Nila Sari (51) memanen bayam brasil lalu memasukkannya ke keranjang di halaman belakang Gedung Karya Pastoral Gereja Kim Tae-gon, Senin (18/12). Ia bersama sejumlah warga juga memetik terong dan kacang panjang. Di lahan seluas 800 meter persegi itu, tampak pula tanaman lainnya, seperti kangkung, sawi, cabai, kemangi, nangka, cempedak, jambu, sukun, anggur, dan melon. ”Hasil kebun sebagian kami sumbangkan ke warteg dan ibu tukang jual pecel. Kami bagikan cuma-cuma. Buah dan sayur juga kami peruntukkan ke pastoran. Biar romo-romo di sini makan sayur dan tambah sehat,” kata Nila. Sebagian lagi hasilnya dijual untuk umat dengan harga yang lebih murah. Bayam brasil, misalnya, dibanderol Rp 5.000 seikat. Harga sayuran sejenis di pasaran bisa lebih dari 15.000 per ikat. ”(Sayuran) ini fresh dari kebun, tanpa pestisida,” ucapnya. Beginilah hasil kebun Gereja Katolik Santo Andreas Kim Tae-Gon.

Tidak hanya menghasilkan aneka sayuran dan buah, kebun itu juga membantu warga lanjut usia dalam kegiatan Gerakan Layani Orangtua atau Gelora di paroki gereja. Kegiatan yang dimulai tahun 2022 setiap Senin dan Kamis itu mengajak para lansia berkumpul, bernyanyi, senam, berdoa, dan makan siang bersama. Menu makannya pun dari kebun gereja. ”Ini bentuk perhatian pada (warga) lansia yang kebanyakan, saat anak cucunya sudah beraktivitas, mereka sendirian,” kata Yuli, salah seorang anggota ibun. ”Oma-oma itu sangat senang makan dari hasil kebun. Senang jika hal sederhana yang kami lakukan di kebun ini membuat mereka bahagia,” kata Yuli.

Tidak hanya sayuran, kebun itu juga dimanfatkan untuk beternak ikan lele, nila, dan ayam. Hasilnya, ada yang dijual kepada umat, seperti telur ayam seharga Rp 3.000 per butir. ”Saat panen ikan lele, biasanya kami bagikan ke kelurahan. Ini sebagai tambahan makanan untuk penanggulangan stunting (tengkes),” kata Nila. Lurah Pegangsaan Dua, KelapaGading, Jakut,Vera Fitria mengatakan, hasil panen kebun gereja bisa dimanfaatkan warga. ”Sayur dan ikan akan diberikan kepada kami untuk penanganan (anak) balita stunting. Dan untuk lelenya diolah warga menjadi abon dan nugget lele,” katanya. Hubungan baik warga dan komunitas gereja ini menjadi contoh baik hidup bermasyarakat. Ia pun berusaha selalu hadir jika pengurus kebun gereja menggelar acara. Selain menjaga hubungan sesama manusia, kebun itu juga menjadi jalan untuk merawat lingkungan. Sebab, pengurus kebun menggunakan ecoenzyme sebagai pupuk dan pestisida alami. (Yoga)

Pemerintah memberikan penghargaan Proper kriteria emas kepada 79 perusahaan dan kriteria hijau kepada 196 perusahaan terkait pengelolaan usaha ataupun limbahnya. Namun, baru 3.694 atau 17,5 % dari keseluruhan industri di Indonesia yang ikut penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan ini. Ketua Dewan Pertimbangan Proper Sudharto P Hadi, Rabu (20/12) di Jakarta, menyebutkan,tahun 2022 sekitar 15 % industri di Indonesia yang mengikuti Proper. Tahun ini kisarannya bertambah menjadi 17,5 %. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong berharap, ke depan, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya Proper dan nilai yang diperoleh perusahaan. ”Kita, kan, ingin kesadaran, jadi bukan legally binding atau diwajibkan,tapi beyond comply (dalam ketaatan pengelolaan lingkungan) ini karena sadar lingkungan itu berarti efisiensi, (mendapatkan) nilai ekonomi sosial dan ada social return on investment, ada banyak nilai positif yang bisa dikembangkan perusahaan,” tuturnya.

Dalam penyerahan Anugerah Lingkungan Proper 2023 oleh Wapres Ma’ruf Amin, Rabu, perusahaan yang mendapatkan kriteria emas dan biru berarti sudah melampaui dari kewajiban pengelolaan limbah dan lingkungan. Bahkan, kata Sudharto, kategori emas berarti perusahaan menerapkan analisis daur hidup (eko-inovasi) sehingga menghasilkan efisiensi energi, mengurangi emisi, mengurangi timbulan limbah, dan mengurangi dampak lingkungan. Tahun ini, perusahaan berkategori emas juga harus melakukan eko-inovasi social yang indikatornya diukur dengan social return on investment (SROI). SROI terkait dengan alokasi dana yang dibelanjakan dibandingkan dampak yang diterima oleh masyarakat.

Perusahaan yang menerapkan analisis dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan secara baik mendapat kategori biru. Adapun yang sudah melakukan usaha, tetapi masih perlu perbaikan mendapat kriteria merah. Tahun 2023, sebanyak 2.131 perusahaan mendapat kriteria biru. Sebanyak 1.077 industri di kategori merah. Tidak ada perusahaan di kriteria hitam, tetapi 211 perusahaan ditunda pemeringkatannya. Wapres Amin meminta agar Proper menjadi platform bagi perusahaan untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan, terutama mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri yang dilakukan. Perusahaan dengankategori emas dan hijau bisa memiliki gengsi lebih tinggi serta mendapatkan nilai lebih di mata konsumen, apalagi semakin banyak konsumen dan negara yang concern dengan produk ”hijau”. (Yoga)

Guna menekan kesenjangan antara Indonesia barat dan timur, proyek-proyek pembangunan terus digenjot pemerintah. Skema pembiayaan kreatif mendominasi pengerjaan proyek-proyek perhubungan di Indonesia. ”Bagaimana kita menciptakan konektivitas, tetapi juga membuat Indonesia sentris dan tidak bicara tentang Jawa saja,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (20/12). Isu nasional pada sector transportasi selama ini berkutat pada konektivitas dan integrase antarmoda. Selain itu, peningkatan dan pengembangan transportasi massal perkotaan juga masih menjadi tantangan. Mobilitas cerdas dan ramah lingkungan sekaligus transportasi berkelanjutan juga merupakan pekerjaan rumah Kemenhub. Budi mengatakan, Presiden memerintahkan Kemenhub memperhatikan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP).

Bentuknya diwujudkan dalam pelaksanaan tol laut serta pembangunan bandara dan pelabuhan di pelosok daerah. Dalam pembangunan proyek-proyeknya, mayoritas memanfaatkan skema pembiayaan kreatif yang mencapai 80 %. Sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sepanjang 2020-2024, Rencana Strategis Kemenhub mengalokasikan Rp 1.288 triliun untuk investasi pada sektor transportasi. Proporsi terbesar, 54 %, merupakan investasi swasta. Disusul BUMN 26 %. Pemerintah berperan menyediakan dana Rp 266,64 triliun atau 20 %. ”Melihat tingginya kebutuhan pembiayaan tersebut, tidak akan terpenuhi apabila hanya mengandalkan pendanaan rupiah murni (APBN). Oleh karena itu, kami terus mendorong pendanaan kreatif non-APBN,” kata Budi. Bentuk pendanaan kreatif non-APBN, di antaranya, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerja sama pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, surat berharga syariah negara (SBSN), badan layanan umum (BLU), serta investasi swasta murni. Proyek transportasi didanai melalui skema KPBU adalah Pelabuhan Patimbang dengan nilai investasi Rp 18,93 triliun. (Yoga)

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka suap proyek infrastruktur. Sebagai bukti awal, uang Rp 2,2 miliar. Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba diduga menentukan kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan di Malut dan besaran setoran dari para kontraktor. Ia juga diduga menginstruksikan bawahannya memanipulasi kemajuan pengerjaan proyek agar anggaran segera dicairkan. Selain itu, KPK mendalami dugaan Abdul menerima uang terkait penentuan jabatan di Pemprov Malut. Abdul ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK, Senin (18/12). Pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (20/12), KPK mengumumkan status Abdul sebagai tersangka. Enam orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kadis Perumahan dan Permukiman Malut Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Malut Daud Ismail, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Malut Ridwan Arsan, ajudan Gubernur Malut Ramadhan Ibrahim, serta dua orang dari pihak swasta, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.

Dari ketujuh tersangka, hanya Kristian yang belum ditahan. Namun, KPK akan segera memanggilnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Malut menjadi salah satu provinsi di Indonesia timur yang mendapat prioritas untuk mempercepat proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur. Dalam prosesnya, Abdul diduga ikut serta menentukan kontraktor yang akan dimenangkan. Besaran nilai berbagai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Malut mencapai pagu anggaran lebih dari Rp 500 miliar. Proyek meliputi, antara lain, pembangunan jalan dan jembatan Matuting-Rangaranga serta pembangunan jalan dan jembatan Saketa-Dehepodo. Dari proyek itu, Abdul menentukan besaran setoran para kontraktor. ”AGK (Abdul) sepakat dan memintaAH (Adnan), DI (Daud), dan RA (Ridwan) memanipulasi kemajuan pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 % agar anggaran segera dicairkan,” kata Alexander. (Yoga)

Pascapandemi banyak negara berusaha untuk membenahi ekonominya. Pariwisata menjadi cara paling cepat untuk membangun kembali ekonomi. Pemerintah Indonesia berencana memberikan bebas visa kepada warga negara di 20 negara yang berpotensi mendorong wisata berkualitas, terutama wisatawan dari negara dengan pendapat per kapita yang tinggi. Meski pengusaha mendukung wacana ini, sejumlah pihak mengingatkan rencana ini jangan sampai menciptakan masalah baru. Pemerintah tengah mengkaji regulasi bebas visa bagi 20 negara yang dianggap berkontribusi menyumbang pariwisata berkualitas di Republik Indonesia (RI). Pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah wisatawan asing yang tinggal lebih lama dan membelanjakan uang lebih banyak. Pariwisata jenis ini akan berdampak bagi ekonomi di daerah tujuan wisata (Kompas.id, 19/12). Kebijakan yang bersifat selektif ini sangat baik bagi penerimaan negara dan juga para pelaku wisata. Pemasukan devisa dalam jumlah besar diharapkan karena yang datang wisatawan berkualitas.

Di sisi lain, pelaku usaha wisata lebih merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Beberapa kasus belakangan, yang diakibatkan perilaku wisatawan asing yang tidak tertib, membuat para pelaku bisnis wisata trauma. Apabila kelak wisatawan yang datang benar-benar berkualitas, mereka bisa melayani dengan perasaan aman. Akan tetapi, Indonesia juga bersaing dengan negara lain. Mereka juga memperbaiki layanan bagi para wisatawan, baik dari urusan imigrasi maupun layanan wisata, contohnya, Jepang sudah lama membuka diri dengan mempermudah layanan imigrasi untuk sejumlah negara dan mereka juga membangun pariwisata halal karena mengincar pasar negara-negara berpenduduk Muslim, karena pasar ini sangat besar. Di Eropa, penerbangan dan juga tempat-tempat wisata dipenuhi pengunjung sejak beberapa bulan lalu. Karena itu, rencana pemberian bebas visa harus ditindaklanjuti dengan layanan pariwisata yang prima, mulai dari penerimaan di bandara yang kadang dikeluhkan hingga penginapan dan juga layanan lainnya. Tanpa persiapan yang memadai, kita sangat boleh jadi bakal kalah dalam mendapatkan wisatawan asing. (Yoga)

Dalam debat calon wakil presiden, Jumat (22/12) dengan tema besar seputar ekonomi, sebagian besar masyarakat paling ingin mengetahui gagasan ketiga cawapres terkait ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan ekonomi digital. Terkait dengan hal itu, ketiga cawapres menyatakan siap menyampaikan ide sekaligus mendalami gagasan kandidat lain di depan publik. Persiapan juga dilakukan untuk mendalami tema debat. Debat pada 22 Desember adalah debat kedua dari lima kali debat capres-cawapres yang terdiri atas tiga kali debat antar capres dan dua kali debat antar cawapres. Debat kedua ini merupakan debat antar cawapres dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, serta perdagangan. Selain itu, ada pula tema pengelolaan APBN / APBD, infrastruktur, serta perkotaan.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 18-20 Desember2023 dengan melibatkan 509 responden di 34 provinsi menunjukkan, 58,9 % responden menantikan gagasan cawapres terkait ekonomi kerakyatan, kemudian diikuti infrastruktur (9.5 %) dan ekonomi digital (7,4 %). Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, Rabu (20/12), menyatakan telah mempersiapkan Gibran untuk memperdebatkan semua tema yang telah ditentukan penyelenggara. Sejumlah isu terkait juga disebut sudah dipahami Gibran mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha yang kini juga menjabat Wali Kota Surakarta, Jateng.

Asisten Pelatih Timnas AMIN (Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), Jazilul Fawaid, menuturkan, dalam debat, Muhaimin juga akan lebih banyak bicara mengenai kebijakan negara di bidang ekonomi. Kendati tema debat meliputi sejumlah isu, itu semua dinilai berpangkal pada kebijakan nasional yang diputuskan pemerintah nantinya. Salah satu materi yang bakal disampaikan Muhaimin, kata Jazilul, ialah penyaluran dana desa, bagian dari program Anies-Muhaimin jika memenangi Pilpres 2024. Mahfud MD mengatakan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga telah mempersiapkan materi debat bidang ekonomi. Mereka menyiapkan dokumen untuk dipelajarinya. Menurut Mahfud, dirinya juga mendapat masukan dari sejumlah ahli di bidang tersebut. (Yoga)

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih menuai kontroversi. Aturan yang diklaim kian memperketat impor ini tetap dinilai oleh beberapa kalangan pengusaha tidak berpihak bagi pebisnis dalam negeri. Sebagai bentuk protes, sejumlah asosiasi pengusaha memberikan catatan terhadap ketentuan terbaru impor yang merevisi Permendag No 25/2022 ini. Misalnya, pemerintah memberikan kelonggaran bagi impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik untuk keperluan lembaga atau kementerian dan kepentingan umum. Aturan itu dianggap bisa mematikan dan bikin gempor para pengusaha batik lokal yang kebanyakan merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Poin ini dikhawatirkan memberi celah untuk masuknya kain bermotif batik dan akan berdampak pada pengrajin batik yang mayoritas adalah IKM," ujar Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), kemarin. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri juga mewanti-wanti agar aturan baru ini tidak mengganggu pelaku usaha yang sudah taat aturan atau izin selama ini. Dari sini, Aprisindo mengharapkan aturan tersebut bisa menurunkan angka impor ilegal. "Kalau ternyata dampak terhadap industri nasional sangat kecil, maka baru bisa kita katakan kebijakan ini tidak tepat sasaran," jelas Firman. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal menilai beleid itu kurang tepat. Menurut dia, pemerintah seharusnya membuka akses pasar untuk para produsen dalam negeri, bukan malah memotong akses itu. Direktur impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo menegaskan pihaknya akan sangat selektif memberikan izin terkait impor batik untuk kebutuhan instansi. Analisis Perdagangan Ahli Muda Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negari Kementerian Perdagangan Kartika Sari menyebutkan, aturan impor terbaru ini sudah menghimpun berbagai masukan, termasuk kalangan pengusaha.

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat masif menambah utang. Sayangnya, penambahan utang belum sebanding dengan nominal produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, posisi utang pemerintah per akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun. Hitungan KONTAN, posisi utang tersebut melonjak 208,23% dibandingkan posisi utang pada akhir tahun 2014, saat Jokowi baru menjabat Presiden. Kala itu, utang pemerintah sebesar Rp 2.608,78 triliun. Per akhir November 2023, rasio utang pemerintah mencapai 38,11% terhadap PDB. Level tersebut juga melonjak 13,41% poin dari posisi akhir tahun 2014 yang sebesar 24,7% terhadap PDB. Namun, catatan juga bagi pemerintah bahwa lonjakan utang yang masif masih belum signifikan mendorong PDB. Berdasarkan data BPS, pada 2014, nominal PDB Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar Rp 10.542,7 triliun. Sementara nominal PDB RI atas dasar harga berlaku pada Januari hingga September 2023 mencapai Rp 15.595,1 triliun. Artinya, nominal PDB hanya naik 47,92% dari akhir 2014. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, utang pemerintah semakin tak berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan PDB. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa utang tak lagi menjadi leverage, melainkan hambatan perekonomian. Penyebabnya, pertama, perebutan likuiditas perbankan dan sektor riil dengan penerbitan surat utang pemerintah yang masif. Kedua, besarnya porsi SBN membuat beban bunga utang meningkat dan menyebabkan ruang fiskal lebih sempit. Ketiga, tidak semua utang, digunakan untuk belanja produktif. Kepala Ekonom Bank permata Josua Pardede menilai, besarnya tambahan utang pemerintah saat ini untuk memperbaiki gap infrastruktur yang cenderung lebar.