahaan Dexa Group, diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, yang didampingi oleh Pimpinan Dexa Group Ferry A. Soetikno, dan Direktur Utama PT Medela Potentia Krestijanto Pandji.Menkes Budi mengapresiasi peresmian fasilitas produksi alat kesehatan PT Deca Metric Medica yang dapat mendukung ketahanan kesehatan Nasional. Menurutnya, terdapat 10 alat kesehatan yang paling banyak digunakan di Indonesia berdasarkan data e-Katalog di 900 rumah sakit pemerintah.
“Saya yakin yang namanya wound dressing [pembalut luka] itu dipakai di seluruh dunia, kami bukakan ke UNICEF,” sebut Menkes, dikutip dari siaran pers, Jumat (22/12).Menkes tidak saja mendukung produksi alat kesehatan dalam negeri selain untuk memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga bisa diekspor ke mancanegara. Pemerintah akan memfasilitasi produksi dalam negeri untuk terserap di pasar global.
Menurut laporan kinerja semester I/2023 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, transaksi alat kesehatan Nasional melalui e-katalog pada 2019 — 2020 masih didominasi produk impor yang mencapai 88%.Merujuk data Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) pasar alat kesehatan Indonesia tahun 2020 sebesar Rp49,7 triliun setara dengan 0,7% pasar alat kesehatan global.
STOK PANGAN : RI Impor 3 Juta Ton Beras
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia akan mengimpor 1 juta ton beras dari India dan 2 juta ton dari Thailand, untuk memperkuat stok di tengah krisis iklim dan ketidakpastian global.Hal tersebut Jokowi sampaikan saat pidato dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12). “Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, Pak sudah tanda tangan 1 juta ton,” ungkap Jokowi.Jokowi juga menyampaikan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengungkapkan kesediaan untuk mengekspor 2 juta ton beras dari negaranya saat bertemu di KTT Asean-Jepang akhir pekan lalu.
Jokowi menerangkan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis pangan. “Paling enggak rasa aman kita dapat urusan pangan.”Sebelumnya, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2024 untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).Selain untuk memenuhi CBP, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan impor beras 2 juta ton pada 2024 juga dilakukan untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
Sejauh ini, pemerintah membuka opsi untuk mendatangkan impor beras dari Thailand, Pakistan, Vietnam, termasuk India dan China. Presiden mengatakan persoalan pangan menjadi kekhawatiran tersendiri di saat optimisme terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA 2024 : OPTIMALISASI TIGA MESIN EKONOMI
Indonesia menyongsong tahun 2024 dengan optimisme yang cukup tinggi di tengah masih kuatnya tekanan dari ketidakpastian global.Sejumlah indikator ekonomi makro pun menguatkan fondasi ekonomi nasional untuk tetap melaju di jalur ekspansi. Realisasi produk domestik bruto (PDB) yang masih solid yakni 4,94% (year-on-year/YoY) pada kuartal III/2023 dan proyeksi pertumbuhan sepanjang tahun di atas 5% pun menjadi modal kuat untuk menangkis efek eksternal.Tak hanya itu, beberapa aktivitas penunjang PDB pun terpantau masih akseleratif. Di antaranya optimisme konsumen, tingkat inflasi, hingga geliat manufaktur nasional. Presiden Joko Widodo, dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Jakarta kemarin, Jumat (22/12), menyatakan optimistis terhadap outlook perekonomian Indonesia 2024.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal kuat baik dari sisi ekonomi maupun politik. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5% atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global yang hanya 2,9%. Kemudian, inflasi indeks harga konsumen (IHK) di angka 2,86% atau masih di bawah tingkat inflasi global sebesar 7,2%. Di samping itu, Kepala Negara mengatakan beberapa indikator lain menjadi alasan di balik optimisme pemerintah, seperti naiknya tingkat penyerapan tenaga kerja nasional, yakni 4,5 juta orang dari Agustus 2022 ke Agustus 2023. Dari sisi makro fiskal, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terpantau sehat dan tetap menjadi alat negara untuk memaksimalkan ekspansi pada tahun depan.Apalagi, Indonesia tercatat sebagai satu dari sedikit negara yang mampu menjaga penyehatan fiskal lebih cepat dibandingkan dengan yurisdiksi lain.Hal itu ditandai dengan outlook defisit APBN yang berada di bawah 3% terhadap PDB, baik dalam prognosis tahun ini maupun APBN 2024. Tak pelak, International Monetary Fund (IMF) pun mencatat sebanyak 96 negara mengalami kondisi perekonomian yang buruk sehingga menjadi pasien dari lembaga pendanaan global tersebut. Kepala Negara masih khawatir mengenai harga komoditas, yang dilatarbelakangi oleh ketidakpastian global dan konflik di Timur Tengah. Salah satu dampaknya adalah lonjakan harga minyak dunia. Kekhawatiran Presiden juga terletak pada komoditas pangan, terlebih akibat dampak Super El Nino.
Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa sepanjang 2023 dinamika global menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi domestik. Risiko lain yang tengah diwaspadai adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi China yang dapat mengganggu rantai pasok global, mengingat negara tersebut merupakan mitra dagang utama banyak negara. Merespons hal itu, pemerintah pun menyiapkan tiga siasat untuk memacu mesin ekonomi lebih tinggi agar mampu tumbuh sebesar 5,2% pada tahun depan.Pertama, mesin ekonomi konvensional yang perlu direvitalisasi dan diperbesar kapasitas nya sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang tinggi. Kedua, memantik mesin ekonomi baru yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan. Ketiga, menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi yang berkeadilan.
Dari sisi fiskal, pemangku kebijakan juga telah memasang kuda-kuda yang kuat, yakni melalui kesiapsiagaan APBN dalam rangka merespons seluruh dinamika dan rambatan efek dari ketidakpastian global.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga hadir dalam forum tersebut, mengatakan kebijakan fiskal pada tahun depan akan berfokus menjaga permintaan di dalam negeri.
Secara konkret, pemerintah akan menjaga daya beli dari seluruh lapisan masyarakat, terutama kelas bawah dan menengah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap dampak kenaikan harga minyak dan pangan.
Dari sisi fiskal, beban negara bakal berkurang dengan terpangkasnya biaya penarikan pinjaman. Apalagi, saat ini porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor domestik jauh lebih tinggi.









