Tiktok Shop-Tokopedia: Siapa Untung, Siapa Buntung?
“Investor didorong untuk bekerja sama, berpartner dengan pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha daerah, seberapa besarpun sahamnya yang penting pengusaha nasional ada” Arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2023 tersebut dirasa sangat relevan dengan apa yang terjadi pada lanskap ekonomi digital baru-baru ini. Di mana raksasa digital Tiktok berinvestasi ke raksasa e-commerce lokal, Tokopedia. Tak berlebihan memang, ketika pemerintahan di sebuah negara berusaha keras untuk mengembangkan dan membesarkan “local champion” sebagai motor pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja dan tentu saja kebanggaan bangsa. Komitmen kuat pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri sangat bisa dirasakan dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk penghiliran di berbagai sektor. Termasuk di antaranya melindungi UMKM dalam negeri. Adapun di sektor UMKM, visi besar pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi dan UMKM diwujudkan dalam tiga komitmen besar, yakni melindungi UMKM dalam negeri, melindungi konsumen dalam negeri, dan melindungi e-commerce dalam negeri. Kehadiran Tiktok Shop yang menjadi perhatian publik beberapa bulan lalu direspons dengan sangat cepat dan tepat oleh pemerintah. Permendag Nomor 31 berhasil menata Tiktok Shop & para pemain e-commerce lainnya untuk mempromosikan produk lokal, membuka kesempatan pada pelaku usaha kecil dan menghentikan praktik predatory pricing. Mengutip data dari berbagai sumber, saat ini Shopee memegang sekitar 40% market share, dan secara agresif terus meningkatkan pengeluaran untuk mengembangkan pangsa pasarnya. Shopee merupakan e-commerce asing yang 100% sahamnya dimiliki Sea Ltd. Sedangkan Sea adalah perusahaan publik yang tercatat di NYSE di mana salah satu pemegang saham terbesarnya adalah Tencent, China.
Lalu bagaimana dengan Tokopedia? Sebagai local champion kebanggaan bangsa, Tokopedia harus fokus pada growth yang menguntungkan di saat persaingan pasar yang sangat menantang dengan keterbatasan modal jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Di sisi lain, Tiktok shop merupakan pendatang baru dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Sang induk perusahaan menghasilkan pendapatan lebih dari US$ 85 miliar serta EBITDA pada FY22 senilai US$25 miliar. Ditambah cadangan cash pada kuartal II/ 2023 senilai US$51 miliar, menjadi pesaing yang sangat berat bagi Shopee, perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing yang telah bertahun-tahun meraup cuan dari pasar Indonesia. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, memahami betul proses bersatunya Tiktok Shop-Tokopedia memerlukan integrasi sistem teknologi yang tidaklah mudah. Belum lagi, upaya keduanya untuk tetap patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia memerlukan waktu penyesuaian. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memberikan masa percobaan selama 3—4 bulan untuk penggabungan TikTok Shop dengan Tokopedia. Siapa (B)Untung?. Berpartner dengan perusahaan lokal, menjadi pilihan Tiktok shop untuk kembali mengembangkan bisnis UMKM dalam negeri dan memberikan kemudahan kepada para konsumen di Indonesia. Pemilihan Tokopedia sebagai local partner juga tepat setelah sebelumnya tiktok menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain e-commerce dalam negeri. Selain itu, untuk masuk ke industri e-commerce yang sudah perang promo atau diskon seperti sekarang, hampir mustahil bisa meningkatkan pangsa pasar atau market share. Maka, Tiktok Shop bergabung ke Tokopedia merupakan solusi lebih murah dan realistis. TikTok punya keunggulan dalam live sales-nya. Sementara Tokopedia memiliki market share yang besar, bisa digabungkan expertise masing-masing platform. Ini win win solution.
RAYUAN PEMERINTAH GAET INDUSTRI HILIR
INDUSTRI HULU MIGAS : GETOL MEMBURU POTENSI DI ANDAMAN
Kawasan Andaman memiliki pesona tersendiri bagi perusahaan minyak dan gas bumi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy. Baru saja menemukan potensi gas dengan jumlah besar Sumur Layaran-I, perusahaan langsung mengincar pengembangan di Layaran-2 dengan harapan mendapat hasil serupa. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan bahwa Mubadala Energy langsung menyusun rencana kegiatan eksplorasi lanjutan di prospek lain yang ada di South Andaman. Hal tersebut dilakukan perusahaan sembari menunggu hasil evaluasi post-drill Sumur Layaran-1 yang terletak di lepas pantai Aceh atau sekitar 100 kilometer lepas pantai Sumatra bagian utara. “langsung menyiapkan rencana tahun depan untuk melakukan pengeboran Sumur Layaran-2 dan prospek lainnya, seperti Parang-Parang dan Ramba,” kata Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf saat dihubungi, Rabu (20/12). Untuk sementara waktu, kata Nanang, menara bor atau rig yang digunakan untuk pengeboran Layaran-1 saat ini dipindah ke Andaman II agar bisa digunakan oleh harbor Energy yang sedang mengerjakan Sumur Halwa dan Gayo. Di Sumur Layaran-1, Mubadala Energy berhasil menemukan kolom gas yang luas dengan ketebalan lebih dari 230 meter di oligocene sandstone reservoir. Akuisisi data lengkap, termasuk wireline, coring, sampling, dan production test (DST) telah dilakukan. CEO Mubadala Energy Mansoor Mohammed Al Hamed mengatakan bahwa temuan potensi gas di Sumur Layaran-1 bakal membawa peluang komersial yang signifikan bagi perusahaan di tengah momentum transisi energi saat ini. “Hal ini bukan hanya merupakan perkembangan signifikan bagi Mubadala Energy, tetapi juga tonggak sejarah besar bagi ketahanan energi Indonesia,” katanya.
Selain itu, penemuan baru yang terkonfirmasi itu juga merupakan keberhasilan kedua berturut-turut Mubadala Energi di Lapangan Andaman, setelah hasil menggembirakan di Timpan-1 yang ada di Andaman II. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku masih menantikan studi pascapengeboran (post-drilling) Sumur Layaran-1 Blok South Andaman yang dilaporkan berhasil mengidentifikasi potensi gas mencapai 6 TCF. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad menilai positif temuan potensi gas di Blok South Andaman yang dikerjakan oleh Mubadala Energy. Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat bahwa pemerintah mesti mempermudah dan memfasilitasi upaya eksplorasi lanjutan agar Mubadala Energy bisa membuktikan cadangan gas dari Blok South Andaman. Pri beralasan, potensi gas yang belakangan diumumkan oleh perusahaan masih harus melewati rangkaian kajian dan pengeboran sumur lanjutan untuk membuktikannya dan menghitung keekonomiannya. STJ Budi Santoso, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, mengatakan bahwa temuan potensi gas di Sumur Layaran-1 membawa harapan baru untuk eksplorasi dan pengembangan gas di Tanah Air. “Sumur Timpan-1 dan Sumur Layaran-1 telah menjadi play-opener untuk play oligocene sandstone di daerah tersebut, terutama setelah Arun mengalami decline cukup besar, dan menjadi projek regasifikasi,” katanya. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa Mubadala Energy ingin mencoba melanjutkan eksplorasi Blok Andaman III yang dinilai tidak memuaskan oleh Repsol. “Mubadala Energy mau mencoba, karena memiliki konsep sendiri , kan sudah ditajak oleh Repsol, dan hasilnya tidak bagus, tapi menurut mereka konsepnya berbeda,” katanya beberapa waktu lalu. Repsol Andaman B.V sendiri mengembalikan kontrak pengelolaan Blok Andaman III kepada negara setelah tidak memperpanjang tambahan waktu eksplorasi yang berakhir pada Juni 2023 lalu. Selepas mundur dari Blok Andaman III, Repsol mengaku bakal berfokus untuk pengembangan lebih lanjut portofolio lain mereka di Blok Sakakemang, Banyuasin, Sumatra Selatan.
EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK : Rayuan Pemerintah Gaet Industri Hilir
Pemerintah Indonesia merayu perusahaan asal Jepang untuk membangun industri hilir ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air untuk melengkapi kebijakan penghiliran yang terus dikencangkan.Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, beroperasinya dua smelter katoda tembaga yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara pada tahun depan menjadi peluang emas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri yang terkait dengan ekosistem kendaraan listrik.Dia pun mendorong sejumlah perusahaan asal Jepang untuk mendirikan pabrik kabel listrik dan baterai electric vehicle (EV) di Indonesia, sehingga bisa memanfaatkan katoda tembaga yang dihasilkan oleh dua smelter baru. Pembangunan pabrik hilir ekosistem kendaraan listrik memang menjadi pekerjaan rumah yang sedang diselesaikan pemerintah. Harapannya, pengusaha yang ingin membangun smelter bisa memperoleh kepastian pangsa pasar di dalam negeri.Khusus smelter tembaga, saat ini sebenarnya sudah ada pabrik foil tembaga yang dibangun oleh Hailian Group di Gresik.Secara terpisah, Indonesia Mining Association (IMA) mencatat serapan produk hasil penghiliran di dalam negeri hanya 20%—25%.
“Kami jadi khawatir mau diapakan produk-produk [penghiliran] ini. Jangan sampai ada regulasi baru muncul yang malah membebani penambang, karena sebenarnya itu bukan beban dari penambang,” kata Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau, beberapa waktu lalu.
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI : INVESTOR GARAP KA CEPAT KE SURABAYA
Pemerintah merancang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya sepanjang 900 kilometer menggunakan skema pembiayaan kreatif atau creative financing dengan menggandeng investor.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan skema pembiayaan kreatif tepat untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur transportasi seiring dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).“Artinya akan ada investor yang menghubungkan kereta cepat dari Jakarta sampai Surabaya,” katanya dalam acara Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (20/12).Pada tahap awal, Budi Karya menyatakan pemerintah akan menggelar perancangan desain struktur atau design engineeringbersama investor pemrakarsa. Selanjutnya, pemerintah bakal membuka tender untuk menentukan pemenang kontrak pembangunan perpanjangan kereta cepat Bandung—Surabaya.
Sejak awal, visi Presiden Joko Widodo adalah meraih Indonesia Emas 2045 dan menjadi lima besar dunia. “Effort kami sangat besar untuk menyukseskan creative financing,” kata Budi Karya. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, tren pagu APBN makin menurun. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020—2024 mencapai Rp1.288 triliun dan kemampuan APBN hanya 20%.Menhub mengungkapkan terdapat 12 proyek KPBU dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp53,6 triliun, di antaranya Pelabuhan Patimban, Kereta Api Makassar–Parepare, Proving Ground Bekasi, serta Bandara Dhoho Kediri.
Terkait dengan proyek kereta cepat hingga Surabaya, Budi Karya optimistis bisa berprogres dengan baik. Alasannya, Indonesia telah memiliki pengalaman dalam membangun dan mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta—Bandung bernama WHOOSH.
Rencananya, trase Bandung-Surabaya melalui pantai selatan (pansela) Jawa. Namun, prastudi kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya dibuat dengan trase melalui jalur pantai utara (pantura) Jawa.
Sejauh ini, Kereta Cepat WHOOSH diklaim setara dengan moda transportasi sejenis di negara lain seperti Shinkansen di Jepang atau TGV di Prancis. “Kalau kita jalan ke Singapura, Malaysia, atau Thailand, mereka bertanya WHOOSHnya gimana, sama populernya dengan Shinkansen dan TGV,” jelas Budi Karya.Budi Karya menegaskan Kereta Cepat WHOOSH menjadi sebuah kebanggan bagi masyarakat Indonesia. “Tidak ada orang yang mengatakan kok ini WHOOSH jelek. Sekarang tinggal kita kawal saja agar ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti menyatakan KCIC menyediakan lebih dari 20.000 tiket per harinya guna mendukung operasional selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.
BELANJA KALTIM 2024 : ALOKASI JUMBO PENYANGGA IKN
Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo bagi daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara pada 2024. Peningkatan pagu itu dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah penunjang ibu kota baru tersebut sehingga mampu memberikan dampak optimal bagi perekonomian daerah.
Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Balikpapan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebanyak Rp32,03 triliun pada tahun depan. Angka ini, naik 39,62% dari Rp22,94 triliun pada tahun ini.Kepala KPPN Balikpapan Fitra Riadian mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan ini adalah adanya rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.Dia menjelaskan bahwa dari total anggaran sebanyak Rp32,03 triliun itu, belanja pemerintah pusat sebanyak Rp25,75 triliun yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp22,95 triliun, belanja pegawai sebesar Rp1,49 triliun, dan belanja barang sebesar Rp1,28 triliun.Menurutnya, belanja pemerintah pusat ini akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pemilikan kepala daerah (pilkada).Sementara itu, imbuhynya, sebanyak Rp6,28 triliun merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dibagikan kepada tiga pemerintah kabupaten/kota di lingkup wilayah KPPN Balikpapan.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim M. Syaibani menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada kepala daerah bupati/wali kota dan pimpinan unit satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi Kaltim, pada pekan lalu.Adapun, lewat penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 itu terungkap bahwa lokasi belanja negara untuk Provinsi Kaltim sebesar Rp83,59 triliun, yang terdiri dari belanja DIPA sebesar Rp44,8 triliun dan dana TKD sebesar Rp39 triliun.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa dana alokasi transfer 2024 yang mengalami peningkatan signifikan ini harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Benua Etam.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltim M. Syaibani menjelaskan bahwa alokasi belanja negara 2024 yang disalurkan ke Provinsi Kaltim dalam bentuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp44,59 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp39 triliun.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi mengatakan bahwa anggaran 2024 harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah sebagai penunjang IKN. “Anggaran 2024 harus berasal dari aspirasi bottom up, bukan hanya perpindahan dana dari pusat ke daerah,” ujarnya.
Pasalnya, digitalisasi DIPA jangan digunakan sebagai instrumen satu-satunya untuk menjamin kualitas penyerapan anggaran.“Digitalisasi DIPA tidak cukup untuk menjamin kualitas penyerapan dana. Perlu ada regulasi yang jelas dan transparan, serta kepala daerah yang mampu mengelola dana secara akuntabel. Yang paling penting adalah tidak ada tumpang tindih anggaran, sehingga dapat menghindari proyek-proyek fiktif,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sendiri mengeklaim bahwa penyerapan belanja daerah hingga akhir November 2023 telah mencapai 72% dari pagu yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjda Daerah (APBD) Kaltim 2023.Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan capaian wilayah ini yang berada di atas rata-rata nasional saat itu yang hanya 62%.
IKN Kebanjiran Minat Investor
Dibutuhkan Kota Berkelanjutan dan Antisipatif
JAKARTA,ID-Masalah perkotaan menjadi salah satu tema dari enam klaster tema yang akan dibahas dalam debat pasangan calon Presiden (cawapres) pada Jumat (22/12/2023) yang merupakan debat calon wakil presiden dan cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lima klaster tema lainnya adalah ekonomi (kerakyatan dan digital); keuangan, pajak, dan tata kelola APBN/APBN;investasi;perdagangan, dan infrastruktur. Debat kali akan menampilkan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar yang merupakan pasangan dari capres Anies Rasyid Baswedan, cawapres Gibran Rakabuming Raka yang merupakan pasangan dari capres Prabowo Subianto, dan cawapres Mahfud MD yang merupakan cawapres dari Ganjar Pranowo. Pengawal tata kelola dari Universitas Trisakti Nirwowno Joya mengatakan, menghadapi tantangan yang makin kompleks kedepan, dibutuhkan calon pemimpin (capres-cawapres) yang memiliki visi pengembangan kota yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. (Yetede)









